jelas telah dirugikan kepentingannya, sehingga Gugatan quodnon telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah tepatdan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima;Bahwa sengketa ini nampaknya berawal dari adanya persoalan internaldalam tubuh PTMSI, sehingga lahir Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

memberikan jawaban baik secara lisan maupunsecara tertulis;Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dariPara Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyata Tergugatmalah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugas melaksanakanMUNAS, yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12September 2013, yang jelas jelas melanggar Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

SistemKeolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) Juncto Pasal 10 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraanKeolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas danKewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2),Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 serta Putusan ARBITRASE Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

tersebut tidak disahkan dan tidak dilakukanpengukuhan;35.2.2 Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuandari Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyataTergugat malah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugasmelaksanakan MUNAS, yang telah direncanakan akandilaksanakan pada tanggal 12 September 2013, yang jelasjelasmelanggar Putusan ARBITRASE Nomor 05/P.BAORI/III/2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

Lanjutan Pekerjaan Instalasi Gas Medis dan Pengadaan Oxygen FlowmeterWith Humidifier.Bahwa pada tahun anggaran 2007 terdapat Proyek Pengadaan Alat alatkedokteran Umum berupa Oxygen Central senilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) dengan sumber dana dari Dana Otonomi KhususPenyeimbang (Dana Adhoc) untuk bidang Kesehatan sesuai DIPA DinasKesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai KepulauanNomor: 0165.0/07103.2//2007 tanggal 4 April 2007 yang kemudian direvisi menjadi Lanjutan Pekerjaan

Lanjutan Pekerjaan Instalasi Gas Medis dan Pengadaan Oxygen FlowmeterWith Humidifier.Bahwa pada tahun anggaran 2007 terdapat Proyek Pengadaan Alat alatkedokteran Umum berupa Oxygen Central senilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) dengan sumber dana dari Dana Otonomi KhususPenyeimbang (Dana Adhoc) untuk bidang Kesehatan sesuai DIPA DinasKesehatan dan Kesejateraan Sosial Kabupaten Banggai KepulauanNomor: 0165.0/07103.2//2007 tanggal 4 April 2007 yang kemudian direvisi menjadi Lanjutan Pekerjaan

Dodi menjelaskan bahwa sesuai instruksi dari panitia adhoc PPRS MenaraKuningan, hakhak kami hanya dapat dibayarkan setelah ada pertemuan antaraSdr. Eko Hindharto dengan pihak PPRS Menara Kuningan untuk menyelesaikanserah terima pengelolaan gedung Menara Kuningan;Menindaklanjuti pernyataan Sdr. Dodi tersebut, kami langsung berupaya untukbisa ketemu dengan pimpinan PPRS Menara Kuningan dan perwakilan daripanitia adhoc, namun tidak ada satu pun yang dapat menemui kami.

Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri

oleh Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,211.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .wonnne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

pemeriksaan diketahui bahwa kapalKG 90658 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasiltangkapan dari kapal tersebut sebanyak +2 (Dua) Ton dan terdapat alattangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang beradadiatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasiltangkapan dari kapal tersebut sebanyak +2 (Dua) Ton dan terdapat alattangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang beradadiatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP); Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

dan terdapat alattangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang beradadiatas palka kapal serta diketahui bahwa Kapal KG 90658 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) dan kapal KG 90658 TS tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa .

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH. dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014 , dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Ad HocPengadilan Perikanan.Keputusan Bersama Ketua Muda Tindak Pidana KhususMahkamah Agung Republik Indonesia dengan DirekturJenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republikindonesia Nomor: 03/KM/PIDSUS/HK.04//2012 danNomor 06/PSDKP/KKP/PKS/1/2012 tentang PembentukanKelompok Kerja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim AdHoc Pengadilan Perikanan Tahun 2012 ;L 2.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Tid. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Tid.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

., HakimHakim AdHoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd / Jono Sihono, SH., ttd / Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,ttd / Arif Soedjito, SH., MH.,Panitera Penggantittd / Rahayuningsih, SH., MH.,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R11a.n.

., Hakim AdHoc PHIHal. 7 dari 6 hal. Put. No. 691K/Pdt.Sus/2010sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut danDANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak.Hakim Hakim Anggota : K e t eua,Ttd./ FAUZAN, SH., MH., Ttd./Ttd./ HORADIN SARAGIH, SH., MH., H.YULIUS, SH., MH.,Panitera PenggantiTtd./DANDY WILARSO, SH., MH.

