Nomor 89 tanggal 27 Juli 2011, AktaRUPSLB Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2011, Akta RUPSLB Nomor 98tanggal 30 November 2011, Akta RUPSLB Nomor 99 tanggal 30November 2011 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, SH.

(fotokopi dari fotokopi);AktaAkta yang diduga Palsu dan telah di Laporkan kepihak Kepolisian :Akta RUPSLB No. 33 tertanggal 20 Juni 2016, dibuat olehNotaris Gunawan Djajaputra,SH,SS,MH di KabupatenTangerang, Banten. (fotokopi dari fotokopi);Akta RUPSLB No. 36 tertanggal 23 Juni 2016, dibuat olehNotaris Gunawan Djajaputra,SH,SS,MH di KabupatenTangerang, Banten.

(fotokopi dari fotokopi);Akta RUPSLB No. 6 tertanggal 21 September 2016, dibuatoleh Notaris Gunawan Djajaputra,SH,SS,MH di KabupatenTangerang, Banten. (fotokopi dari fotokopi);Akta RUPSLB No. 7 tertanggal 26 September 2016, dibuatoleh Notaris Gunawan Djajaputra,SH,SS,MH di KabupatenTangerang, Banten. (fotokopi dari fotokopi);Surat tertanggal 27 September 2016 dari NotarisGunawan,SH,MH kepada Aaron Constantin.

(fotokopi sesuai fotokopi legalisir);Akta No.89 tanggal 27 Juli 2011, tentang Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BangunMegah Semesta.. (fotokopi sesuai fotokopi legalisir);Akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2011.tentang PerubahanKeputusan Rapat Umum. (fotokopis sesuai dengan aslinya);: Akta No. 98 tanggal 30 November 2011 tentang RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BangunMegah Semesta.

(fotokopi sesuaidengan aslinya);Akta No. 33 Tanggal 30 Juni 2016, tentang Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BangunMegah Semesta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT. Bangun Megah Semesta Nomor : AHUAH.01.030059730 Tanggal 22 Juni 2016. (fotokopi sesuaidengan aslinya);Akta No. 36 Tanggal 23 Juni 2016, tentang Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Bangun MegahSemesta.

tersebut dan melakukan panggilan kedua kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPSLB kedua.Bahwa dalam RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2018 jugaterdapat acara peralihan saham dan penggantian saham berdasarkanHalaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN Sakpasal 56 undangundang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroanterbatas berbunyi :(1). pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak(2).

, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyekpenghadap.11.Bahwa kemudian Tergugat menyelenggarakan RUPSLB ( Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ) dengan acara rapat merubah anggarandasar perseroan dan berita acara rapat tersebut dibuatkan Akta Notaris no12 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Tergugat III .Bahwa karena RUPSLB sebelumnya yaitu tanggal 20 Agustus 2018dinyatakan tidak sah/batal demi hukum, maka sudah sewajarnya RUPSLBtanggal 12 November 2019 juga dikatakan tidak sah/batal

hukum mengikatbagi Penggugat berikut segala akibat hukum yang ditimbulkan dari RUPSLBtanggal 20 Agustus 2018 tersebut termasuk RUPSLB tanggal 19 November2019 juga batal demi hukum/tidak sah.Dengan telah dinyatakan RUPSLBtanggal 20 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makamenghukum para Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat sepertikeadaan semula sebelum adanya RUPSLB tanggal 20 Agustus 2018.Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata terhadap tiap PerbuatanMelawan Hukum

Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumtetap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB )para Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 berikut Akta Notaris yangdibuat yaitu akta no 72 tanggal 31 Agustus 2018. Dan menyatakan tidaksah RUPSLB tanggal 12 November 2019 yang dicatatkan di dalam AktaNotaris No.12 tanggal 12 November 2019..

Bahwa baik di dalam posita gugatan maupun petitumnya Penggugatmeminta agar RUPSLB tanggal 20 Agustus 2010 dan Akta NotarisNomor : 72 tanggal 31 Agustus 2018 dibatalkan;b.

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bahwa, intisari gugatan pihak PENGGUGAT sebagaimana ternyatadalam dalil gugatannya tertanggal 9 April 2012 adalah mempersoalkanmengenai telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012 diHalaman 2 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.MlgHotel Regent Malang, dimana sebagai pimpinan RUPSLB adalahTERGUGAT II.

