mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapatdiperbaiki di kantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masadepan anak Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Miftahul Huda Tenggulun, NomorDt.11.1/14.24/MI.414/008/2003, surat bukti bertanda P6 berupa ljazahMadrasah Tsanawiyah Negeri Lamongan, Nomor MTS594/14.24/PP.01.1/16/2006, surat bukti bertanda P7 berupa ljazah SekolahMenengah Atas Mazraatul Ulum, Paciran Lamongan, Nomor DN05 Ma0031946, dan surat bukti bertanda P8 berupa Ijazah Sarjana UniversitasPGRI Adi Buana, Nomor 13.1.591227;Menimbang, bahwa penggantian/perubahan nama merupakan suatuPeristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun

Berdasarkan Pasal52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta PencatatanSipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapanpengadilan negeri

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan agar Pengadilan dapatMemberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon didalam Akta kelahiran Pemohon dari NURMA INDAH YANTI menjadi NORMALINDA YANTI agar sesuai dengan surat keterangan lahir yang telah dikeluarkanpada saat yang bersangkutan dilahirkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun

TentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendafaran Penduduk DanPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka segalabiaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

otentik, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan cukup;Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi buktitersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Para Pemohon dimanadalam data yang tertuang tertulis nama Pemohon Djaelan bin Soto, umur 24tahun

Bahwa, sesuai dengan data kependudukan tercantum namaPemohon adalah Pemohon, tanggal lahir 03 Desember 1950, namaPemohon II adalah Pemohon Il, tanggal lahir 01 September 1955; Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi padatanggal 24 Agustus 1972 dan telah memperoleh bukti berupa DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : 753/65/1972 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama , Kabupaten Lamongan, dan dalam Duplikat KutipanAkta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis Djaelan bin Soto, umur 24tahun

1950 dan nama Pemohon II adalahPemohon Il, tanggal lahir 01 September 1955;Menimbang, bahwa kesulitan Para Pemohon untuk menguruspersyaratan pemberangkatan ibadah umroh adalah akibat adanya perbedaanpenulisan identitas dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan akta otentiklainnya milik Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dipandang layak dan patutuntuk merubah atau membetulkan nama Pemohon Djaelan bin Soto, umur 24tahun

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten HuluSungai Tengah berdasarkan bukti P.1 dan P.5, maka berdasarkan ketentuanPasal 14 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Barabaiberwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah menjadi Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, makaKutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD FAUZAN termasuk kedalamAkta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

sebagai perbaikan redaksional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum danuntuk harus dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK:3306151910780004, selanjutnya diberi tanda bukti P6;Menimbang, bahwa kesemua bukti P1 sampai dengan bukti P6tersebut di atas telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai,serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurutketentuan yangterdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Materai juncio Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal

berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan suratpermohonan yang ditandatangani olen Pemohon atau Kuasanya yang sahdan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon,termasuk di dalamnya perihal memperbaiki kesalahan dalam aktapencatatan sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf aUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24Tahun

UndangUndangHukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahanakta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukanoleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika kKeputusantersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalamkutipan akta yang bersangkutan;Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenaiperbaikan tanggal lahir Anak Pemohon, dan untuk melaksanakan amanatUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24Tahun

tertulis Eisabeth agar disesuaikandengan nama yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah danHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 418/Padt.P/2020/PN MdnAkta Kelahiran Pemohon yaitu Elisabeth sesuai dengan permohonanPemohon, sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuain namaPemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilsebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

tercantumbernama DONATUS ADO Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohonyang semula bernama DONATUS menjadi DONATUS ADO , agar adakeseragaman nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon tersebut; Bahwa dalam kesehariannya Pemohon sudah dikenal bernamaDONATUS ADO; Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan denganagama maupun adatkebiasaan dimasyarakat ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undangundang no. 24Tahun

terhadapperubahan nama wajio dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang bahwa, untuk melaporkan perubahan nama Pemohontersebut, diperlukan adanya penetapan dari pengadilan , maka oleh karena itupermohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan iniharuslah dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata ( Rbg), Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

ANAK PERTAMA, umur 24tahun; b. ANAK KEDUA, Umur 13tahun; . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatharmonis, kemudian sejak bulan Agustus tahun 2006ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugatmulai goyah, setelah sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikanTergugat kurang dan tidak rutin sehingga kebutuhankeluarga sehari hari tidak tercukupi, padahalPenggugat sudah berusaha bekerja sendiri untukmembantu ekonomi keluarga;.

