Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nop noor novi nono nova no.i no.l no.a no.b no.e no.hp no.pk no.po no.c
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 6/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 24 Agustus 2017 — ERPAN KUSNANDAR SE.MM Bin SOFYAN
115 — 62
  • unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi danpenelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak Hotel sesuai denganpersyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam Peraturanini.Bahwa pada tahun 2011 s/d 2012 Dinas Pendapatan Daerah KotaPalembang telah menerbitkan/mengeluarkan Surat Pemberitahuan PajakDaerah (SPTPD/SPT) yang harus diisi wajib pajak, selanjutnya bidangPendataan dan Penetapan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak(SKP)atas Hotel Jayakarta Group Daira dengan NPWP No.P
    NPWP No.P.2.0097293.01.11 yang ditanda tangan oleh saksi Dra. Sumaiyah. MZ,MM.,Binti Muhammad Zahri dengan tarif pajak sebesar 10 % perbulannyaberdasarkan Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hoteldan Perwali Palembang No. 37 Tahun 2010 tentang Persyaratan,Halaman 4dari 66 Hal. Put. NO.6/PID.SUSTPK/2017/PT.PLG.Mekanisme dan Prosedur tetap Pungutan Pajak Hotel.
    NO.6/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLG.Daerah (SPTPD/SPT) yang harus diisi wajib pajak, selanjutnya bidangPendataan dan Penetapan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak(SKP)atas Hotel Jayakarta Group Daira dengan NPWP No.P.2.0096700.01.09 dan Hotel Sahid lImara dengan No.NPWPNo.P.2.0097293.01.11 yang ditanda tangan oleh saksi Dra.Sumaiyah.Mz,mm binti muhammad zahri dengan tarif pajak sebesar 10 % perbulannyaberdasarkan Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan PerwaliPalembang No. 37 Tahun 2010 tentang Persyaratan
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-08-2012 — Upload : 06-09-2012
Putusan PN PELAIHARI Nomor 118/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Plh
Tanggal 16 Agustus 2012 — Khairul Fitri Als. Irul Bin Haji Ahyar
332 — 19
  • Berdasarkan hasil pengamatan ahli, kayu ulin yang dibawaoleh terdakwa sebagian adalah jenis kayu ulin tebangan baru;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/ MENHUTII/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari HutanNegara dihubungkan dengan keterangan ahli, Majelis Hakim berpendapat jika kayujenis ulin yang diangkut terdakwa seharusnya dilengkapi dengan dokumen berupaFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).Tetapi berdasarkan
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 14-06-2012 — Putus : 16-07-2012 — Upload : 27-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 98/PID.SUS/2012/PT PTK
Tanggal 16 Juli 2012 — Pembanding/Terdakwa : HENGKI SANGGRAHA Als ASONG
Terbanding/Jaksa Penuntut : M. Arifin, SH
46 — 21
  • P51/MenhutII/2006 pada ayat (1) diatur bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakanuntuk mengangkut kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang diangkut langsungdari hutan hak atau lahan masyarakat.Untuk jenis kayu Durian merupakan salah satu jenis dari 21 (dua puluh satu)jenis kayu yang masuk dalam kategori jenis kayu yang bersal dari hutan rakyat ataulahan rakyat berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Kehutanan No.P.33/Menhut11/2007.Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 02-12-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 427/PID/2013/PT BDG
Tanggal 17 Desember 2013 — Pembanding/Terdakwa : WAWAN HERMAWAN bin A.SUGANDA Diwakili Oleh : WAWAN HERMAWAN bin A.SUGANDA
Pembanding/Terdakwa : NURYADIN SAERIMULYADI Bin DAMAS Diwakili Oleh : WAWAN HERMAWAN bin A.SUGANDA
Terbanding/Jaksa Penuntut : T. RAHMAT,SH.MH.
