Ditemukan 377 data
116 — 83
Untuk itu, Pasal 362angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 harus dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Bahwa secara normatif penyebutan istilan /abatan fungsional madyayang tercantum dalam Pasal 239 ayat (2) huruf b PP 11 /2017 tidakdikenal dalam peraturan perundangundangan sebelumnya, bahkanjuga tidak tercantum dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Kategori jabatan fungsional yang disebut dalam peraturan perundangundangan sebelumnya dan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negaraadalah
74 — 13
;151Bahwa terdakwa mengetahui pada tahun 2010 di Dinas PendidikanKabupaten Sukabumi pemah diadakan pengadaan barang/ jasa pemerintahkegiatan DAK pada paket pengadaan buku perpusatakaan untuk SDdengan Pagu anggaran kurang lebih + Rp.13.000.000.000, (tiga belasmilyar rupiah) untuk pengadaan buku perpustakaan untuk 138 SD se Kab.Sukabumi;Bahwa Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD yang dilaksanakan olehDinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010dilaksankan pelelangan secara umum;Bahwa J abatan
Rosidayati Rozalina, MM dalam perbuatanpara terdakwa, yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanyakarena j abatan atau kedudukannya tersebut;175Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat(1) keI KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasdikaitkan dengan hasil pembuktian unsurunsur pada pembahasan sebelumnya,maka menurut Majelis bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semuaunsur
74 — 45
singkatnyawaktu yang diberikan olbh MUHAMMAD SAFPI HAREFA kepada Tim pembebasan lahansengketa Trans Bandep Banjar Aur I, sehingga Tim pembebasan lahan sengketa TransBandep Banjar Aur I mengambil kebijaksanaan menandatangani semua lahan/tanah yangdihibahkan kepada TLLK (MUHAMMAD SAFII HAREPA), sehingga saksi ikut jugamenandatangani Surat Keterangan Penghibahan Lahan tersebut.Bahwa Tim pembebasan lahan sengketa Trans Bandep Banjar Aur I yaitu : ASMINMANALU (jabatan sebagai ketua team), NIRWANTO (abatan
82 — 19
untukoperasional dalam Anggaran Non Urusan, contohnysapemeliharaan, dimana Anggaran Non Urusan terdiri dari belanjadan makan minum ; Bahwa mengenai mekanisme penganggaran, dimana kepala SKPDmenyusun rincian belanja dan Anggaran SKPD dengan mengajukankepada TAPD sesuai Pasal 90 sid 94 Permendagri No. 13 Tahun2006 ; Bahwa yang melakukan pengelolaan Anggaran Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah (KDH/WKDH) adalah Kepala Sub BagianPembukuan dan bagian keuangan Sekretariat Daerah KabupatenCianjur ; Bahwa abatan
43 — 10
Saksi Hendra Ari Saputra Als Hendra Bin Ahmad Najamudin, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MULYADI Als CIMUNG.Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN LlgBahwa setahu saksi abatan MULYADI di BSM Cabang Lubuklinggau sebagaiteller dan sepengetahuan saksi saudara MULYADI bekerja di BSM CabangLubuklinggau sudah sekira 5 tahun akantetapi untuk pastinya saksi tidak tahuBahwa Informasi yang saksi dapat dari pimpinan dan tim Audit, atasperbuatan
99 — 49
apakahpelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;Menimbang, bahwa kata menguntungkan* dalam unsur pasal inimengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatukenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata kewenangan dapatdiartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalamhubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata kesempatanberarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan sarana berartisebagai suatu alat, cara atau media ;Menimbang, bahwa /abatan
88 — 36
. : 37, tahun 1998, tentang Peraturan J abatan PejabatPembuat Akta Tanah, jo.
