, yaitu:Dengan memperhatikan ketentuan undangundang mengenai syaratsyaratsurat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa suratdakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut acte vanHalaman 17 Putusan Nomor 10/PID/2020/PT BNAAd. 2verwizing) yang memuat uraian perbuatan atau faktafakta yang terjadi, uraianmana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsurunsur yuridis dari pasalpasal tindak pidana (delik) yang dilanggar. fungsi dari Surat Dakwaanmengandung 3 (tiga) dimensi

yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum),dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim.

panjang warnahitam tulisan Bob Marley dibagian depan, 1 (Satu) buah kaos warna hitambagian depan bertuliskan Bonek Krian pada bagian belakang Bonek theLerenk arek Krian Metropolitan, 1 (Satu) buah levis pencile warna biru, 1(satu) buah kaos warna hitam berlambang persebaya Bonek cinta damaikomunitas bonek cinta damai pada bagian belakang Bonek the lerenkArek Krian Metropolitan, 1 (satu) buah syal, 1 (satu) buah kaos warnahijau bertuliskan di sini menanti prestasi pada bagian belakang generasibonek dimensi

panjang warnahitam tulisan Bob Marley dibagian depan, 1 (satu) buah kaos warna hitambagian depan bertuliskan Bonek Krian pada bagian belakang Bonek theLerenk arek Krian Metropolitan, 1 (satu) buah levis pencile warna biru, 1(satu) buah kaos warna hitam berlambang persebaya Bonek cinta damaikomunitas bonek cinta damai pada bagian belakang Bonek the lerenkArek Krian Metropolitan, 1 (satu) buah syal, 1 (Satu) buah kaos warnahijau bertuliskan di sini menanti prestasi pada bagian belakang generasibonek dimensi

Makna berdasarkankepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagibangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya,menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan sematamata dalamrangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaranTuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masingmasing agama yangdipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupanbatin,

dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;Menimbang, bahwa meskipun demikian, hukum harus memberikanjalan keluar untuk menghindari kKeadaan buruk yang tidak diinginkan didalamsebuah hubungan perkawinan yang sudah tidak ada lagi ikatan cinta dan batin.Jalan keluar itu harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yangdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutdengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaituputusnya perkawinan dengan perceraian atau

Dimensi ukuran tinggi balok beton, kurang;6. Terdapat patah struktur pada balok beton;7. Tidak ada balok beton pengikat pasangan batayang berfungsi sebagai pengaku struktur;8. Ketebalan plat beton sangat tipis (hanya 8 cm);C. Pekerjaan Dinding dan Tangga : 1. Dinding lantai 2 (dua) sebagian retak retak;2. Kanopi depan lantai 2 telah patah;3. Tidak ada konstruksi tangga;Bahwa atas penemua fakta fakta sebagaimana diuraikanpada angka 6 di atas, diperoleh hasil analisa sebagaiberikut1.

rekonpensi' diatas, akanmenimbulkan dampak negative terhadap bangunansebagaimana diuraikan di bawah iniTENTANG TANAH :Hasil Survey Kedalaman tanah pondasisangat dangkal; Daya dukung tanah dibawah pondasi lemah; Struktur tanah pondasijenis tanah liat/urugan;Dampaknya Terhadap Bangunan : Pondasi amblas /penurunan yang berlebihan;Hal 19 dari 46 Hal Putusan No.383/Pdt.G/2009/PN.BksTENTANG PONDASHasil SurveySloof patah;Retak pada dinding dandapat roboh;Kerusakan pada pondasidan struktur yang ada diatasnya;Dimensi

atasnya; Bisa membuat bangunanterguling dan atau rubuh;TENTANG KOLOMHasil SurveyKolom bergeser padalantai; Keropos pada beton kolom; Kolom tidak mengikatdengan balok;Dampaknya Terhadap Bangunan : Kolom bias patah; Retak pada dinding dan dapatrubuh; Slof bias patah; Bisa membuat kerusakan pada pondasiHal 21 dari 46 Hal Putusan No.383/Pdt.G/2009/PN.Bksdan struktur yang ada di atasnya; Bisa membuat bangunan tergulingdan atau rubuh;TENTANG BALOKHasil SurveyBalok tidak mengikat padakolom;Balok bisa patah;Dimensi

