Dengan demikian amar putusan HakimTingkat Pertama tentang pemeliharaan anak tersebuttermasuk ultra petita ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka keberatankeberatan Pembanding dalam memori bandingnya harusdikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Kelas1A.

NegeriJambi pada tanggal 2 Oktober 2014;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Keberatan Pertamae Pertimbangan hukum Judex Facti mengandung ultra petita

Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2)dan (3) Het Herzienelndonesisch Reglement (HIR) jo Pasal 189 ayat (2) dan (3)RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut(petitum).

dan pada pokoknyareievan pula dengan dalil gugatan penggugat, maka keterangan saksisaksidiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009dengan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitandengan perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusankepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amarputusan tidaklah merupakan ultra petita

(Vide,petitum gugatan Penggugat).Bahwa dokmatis larangan terhadap putusan ultra petita dalam perkara aquo patut untuk dilenturkan dengan prinsip peran aktif Hakim dalammenemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.Terlebih lagi, ketika asas ultra petita disandingkan dengan asas peradilanyang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tersirat sebuah kesimpulanbahwa tujuan pembentukan PERMA No. 2 Tahun 2015 untukmewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dapatternodai apabila

penerapan dokmatis ultra petita dalam perkara a quodilakukan secara kaku;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mohon kepada YangMulia Majelis Hakim untuk menuntaskan perkara a quo dengan amarHalaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G.S/2017/PN.Nga.putusan menguatkan putusan sebelumnya sekaligus menambah amarputusan untuk membatalkan atau menyatakan batal demi hukum SuratPengakuan Hutang dan Surat Perjanjian Kredit No. 065/PK/SY/2014tertanggal 10 Desember 2014 yang dijadikan

Dengan demikian amar putusan HakimTingkat Pertama tentang pemeliharaan anak tersebuttermasuk " ultra petita ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka keberatankeberatan Pembanding dalam memori bandingnya harusdikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Kelas1A Banjarmasin Nomor : 012/Pdt.G/2008/PA.Bjmtanggal 18 Pebruari 2008 Masehi bertepatan dengantanggal 11 Shafar 1429 Hijriyah harus dikuatkandengan perbaikan amarnya, sebagaima ternyata dalamamar putusan ini;

Alasan KeduaPutusan Judex Facti ultra petita karena dalam amar putusannya Judex Factimenyatakan mengabulkan gugatan untuk sebagian, namun padakenyataannya tidak ada satupun petitum gugatan penggugat yang dikabulkanoleh Judex Facti;Bahwa larangan terhadap putusan ultra petita di atur dalam Pasal 178 ayat(2) dan (3) HIR serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (8) RBg yang melarangHakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum);Bahwa sekalipun Judex Facti beralasan mengabulkan tuntutan subsiderPenggugat

Buktinya tidak ada cabang atau wilayahlain dari perusahaan Tergugat yang mengeluh dan mengadu atas kinerjaPenggugat sebagai auditor; Bahwa karena itu, yang lebih penting dan bermakna bagi Penggugat adalahputusan Judex Facti bahwa Penggugat tidak bersalah dalam melakukan halhal sebagaimana didalilkan Tergugat ketika menerbitkan SP3 dan Surat PHK; Bahwa dengan demikian, sekalipun putusan ultra petita tersebut dibenarkansesuai Yurisprudensi MA RI, namun rasa keadilan putusan tersebut samasekali tidak

Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2015peredaran usaha yang tidak dilaporkan dalam SPTSPT PPN dalamTahun 2006 tersebut;bahwa setelah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukanpenelitian ternyata Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.34835/PP/M.1/15/2011 (Vide Bukti PK7) itu sendiri didasarkan atasasumsi dan ultra petita, yaitu dengan menyatakan Keputusan TermohonPK (semula Terbanding) Nomor KEP243/P.07/2009 Tanggal 20 April2009 cacat hukum (karena melanggar norma hukum prosedural) dantanpa suatu bukti apapun