36 — 10
Nomor : 55/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnDALAM POKOK PERKARAMenimbang,bahwa maksud dansebagaimana diuraikan di atas;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMtujuaan gugatan PenggugatadalahMenimbang, bahwa dalil pokok gugatan para Penggugat adalah sebagaiberikutBahwa Para Penggugat adalah mantan pekerja Tergugat yang dipekerjakanoleh Tergugat pada kegiatan usaha tersebut didesa Teluk Mekukecamatan Babalan Paluh Sipat dan di desa Lubuk Kertang kecamatanBrandan Barat kabupaten Langkat.Bahwa tanggal mulai bekerja, posisi/abatan
55 — 35
Yang pada saat itu slip tersebutsudah ditandatangani oleh Ketua UPK (Ketut Rana) dan PakPatra ; Bahwa abatan Tersangka Drs.
INDRA ZAMACHSYARI.SH
Terdakwa:
Ir. RUSDIONO
155 — 45
akanmendapatkan uang bagi hasil sebanyak 0,3 (nol koma tiga) %,sedangkan untuk Nasabah Tajaka akan mendapatkan keuntungankurang lebih sebanyak 1 (Satu)% perbulan dan untuk yang meminjambagi hasilnya sekitar 2,5 (dua koma lima) %;Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi RINI ASTARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Saksi bekerja di BMT Amanah Ray sejak bulan Desember 2007sampai pada saat BMT tutup tepatnya pada bulan September 2019;Bahwa adapun abatan
88 — 133
Kepala DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dalam kapasitasterdakwa selaku Ketua Kelompok tani PERTALA tanpa adanya jabatan terdakwa tersebut, makatidak mungkin adanya pengeluaran sejumlah uang yang tidak sesuai RUKK, bahkan penjualankembali sapisapi dan mesin penggerak APPO Jenis Diesel merk Kubota tanpa dapatdipertanggungjawabkan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar ditunjuknya terdakwa adalah*abatan
1.AGUSTINUS TUTUNG
2.ALEXANDER RIO NONO
3.JOHANES MOLO alias YOHANSE MOLO
4.ARNOLDUS AKE
5.LORENSIUS KOTA
6.ESTER LIF BERIBE
7.YOHANES SAMIN
8.WILBALDUS RIA alias DUS RIA
9.ANASTASIA GOO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI MANGGARAI BARAT
3.KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Turut Tergugat:
H RAMANG ISHAKA selaku Ahli Waris Fungsionaris Adat Nggorang
98 — 40
masyarakat ; Bahwa setelah mendapatkan pengaduan tersebut, Bapak Bupati langsungmemberikan perintah untuk membentuk tim agar secepatnya turun kelokasi tanah yang di klaim oleh sejumlah warga masyarakat tersebut ; Bahwa anggota tim tersebut ada 4 (empat) orang yaitu saudara DonatusEdo dari tim teknis pertanahan, Yulius Sae dari pertanahan, Gaspar Gaudari Staf dan saksi sendiri; Bahwa setelah tim tiba di Labuan Bajo, tim langsung mendekati BapakCamat Komodo yang saat itu dijabat oleh Bapak Anton Us Abatan
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
1.Ni Ketut Nigeg
2.I Putu Gede Semadi
3.I Made Surasta, S.H.
4.I Ketut Gede Arta, SH.
303 — 389
Bahwa secara formil terhadap akta tersebut sah sesuai undangundang abatan Notaris No. 30 Jo UU No. 2 tahun 20014 yang merupakan aktaotentik;Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2019/PN Dps Bahwa pada halaman pertama dari akta No. 10 tanggal 13 Agustus 2003, Made Ripeg disebut juga Ripeg menurut keterangannya dalam tindakanini didampingi dan telah mendapat persetujuan dari istri yang bernamaNyonya Ni Ketut Nigeg, serta dalam hal ini pula didampingi oleh anakanaknya yang bernama Made Surasta
51 — 11
Saksi NENDAH ROKAYAH AFANDI Binti AFANDI, dibawah sumpah, padapokoknyamenerangkan sebagi berikut : Bahwa J abatan saksi sekarang ini adalah sebagai Kasi Perekonomian di KecamatanBanjarsari Kab. Ciamis sejak Tahun 2004. Bahwa saksi diberi tugas tambahan sebagai pengelola Raskin di kecarnatan Bajarsariyaitu tehitung sejak Tahun 2004 hingga saat ini.