Dimensi ukuran elemen adalahPondasi (7x7x3).Sloof(12x30).Kolom (12x30).Balokbeton(12x30) dan plat beton (8Cm);Bahwa data yang saksi temukan adalah: A.Pekerjaantanah dan Pondasi yaitu tidak ada penggalian tanahuntuk pondasi. Sisi pondasi setapak sejajar denganlantai keramik bangunan lama dan jenis tanah yangberada dibawah pondasi setapak adalah jenis' tanahurugan tanah liat (lunak) B. Pekerjaan Beton(Kolom.Sloof.Balok beton.

Dimensi ukuran tinggi balok beton, kurang;6. Terdapat patah struktur pada balok beton;7. Tidak ada balok beton pengikat pasangan batayang berfungsi sebagai pengaku struktur;8. Ketebalan plat beton sangat tipis (hanya 8 cm);C. Pekerjaan Dinding dan Tangga :1. Dinding lantai 2 (dua) sebagian retak retak;2. Kanopi depan lantai 2 telah patah;3. Tidak ada konstruksi tangga;Bahwa atas penemua fakta fakta sebagaimana diuraikanpada angka 6 di atas, diperoleh hasil analisa sebagaiberikut1.

meneliti dan mempertimbangkan eksistensi tersebut dalamkorelasinya dengan pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwasebagaimana ketentuan Pasal 155 KUHAP.Menimbang, bahwa terhadap halhal yang tidak dibantah dan atau tidak disanggaholeh Jaksa Penuntut Umum menurut MAJELIS HAKIM dikarenakan yang sedang diadilidalam perkara ini adalah perkara pidana yang lebih mengkedepankan kebenaran material,maka dalam konteks ini majelis hakim akan meneliti dan mempertimbangkan aspek tersebutdari dimensi

hukum pidana materiil dan hokum pidana formal dalam kerangka dan dimensitujuan menegakkan kebenaran materiil (materil waarheid) yang mana dimensi tersebut akanditeliti dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dari tindak pidana yang didakwakankepada terdakwa. ; Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim:Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa maka majelis menetapkanpendiriannya bahwa pada dasarnya majelis hakim menerapkan sistem peradilan pidana dalamperkara a quo bersifat

Oleh karenabertitik tolak demikian, disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap terdakwamaka majelis hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlakudengan dimensi persidangan bersifat terbuka untuk umum, tegas, berani, adil, jujur dan tidakmemihak dengan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam prosesperadilan pidana dan disisi lainnya majelis hakim menyadari sepenuhnya eksistensi danposisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara

Akantetapi, bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daaddader strafrecht), yaitu adanyaZekeseimbangan kepentingan kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negaraserta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

terjadi dan dijalanisebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada terdakwa dan berbuat lebih baik lagi bagikehidupannya kedepan ;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek keadilan korban,aspek keadilan terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek agamis/relijius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan makamajelis berpendirian bahwa pertimbangan yang mejelis hakim uraikan sebagaimana konteksdiatas telah mempertimbangkan aspek dan dimensi

Wijaya Karya Beton, Perihal : menindak lanjuti Purchase Order PO No : 82/ KMA-PO/IX/2009, tanggal 28 September 2009, dan mengajukan Purchase Order (Revisi) untuk Sheet Pile dengan Rincian Sheet Pile FPC 220 A 500, Mutu Beton: K.500, Dimensi : 20 (angka 20 dicoret) 22 x 50 cm, Tinggi 6 m dan Quantity: 223 Batang;

64. 1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah kepada PT.

NPWP : 02.497.253.1.424.000, perihal menindak lanjuti Purchase Order Revisi No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan Purchase Order (Tahap II) untuk Sheet Pile dengan Rincian: Sheet Pile FPC 220 A 500, mutu Beton K.500, Dimensi 22 x 50 cm Tinggi 6 m, dan Quantity 223 Batang;

65.

