Putusan Nomor 567/B/PK/PJK/2017Pengadilan Pajak Nomor Put.46147/PP/M.V/16/2013 tanggal 10 Juli2013 dapat diketahui:6.1,6.2.6.3.6.4.6.5,Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)adalah jasa konstruksi jalan raya dan selamaTahun Pajak 2009 diketahui Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)juga melakukan kerjasama denganbeberapa partner tergabung dalam sebuah Joint Operationbernama PT Triple SPT RatnaPT Bangkit Lestari Jaya, JO;Bahwa berdasarkan data SIDJP diketahui

Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU:15201 = Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Seharihari.Termohon Peninjauan Kembali beralamat di Jl.

menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindakpidana pajak yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa saksi bekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada DirektoratJenderal Pajak (Ditjen) sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan danKonsultasi (waskon) III Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) JakartaPademangan;Bahwa PT.Anugrah Lumintu masuk dalam waskon Saksi untuk dilakukanpengawasan dengan NPWP: 01.700.838.4044.000;Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP

Anugrah Lumintu sebagai wajib pajak dan terdaftar di KPPP JakartaPademangan pada tanggal 17 September 2013,sebelumnya terdaftar diKPP Pratama Sunter kemudian di Kukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak pada tanggal 17 September 2013 sebagai PKP;Bahwa berdasarkan SIDJP Anugrah Lumintu beralamat di di Jalan PasirPutih Raya No.14 Lt 2 Blok E5 Pademangan Jakarta Utara;Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) yangmenjadi Direktur dari PT.

Mitra Citra Mandari sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatannegara sebesar Rp.14.111.331.383, (empat belas milyar seratus sebelasjuta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa dari data SIDJP, akibatperbuatan Terdakwa dan Angga Febrianto atas diterbitkannya FakturPajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurunwaktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember tahun2016 menimbulkan kerugian pada pendapatan

Dari aplikasi PKPM dalamSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ide dan saran dari saksi AnggaFebrianto tersebut kKemudian Terdakwa dan saksi Angga Febrianto sepakatuntuk menawarkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya tersebut kepada saksi Yerli Karmadjaja selaku Direktur PT.

Dengandemikian, alasan Termohon PK bahwa tidak adakemampuan menolak kemauan Bendaharawan karenatidak mempunyai alasan yang disebabkan ketidaktahuanTermohon PK tentang kapan sebenarnya Faktur Pajakseharusnya diterbitkan dalam hal berhadapan denganBendaharawan sebagai Wajib Pungut PPN tidak dapatditerima;b. bahwa berdasarkan data pemenuhan hak dan kewajibanperpajakan sebagaimana data yang diambil dari SIDJP,dapat disimpulkan bahwa Termohon PK telahmengetahui dan memahami hak dan kewajiban yangmelekat

berikut :1.MUHAMMAD JONI,Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi padaKantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan;Bahwa wilayah kerja Saksi meliputi wilayah : Kecamatan Klojen terdiridari kelurahan Klojen, kelurahan Kauman, kelurahan Kidul Dalem,kelurahan Bareng, kelurahan Gadingkasri, kelurahan Orooro Dowo,kelurahan Penanggungan, kelurahan Sukoharjo, dan kelurahan Kasin;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Putusan Nomor : 650/Pid.Sus/2015/PN Migpajak sebelum tahun pajak 2012 dan SPT Tahunan Pajak PenghasilanBadan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2013, SPT Masa PPh Pasal25 UndangUndang Pajak Penghasilan (UU PPh), SPT Masa PajakPertambahan Nilai sebelum masa Desember tahun 2011, SPT Masa PPhPasal 21 sebelum masa Januari tahun 2015, surat ketetapan pajak, dansurat permohonan dan surat keputusan yang berkaitan dengan sengketaperpajakan;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

BAMBANG ISMONO,Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi padaKantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara;Bahwa wilayah kerja Saksi meliputi wilayah : Kecamatan Blimbing terdiridari Kelurahan Jodipan, Kelurahan Polehan, Kelurahan Bunulrejo,Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Arjosari,Kelurahan Kesatrian dan Kecamatan Lowokwaru terdiri dari KelurahanLowokwaru;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Jodipan, Blimbing, Kota Malang;Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan;4.WES OKA KURNIAWAN,Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasipada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dengan wilayahkerja Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;Bahwa jumlah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya adalah 1.157(seriou seratus lima puluh tujuh) Wajib Pajak;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembali bergerakdalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU: 15201 = IndustriAlas Kaki Untuk Keperluan Seharihari. Termohon PeninjauanKembali beralamat di Jalan Tambak Sawah Nomor 6, RT.001,RW.007, Tambakrejo, Sidoarjo;3.2.

, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potonganharga;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ;Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; danNama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.e Syarat material Faktur Pajak adalah:Diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak ;Adanya transaksi ekonomi berupa penyerahan Barang Kena Pajak dan atauJasa Kena Pajak sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.Bahwa benar berdasarkan data SIDJP

Sehingga, sampai saat ini KPP Pratama JakartaTebet tidak pernah menerbitkan PKP atas nama PT BERKAHLINTAS MARINA;Bahwa benar berdasarkan Akte Pendirian dari Notaris Roita Asma SH,M.Kn., No. 01, tanggal 26 Maret 2012, susunan pengurus adalah :Direktur : HAJI DIDI AHMAD SALAM.Komisaris : TRI WIDODOBahwa benar berdasarkan data SIDJP, Wajib Pajak belum pernahdikukuhkan sama sekali sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Bahwa benar berdasarkan data pada SIDJP pertanggal 22 Oktober 2013, PTANUGRAH CITRA UTAMI, NPWP: 31.696.094.7432.000, belum dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak;9. Bahwa benar berdasarkan data pada SIDJP pertanggal 22 Oktober 2013, PTANUGRAH CITRA UTAMI NPWP : 31.696.094.7432.000, tidak pernah5657melakukan kewajiban perpajakannya ke KPP Pratama Bekasi Selatan sepertiPelaporan Surat Pemberitahuan (SPT);10.

Untukmendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajaktidak sah tersebut dapat dilakukan dengan:e Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkandalam SPT Masa PPN pengguna; dan/ataue Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).5.

CV ARBIE dan Berita Acara Serah Terima Softcopy Sertifikat Elektronik. 1 (satu set) print-out data SIDJP Lampiran V SPT PPh Badan Tahun 2016 a.n. CV ARBIE. 1 (satu set) print-out data pelaporan SPT Masa PPN dan data penerbitan Faktur pajak yang dilaporkan a.n. CV ARBIE Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017. 1 (satu) set asli print-out rekening BNI Nomor 8211606093 a.n.

107.110.732,00, tidak dapat dikreditkan;Konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 2.692.000,00bahwa atas koreksi Faktur Pajak masukan nomor 01000008000000080 tanggal 31 Desemb:sebesar Rp. 2.692.000, atas nama PT Perdana Jaya Sarana yang berdasarkan jawaban konfirmasi "Tidak Ada" Terbanding telah mengirimkan surat klarifikasi ulang dengan nomor S325/BD.05/2011 tanggal 12 Januari 2011 dengan jawaban diterima tanggal 27 Januari 2011 "G lainla:lapor menggunakan PPN 1108 dan SPT sudah dikirim ke DPC, tetapi data SIDJP

59,81% dari total penjualan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dan Majelis tidak memerintahkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan jenisgaram yang dijual ke industri Non Food ( garam industri) apakah samajenisnya dengan garam konsumsi yang dijual ke Customer Food sesuaiyang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDAG/PER/9/201 2;Bahwa sebagai tambahan informasi, mulai masa pajak Oktober 2010sampai dengan sekarang, berdasarkan data SIDJP

November 2011,hanya 1 (Satu) Faktur Pajak yang salah alamat, yaitu Faktur PajakNomor 010.00711.00000019:Bahwa berdasarkan sistem di SIDJP alamat kantor di JalanMulawarman sudah tidak ada lagi. Karena Pemohon Bandingsudah melakukan update data dengan berpindah alamat di JalanP.

yang seharusnya bukan merupakan unsur pengurangharga jual tetapi merupakan unsur biaya.Bahwa terhadap fakta bahwa barang yang berada pada outlet PTKelab 21 Retail adalah milik Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) (konsinyasi) tersebut, dalampersidangan terungkap data yang memperkuat fakta tersebut yaituberupa data lampiran Il SPT Tahunan Pajak Penghasilan WajibPajak Badan PT Kelab 21 Retail Tahun 2006, 2009 dan tahun2010 yang diperoleh dari Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

adalah dikarenakanketidaksengajaan dan keawaman mengenai peraturan yang mengaturtentang penyampaian specimen tanda tangan dapat kami tanggapi sebagaiberikut (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 22801/PP/M.IV2010tanggal 23 Maret 2010 halaman 10) :a) Bahwa tidak terdapat data maupun hal lain yang dapat dijadikanpertimbangan untuk mengurangi atau menghapus denda administrasiyang dikenakan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat);b) Bahwa berdasarkan data internal Ditjen Pajak (SIDJP

dan dalam penelitiankeberatan ditemukan adanya ketidaksesuaian PO, Surat permintaanmembuat nota kredit dari pembeli dan nota kredit yang dibuat penjual.Pemohon Banding telah pula menyerahkan 4 (empat) set copy NotaKredit nomor 000002/3/4/5, dalam penelitian terdapat pulaketidaksesuaian nota kredit dengan Invoicenya, demikian pula adaketidaksesuaian antara Quantity dan unit price yang tercantum dalamPO dengan Quantity dan unit price yang tercantum pada nota kredit;bahwa berdasarkan penelitian pada SIDJP