(asumsi) Majelis Hakim Pengadilan Pajak,kemudian kembali kepada tata cara melakukan perhitungan dalampenerbitan SKPKB PPh Nomor 00008/206/06/063/08 (Ultra Petita),dengan penjelasan:e Sebagaimana diketahui dari batasan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 2 UUPengadilan Pajak, Kewenangan absolut Pengadilan Pajak terbataspada memutus Sengketa Pajak yang diajukan kepada PengadilanPajak;e Dari dokumen persidangan diketahui pokok sengketa yang diajukankepada Pengadilan Pajak adalah mengenai KEP2671/WPJ.04/2010 tanggal

absorpsi akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian D.II.2.halaman 20 di bawah) didalamnya, keseluruhan keputusan tersebutmenjadi cacat hukum dengan akibat nietig;e Sekalipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tanpawenang, telah menghitung kembali (seolaholah bertindak sebagaiPejabat eksekutif) peredaran usaha PPh Badan Tahun 2006dengan mengambil angka SKPKB PPh Nomor 00008/206/06/063/08(yang telah dinyatakan nietig) dan menggunakan asumsi(benchmark/rendemen) telah melakukan tindakan Ultra Petita

Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2015bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak dapatmendasarkan Putusan Nomor Put.39475/PP.M.1/16/2012 padaperhitungannya sendiri yang dibuat tanpa diminta (ultra petita)pada Putusan Nomor Put. 34835/PP/M.1./15/2011. Petita dariPemohon Banding (sekarang Pemohon Pk) adalah agar KTUNyang bernomor KEP243/PJ.07/2009 dibatalkan.

Tahun 2006Nomor 00008/206/06/063/08 yang menjadi pangkal darisengketa pajak ini, didasarkan pada suatu benchmark,rendemen, asumsi yang dimaksudkan sebagai informasi awalsemata, dan bukan dasar untuk menghitung pajak.Demikian pula dengan keputusan keberatan atas SKPKBtersebut, Keputusan nomor KEP243/PJ.07/2009 dari TermohonPK (semula Terbanding), juga tetap menggunakan asumsi, tidakmenghitung langsung dari fakta yang terjadi di lapanganmengenai besarnya peredaran usaha Pemohon PK.Perhitungan ultra petita

padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2018 dan kontramemori kasasi 22 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa alasan ultra petita

Namunkarena putusan ultra petita hanya menyangkut 2 (dua) dari 7 (tujuh)Penggugat, maka amar Judex Facti tepat diperbaiki sesuai petitum gugatanPara Penggugat Konvensi, dalam pokok perkara angka 3;Bahwa mengenai pengembalian upah lembur kelebihan bayar, JudexFacti telah benar menerapkan hukum menolak gugatan karena tidak adapertautan hubungan yang relevan antara gugatan konvensi denganrekonvensi, hal itu sesuai dengan sifat gugatan rekonvensi yang bersifatassesoir terhadap gugatan konvensi;Menimbang

KEBERATAN KEDUAJUDEX FACTI MELANGGAR ASAS LARANGAN ULTRA PETITABahwa Judex Facti dalam memutus dan mempertimbangan perkara a quo telahmelanggar asas larangan ultra petita sebagaimana pertimbangan hukumnyamenyatakan:Menimbang.................00000208 dstMenimbang, bahvea perbuatan Tergugat yakni dengan mengeluarkan surat Nomor: PU.600/06//2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang pembatalan/gagal lelang,berdasarkan bukti P1 yang dikuatkan dengan bukti P2 dan P4 berupa putusanPengadilan tata Usaha Negara

KPGMenimbang, bahwua berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(PMH) oleh karenanya terhadap petitum kedua gugatan Penggugat patut untukdikabulkan;(Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Lbt, Tanggal 5Oktober 2017 halaman 78)Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:Bahwa larangan terhadap putusan ultra petita

Putusan yang sifatnya ultra petita dianggapsebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Judex Facti memutustidak sesuai dengan apa yang dimohon.