Wijaya Karya Beton, Perihal : menindak

lanjuti Purchase Order (Revisi) No : 85/KMA-PO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan Purchase Order (Tahap II) untuk Sheet Pile dengan Rincian : Sheet Pile FPC 220 A 500, Mutu Beton : K.500, Dimensi : 22 x 50 cm Tinggi 6 m dan Quantity : 223 Batang;

80. 1 (satu) Lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah I, kepada PT.

Kayu Mas Alam Indah;

129.80 (delapan puluh batang site Pile Type FPC 220 A 500 ,kelas A,panjang 6 meter,mutu beton k-500 ,momem Crack 3.32 Dimensi 22x50;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN;

8.

Wijaya Karya Beton, Perihal : menindak lanjuti Purchase OrderPO No : 82/ KMAPO/IX/2009, tanggal 28 September 2009, danmengajukan Purchase Order (Revisi) untuk Sheet Pile dengan Rincian SheetPile FPC 220 A 500, Mutu Beton: K.500, Dimensi : 20 (angka 20 dicoret) 22x 50 cm, Tinggi 6 m dan Quantity: 223 Batang;1 (satu) Lembar Surat PT. Kayu Mas Alam Indah kepada PT. Wijaya KaryaBeton, No : 91/KMAPO/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, No.

NPWP :02.497.253.1.424.000, perihal menindak lanjuti Purchase Order Revisi No: 85/KMAPO/IX/2009, tanggal 30 September 2009, mengajukan PurchaseOrder (Tahap ITI) untuk Sheet Pile dengan Rincian: Sheet Pile FPC 220 A500, mutu Beton K.500, Dimensi 22 x 50 cm Tinggi 6 m, dan Quantity 223Batang;1 (satu) Lembar Surat Pengantar Barang (SPtb) Delivery Order No : 3471/WBB/SPtB/WPI/X1/2009, tanggal 4 Nopember 2009, Pelanggan PT. KayuMas Alam Indah, Proyek Kuala Simpang NAD No.

Wijaya Karya Beton, Perihal : menindaklanjuti Purchase Order (Revisi) No : 85/KMAPO/IX/2009, tanggal 30September 2009, mengajukan Purchase Order (Tahap II) untuk Sheet Piledengan Rincian : Sheet Pile FPC 220 A 500, Mutu Beton : K.500, Dimensi :22 x 50 cm Tinggi 6 m dan Quantity : 223 Batang;1 (satu) Lembar Surat PT. Wijaya Karya Beton Wilayah I, kepada PT.

Kayu Mas Alam Indah;129.80 (delapan puluh batang site Pile Type FPC 220 A 500 ,kelas A,panjang 6meter,mutu beton k500 ,momem Crack 3.32 Dimensi 22x50;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FARIDAWEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN;8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Demikian. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanMenghukum............

Nomor: 281/Pid.Sus/2016/PN Sglbatang dan Besi Baja Tulangan Beton Ukuran 10 mm ES sebanyak 200(dua ratus) batang tidak sesuai dengan standar; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Penelitian danPengembangan Industri dari Balai Besar Bahan dan Barang Tehnik(Bandung) yang ditandatangani oleh KOSASIH Nip. 19630817 199303 1004 tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : 7011500825 terhadap besibaja tulangan 6 mm polos, besi baja tulangan 8 mm kode SAS dan besibaja tulangan 10 mm kode ES dari hasil uji dimensi

ratus)batang dan Besi Baja Tulangan Beton Ukuran 10 mm ES sebanyak 200(dua ratus) batang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia(SNI);Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Penelitian danPengembangan Industri dari Balai Besar Bahan dan Barang Tehnik(Bandung) yang ditandatangani oleh KOSASIH Nip. 19630817 199303 1004 tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : 7011500825 terhadap besibaja tulangan 6 mm polos, besi baja tulangan 8 mm kode SAS dan besibaja tulangan 10 mm kode ES dari hasil uji dimensi

mendapat keuntungan sebesarRp.1.225.000, (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Penelitian danPengembangan Industri dari Balai Besar Bahan dan Barang Tehnik(Bandung) yang ditandatangani oleh KOSASIH Nip. 19630817 199303 1004 tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : 7011500825 terhadap besi bajatulangan 6 mm polos, besi baja tulangan 8 mm kode SAS dan besi bajaHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 281/Pid.Sus/2016/PN Sgltulangan 10 mm kode ES dari hasil uji dimensi