471 — 72
  • Tanjung Giri Mutiara Hitam yangdilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II di wilayah cagar Alam Kamojang bagianTimur Komplek Hutan Gunung Guntur Kabupaten Garut oleh Balai Besar KonservasiSumber Daya Alam Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.02/MenhutII/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana telah dirubah diPeraturan Menteri Kehutanan No. 51/MENHUTII/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentangPerubahan ke satu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 14-01-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pid/2014
Tanggal 14 Januari 2015 — THAMRIN MARZUKI Als THAMRIN BIN M. TAHER
71 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sakitadalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.Bahwa tentang Visum Et Repertum tentunya memuat keterangan apa yangdilinat oleh dokter itu pada benda yang diperiksanya, jadi harus didasarkanatas sumpah, baik sumpah jabatan ataupun sumpah khusus sepertitermaksud dalam pasal 2 Staatsblad 1937 No.350 (sumpah khusus untukdokter sebagai ahli/desskundige);Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terhadap hasil Visum EtRepertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kabupaten Tangerang No.P
Pengadilan PN SOASIU Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 05-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SOASIU Nomor -101/Pid.Sus/2016/PN Sos
Tanggal 15 Nopember 2016 — -M.RIJAL LAKUMANE ALIAS MAT
248 — 47
  • SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dikeluarkan oleh Kepala Desa yangmemiliki kualifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, kayu yangdilengkapi suratsurat ini dapat diperjualbelikan ;Atau sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permenhut No.P.41/MenhutIV2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam, jika kayu berasal dari hutan alam dokumennya berupa :1. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) dan/atau Daftar Kayu Bulat(DKB);2.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 82/Pid.B/LH/2020/PN Sgt
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
HARISMAND, SH.
Terdakwa:
EKO JULIANTO BIN ROJIKIN
81 — 42
  • sertaperangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun2007 tentang pemanfaatan hasil hutan kayu mengatur bahwa terhadapmekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang diterbitkanoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kategori hutan tersebut yakni:a.b.C.Kawasan hutan berupa: Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P
    .66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; 1Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2010 Jo.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 79/Pid.B/LH/2020/PN Sgt
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
DEKA FAJAR PRANOWO, SH
Terdakwa:
YONO Alias NO Bin SANADIN
78 — 29
  • Kawasan hutan berupa: Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2016; 1Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016;Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2020/PNSgt Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Kehutanan
Register : 29-04-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN Sgt
Tanggal 29 Juni 2020 — SANDI BIN RASYID
112 — 31
  • Kawasan hutan berupa: zin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; zin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/MenIhk/Setien/Kum. 1/7/2016; zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2010 Jo.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Kehutanan
Register : 29-04-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 82/Pid.B/LH/2020/PN Sgt
Tanggal 29 Juni 2020 — EKO JULIANTO BIN ROJIKIN
111 — 40
  • Kawasan hutan berupa: zin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P.66/MenIhk/Setjen/Kum.1/7/2016; zin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/MenIhk/Setien/Kum. 1/7/2016; zin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2010 Jo.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-08-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 293/PID.B/2012/PN-SBG
Tanggal 2 Agustus 2012 — BANGUN LUBIS
80 — 32
  • Tapanuli Tengah yang berada padakordinat : N=02 02 21,0 E=98 28 37,9 N=02 02 24,8 E = 98 28 84,9 N=02 02 19,5 E=98 28 96,9 (Gubuk / Pondok Kerja).Adalah merupakan kawasan hutan dengan status hutan lindung;Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b jo pasal 2 ayat (3) jo pasal 23 ayat (1)Permenhut RI No.P.14/Menhut.11/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang inpemanfaatan kayu adalah pemegang izin pinjam pakai, yang pelaksanaannya wajibdilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 80/Pid.B/LH/2020/PN Sgt
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
DEKA FAJAR PRANOWO, SH
Terdakwa:
ERWIN Bin SARTIM alm
71 — 41
  • investasi sertaperangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun2007 tentang pemanfaatan hasil hutan kayu mengatur bahwa terhadapmekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang diterbitkanoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kategori hutan tersebut yakni:a.Kawasan hutan berupa: Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P
    .66/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2016; 1Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2010 Jo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 26-10-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 644/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.FREDERICK CHRISTIAN S, SH, MH