ANAK PERTAMA, umur 24tahun; b.

dalam Penetapan ini,maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagaibagian dari Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti terurai diatas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yangdimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akanmempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalamkewenangan Pengadilan Negeri:Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undangundang Nomor 24Tahun

yang demikian tersebut, makasecara yuridis dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan pada akta kelahirandimaksud melalui penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakimberpendapat bahwa apa yang didalikan oleh Pemohon sebagai pokokpermohonan beralasan hukum, karenanya terhadap petitum angka 2 (dua)berasalan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) tersebut,maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang RI Nomor 24Tahun

tertulis lahir padaBulan Juni seharusnya lahir pada bulan Januari, dan akibat kelalaianPemohon tersebut terdapat perbedaan bulan lahir pemohon di ijazahdengan Akte kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalamikesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Menetapkan, biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta NikahNomor : 328/184 tanggal 01 Desember 1984, biodata Pemohon yang semula tertulis PEMOHON tempat lahir Ngulungkulon 24tahun dirubah menjadi PEMOHON tempat tanggal lahir Trenggalek04021961 dan biodata Pemohon II yang semula tertulis PEMOHONI tempat tanggal lahir Craken 11101961 dirubahmenjadi PEMOHON I! tempat tanggal lahir Trenggalek 01101962;3.

terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteriyang sah dan bukti (P.1) berupa fotokopi akte nikah tersebut adalah atasnama para Pemohon;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan paraPemohon adalah karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Munjungan KabupatenTrenggalek pada tanggal 01 Desember 1984, sebagaimana ternyatadalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/184 tanggal 01 Desember 1984Biodata Pemohon tertulis PEMOHON tempat lahir Ngulungkulon 24tahun

PUTUSANNo.721/Pid.B/2012/PN.SRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAsoreeee Pengadilan Negeri Serang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn me nnn nn nnnnnn nn nnnnanannanancnsNama lengkap > TITIN SUPIAH BINTI SAHIR ;Tempat, Tanggal.lahir : Cilegon, /24Tahun, 21 Agustus 1988 ;Jenis kelamin > P@P@MPUAN =n nnn nn nner nnn nmenmenne cnc nnenKebangsaan >

SALINANPUTUS ANNomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Clp.Bue DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalamTingkat Pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : Pemohon,Tempat tanggal lahir / umur : Cilacap, 23 Juli 1992 / umur 24tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, bertempattinggal di Kabupaten Cilacap Selanjutnya berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 15 Februari

Bahwahalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMselama persidangan Terbanding semula Penggugat hanyamembuktikan terkait adanya jual beli antara Turut Terbanding semulaTergugat dengan Terbanding semula Penggugat.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 11 yang berbunyi : Pelaksanaan pendaftarantanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaandata pendaftaran tanah.Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

JawaKecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama Turut Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah berdasarkan perbuatan hukum yang sahmisalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnya sebagaimanadi atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMTentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

persidangan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Mtp Terbandingsemula Penggugat tidak dapat membuktikan baik berupa bukti suratmaupun saksisaksi berkaitan dengan perolehan Turut Terbanding semula Tergugat atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2743Desa Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama TurutTerbanding Il semula Tergugat II adalah berdasarkan perbuatan hukumyang sah misalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnyasebagaimana di atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

KantorPertanahnan hanya mempunyai kewenangan untuk melakukanpencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah yang telah dibuktikansesuai dengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997.

Tugas dan fungsi Turut Tergugat/Pembanding adalahmelakukan pencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah sesuaidengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMtentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997;bahwa di dalam uraian posita

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Kemudian dengan adanya perubahan nama tersebut suratmenyurat yang berkaitan dengan Pemohon sejak diperolehnyakewarganegaraan Indonesia telah menggunakan nama OctaviaKartono;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 UU No 23 Tahun2006 tentang Administri kependudukan Jo pasal 1 butir 17 UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Pentingadalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir

berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota probolinggo, agar penggantian nama Pemohontersebut dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslahdihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar penetapan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 butir 17 UU No 23 Tahun2006 tentang Administri kependudukan Jo pasal 1 butir 17 UU No. 24Tahun