dan Besi Baja Tulangan Beton Ukuran10 mm ES sebanyak 200 (dua ratus) batang;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BadanPenelitian dan Pengembangan Industri dari Balai Besar Bahan dan BarangTehnik (Bandung) yang ditandatangani oleh KOSASIH Nip. 19630817 1993031 004 tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : 7011500825 terhadap besi bajaHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 281/Pid.Sus/2016/PN Sgltulangan 6 mm polos, besi baja tulangan 8 mm kode SAS dan besi bajatulangan 10 mm kode ES dari hasil uji dimensi

Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 tahun 2012;8) 1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabuaten Belu -4 Tahun 2012.;9) 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT.

Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4.;31) Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT.

Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.;64) 1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 4 kepada PT.

Tiga Dimensi Intilland beserta lampirannya.;65) 1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 U kepada PT.

Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakanpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 4 tahun 2012; 8)1 (satu) buah Adendum Ke1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor ;KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untukpekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabuaten Belu 4 Tahun 2012.; 9)1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPRKB/SatkerPRNTT/PRKKB5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT.

Tiga Dimensi Intilandbeserta lampirannya.; 641 (satu) jepitan SP2Dnomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilaiRp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan RumahKhusus Kabupaten Belu 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intilland beserta lampirannya.; 651 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilaiRp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaanpembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 5 U kepada PT.

Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.; 641 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilaiRp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan RumahKhusus Kabupaten Belu 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intilland beserta lampirannya.; 651 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilaiRp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaanpembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 5 U kepada PT.

Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.; 641 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilaiRp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan RumahKhusus Kabupaten Belu 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intilland beserta lampirannya.; 651 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilaiRp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 5 U kepada PT.

Pada tulang selangka kanan terdapat perubahan bentuk dan teraba derikudara.Pada daerah leher sisi depan tepat pada garis pertengahan depan, limasentimeter diatas tulang selangka terdapat memar berwarna merahkebiruan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.Penunjang :Pemeriksaan CT Scan tiga dimensi pada wajah, didapatkan hasil patahtulang tertutup pada rahang bawah.Pemeriksaan rontgen pada dada di dapatkan hasil patah tertutup padatulang selangka kanan.Kesimpulan :Pada pemeriksaan korban

Pada daerah leher sisi depan tepat pada garis pertengahan depan, limasentimeter diatas tulang selangka terdapat memar berwarna merahkebiruan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.Penunjang : Pemeriksaan CT Scan tiga dimensi pada wajah, didapatkan hasil patahtulang tertutup pada rahang bawah.

MULTI KARYA DIMENSI Diwakili Oleh : R. BUDI SAPUTRO, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. ISTIAJAYA GUNAPERKASA,
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

setiap harinya dan jumlah uang yang diserahkan dari masingmasingagen ( pengecer ) bervariasi berkisar Rp. 1.000.000, ( satu juta rupiah ) setiapharinya kadang lebih dan terkadang kurang.Bahwa sebagai Bandar Judi Togel (Toto Gelap ) terdakwa memberi bayarankepada agenagen (pengecer) sebesar 25% dari omset atau hasil penjualankupon togel.Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemasang permainan judi togel dilihatdari jumlah taruhan / uang yang dipasang yaitu untuk pemasangan judi togelyang 2 (dua) dimensi

/angka adalah jumlah uang taruhan dikalikan 70 (tujuhpuluh) jadi misalnya si pemasang taruhan sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah)maka jika si pemasang menang maka si pemasang akan mendapatkanRp. 70.000, ( tujuh puluh ribu rupiah ) dari bandar, untuk 3 (tiga) dimensi/angka maka si pemasang akan mendapatkan 350 kali lipat dari uang yangdipasang, misalnya si pbemasang memasang taruhan sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) maka jika si pemasang menang maka si pemasangakan mendapatkan Rp. 350.000, (tiga ratus

lima puluh ribu rupiah) sedangkanuntuk 4 ( empat ) dimensi / angka maka yang akan dibayarkan kepada sipemasang adalah sebesar uang taruhan dikalikan 2.500 yaitu sebesar Rp.2.500.000, ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).e Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut diatas sama sekalitidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303ayat (1) ke2 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP;ATAU:Kedua :Bahwa ia terdakwa IGNATIUS

