Ditemukan 432 data
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan baranghasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Terbanding/Tergugat I : DJON RINALDI
Terbanding/Tergugat II : AFRIZAL M
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA, LURAH TAMBAK, KECAMATAN LANGGAM, KABUPATEN PELALAWAN, RIAU
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN LANGGAM, KEBUPATEN PELALAWAN, RIAU
1144 — 210
segala administratinfperizinan yang dikeluarkan oleh dinas terkait adalah atas nama daripenggugat sendiri, maka layak dan patuh kami meminta majelis hakimyang muliayang memriksaperkarainiuntukmenyatakansecara sahbahwapenggugat adalah pemiliksah PKS dan berhak atas segalahasil/keuntungan yang diperoleh;Bahwa oleh tergugat dan tergugat II, telah melakukan surat kesepatakan,tertanggal 09 Februari 2018, yang pada pokoknya surat tersebut membuatkesepatakan pinjam pakai lahan untuk pengelolahan CPO (crude palmoil
165 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
JKP yang nyatanyata digunakan untuk unit ataukegiatan yang menghasilkan BKP tertentu. yangbersifat strategis dalam hal ini TBS yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;Bahwa sedangkan menurut Termohon PeninjauanKembali, TBS yang dihasilkan oleh Unit PerkebunanTermohon Peninjauan Kembali yang selanjutnyadipergunakan/dipakai sebagai bahan baku di UnitPengolahan Termohon Peninjauan Kembali dalamrangka menghasilkan barang jadi berupa Crude PalmOil
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan menjadi Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK) serta menyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkan dalildalii Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang Pajak
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel); danbahwa dalam hal ini Majelis
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Pk) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang Pajak PertambahanNilai juncto Pasal
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1602/B/PK/PJK/20163.5.yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), dan Bahwa dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwapemakaian untuk kegiatan produksi tersebut di atasbukanlah penyerahan TBS (Tandan Buah Segar), namununtuk kegiatan produksi lebih lanjut dalam rangkamenghasilkan BKP berupa Crude Palm Oil (CPO) dan PalmKernel (PK) yang kemudian dijual oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
diatur dalam Pasal 2ayat (1) PMK78 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3)UU PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK78, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel); danBahwa dalam hal ini Majelis
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Kernel); danBahwa dalam hal ini Majelis
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibebaskan dari pengenaan PPN, sehinggaPajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yangterpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:> Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karnel); danBahwa dalam hal ini
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
28 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dailildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Pk) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang Pajak PertambahanNilai juncto Pasal
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
37 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;b. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan baranghasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;c.
168 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 1842/B/PK/PJK/2017Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP dibebaskan dariHalaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 922/B/PK/PJK/2017pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkkan, bahwa melakukan pengolahanterpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangpada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yangbersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
3.545.707.334,00, yang dilanjutkan dengan dilakukannyaKoreksi Negatif atas seluruh Pajak Keluaran yang harus dipungutsendiri sejumlah Rp 354.570.732,00 yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak) tersebut di atas, kesimpulan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang beranggapan bahwa penyerahanyang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah Tandan Buah Segar (TBS) sematamata karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak (tanpa) berusaha melakukan penjualan Crude PalmOil