Hardlent Medika Husada, maka RUPSLB yang dilaksanakan padatanggal 13 Maret 2012 menurut pihak PENGGUGAT, RUPSLB yangkemudian hasilnya dimintakan pengesahan kepada TURUTTERGUGAT, dan kemudian oleh pihak TURUT TERGUGAT telahpula membuat Akta Pernyataan Berita Acara Rapat RUPSLB PT.Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 adalahmerupakan Perbuatan Melawan (baca : Melanggar) Hukum ;. Bahwa, lebih lanjut, menurut PENGGUGAT, pengesahan Berita AcaraRUPSLB PT.

Hardlent Medika Husada berdasarkan RUPSLB tanggal 13Maret 2012 di Hotel Regent Malang.

Bahwa, terkait dengan dalil pihak PENGGUGAT pada 10 (sepuluh) padaSurat Gugatan yang menyatakan :Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malangtelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagaipimpinan rapat adalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikankepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

lembarsaham sah atau sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, PEMOHON telahmengajukan permintaan tertulis kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahunduaribu enambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan agar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB denganagenda rapat penggantian pengurus

Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 5 UUPT, TERMOHON selaku DireksiPerseroan wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB yang diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON selaku Direksi tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimanadiminta;Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan

RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Idan TERMOHON Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1732016 (tujuhbelas bulan Maret tahun duaribu enambelas)(Bukti P3).

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPARA TERMOHON selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;daniil. .

) Perseroan dengan agenda rapat : Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggalpanggilan dan tanggal RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLBdan melakukan pengambilan

Bahwa dalam pertemuan / silaturahmi antar Ahli Waristanggal 04 April 2012 tersebut sama sekali tidak ada agendapembahasan apapun mengenai PT Expra Motor termasuk agendaRUPS maupun RUPSLB PT Expra Motor;11.

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

dan kemudian tindakan memasukanketerangan yang tidak benar yang dilakukan oleh Para Tergugatkedalam Akta 29/2013 mengenai pernyataan RUPSLB PT ExpraMotor, dimana Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pemilik Sahamtidak pernah mendapat undangan/pemanggilan apapun dalamrangka untuk mengikuti RUPS Luar Biasa PT Expra Motortertanggal 04 April 2012 adalah tindakan yang cacat hukum danmelawan hukum karena telah melanggar ketentuanketentuanhukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas;B.

Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan dideritaoleh Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya,penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 04 April 2012 juncto Akta No. 29tertanggal 16 Desember 2012 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH, Notaris diSleman, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM RepublikIndonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.:AHU06587.A.H.01.02.

sangat berhubungan eratdengan pokok gugatannya yang telah mendalilkan bahwa paratergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdiatur dalam pasal 1365 KUH Perdata , sehubungan dengan masalahpemanggilan Penggugat yang beralamat di Seoul ( Republik Korea)selaku pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 50% pada PT BaliBias Putih ( Tergugat IV) yang dilakukan oleh tergugat yang menjabatsebagai Direktur Utama PT Bali Bias Putih dalam rangka pelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) tanggal 25 Juli2011 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 padahal dalil pokok gugatannya sendiri belumdibuktikan di persidangan yang menganggap bahwa pemanggilantersebut tidak sah tanpa alat bukti autentik untuk mendukung tuntutanprofisinya tersebut, hal ini sudah jelas tidak memenuhi persyaratanyang di tentukan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No 3tahun 2000 tentang uitvoerbaar byvoorraad dan tuntutanprovisionil ; Berdasarkan pertimbangan tersebut

) pertama tanggal 25 Juli 2011dan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) kedua tanggal5 Agustus 2012 sah menurut hukum.

tidaknya pemanggilan pemegang saham ituberpegang pada pasal 82 ayat 2 UndangUndang No: 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas yang secara inperaktif meyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau denganiklan surat kabar ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 2 UndangUndangNo 40 Tahun 2007 menurut Pengadilan Tinggi Pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama itu sudah benar yang menyatakan pemanggilanitu sah menurut Hukum karena panggilan rapat umum pemegangsaham luar biasa ( RUPSLB

) pertama tanggal 25 Juli 2011 maupunpanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 keduaduanya telah menggunakan sarana iklandalam surat kabar bersekala nasional yaitu haria terbit tanggal 9 Juli2011 dan tanggal 28 Juli 2011, oleh karena itu menurut Hukum tidakada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/para Terbanding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembandingtidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka PengadilanTinggi

) SHJ dengan hasil RUPSLB adalah menyetujuipengalinan seluruh saham milik Tergugat 1 di SHJ.