Bhineka Mentari dimensi dengan SMP Negeri I Kayan Selatan;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3564).Dengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI.BAB KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undangundang ini yang dimaksud dengan :1.Na10.11.2.12.Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garisatau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tigadimensi atau dua dimensi

yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalampola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatuproduk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepadaDirektorat Jenderal.Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang dberikan oleh negara Republik Indonesiakepada

Maknaberdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasanperkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan(religius), bukan sematamata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkandalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalammasingmasing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensihukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensikeagamaan;Menimbang

, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalamperkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupapergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suamiistri.Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan darikedua pihak suamiistri dapat menjadi membuat tumbuh suburnya cinta dankasihn, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehinggamengubahnya menjadi permusuhan

URAIAN JENIS PEKERJAAN Re) HARGA1 2 3I BIAYA LANGSUNG PERSONILA Profesional Staf 189.000.000,00B Sub Profesional Staf 152.000.000,00C Pembuatan Gambar 3 Dimensi 32.000.000,00D Pembuatan Gambar Arsitektur 40.500.000,00 Hal 20 Putusan No.08 /Pid.

CITRA LESTARI CONSULTANT.Pembuatan Gambar 3 Dimensi sebesar Rp.32.000.000,00 dan PembuatanGambar Arsitektur sebesar Rp.40.500.000,00 tidak termasuk dalam ketentuanbiaya langsung personil.Hal 24 Putusan No. 08 /Pid.Tipikor/2016/PTBNASesuai Surat Keputusan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)Nomor 52/SK.DPN/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang KetentuanPedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Personil (Remuneration/BillingRate) butir 5 menyatakan bahwa Biaya Langsung Personil bagi seorang

ahliyang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktutertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalamanprofessional yang setara (comparable experiences).Sehingga hasil akhirnya berupa gambar 3 dimensi dan gambar hasil arsitekturmerupakan hasil akhir Ahli Arsitektur, maka pembuatan gambar 3 Dimensi dangambar arsitektur bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan.(2) Biaya Langsung Non PersonilSurvey Mekanika Tanah berupa analisi struktur bawah tidak

Tenaga Ahli Cost Estimator 19.500.000,00C Pembuatan Gambar 3 Dimensi Pembuatan Gambar 3 Dimensi 32.000.000,00D Pembuatan Gambar Arsitektur Gambar Arsitektur 40.500.000,00Jumlah Biaya Langsung Personil 137.000.000,00II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL Hal 49 Putusan No. 08 /Pid.Tipikor/2016/PTBNA D Survey Mekanika Tanah Analisis struktur bawah 85.000.000,00E Test Laboratorium5 Analisis Bangunan Atas 8000 140.000.000,00Jumlah Biaya Langsung Non 225.000.000,00Personil Total 362.000.000,00 Dimana hasil tersebut

tertentu (bulan, minggu,hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman professional yang setara(comparable experiences).Sehingga hasil akhirnya berupa gambar 3 dimensi dan gambar hasil arsitekturmerupakan hasil akhir Ahli Arsitektur, maka pembuatan gambar 3 Dimensi dangambar arsitektur bukan merupakan komponen biaya yang boleh dibayarkan.(2) Biaya Langsung Non Personil Survey Mekanika Tanah berupa analisi struktur bawah tidak termasuk dalamketentuan biaya langsung non personil.

PatrisiusYohanes Paju Leok, pengukur dimensi adalah meter4. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbuktidan kalaupun menurut Majelis Hakim terbukti, makayang menjadi pelaku bukanlahterdakwa, karena kesalahan kewenangan membuat HPSbukan domain kewenanganterdakwa j ss2snns sens seme scar eee see eee Ss ees5.

