Ditemukan 432 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-09-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AMP PLANTATION
4430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan baranghasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Register : 19-12-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 269/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 19 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : ANTO GEOVANNI Als AHENG
Terbanding/Tergugat I : DJON RINALDI
Terbanding/Tergugat II : AFRIZAL M
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA, LURAH TAMBAK, KECAMATAN LANGGAM, KABUPATEN PELALAWAN, RIAU
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN LANGGAM, KEBUPATEN PELALAWAN, RIAU
1144210
  • segala administratinfperizinan yang dikeluarkan oleh dinas terkait adalah atas nama daripenggugat sendiri, maka layak dan patuh kami meminta majelis hakimyang muliayang memriksaperkarainiuntukmenyatakansecara sahbahwapenggugat adalah pemiliksah PKS dan berhak atas segalahasil/keuntungan yang diperoleh;Bahwa oleh tergugat dan tergugat II, telah melakukan surat kesepatakan,tertanggal 09 Februari 2018, yang pada pokoknya surat tersebut membuatkesepatakan pinjam pakai lahan untuk pengelolahan CPO (crude palmoil
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1530 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT EASTERN SUMATRA INDONESIA
16557 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JKP yang nyatanyata digunakan untuk unit ataukegiatan yang menghasilkan BKP tertentu. yangbersifat strategis dalam hal ini TBS yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;Bahwa sedangkan menurut Termohon PeninjauanKembali, TBS yang dihasilkan oleh Unit PerkebunanTermohon Peninjauan Kembali yang selanjutnyadipergunakan/dipakai sebagai bahan baku di UnitPengolahan Termohon Peninjauan Kembali dalamrangka menghasilkan barang jadi berupa Crude PalmOil
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VSPT. TOLAN TIGA INDONESIA;
2515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan menjadi Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK) serta menyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkan dalildalii Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1976/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel); danbahwa dalam hal ini Majelis
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1568 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA;
3818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Pk) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang Pajak PertambahanNilai juncto Pasal
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KERRY SAWIT INDONESIA
2114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1602/B/PK/PJK/20163.5.yang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), dan Bahwa dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwapemakaian untuk kegiatan produksi tersebut di atasbukanlah penyerahan TBS (Tandan Buah Segar), namununtuk kegiatan produksi lebih lanjut dalam rangkamenghasilkan BKP berupa Crude Palm Oil (CPO) dan PalmKernel (PK) yang kemudian dijual oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1619/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA TITIAN PERMATA
4321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diatur dalam Pasal 2ayat (1) PMK78 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3)UU PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK78, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1977/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DASA ANUGRAH SEJATI
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel); danBahwa dalam hal ini Majelis
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1653/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
Register : 17-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA;
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Kernel); danBahwa dalam hal ini Majelis
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA;
3328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibebaskan dari pengenaan PPN, sehinggaPajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yangterpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:> Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
Register : 28-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1825 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI;
6539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karnel); danBahwa dalam hal ini
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA;
2845 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dailildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Pk) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang Pajak PertambahanNilai juncto Pasal
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1656/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 —
128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 829/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
3767 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;b. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan baranghasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;c.
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1842 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
16843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 1842/B/PK/PJK/2017Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 922/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BERSAMA SEJAHTERA SAKTI
1510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP dibebaskan dariHalaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 922/B/PK/PJK/2017pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkkan, bahwa melakukan pengolahanterpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangpada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yangbersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — PT. SARANA TITIAN PERMATA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3.545.707.334,00, yang dilanjutkan dengan dilakukannyaKoreksi Negatif atas seluruh Pajak Keluaran yang harus dipungutsendiri sejumlah Rp 354.570.732,00 yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak) tersebut di atas, kesimpulan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang beranggapan bahwa penyerahanyang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah Tandan Buah Segar (TBS) sematamata karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak (tanpa) berusaha melakukan penjualan Crude PalmOil