Padahal RUPSLB untuk menyetujui Divestasi tersebut baru dilakukantanggal 15 Oktober 2009.

Asas asas ini semestinyamenjadi pilar di dalam transaksi mengalihkan saham dan menentukannilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yangditunjuk oleh RUPSLB tersebut.

DALAM RUPSLB Tergugat PADA TANGGAL 15 OKTOBER 2009 ... dst...

2010, Perihal ; Usulan Agenda Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) PT.

., Notaris diBengkulu.. 153 tanggal 29 Januari 2016 tentang AktaPernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT. Vikri Abadi GroupPemberhentian Yosep Faizal dalamjabatannya sebagai Direktur V Perseroan,Deni Yohanes,SH., Notaris di Bengkulu.. 04 tanggal 1 Maret 2016 Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, Deni Yohanes,S.H, Notaris di Bengkulu;1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 153 tanggal 29 Januari 2016tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group Nomoroo:1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal, Deni Yohanes, S.H, Notaris diBengkulu;1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 153 tanggal 29 Januari 2016tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group Nomor30;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Bahwa dengan adanya surat undangan RUPSLB Tgl 9 Oktober 2009tersebut yang mana agenda RUPSLB tidak ada menyinggung kegiatanoperasional perusahaan maupun mengenai keuangan perusahaan. Untuk ituPenggugat tetap menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat I. Walaupundemikian tanpa surat undangan lagi Tergugat menjadwalkan membuat rapatRUPSLB kedua Tgl 21 Oktober 2009;7.

Bahwa RUPSLB PT RAS Tgl 21 Oktober 2009 telah menyimpang dari suratsurat undangan RUPS LB Tgl 9 Oktober 2009 yang mana agenda RUPSLB Tgl9 Oktober 2009 hanya empat agenda yaitu:a. Penggunaan kantor di Jakarta;b. Plafon untuk TIM Management Profesional;c. Pemakaian aset/inventaris Perusahaan kepada pihak luar;d. Halhal lain yang perlu dibicarakan;Kemudian RUPSLB Tgl. 21 Oktober 2009 diubah mata acaranya menjadi:a. Meminta pertanggungjawaban keuangan "Perseroan untuk tahun buku2007 dan 2008;b.

Bahwa dengan melihat mata acara RUPSLB tersebut tidak sesuai denganpermintaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat , maka Penggugatmenyampaikan surat kembali kepada Tergugat Surat Nomor 0238/RCSHO/Dir/XI/09 Tgl 12 November 2009 perihal Permintaan LaporanKeuangan PT.Riau Anugerah Sentosa Tgl 30 September 2009 yang asili (resmi)yang ditandatangani oleh Direksi PT RAS;9.

Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPSLB Tgl 21Oktober 2009, maka Penggugat keberatan mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Jakarta Utara Tgl. 2 November 2009 dengan Register perkara Nomor353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT karena alamat para Tergugat lebin banyak beradadiwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana amar putusandalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:DALAM PROVISIONALMenghukum Tergugat V dan para Tergugat lainnya untuk tidak melakukanpendaftaran hasil RUPSLB

Menghukum untuk sementara para Tergugat untuk tidak melakukan atasnama Perseroan baik untuk membuat kebijakan operasional Perseroantermasuk pengeluaran keuangan maupun melaksanakan hasil RUPSLB;5. Menyatakan secara hukum batal/tidak sah Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Riau Anugerah Sentosa yang dibuat olehTergugat V pada Tgl 21 Oktober 2009 No. 20;6.

No.093 PK/PDT.SUS/2008mengambil sikap/menanggapi hal tersebut, sehingga dari hasil keputusan RUPStahun 2003 tanggal 15 Januari 2004 serta RUPSLB tanggal 20 Oktober 2004Pekerja diberhentikan dengan suratnya Nomor : MRG/0538 tanggal 20 Oktober2004 ;Bahwa sesuai daftar Fasilitasi Pengurus PT.

Berdasarkan halhal tersebut maka pihak komisaris BPR Swadharma Mranggenmengadakan Rapat RUPSLB dalam rangka penggantian pengurusBPR Swadharma Mranggen ;Bahwa penyebab dari diberhentikannya Termohon PeninjauanKembali adalah karena peraturan perundangundangan yang berlakudan dalam rangka menyelamatkan BPR Swadharma Mranggen agartidak mengalami kerugian yang lebih besar sebagaimana telahdisebutkan pada point No. 9 dan 10 tersebut di atas.