Bahwa nilai kerugian Negara dikatakan berasal dariitem kesalahan dalam penggunaan HPS yakni nilaifisik pekerjaan menurut kontrak(Rp.950.000.000x100/110) Rp. 863.636.364,64 nilaifisik pekerjaan menurut HPS yang wajar Rp.744.950.000, sehingga terjadi kemahalan hargasenilai Rp. 118.686.363,64; dan kekuranganpelaksanaan pekerjaan yakni nilai kekurangan82volume pekerjaan berupa pengukur dimensi (Rp.605.000x100/110)= Rp. 550.000; sehingga totalnyamenjadi Rp. 119.236.363.64; adalah tidakberdasarkancoe sm

merupakan salah satu hukuman moraltersendiri bagi terdakwa beserta keluarganya sebagai salah satubentuk trial by press ;Menimbang, ditinjau dari aspek policy/filsafat pemidanaanguna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam halpemidanaan (sentencing of disparity) yang dianut sistem hukumIndonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan sematamata bukanbersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributifakan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepadaaspek dan dimensi

Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkarabersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidanamodern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (Sentencing ofdisparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanyakeadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya ;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif modelsistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknyadianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daaddaderstrafrecht, bukanlah mengacu pada

Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikianMajelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yangdianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat daderstrafrecht oriented atau orientasi pada pelaku hakekatnyarelatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek initelah melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan melakukanpenjatuhan pidana berdasarkan model daaddader strafrecht, Halaman 38 dari 44 No.114/Pid.PML/2014/PNSgi.yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu

dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologisterdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimanaterdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur terdakwa dan trialby press, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan(sentencing of disparity), aspek model Sistem Peradilan Pidanayang ideal bagi Indonesia maka majelis berpendirian bahwapertimbangan yang MAJELIS HAKIM uraikan sebagaimana konteks diatas telah mempertimbangkan aspek dan dimensi

legal justice,moral justice dan social justice atau lebih tegasnya lagi putusan Halaman 39 dari 44 No. 114/Pid.PML/2014/PNSgi.dan pertimbangan majelis telah mempertimbangkan dimensi teoretis,normatif dan praktik antara das sollen dengan das sein ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumdi atas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang = akandijatuhkan sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspekkeadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologisterdakwa

kesimpulan :1 Pada pemeriksaan terhadap mayat seseorang lakilaki yang berusia sembila belastahun, ditemukan :a Luka tusuk di punggung kanan menembus paru kanan sebelah atasHal 3 dari 29 hal Put No : 1058/Pid.B/2015/PN.Bksb Luka memotong tulang scapula kanan, iga kedua dan ketiga kanan sisibelakangc Perdarahan di rongga dada kanan yang dapat diukur sebanyak delapan ratuslima puluh mili literd kedua paru pucat dan kemps atau kolaps, organ dalam pucat2 Pada korban tidak didapatkan luka tangkis, berdasarkan dimensi

DFM dandr.Slamet Poemomo, Sp.F,DFM dengan kesimpulan :1 Pada pemeriksaan terhadap mayat seseorang lakilaki yang berusia sembilabelas tahun, ditemukan :a Luka tusuk di punggung kanan menembus paru kanan sebelah atasb Luka memotong tulang scapula kanan, iga kedua dan ketiga kanan sisibelakangc Perdarahan di rongga dada kanan yang dapat diukur sebanyak delapan ratuslima puluh mili literd kedua paru pucat dan kemps atau kolaps, organ dalam pucat2 Pada korban tidak didapatkan luka tangkis, berdasarkan dimensi

dan dr.SlametPoernomo, Sp.F,DFM dengan kesimpulan :1 Pada pemeriksaan terhadap mayat seseorang lakilaki yang berusia sembilabelas tahun, ditemukan :a Luka tusuk di punggung kanan menembus paru kanan sebelah atasb Luka memotong tulang scapula kdnari, iga kedua dan ketiga kanan sisibelakangc Perdarahan di rongga dada kanan yang dapat diukur sebanyak delapan ratuslima puluh mili literd kedua paru pucat dan kemps atau kolaps, organ dalam pucat2 Pada korban tidak didapatkan luka tangkis, berdasarkan dimensi