,M.H) selengkapnya adalah sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalam Putusan perkara ini, Hakim Adhoc Anggota II( Dr.Agus Kasiyanto,S.H.

Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauoranglain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salahsatu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Hakim Adhoc AnggotaIl ( Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.

Unsur Dapat merugikan keuangan negara atauperekonomiannegara.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salahsatu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Hakim Adhoc AnggotaI! ( Dr.Agus Kasiyanto,S.H.

UnsurMereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Adhoc Anggota II ( Dr..AgusKasiyanto,S.H.

(berkas perkara terpisah) dengan ketentuan apabilaUang Pengganti tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama1 (Satu) tahun;Menimbang, bahwa Hakim Adhoc Anggota Il (Dr.AgusKasiyanto,S.H.,M.H) tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umumdengan besarnya Uang Pengganti ditanggung secara tanggung renteng olehPara Terdakwa;Menimbang, bahwa Hakim Adhoc Anggota II ( Dr.AgusKasiyanto,S.H.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisoawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim AdHoc PHI, Ketua Majelis,ttd./Bernard, S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH. sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat

tanpa dihadiri Tergugat.21Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

., HakimHakim Adhoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H. M.H.Ttd./Dr Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. H. Hamdi, S.H., M.Hum.Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.an.

HakimHakim AdHoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehSoesilo Atmoko, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak;Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Jono Sihono, SH. Moegihardjo, SH.ttd./H. Buyung Marizal, SH.,MH.Biaya biaya : Panitera Pengganti :1. Meterai ............0.... Rp. 6.000, ttd./2.

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan Nomor 294/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn tanggal24 September 2020, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 07Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengandengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Parlin H.Harahap, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugatdan

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd ttdDr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.ttdDr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 7 dari 8 hal. Put.

didalam Kapal KM CAHAYA ABADI yangsedianya akan digunakan para terdakwa untuk menangkap ikan namun tidakterselesaikannya pelaksanaan niat tersebut bukan semata mata karna kehendaknyasendiri.Bahwa tersangka mengetaui menggunakan bahan bahan peledak untuk menangkapikan di wilayah perairan laut Indonesia adalah dilarang oleh pemerintah danbertentangan dengan Undan Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndang undang No 35 Tahun 2004 tentang Perikanan.Bahwa kemudian kapal KM CAHAYA ABADI di adhoc

digunakan para terdakwa untuk menangkap ikan namun tidakterselesaikannya pelaksanaan niat tersebut bukan semata mata karna kehendaknyasendiri.Bahwa tersangka mengetaui menggunakan bahan bahan peledak untuk menangkapikan di wilayah perairan laut Indonesia adalah dilarang oleh pemerintah danbertentangan dengan Undan Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndang undang No 35 Tahun 2004 tentang Perikanan.Halaman 8 dari 65 Putusan No.21/Pid.Sus.Prk/2018/PN.MdnBahwa kemudian kapal KM CAHAYA ABADI di adhoc

4buah movis selam,e 4buah masker selam,e tunit smpan tanpa mesin,e 5 buah fiber tempat ikan,e 1 unit gos merk garmin,e 1buah sonar merek garmin, 1buah teropong,e 1 unit tanggok ikanBahwa saksi, menjelaskan WARYONO selaku Nakhoda beserta Crew bertolaktdari Tangkahan Rustam di Sibolga dengan tujuan perairan Mentawai SumateraHalaman 13 dari 65 Putusan No.21/Pid.Sus.Prk/2018/PN.MdnBarat untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahanpeledak Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya Kapal dan ABK di Adhoc

4buah movis selam,e 4buah masker selam,e tunit smpan tanpa mesin,Halaman 16 dari 65 Putusan No.21/Pid.Sus.Prk/2018/PN.Mdne 5 buah fiber tempat ikan,e tunit gos merk garmin,e 1buah sonar merek garmin,e 1 buah teropong,e 1 unit tanggok ikanBahwa saksi, menjelaskan WARYONO selaku Nakhoda beserta Crew bertolaktdari Tangkahan Rustam di Sibolga dengan tujuan perairan Mentawai SumateraBarat untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahanpeledakBahwa saksi menjelaskan selanjutnya Kapal dan ABK di Adhoc