jelas telah dirugikan kepentingannya, sehingga Gugatan quodnon telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah tepatdan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima;Bahwa sengketa ini nampaknya berawal dari adanya persoalan internaldalam tubuh PTMSI, sehingga lahir Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

memberikan jawaban baik secara lisan maupunsecara tertulis;Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dariPara Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyata Tergugatmalah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugas melaksanakanMUNAS, yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12September 2013, yang jelas jelas melanggar Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

SistemKeolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) Juncto Pasal 10 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraanKeolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas danKewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2),Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 serta Putusan ARBITRASE Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

tersebut tidak disahkan dan tidak dilakukanpengukuhan;35.2.2 Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuandari Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyataTergugat malah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugasmelaksanakan MUNAS, yang telah direncanakan akandilaksanakan pada tanggal 12 September 2013, yang jelasjelasmelanggar Putusan ARBITRASE Nomor 05/P.BAORI/III/2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

., HakimHakim Adhoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H. M.H.Ttd./Dr Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Para Hakim Anggotatersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadirioleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,tid tidDr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KntidDr.

materi gugatan Penggugat tentangperselisihan pemutusan hubungan kerja, maka berdasarkan ketentuan pasal 56Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang merupakan tugas dan wewenang dariPengadilan Hubungan Industrial, dimana Pengadilan Hubungan Industrial merupakanPengadilan Khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (vide pasal 55 UUNo. 2 tahun 2004) dan penanganannya pun dilakukan secara khusus yaitu terdiri darihakim dan hakim adhoc

(vide pasal 7 ''' Stu Otc 80M 4SMenimbang, bahwa dengan Pengadilan.............maka Majelis Hakim berpendapat Hal.12 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrsperadilan umum yang mana didalardan tidak adanya hakim adhoc hubtidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena yang menjadi pokoksengketa dalam perkara ini adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, danperlu diketahui Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisoawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim AdHoc PHI, Ketua Majelis,ttd./Bernard, S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.

KG 93466 TS/ATS 005dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.wonnoon Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 103 ayat (1) UURINo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1ranma Bahwa ia terdakwa VAN THANH SON selaku Nakhoda KM. KG93466 TS/ATS 005 berbendera Negara Indonesia secara bersamasamadengan NGUYEN DUY KHANH selaku Nakhoda KM.

KG 93466 TS/ATS 005dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.See Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UURI No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah denganNomor 2/Pen.Pid.SusPrk/2015/PN Ran Hal5UURI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 103 ayat(1) UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP .0ATAUKETIGA :aan Bahwa ia terdakwa VAN THANH SON selaku Nakhoda KM.

KG93466 TS/ATS 005 dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Hasil TangkapanKapal KRI Imam Bonjol 383 yang dikeluarkan di Tarempa pada hariJumat Tanggal 07 November 2014 yang ditandatangani a.n. KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Anambas melalui Kasi Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kab.

Nama : DANIEL PANJAITAN, S.H,LLMJenis Kelamin : LakilakiUmur : 45 TahunPekerjaan : Hakim Adhoc Tpikor Pengadilan Negeri BandungAlamat : Konplek Taman Depok Permai, Blok B4 No.5 JIl.RayaBahagia Depok Timur, Jawa Barat.Selanjutnya dalam hal ini sebagai: TERGUGAT II;3.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd/ Jono Sihono, SH., Ttd/ H. Zaharuddin Utama, SH.MM.,Ttd/ Arief Sudjito, SH.MH.,Panitera PenggantiTtd/ Susilowati, SH.MH.,Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga olen Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggotaanggotaHalaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt. SusPHI/2020tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH. sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat

tanpa dihadiri Tergugat.21Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

., HakimHakim AdHoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd / Jono Sihono, SH., ttd / Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,ttd / Arif Soedjito, SH., MH.,Panitera Penggantittd / Rahayuningsih, SH., MH.,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R11a.n.

., Hakim AdHoc PHIHal. 7 dari 6 hal. Put. No. 691K/Pdt.Sus/2010sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut danDANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak.Hakim Hakim Anggota : K e t eua,Ttd./ FAUZAN, SH., MH., Ttd./Ttd./ HORADIN SARAGIH, SH., MH., H.YULIUS, SH., MH.,Panitera PenggantiTtd./DANDY WILARSO, SH., MH.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para HakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. PaniteraHalaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Padt.SusPHI/2018Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Ttd.Dr.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para HakimAnggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. H. Hamdi, S.H., M.Hum.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.SusPHI/2020Panitera Pengganti,Ttd./Dr.

kemudian mengindentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut danmemberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM Sudita15 untuk merapat ke KP HIU MACAN 005, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh anggota KP HIU MACAN 005 yakni saksi Hendri Hamzah, A.Md dan saksiDeddy Widiyamtoro dari hasil pemeriksaan diatas kapal KM Sudita 15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha perikanan).Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc

kemudian mengindentifikasi kontak kapal terdakwa tersebut danmemberi isyarat bendera kepada kapal terdakwa dan terdakwa beserta kapal KM Sudita15 untuk merapat ke KP HIU MACAN 005, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaanoleh anggota KP HIU MACAN 005 yakni saksi Hendri Hamzah, A.Md dan saksiDeddy Widiyamtoro dari hasil pemeriksaan diatas kapal KM Sudita 15 diketahui bahwaterdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).e Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM Sudita 15 dibawa/di AdHoc ke PenyidikSatker PSDKP Batam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 UndangUndang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor.31Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 76B ayat (1) UndangUndang No45 Tahun 2009 Tentang

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

mengakibatkan penggugat dengantergugat berpisah tempat tinggal yang tidak mungkindirukunkan kembali, hal tersebut sebagaimana telahdipertimbangkan hakim pertama;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan didalam Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh yaitu Drs.H.Abdul Mu'in, yang menyatakan berbeda pendapat dengan suaraterbanyak dan telah diusahakan dengan sungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka berdasarkan pasal 159 ayat 3 Undangundang No. 48 tahun 2009 jis Yuris Mahkamah Agung RI No. 45/PK/PID/HAM ADHOC

Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda KNF 7440 yangmerupakan

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perikanan ;ATAUKETIGABahwa Terdakwa NGUYEN TAN BAN selaku Nahkoda

Dari hasil pemeriksaandiketahui bahwa kapal KNF 7440 melakukan penangkapan ikan terdapatikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapalKNF 7440 sebanyak 24 Ekor ikan hiu dan juga terdapat alat tangkap jenisTrawl yang disimpan di atas palkah yang dibawa oleh kapal KNF 7440;Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.SusPrk/2017/PN Ran Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh TerdakwaberikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana

Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97ayat (1) Jo.

., M.M dan PaulusRaiwaki, SE masingmasing Hakim Adhoc sebagai Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor 16/Pdt.SusPHI/2020/PN Japtanggal 1 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim adhoc sebagai Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sari Fanni, S.H.