2.Anneke Setiyawati, SH
Terdakwa:
KURNIAWAN als MAMONA
22 — 12
  • MAMONA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan agar masa penagkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-06262450, identitas Kendaraan sepeda motor merk Honda, No.Pol B 5519 TDV, tahun 2019, No.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-05-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 229/Pid.Sus/2013/PN.SLMN
Tanggal 17 Juli 2013 — Pidana - DIPO HENDRIANTO Bin SUBAGYO
47 — 12
  • Tanah Sareal KotaBogor dan Perumahan Dayu Permai No.P.1 NgaglikKab. Sleman, Yogyakarta ;Agama : Islam;Pekerjaan : Mahasiswa;Pendidikan : SMA;Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013No. Pol. SPHan/42/0/2013 /DitResnarkoba. sejak tanggal 18Maret 2013 s/d tanggal 6 April2013;1. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakartatanggal 2 April 2013 sejak tanggal 7 April 2013 s/dtanggal 16 Mei 2013;2.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Pencurian
Register : 15-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 191/Pid.B/2013/PN.Sgl
Tanggal 18 April 2013 — Hendryk Tonapa als Gundul Bin Una ;
21 — 4
  • lagi saksi SUHARDI kembali menemui kami dan berkata bahwaBBM solar miliknya sudah hilang, kemudian saksi SUHARDI langsungmemegang tubuh salah seorang pelaku yang mengambil BBM solar miliknya,melihat hal tersebutpelaku yang lainnya langsung melarikan diri meninggalkantempat tersebut.Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telahmemperlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA wamahitam tanpa no.p
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-06-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 151/Pid.B/2012/PN.SBG
Tanggal 21 Juni 2012 — NIARO HAREFA ; JENDRI WARUWU
29 — 3
  • Tapanuli Tengah yang berada pada kordinat : N = 01 44 24,0 E= 98 51,3 N = 01 44,0 E= 98 51,3 N = 01 44,9 E= 98 51,3 N= 01 44,6 E = 98 51,8Adalah merupakan kawasan hutan dengan status Hutan Lindung; Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b jo pasal 2 ayat (3) jo pasal 23 ayat (1)Permenhut RI No.P.14/Menhut.11/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang izinpemanfaatan kayu adalah pemegang izin pinjam pakai, yang pelaksanaannya wajibdilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
ABDUL ARIFIN
Tergugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan Cq DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Cq BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO
370 — 224
  • Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.663/MenhutII/2009 tentang perubahaan Fungsi sebagian kawasanhutan produksi terbatas kelompok Hutan Taman Nasional Teso Nilo yakniTergugat merupakan surat yang masih berstatus Penunjukan yang belummemiliki kepastian hukum dilapangan, tetapi Tergugat II telahmenggunakannya seakan akan SK Mentri tersebut sebagai petunjukataupun bukti awal untuk menanggap dan memproses Penggugat diranahpidana Penunjukan sebagaimana Peraturan Mentri Kehutanan RepublikIndonesia No.P
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 148/Pid.B/LH/2020/PN Tgt
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
TAUFIK,SH.
Terdakwa:
AMIN NURAHMAN Bin SUGIARTO
295 — 24
  • Bahwa berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.43/MenlhkSekjen/2015 tentang Penata usahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam dan dokumen yang termasuk surat keterangan syahnyahasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan yang berasal dari hutanNegara adalah: Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHk), NotaAngkutan, Nota Perusahaan; Berdasarkan Permenhut No P85/MNHK/SEKJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak adalah
    Gombloh capek/lelah, membantu menaikkan kayu ke atas bakmobil; Bahwa berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.43/MenlhkSekjen/2015 tentang Penata usahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam dan dokumen yang termasuk surat keterangan syahnyahasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan yang berasal dari hutanNegara adalah Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHk), NotaAngkutan, Nota Perusahaan.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN Sgt
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
HARISMAND, SH.
Terdakwa:
SANDI BIN RASYID
101 — 97
  • Kawasan hutan berupa: Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) diatur dalamPeraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 Tahun2008 dan permenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) diatur dalam PeraturanPemerintah No.6 tahun 2007 Pasal 19 Jo PP No.3 tahun 2008 danpermenhut No.P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diatur dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2010 Jo.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-01-2012 — Putus : 02-03-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.B/2012/PTR
Tanggal 2 Maret 2012 — MISNUR bin ATIM DKK
23 — 9
  • Siak denganoknum anggota Koperasi Sengkemang Jaya dan PT Nusa PrimaManunggal ;e Terdakwa Il seharusnya dan selayaknya diberi sertifikasi sebagaipetugas yang diberi kKewenangan yang dimaksud dalam PERMEN No.P.33/MenhutII/2007 ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama BeritaAcara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta suratsurat dalam berkasperkara No. 118/Pid.B/2011/PN.SIAK dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak SriIndrapura No. 118/Pid.B/2011/PN.SIAK tanggal