hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

mampu menurut kKemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Rika Susanti,Sp F,dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang ; Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini ;Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yang diajukan olehpenuntut umum, maka sesuai dengan ketenuan pasal 182 ayat 1 huruf a KUHAP, pemeriksaandinyatakan selesai, dan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknyadimohonkan kepada pengadilan, agar perkara ini dijatuhkan putusan sebagai

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

Putusan No. 87Pdt.G/2017/PA.Lbs.Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2003 di KelurahanBanjar, Kota Padang Siantar;Menimbang, bahwa dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI Il,keduanya tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalamperkara ini dan masingmasing telah memberikan keterangannya secaraterpisah dan sendirisendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga telahmemenuhi syarat fomal saksi sesuai ketenuan 171175 R.Bg., dan padapokoknya kedua saksi tersebut, menerangkan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

sesuai ketentuan Pasal (4),upah proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) huruff UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danTunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan upah sesuai PeraturanMenteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1994 dengan tanpa menyebutkansamasekali dasar hukum perhitungan uang pesangon tersebut ;Bahwa berdasarkan Pasal 162 UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, maka seharusnya Termohon Kasasi hanyamendapatkan uang penggantian hak sesuai ketenuan

isteri dengan talak satu.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pemah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang,dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketent.Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugatdengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelahmempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider,maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut Kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

AgamaPanyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkaraini ke Kantor Urusan Agama tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

tindak pidana yang telah dilakukannya, karena ituharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang,bahwa undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikamenganut pemidanaan bersipat kumulatif, artinya selain dijatuhkan pidana penjarakepada pelaku dijatuhi juga pidana denda, karena itu terhadap terdakwa akandiajtuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini terdakwadilakukan penahanan maka sesuai dengan ketenuan

Sehingga keterangan saksisaksitersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alatbukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohontersebut satu sama ainnya saling berkaitan menguatkan dalil permohnanPemohon sehingga dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat dalilperm oho nan Peng ug at;M enum bang, bahwa mengenai permohonan Pemoon agrditenukan bagian dari masingmasing ahli waris sesuai ketenuan hukumwaris islam, Majelia Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahirtanggal XXXXXXX, sesuai dengan bukti P. 2, P.3. sebagaimana telah diuraikan dalamduduknya perkara;Menimbang, bahwa diantara anakanak Penggugat dan Tergugat diketahui belumada yang mencapai usia 12 ( dua belas) tahun, maka sesuai dengan ketenuan pasal 105huruf (a) dan pasal 156 huruf (a), anak yang belum mumayyiz atau anak yang belummencapai usia 12 tahun hak hadhonah diserahkan kepada ibunya (i.c.

Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamaditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dan dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa Penggugat mohon supaya biaya perkara dibebankan kepadaTergugat tetapi ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut karena perkaraini merupakan bidang perkawinan, penolakan Tergugat cukup beralasan, oleh karenanyasesuai dengan ketenuan

olsArtinya: apabila (temohon) membenarkan~ gugatan terhadapdirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkanpengakuan tersebut, akan tetapi karena perkara perceraianbukan semata mata dicari siapa yang salah dan untukmenghindari kebohongan, maka majelis hakim tetap mewajibkanadanya alat bukti lainnya ;Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telahmenghadapkan para saksi keluarga dan orang orang dekatpemohon dan termohon, sesuai dengan ketenuan pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 jo.

mampu menurut kKemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI bin LAMORISU berupa pidanadenda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketenuan apabilapidana denda tidak dapat dibayar terdakwa, terdakwa dijatuhi pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan;4.

(lima juta rupiah)dengan ketenuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM.

No 1964/Pdt.G/2019/PA.Kngsudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.