Jadi bukansematamata atas keputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam AktaPerubahan pasal 11 angka 8 huruf e Akta Perubahan yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, S.H., tertanggal 18031998di bawah No. 46 yang disahkan berdasarkan SK Menteri KehakimanNomor C.27551. HT. 01.04. Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa setelah pemberhentian Saudara FX.

Soemarmo(Termohon Peninjauan Kembali) dalam RUPS (Vide: Bukti P 10 danBukti P 11) yang bersangkutan tidak menggunakan haknyasebagaimana telah diatur dalam pasal 91 ayat 2 UndangUndang No.1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagaiperubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut karena adaperubahan pengurus Perseroan Terbatas ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja, sehingga ataspemberhentian

Th.98, tanggal 25 Juni 1998 ;Bahwa ditindaklanjuti melalui RUPSLB hanya sebagai perubahanAnggaran Dasar PT tersebut karena ada perubahan pengurus PT ;Bahwa berakhirnya jabatan anggota direksi tersebut bukanmerupakan hasil keputusan RUPSLB~ saja. sehingga ataspemberhentian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdisalahkan atas permasalahan tersebut ;Hal 13 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan pemutusanhubungan kerja dari pihak pengurus PT.

No. 1105K/Pdt/2009mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di hotel LeDian, jalan Jenderal Sudirman No. 88, Serang, Banten;Bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam rapat umum pemegangsaham luar biasa (RUPSLB) tersebut adalah mengenai laporan keuangan(neraca laba rugi) PT Kranindo Perjaya sejak tahun pembukuan 2000 sampaitahun pembukuan 2007;Permintaan Pemohon agar dilakukan pertanggungjawaban untuk laporankeuangan PT Kranindo Perjaya, tidak pernah dilaksanakan sehingga haltersebut

Bahwa Permintaan audit sejak tahun pembukuan 2000~ telah diajukan olehPemohon dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Negeri Serang No. 40/Pdt.P/2008/PNSrg, tanggal 28 Juli 2008 ;d. Bahwa Pemohon juga telah beberapa kali meminta kembali kepada Direkturdan Komisaris Utama untuk segera melakukan audit terhadap PT.

KranindoPerjaya sejak diminta oleh pemohon dalam rapat umum pemegang saham luarbiasa (RUPSLB) hingga teakhir 03 Desember 2008 dan Direktur serta KomisarisUtama tidak juga menanggapi atau tidak melaksanakan audit terhadap PT.Kranindo Perjaya atas permintaan Pemohon sehingga karenannya ketuaPengadilan Negeri Serang berwenang untuk menetapkan mengenaipelaksanaan audit terhadap PT Kranindo Perjaya serta menunjuk kantorakuntan publik terdaftar tanpa terikat pada ketentuanketentuan Undangundang ini, atau

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.

Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahHalaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 3261 K/Pdt/2018diumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144, tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangHalaman 24 dari 32 hal. Put.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 50 tanggal 20 Desember 2013, yangdibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. Notaris di Jakarta;6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secaratanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;7.

Nomor 3261 K/Pdt/2018segala akibat hukumnya;Menyatakan tidak sah RUPSLB PT lIdola Tunggal/Termohon Kasasi tanggal 10 Juli 2008 dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008yang dibuat dihadapan Notaris Augustin Beatrice Suyanto, S.H.

Bahwa RUPSLB Turut Tergugat yang diadakan pada tanggal 27 Mei2010 telah sesuai prosedur yang ditentukan menurut hukum danAnggaran Dasar Turut Tergugat ;. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Gugatan halaman 6 angka 13., (dalam PerbaikanGugatan halaman 10 angka 13) karena sebagaimana keputusan Rapatyang tertuang dalam halaman 10 Akta Berita Acara RUPSLB TurutTergugat No.71 tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH.

Turut Tergugat , Akta Berita Acara RUPSLB TurutTergugat No.71 tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH.