Yosafat Lais dalam kesimpulan:1 Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang lakilaki yang berusia sembilan belas tahunditemukan :a Luka tusuk dipunggung kanan menembus paru kanan sebelahatas;b Luka memotong tulang scapula kanan, iga kedua dan ketigakanan sisi belakang;c Perdarahan dirongga dada kanan yang dapat diukur sebanyakdelapan ratus limapuluh milimeter;d Kedua paru pucat dan kempes atau kolaps, organ dalam pucat;2 Pada korban tidak didapatkan luka tangkis berdasarkan dimensi luka tusuk, makasenjata

kesimpulan:1 Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang lakilaki yang berusia sembilan belas tahunditemukan :a Luka tusuk dipunggung kanan menembus paru kanan sebelah atas;Hal 23 dari 29 hal Put No : 1058/Pid.B/2015/PN.Bksb Luka memotong tulang scapula kanan, iga kedua dan ketiga kanan sisibelakang;c Perdarahan dirongga dada kanan yang dapat diukur sebanyak delapan ratuslimapuluh milimeter;d Kedua paru pucat dan kempes atau kolaps, organ dalam pucat;2 Pada korban tidak didapatkan luka tangkis berdasarkan dimensi

gugatanPenggugat adalah menyangkut aspek hukum daripada Surat Keputusan GubernurDaerah Jawa Timur tanggal 20 Mei 1966 jo Surat Penunjukan Kepala Dinas Lalu LintasDjalan Daerah Tingkat Jawa Timur cq.Kepala Bagian Tata Usaha tanggal 25 Juli 1966a quo,apakah ketidak berlakuannya memerlukan surat pencabutan tersendiri atau ataudemi hukum kehilangan daya berlaku manakala Pegawai yang bersangkutan telahpensiun atau meninggal dunia,menurut Majelis,adalah persoalan hukum yang harusditelaah berdasarkan dimensi

hukum ketatusahanegaraan,bukan dengan dimensi hukumCS) 0 = 60> =Menimbang,bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa peradilan umumin casu Pengadilan Negeri Surabaya,adalah tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara in casu,sebab yang berwenang adalah peradilan tata usaha negara,sehingga eksepsi Tergugat a quo haruslah dikabulkan ;Menimbang,bahwa oleh karena eksepsi Tergugat harus dikabulkan,makaPenggugat harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akanOISGDUIKan

Kegiatan Ekplorasi bukanlah kegiatan(pertambangan) yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dapatmemiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, karenaEksplorasi sifatnya hanyalah sebatas penyelidikan geologi/pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan telititentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber dayaterukur dari bahan galian, sifat letakan bahan galian serta informasimengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;Pasal 1 huruf (i) Keputusan

Lebih lanjut Pasal 1 angka15 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara ("UU Minerba) menyebutkan Eksplorasi adalah tahapan kegiatanpertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentanglokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahangalian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;Kerugian lingkungan hidup yang sangat mendasar seperti apakah yangdapat ditimbulkan dari kegiatan penyelidikan geologi

No. 103 K/TUN/201022untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahangalian, sifat letakan bahan galian serta informasi mengenai lingkungansosial dan lingkungan hidup, hal ini teramat sukar untuk dibayangkan ;Faktor bahwa kegiatan Eksplorasi bukanlah kegiatan yang membahayakandan merugikan bagi lingkungan hidup inilah yang menyebabkan kenapadalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11Tahun

Kegiatan eksplorasi bukanlah kegiatan(pertambangan) yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dapatmemiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup, karenaeksplorasi sifatnya hanyalah sebatas penyelidikan geologi/pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan telititentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber dayaterukur dari bahan galian, sifat letakan bahan galian serta informasimengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;Pasal 1 huruf (i) Keputusan

No. 103 K/TUN/201032kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secaraterperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitasdan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenailingkungan sosial dan lingkungan hidup ;Kerugian lingkungan hidup yang sangat mendasar yang seperti apakah yangdapat ditimbulkan dari kegiatan penyelidikan geologi/ pertambanganuntuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,bentuk, dimensi, sebaran, kualitas