Ditemukan 353 data
Dr. NIXON. B. KROONS, SP.B
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
133 — 64
dan substansi, jikasalah satu unsur tidak terpenuhi maka keputusan yang dimaksud adalahcacat yuridis ;Bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus didasarkan padaPeraturan Perundangundangan yang berlaku dan sesuai AAUPB, jikakeputusan dikeluarkan tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku makakeputusan itu. dinyatakan cacat hukum, karena keputusan yangdikeluarkan harus memiliki pertimbangan yuridis berdasarkan peraturanperundanganundangan yang berlaku jika peraturan itu tidak berlaku lagidan telagh
87 — 14
Bahwa kaum Penggugat belum pernah melepaskan hak atas tanahobjek perkara kepada Tergugat , oleh karena itu maka perbuatanTergugat yang telah mendaftakan tanah objek perkara sebagai tanahnegara dan telagh memohonkan sertifikat Hak Pakai atas tanah objekperkara tanpa adanya persetujuan dari kaum Penggugat selaku yangberhak dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dantelah merugikan kaum Penggugat..
99 — 45
Pal.Selanjutnya bahwa justru selama ini Tergugat telagh secara aroganmenguasai dan menikmati sebagian besar Harta Warisan dan bila diingatkanoleh Ahli Waris lain maka Tergugat langsung emosi termasuk ketika pada 2kali mediasi di Pengadilan Agama meskipun sudah dinasehati oleh HakimMediator namun dengan emosinya Tergugat selalu menjawab kirakirasebagai berikut saya tidak mau bagi dan lanjutkan saja gugatan ini sehinggasempat membuat Hakim Mediator menyuruh Tergugat keluar dari ruangMediasi. tulan
106 — 32
Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ninik Mamak Tabek yang dibuatpada Hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 yang disaksikan oleh parasaksi di Hadapan Notaris SRIWUI ASTUTI, SH.MKn, Notaris KabupatenDharmasraya di Pulau Punjung dalam surat tersebut tersurat HakPenggugat diantaranya adalah Adapun jasa kepada BANDIYONO tersebutadalah sebesar 15%(Lima belas persen) dari luas tanah lebih kurang 125Ha (Hektar) diluar tanah garapan yang telagh disahkan oleh Ninik MamaqkTabek dan Ninik Mamak Tabek bertanggung
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
1.YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
108 — 128
Menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, tuntutan yangsama telagh memenuhi tiga hal, yaitu:a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;b) diajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama; danc) di dalam hubungan yang sama;Sehingga Gugatan Para Penggugat dengan Perkara Register Nomor:26/PDT.G/2018/PN.Plw, sesungguhnya dalam Perspektivitas Hukum Nebis in idem, sehingga sangat lineir dengan asas Res judicata pro veritatehabetur, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan olehhakim
54 — 25
yang mengurus dan memproses permohonan kredit yang diajukanoleh terdakwa mempunyai tugas antara lain adalah memastikan agar KUPBRIdan PPK BISNIS RITEL dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperolehkeuntungan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima salah satunyadengan melakukan survey yang meliputi sebagai berikut pengecekan phisyk,keabsahan dokumen serta pencarian informasi ke sumber data ;Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan faktafakta yang terungkapdalam persidangan sebagaimana telagh
78 — 19
dan memproses permohonan kredit yang diajukan oleh saksiDICKY SISWANTO mempunyai tugas antara lain adalah memastikan agar KUPBRIdan PPK BISNIS RITEL dipatuhi secara benar dan konsisten guna memperolehkeuntungan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima salah satunya denganmelakukan survey yang meliputi sebagai berikut pengecekan phisyk, keabsahandokumen serta pencarian informasi ke sumber data ;Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan sebagaimana telagh
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
451 — 5299
Sakit tersebut diterbitkan oleh TERGUGATIll tanpa melakukan proses pengecekan Administrasi yang mendalam, tanpamengikuti prosedur yang telah di atur dalam Kepmenkes Nomor1165A/Menkes/SK/X/2004 Tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Pasal 40Undang Undang Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, PermenkesNomor : 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit, Permenkes Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit, Kode Etik Rumah SakitIndonesia dan Pelayanan yang baik sera Fasilitas yang telagh
161 — 163
Danar Hadi denganmenggunakan kendaraan terbuka (pick up, ),Page 185 of 219Bahwa terdakwa mengetahui dan sepatutnya lah menduga bahwa uang yang diterimaatau masuk dalam rekening atas namanya tersebut adalah bukan dari hasil penjualanbatik tersebut, karena nilainya tidaklah sebanding dengan nilai yang diterima melaluitransfer ke rekening terdakwa tersebut.Menimbang bahwa begitu pula pada saat para investor memintapertanggungjawaban dari Arista, terdakwa mengatakan bahwa uang investasi tersebut adadan telagh
94 — 43
sehinggaHalaman 40 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Bglterjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 1.174.748.932,94 (satumilyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluhdelapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sembilanpuluh empat sen)Bahwa terjadinya kelebihnan pembayaran terhadap Itemltempekerjaan di atas disebabkan oleh karena Trie Deska Rusmanselaku kuasa pengguna anggaran dan Terdakwa selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan serta Jamaluddin selaku BendaharaPengeluaran, telagh
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
135 — 100
MITRA BUMI ASRI PERKASA adalah Badan HukumIndonesia yang dapat mempunyai sesuatu. hak atas tanahberdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 didirikan berdasarkanakta pendirian badan hukum yang telagh mengalami perubahanHalaman 229 dari 454 halaman Putusan Nomor : 111/G/2017/PTUNBDGberdasarkan Akta tanggal 07062006 No. 04 yang dibuat oleh dandihadapan RUSMAN, SH Notaris di Bekasi dan perubahan tersebuttelah diterima dan dicatat pada Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia RI cq.