Bahwa pendapat para pihak RUPSLB tanggal 22 Juni 2011tersebut sudah selesai dengan keputusan RUPSLB sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB turut Tertugat No.10tanggal 22 Juni 2011 oleh Notaris Putut Manendra, SH padahalaman 11 yaitu:MENOLAK pengurangan/penarikan kembali modal ditempatkandan disetor dari Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) atau100% (seratus persen) kembali menjadi Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) .................. dst;22.Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak

maka Gugatan menjaditidak beralasan hukum karenanya haruslah ditolak seluruhnya;25.Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Gugatan halaman 12 angka 13 (dalam PerbaikanGugatan halaman 21 angka 13), karena RUPSLB tanggal 27 Mei 2010yang tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB Turut Tergugat No.71tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH., dan pembelianHal. 41 dari 66230 (dua ratus tigapuluh) + 50 (lima puluh) saham portepel oleh Tergugat yang tertuang

Hadir dalam RUPSLB tanggal 17 Maret 2011 (Akta Berita AcaraRUPSLB No.09 tanggal 17 Maret 2011 oleh Notaris PututMahendra, SH), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Nn.Risa Mariska;b. Hadir dalam RUPSLB tanggal 22 Juni 2011 (Akta Berita AcaraRUPSLB No.10 tanggal 22 Juni 2011 oleh Notaris PututMahendra, SH), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Tn. ArifAbdillah Aldy;c. Mengajukan permohonanpermohonan kepada Turut Tergugat ;Hal. 43 dari 66d.

Adapun ketentuanketentuan UUPT yang telah dipenuhidalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :e tata Cara penyelenggaraan : Bahwa RPUSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalamPasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroantelah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat I selaku kuasa dari PenggugatIl) ; Kuorum Kehadiran : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut

seluruh PemegangSaham Perseroan telah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat H, Penggugat I selaku kuasadari Penggugat III) ; Kuorum Keputusan : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal87 ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh PemegangSaham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat seluruh agenda rapatdalam RUPSLB tersebut ;24e Pembuatan Risalah Rapat nya : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhhi ketentuandalam Pasal 77

ayat 4 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut telah dibuatkan atau Notulenpada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh) dan ditandatagani olehseluruh peserta RUPSLB tersebut ;7.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUPT maka sejakNotulen RUPSLB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh peserta RUPSLB tersebut makahalhal yang diputuskan dalam RUPSLB tersebut adalah sah dan memilikikekuatan mengikat terhitung sejak tanggal ditandatanganinya NotulenRUPSLB tersebut walaupun tanpa ditindaklanjuti dengan penuangan kedalamsuatu akta Notaris.1.

Sehingga pemindahan/pengalihan sahamsaham tersebuttelah sah dan berlaku mengikat terhitung sejak telah disetujui oleh RUPSLB yang ternyata dalamRisalah atau Notulen pada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh)tersebut dan penyerahan atau Levering yang telah dilakukan secara nyata sejakditandatanganinya 3 (tiga) buah surat Jualm Beli Saham tersebut oleh ParaPenggugat dan Tergugat ;a Bahwa agenda rapat dalam RUPSLB yang ternyata dalam Risalah atau Notulen padatanggal 26112010 (dua

Bahwa Penggugat berencana menjual sahamnya sebanyak 240(Dua ratus empat puluh) lembar saham kepada Tergugat danTergugat berminat membeli Saham milik Penggugat, maka untukitu disampaikan dalam RUPSLB pada tanggal 07 September2012 dan hasil dari RUPSLB PT. Avia Global Teknologi tersebutdiantaranya menyetujui Penjualan sahamsaham milikPenggugat sebanyak 240 (Dua ratus empat puluh) lembarsaham kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam BeritaHal 2 dari 33 hal Put.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUNKARENA PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BATAL DANSAHAMSAHAM A QUO KEMBALI MILIK PENGGUGAT.44.45.Bahwa sesuai dengan bunyi Persetujuan RUPSLB tanggan7/9/2012 yang direalisasikan dalam Perjanjian Jual BeliSaham, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan padabutir 38 di atas, Perjanjian Jual Beli Saham batal demihukum, jika tidak ada pembayaran selambatlambatnyatanggal dua puluh tujun September dua ribu dua belas (27092012).Apabila salah satu atau semua cek tersebut

Bahwa perjanjianperjanjian jual beli saham antaraPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi yang seluruhnyatertanggal 7 September 2012 mencantumkan denganlengkap tanggal pembayaran dengan mengacu pada caradan sumber dana sebagaimana telah disetujui olehPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi dalam RUPSLB tanggal7/9/2012 tersebut.4.