Putusan Judex Facti pada dasarnyaditentukan oleh para pihak yang berpekara, Judex Facti hanya menimbang halhalyang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudexnon ultra petita atau ultra petita non cognoscitur).Bahwa dalam putusan a quo Judex Facti telah memutus tidak sesuai dengan apayang dimohonkan oleh PENGGUGAT/TERBANDING, hal ini nampak jelas dalamposita PENGGUGAT/TERBANDING pada butir 1216 yang pada intinyamenyatakan:+ Bahwa TERGUGAT/PEMBANDING tidak mengindahkan

menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah tinggalbersama setelan melangsungkan perkawinan bertempat di KabupatenKarangasem hingga saat ini, sehingga petitum gugatan poin kedua yangberbunyi Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan di hadapan pemuka agama hindu dan telah tercatat di KantorKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalahSah menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalseperlunya tanpoa melanggar prinsip ultra petita

berpendapat yang diperlukan seoranganak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuhkembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tuakandungnya baik dari ayahnya maupun dari ibunya sehingga pengasuhan anakyang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 patut diasuh serta dipelihara bersama,dengan demikian petitum ke4 (keempat) dari gugatan Penggugat tersebutberalasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunyatanpa melanggar prinsip ultra petita

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, petitum ke5(kelima) dari gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikanpada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip ultra petita ataumengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalildalilHalaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Padt.G/2021/PN Ampgugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum

proses terhitung sejak bulan Juni 2015 hingga setiapbulan berjalan (kedepannya), dengan pertimbangan pada Halaman 35alinea 3 Putusannya yang berbunyi:Menimbang bahwa mengenai upah proses walaupun tidak dimohonkanoleh karena dari berbagai praktek persidangan dan karena adanyatuntutan subsider yang walaupun tidak dimohonkan, majelis jugamempertimbangkannya;Bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama telah salah dalam memberikanputusan dan nyatanyata merupakan putusan hakim diluar yangdimohonkan (Ultra Petita

Putusan yangsifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampauikewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yangdimohon para pihak dalam petitumnyaBahwa patut menjadi perhatian, bahwa dalam hukum acara perdata berlakuasas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu.

Hakim hanya menimbanghalhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkankepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur);Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnyaditegaskan juga dalam Putusan MA Nomor 1001 K/Sip/1972.

., bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama tersebut diatas, secara hukum telah Ultra Petita (melampauikewenangannya) didalam memeriksa dan mempertimbangkan bahwaPembanding (semula Pelawan) tidak menepati kesepakatan yangterdapat dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 71, sehingga majelisHalaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2021/PT BDGberpendapat Terbanding (Semula Terlawan) dianggap benar mengajukanpermohonan eksekusi;Bahwa Perlawanan yang diajukan Pembanding (Semula Pelawan

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sejak awal telah memeriksadan memberikan pertimbangan hukum secara Ultra Petita (melampauikewenangannya), maka seluruh alasanalasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo hanya didasarkan pada pertimbanganhukum yang salah, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembanding (SemulaPelawan) tidak menepati kesepakatan dalam Perjanjian Perdamaian.

Oleh karenapendapat Majelis Hakim dalam pertanyaanpertanyaan tersebut masihdidasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang Ultra Petita dengan alasanHalaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2021/PT BDGPembanding (semula Pelawan) tidak menepati kesepakatan yang terdapat dalamAkta Perjanjian Perdamaian Nomor 71. Oleh karenanya kesimpulan MajelisHakim Tingkat Pertama dengan pertanyaanpertanyaan tersebut diatas haruslahdikesampingkan dan harus ditolak..

,Mkn.adalah sudah tepat dan benar, dimana dalam perjanjian tersebutPelawan telah melaksanakan pembayaran seluruh isi perjanjian sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan kekurangannya = sebesarRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa Pelawan juga keberatan atas putusan Mejelis HakimTingkat Pertama sebab telah mengabulkan petitum yang tidak dimintakan (ultra petita),demikian pula seharusnya Pengadilan Negeri Cikarang tidak mengabulkan gugatan dariTerbanding semula Terlawan

penggugat untuk seluruhnya, olehkarena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruhpertimbangan hukum tersebut untuk mengadili dan memutus perkara a quodalam tingkat banding.Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembandingtersebut pada pokoknya hanya mengulang halhal yang sudah disampaikandalam persidangan tingkat pertama dan semua telah dipertimbangkan denganbaik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa khusus keberatan Pembanding mengenai adanyautra petita