Sedangkan berdasarkanpenelitian data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) per 6 Oktober 2014, diketahui bahwa KlasifikasiLapangan Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah Perdagangan Eceran MobilBaru (KLU: 45103);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) merupakan dealer resmi kKendaraan merk Hinountuk wilayah Surabaya. Kendaraan dibeli dari PT HinoMotor Indonesia.

atas sanksiadministrasi;5) Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh; Bahwa sebagai Account Representative (AR) yang Saksi lakukan yaitu :1) Melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kewajibanperpajakan WP;2) Mengirim surat himbauan kepada WP untuk melaksanakan kewajibanperpajakannya;3) Melakukan kunjungan lapangan dan sosialisasi ketentuan perpajakan yangberlaku; Bahwa Saksi melakukan pengawasan internal dan monitoring melalui SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Prima Alam Sejahtera di dalam SIDJP masuk dalam klasifikasilapangan usaha industri kayu lapis dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha(KLU): 162;Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 55/Pid. Sus/2019/PN Bil.(Perpajakan)Bahwa CV. Prima Alam Sejahtera beralamat di Beji Kulon Rt. 001, Sendangsari,Pajangan, Bantul;Bahwa CV.

lengkap, dan jelas, serta menandatanganinya;3) Menyampaikan/melaporkan SPT Masa dan Tahunan ke kantor DirektoratJenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai WP atau dikukuhkanPKP atau tempat lain yang ditetaokan oleh Direktur Jenderal Pajakberdasarkan pasal 4 UU KUP;4) Membuat Faktur Pajak berdasarkan pasal 13 UU PPN;Bahwa CV dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabilapendapatan bruto sudah melebihi 4,8 milyar rupiah per tahunnya;Bahwa jumlah pegawai juga dilaporkan, berdasarkan SIDJP

pengungkapan yang harus dibayarkan oleh Wajib pajak sampai hari inisejumlah Rp. 4.841.925.410, (empat milyar delapan ratus empat puluh satu jutasembilan ratus dua puluh lima riobu empat ratus sepuluh rupiah);Bahwa pengungkapan tersebut sudah dibayarkan, dan sudah masuk kas negara;Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak tahu apa peran Terdakwa;Bahwa sebagai Account Representative (AR), Saksi bisa melakukanpemeriksaan;Bahwa Saksi belum pernah menerbitkan SPPKP, biasanya ke alamat sesuaidengan daftar NPWP di SIDJP

Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauankepada wajib pajak;Bahwa adapun sistem pelayanan seksi pengawasan dan konsultasi Il KPPPratama Balikpapan yang dilaksanakan oleh terdakwa yaitu pelayanandilakukan secara sistem dengan melihat data berdasarkan aplikasi yangada seperti Approweb, SIDJP, Portal DJP, Mpn INFO, aplikasi tersebut yangdigunakan terdakwa selaku Account Reserventative (AR), salah satunyauntuk melihat kepatuhan WP mengenai pelaporan dan pembayaran yangnanti

Fahrul Dwika Mantofadi;Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi Approweb, SIDJP,Portal DJP, Mpn INFO, KPP Pratama Balikpapan pada tahun 2014 dantahun 2015 WP (Wajib Pajak) yaitu saksi Joko Julianto Bin Idris Sulaimanselaku Direktur Utama PT. Maxindo Tripatama menunggak pajak setoranpertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 1,4 Milyar, adapun AR yangmenangani saat itu. adalah Sdr.

NonFoodsebesar 59,81% dari total penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dan Majelis tidak memerintahkan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan jenis garam yangdijual ke industri Non Food ( garam industri) apakah sama jenisnya dengangaram konsumsi yang dijual ke Customer Food sesuai yang diatur dalamPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDAG/PER/9/2012.Bahwa sebagai tambahan informasi, mulai masa pajak Oktober 2010 sampaidengan sekarang berdasarkan data SIDJP

Selanjutnya berdasarkan penelitian pada dataSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) per 12 Januari 2015,diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali terdaftar pada KPPPratama Bitung sejak tanggal 10 Oktober 2005 dan dikukuhkan sebagaiPKP sejak tanggal 23 Maret 2006. Termohon Peninjauan Kembalibergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan danBiota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng dengan kode KLU: 10221.

Mitratata Citragraha ke KPP PratamaJakarta Setiabudi Tiga yaitu yang pertama PPh pasal 21 yang merupakan Pajak Penghasilankaryawan, yang kedua PPN perusahaan yang juga harus dilaporkan setiap bulannya, yangketiga PPH pasal 25 yang harus dilaporkan setiap bulan, yang keempat PPh Pasal 23, yangkelima PPh pasal 4 ayat 2 UU PPh, yang keenam pajak tahunan badan, yang ketujuhmelaporkan pembayaran surat ketetapan Pajak.Bahwa benar berdasarkan data yang ada di Sistem Informasi Direktorat jenderal Pajak(SIDJP