Bahwa persetujuaan RUPSLB tanggal 7/9/2012 mengenaicara pembayaran harga jual beli sahamsaham Perseroanmilik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yangdilakukan secara bertahap oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai dengan danaprogress pekerjaan yang diterima Perseroan tersebut,haruslah dianggap sebagai suatu perikatan bersyaratsebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPer, yangkutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:Hal 25 dari 33 hal Put.

Asfiyak Graha Medika;

Asfiyak Graha Medika dengan rincian sebagai berikut:

Hasil RUPSLB merupakan hasil kKesepakatan bersama yangberlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdata;Halaman 12 dari 44 hal. Put.

harus dilakukan juga melalui RUPS,Karena inti dari RUPSLB adalah pengalihnan saham yang diikuti denganperubahan pengendali perseroan, dalam hal ini Para Penggugat yangsemula sebagai pengurus karena mengundurkan/diberhentikan denganhormat tidak menjadi pengurus dan Tergugat dan Chardin Trinandadiangkat sebagai pengurus (direktur dan komisaris):Halaman 35 dari 44 hal.

Tergugat harus tetap dilaksanakan, sedangkan syarat pembayaranyang dituangkan dalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/acesoir sajayang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu jual beli saham;Halaman 36 dari 44 hal.

Bahwa lebih lanjut pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat bandingyang menyatakan ...... sedangkan syarat pembayaran yang dituangkandalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/accesoir saja yang mengikutiperjanjian pokoknya yaitu jual belli saham" merupakan pertimbanganhukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan TingkatBanding tidak satupun memberikan pertimbangan sehubungan denganklausul batalnya jual beli saham apabila Pemohon Kasasi tidak mampuatau tidak dapat melakukan pembayaran jual beli saham pada tanggalyang telah disepakati dan ditentukan oleh para pihak (Pemohon Kasasidan Para Termohon Kasasi) sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal7 September 2012.

.- (750 lembar saham) adalah 75 % dimiliki Deddy Gunadi (yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2019 karena sakit) untuk melakukan RUPS LB dengan agenda RUPSLB yaitu :

Pantoru Mas dan menetapkan syaratsyarat laindalam RUPSLB tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 80ayat (1) UUPT.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadimaksud Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari RUPS tahunan danRUPS lainnya.

Pantoru Mas,merupakan masuk ke dalam kategori RUPS lainnya sebagaimanadiatur Pasal 78 ayat (4) UUPT, sehingga tatacara untukpenyenggaraan RUPSLB atas dasar permintaan pemegang sahamharus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), (3), (4),(5), (6) dan (7) UUPT.Bahwa senyatanya dalam Permohonan a quo, Pemohon secaralangsung meminta diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untukmelakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan RUPSLB PT.Pantoru Mas dengan mendasarkan kepada Pasal 80 ayat (1)

Permohonan Pemohon Mengandung Exceptio Litis Pendetis1.Bahwa Permohonan Pemohon a quo kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memohon diberikan izin melakukanpemanggilan untuk menyelenggarakan RUPSLB PT.

Pantoru Mas meminta ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan jijin kepada Pemohon untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pantoru Mas dst ;Bahwa Permohonan Pemohon untuk diberikan jjin =melakukanpemanggilan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Pantoru Mas maka Pemohonsebagai pemegang saham mewakili 1/10 atau lebih pemegang saham denganhak suara, meminta ijin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untuktidak mempergunakan keputusan RUPSLB 24 Agustus dan 21 September2012 dengan alasan apapun juga dalam menjalankan usaha Tergugat selama pemeriksaan atas gugatan ini masih berlangsung sampaiselesainya eksekusi atas Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdi dalam perkara ini;3.

Menyatakan RUPSLB 21 September 2012 yang menyatakanHalaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacathukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB tertanggal 21September 2012;5.

Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegangsaham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidakmelakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLBTergugat tertanggal 21 September 2012;5.

Nomor 1580 K/Pdt/2018Mahkamah Agung;Bahwa untuk mengadakan suatu RUPSLB suatu perseroandiperlukan surat kuasa khusus, sedangkan dalam perkara a quo, /rrevocablePower of Attorney tanggal 11 Januari 2010 tersebut melanggar Pasal 1796KUHPerdata sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012;Bahwa kuasa tanggal 11 Januari 2010 tersebut adalah bentukpengalihan saham dan hak suara Penggugat kepada Tergugat IX yangmerupakan badan hukum asing sehingga hal itu

Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012 yangmenyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang sahamadalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apapun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat tertanggal 21 September 2012;5.