, yang semuanya harusberjalan secara bersamaan sehingga dalam perkara a quo ( dalam perkaraperceraian ) maka pejabat publik seperti Panitera, pejabat Pencatat Perkawaiandan pejabat Kependudukan dilibatkan secara aktif dan dituangkan dalam amarputusan, semua itu untuk memastikan status hukum apakah seseorang dalamikatan perkawinan atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaamar putusan pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimohonkan bandingtersebut tidak termasuk ultra petita

Eksepsi Kewajiban/Obligasi Kontraktual TimbalBalik (Exceptio NonAdimpleti Contractus)Bahwa Penggugat pada Petita No.5, halaman 8 dan 9, menuntut kepadaTergugat untuk secara tanggung renteng dihukum membayar kerugianberupa : kerugian pokok, /ost opportunity income, bunga bank (moratoireinteressent), serta tanggungan pembayaran pinjaman para investor lainnya.Sementara di antara Para Tergugat tidak pernah terjadi kesepakatankontraktual secara langsung, baik kesepakatan segitiga dengan Penggugat(trilateral

Sementara pada Petita No.4, hurufd, halaman 8, Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untukmembayar beban bunga pinjaman Penggugat tersebut dihitung sejak bulanJuli 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, atau selama 12 (dua belas) bulansebesar Rp30.536.048,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribuempat puluh delapan rupiah). Tuntutan Penggugat ini jelas sekali kelirudalam penghitungannya.

Maka terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak sinkron antara positadan petita,sehingga menyebabkan pula gugatan Penggugat tersebut kabur,tidak jelas dan tidak berkesesuaian,sehingga gugatan Penggugat wajibuntuk dinyatakan obscuur libel, serta gugatan wajib dinyatakan tidak dapatditerima (niet on vankelijk verklaard) ;Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium Exceptie)Bahwa Penggugat dalam Posita No.18, halaman 8 maupun pada Petita No.6 huruf a, halaman 10, memohon agar Pengadilan Negeri

PNP;Oleh karenanya Posita Penggugat No.15 ini wajib ditolak;Bahwa Posita Penggugat No.17 halaman 6, yang mana memohonPengadilan Negeri Semarang, agar menghukum Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) per satu hari keterlambatan dihitung sejak putusan perkaraini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde), agar SupayaTergugat menjalankan isi putusan perkara ini adalah petita yangterlalu illusionir,, Mengingat gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah

Oleh karena Petita Penggugat tersebut wajib untukditolak. Penggugat hanya berhak atas sita persamaan (vergelijkenbeslag) yang mana hanya cukup dicacatkan dalam buku tanah persiltersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 463 RV (Reglement op deRechtvorderings) dengan syarat mutlak adanyapersetujuan/pemberitahuan kepada pihak pemegang haktanggungan,yang dalam hal ini adalah pihak PT.

Hakim tidak boleh mengabulkanlebih daripada yang dituntut oleh para pihak (ultra petita).

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim diatas merupakan pertimbangan yang ultra petita sehingga patut untuk dibatalkan;Bahwa selain telah melakukan ultra petita di dalam menjatuhkan putusannya,Majelis Hakim Judex Facti juga telah keliru di dalam mempertimbangkan bahwagugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi seharusnya gugatan wanprestasi.Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa perbuatan yang telahterbukti dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah dikualifikasikan sebagaiwanprestasi

Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu .....Menimbang, bahwa tentang alasan posita angka 11 dan petita angka 6,oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkanketentuan dalam pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa tuntutanPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada petita angka 4.1.3yang berkaitan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat berkewajibanmembayarkan angsuran rumah di Griya Caraka Blok Cluster JI. Cendana C2No. 11 RT 001 RW 008 Kel. Kalikoa Kec. Kedawung Kab.

oleh karena tuntutan Penggugat tersebut merupakanasessoir dari gugatan cerai, sedangkan perkara pokok berupa gugatan ceraitelah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebutdapat dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat sebagaimana pada petitaangka 4.1.3, dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang bersedia untukmemenuhi tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa begitu pula tentang petita