50 — 8
Menyatakan terdakwa BAMBANG KUSNADI bin SUPARDI IRAWAN,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSIMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUSARANA YANG ADA PADANYA KARENA ABATAN ATAUKEDUDUKAN;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG KUSNADI binSUPARDI IRAWAN tersebut dengan pidana penjara selama (satu) tahundan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), apabiladenda tersebut tidak dibayar maka akan diganti
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : LUKAS LAJA Diwakili Oleh : HIRONIMUS GUNAWAN, S. H.
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : NORMANUS NONG KESIK Diwakili Oleh : HIRONIMUS GUNAWAN, S. H.
Pembanding/Terbanding/Penggugat XIX : NIKOLAUS BUBA Diwakili Oleh : HIRONIMUS GUNAWAN, S. H.
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : THEODORUS JANUARI Diwakili Oleh : HIRONIMUS GUNAWAN, S. H.
Pembanding/Terbanding/Penggugat XVII : PAULUS PANIS Diwakili Oleh : HIRONIMUS GUNAWAN, S. H.
Pembanding/Terbanding/Penggugat XV : YAKUB PEUHULU alias RIKI PEUHULU Diwakili Oleh : HIRONIMUS GUNAWAN, S. H.
Pembanding/Terbanding/Penggugat XIII : BERTOLOMEUS WONDA alias BERTO NODA Diwakili Oleh : HIRONIMUS GUNAWAN, S. H.
Pembanding/Terbanding/Penggugat XI : ANDREAS MIHUN Diwakili Oleh : HIRONIMUS GUNAWAN, S. H.
Pembanding/Terbanding/Penggugat IX : FRANSISKUS XAVERIUS HANSDIN Diwakili Oleh : HIRONIMUS GUNAWAN, S. H.
Pembandin
49 — 100
bahwa pembuatan Surat Keterangandari Ishaka dan Haku Mustafa pada tanggal 28 Januari 1992 tersebutdidahului dengan musyawarah adat antara Ishaka dan Haku Mustafadengan 59 orang warga yang menerima tanah dan / atau BAHARUDINWARU dan/atau Para Penggugat / Para Pembanding;6) Bahwa terkait tidak adanya musyawarah dan juga kaburnya SuratKeterangan dari Ishaka dan Haku Mustafa pada tanggal 28 Januari1992, juga diakui oleh Saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan TurutTergugat atas nama Saksi ANTON US ABATAN
89 — 22
., CfrA, CPE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : e Bahwa, ahli sebagai PNS di BPKP sejak tahun 1991 dengan pendidikan saksiS1, dengan program kekhususan Akuntansi,abatan Ahli sebagai auditor diBPKP perwakilan Propinsi Sumatera Selatan ; Bahwa, ahli sebagai auditor sudah bekerja selama 20 tahun dan pendidikanyang pernah diikuti tentang perhitungan kerugian negara.
50 — 13
atau diduduki oleh pelaku; Adapun yang dimaksuddengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan pelaku ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukanyang menunjukkan tugas, tangung jawab, wewenang dan hak seseorang dalamsatuan organisasi Negara; Sedangkan yang dimaksud dengan kedudukanadalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas padapejabat atau jabatan ;Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan"abatan
428 — 288
Pasal 250 huruf b PP No. 11Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS secara eksplisit menegaskan seorangPNS harus diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJ abatan atauHal. 138 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTKtindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat materi substansi keputusan objeksengketa yang
49 — 40
TentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 (padaLampiran Pedoman Umum P2SEM Tahun 2008 huruf F tentang KELEMBAGAANangka 4 tentang KelompokILembaga Penerima pada huruf e dan huruf f disebutkantugas dan tanggungjawab Kelompok J Lembaga Penerima antara lain :a Melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif.b Menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatanmasyarakat hasH identifikasi usulan secara partisipatif.Cc Membuka rekening atas nama J abatan