Nopember 2000 oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya), dan terhadapobyek sengketa berupa rumah tersebut sebagaimana dalam bukti T7 yang tidakdijelaskan berapa biaya renovasi rumah a quo, dan kemudian diletakkan sitaatasnya, sehingga Pembanding menuntut sita tersebut harus diangkat kembali:Bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama menyalahi aturan dan azasazashukum yang berlaku, seharusnya dalam acara perdata hakim bersifat pasif,akan tetapi dalam putusan a quo hakim telah melakukan apa yang dinamakanultra petita

obyek sengketa dua dan obyeksengketa tiga dikabulkan, maka sita yang telah diletakkan oleh JurusitaPengadilan Agama Pasuruan sebagaimana Berita Acara Sita Harta BersamaNomor 4124/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 1 Maret 2019 dan sita yang telahdiletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Madiun sebagaimana BeritaAcara Penyitaan/Sita Marital Nomor 4124/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 05 Maret2019 harus dinyatakan sah dan berharga;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakanputusan ultra petita

petitum gugatan angka 5, yang dalam amar putusan a quo berbunyi:"Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama sesuaidengan haknya sebagaimana dinyatakan dalam diktum poin 3 di atas,jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura dilakukan secaralelang ...dst..., amar tersebut merupakan perintah yang bersifat teknis atasamar yang sudah ditetapbkan sebelumnya agar tidak percuma sehingga dapatdilakukan ekskusi, jadi sebagai penegasan dari amar sebelumnya, karena itutidak termasuk ultra petita

strong>Muhammad Kunto Kholiq, sebagaimana tercantum dalam:

1. KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;

Putusan Nomor 1149/B/PK/PJK/2017Terkait Pasal 91(c) dan 91(e) UU PP, Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah memutuskan hal yang tidak diminta (ultra petita) serta tidakmencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dengan didasarkan pada faktafaktayang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (salahmenentukan permasalahan sengketa);Terkait Pasal 91(d) UU PP, setelah serangkaian sidang materi, MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam Putusan 65491 tidak

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidakdiminta (ultra petita);Termohon PK (dahulu Terbanding) di dalam Surat Uraian Banding(Lampiran 3) tidak pernah mengajukan keberatan atas penggunaantandatangan stempel dalam permohonan banding yang diajukan olehJMB.

Selama proses persidangan DJP juga tidak pernah mengajukankeberatan atas penggunaan tandatangan stempel tersebut;Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebihdaripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai Ultra Petita atau UltraPetitum.

Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/UltraPetitum putusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkanhal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yangdidasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita;Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (Lampiran 7)menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan65491 secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan hal yangtidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasari olehdasar

Judex Factie telah telah melampaui batas wewenangnya dalam memutusperkara Nomor 54/Pdt.SUS.PHI/2014/PHI.Mdn tanggal 20 Nopember 2014atau melampaui permintaan (ultra petita) sehingga melanggar Pasal 30 ayat(1) huruf (a) dan (c) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;1.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, karena dalam memutus perkara a quo Judex Facti telahHal 22 dari 32 hal.Put.Nomor 277 K/Pdt.SusPHI/2015memutuskan perkara yang tidak dituntut atau melebihi apa yang dimintaultra petita;Bahwa Judex Facti tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yangtidak digugat atau mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dalam(fundamental petendi/posita) dan petitum gugatan;Bahwa perlu Judex Juris ketahui, Termohon Kasasi/Tergugat secarakhusus

Hakim hanya menimbang halhal yangdiajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya(judex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanyamenentukan adakah halhal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itudapat membenarkan tuntutan hukum mereka.

Dalamperkara a quo Judex Facti telah memutus perkara yang tidak dituntut ataumelebihi apa yang diminta ultra petita dan juga melanggar prinsip rule oflaw yang berarti siapapun tidak boleh melakukan tindakan yangmelampaui batas wewenangnya (beyond the powers of his authority);Bahwa syarat formil gugatan rekonpensi adalah:Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai TergugatRekonvensi;Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi,berupa penegasan dasar hukum (rechtsground) dan