Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 207/PID.B/2011/PN.SKY
Tanggal 12 April 2012 — DAROJI bin IMAN REJO
61 — 6
  • terdakwa juga menyangkal bahwa dia tidak ikut bersamasama dan dengantenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Krani dan Kailani tersebut ;Menimbang, bahwa tidak dicantumkan pasal 170 ayat (1) KUHP oleh PenuntutUmum yang memuat unsurunsur perbuatan material, Penuntut Umum telahmenguraikan dalam surat dakwaannya dengan terang terangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan meninggalnya orangtersebut, namun dalam pasal yang dicantumkan oleh Penuntut Umum melangar
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 27-08-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 68/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 11 September 2020 — Pembanding/Penggugat : SUBADI
Terbanding/Tergugat I : PT. ARRTU PLANTATION
Terbanding/Tergugat II : MUHAIMIN alias MUHAI
Terbanding/Turut Tergugat : Cq. Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Ketapang
133 — 224
  • Bahwa PENGGUGAT mendalilkangugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sedangkandalam fundamentum petendi PENGGUGAT tidak mampumenjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yang telahdilakukan TERGUGAT I, yang melanggar hukum, melangar hak subjektifPENGGUGAT, yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaanyang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yang menimbulkan kerugiankepada PENGGUGAT sehingga didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaisuatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Mei 2014 — NY. TUTI SULASTRI VS P.T. DUA BINTANG PADI, DKK
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi PPJB itu diajukan sebagai bukti di persidangandan anehnya dipertimbangkan oleh Hakim, bukankah hal inimerupakan perbuatan melangar hukum, karena telahmempertimbangkan bukti fiktif?Mengapa Hakim Banding ikut menyatakan hal itu sudah tepatdan benar?
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ktb
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
PT INDONESIA BULK TERMINAL
Tergugat:
1.H. Anwar alias Haji Nuar
2.Suhardi
3.Syahrani
4.Syamsul Bahri
5.Hendry
6.Muhammad Juhaini Ikhsan
7.Suriansyah
8.Jaliansyah
9.Yusran
10.M. Syarif
11.Wardiansyah
115 — 18
  • Ketentuanketentuan mengenai penyelesaian yangdiadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerahsebagai dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuatancaman pidana dengan hukuman kurungan selamlamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak Rp5000. terhadap siapa yang melangar atau tidakmemenuhinyab. UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum1.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 16-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 8 Agustus 2024 — Penggugat:
1.ARMANIAH
2.BEKTI SYARWONO
3.DJOKO SUSILO, S.T.
4.MISINAH
5.USMAN EFFENDI
6.VICKY STANDLY PAATH
7.JANTJE PANGAJOW
8.FADJAR RAMADHANI
9.NARNO
10.VERONICA LAURENCIA SURIYATI
11.LINDA BUDIARTI, SE
12.SUMARNI
Tergugat:
KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN
89 — 89

  • MENGADILI

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsiTergugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melangar Hukum;
    1. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah pemilik sah atas tanah yang
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Ny. EPIVANA HULAU
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
83 — 17
  • Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalam Rekonvensimenyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasama antara Tergugatd.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugat d.R tertanggal 12April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata,yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 17-01-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 311/Pdt.G/2016/PN Smg
Tanggal 17 Januari 2017 — Yayasan TUNAS HARUM HARAPAN KITA Perkumpulan SIANG BOE,dkk
125 — 63
  • Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengancara dan tujuan yang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi, danbertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat,sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
MUHSIRIN ALS BONGKEL BIN PULAN
40 — 7
  • ., LebihSubsidair melangar pasal 115 ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009Tentang.
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama
Register : 28-09-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Bdw
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 11
  • Almarhum memberikan surat wasiat kepada Penggugatselaku anak kandungnya dari semua harta peninggalan tidak bolehdijual dan hanya dibagi waris kepada semua ahliwarisnya, namun saatini Tergugat bersama suaminya Turut Tergugat V, dan Tergugat Il,secara sepihak menguasai harta warisan pada objek sengketa V, danobjek sengketa VII dengan menawarkan kepada orang lainmengesampingkan Hak Penggugat sebagai ahliwarisnya, dengan caramelawan hak berupaya untuk memidanakan Penggugat denganmenyangka Penggugat melangar
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
98 — 37
  • Bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Bupati Timor TengahSelatan Nomor: BKPP.867/375/3/2017, Perihal : Penahanan Gaji PegawaiASN tertanggal 23 Mei 2017 maka terbukti telah bertentangan dengan Asaskepastian hukun dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik dimanakeputusan tersebut telah melangar prinsip Negara hukum dan hakhak wargaN@ Qala 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn neces9.Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapHalaman 6 dari 59
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/PDT.SUS/2010
PT. SINAR LAUT ABADI; PT. SINAR LAUT MANDIRI
83 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpertimbangan tersebut maka dalil Tergugat tersebut harus ditolak ;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2009 dalampertimbangan hukumnya menyatakan :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah dalam menerapkanhukum atau melangar hukum yang berlaku* ;Demikian juga Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta bukti T2.dyakni Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 November2009 Nomor : 417/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan membatalkan atau tidak berharga surat anjuran DinasTenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor Nomor567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja akibat dari Mogok Kerja Yang Tidak Sahterhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan Mengundurkan Diri TanpaPesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 140
  • dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-10-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 21/PDT.G /2013/PN.Gns
Tanggal 16 September 2014 — S A D I L I ME L A W A N AJA SUHARJA DKK
44 — 29
  • UTA), sehingga tidak masuk akal danbohong besar jika tanah yang seluruhnya seluas apa yang tercantum didalamSertifikat tersebut sudah dibeli tetapi Sertifikatnya hanya sekedar dipinjamkansaja;Bahwa begitu juga dengan proses pembuatan Akta Jual Beli No. 035/WP/2004tidak ada yang dilalui secara illegal dan sepengetahuan Tergugat I prosespembuatannya tersebut telah dibuat secara sah dan procedural, sehingga tidakbertentangan dengan hukum ;Bahwa adalah sah dan tidak melanggar etika dan atau tidak melangar
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
150 — 70
  • adalah,12 SPPGR, Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Pejabat PenagihSPPGR pada tanggal 22 September tahun 2011, dan juga tergugattidak Pernah menerbitkan SPPGR pada tahun 2015Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat untukSeluruhnya, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh tergugat dalampersidangan.Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalam menerbitkann objeksengketa adalah melawan hukum, cacat yuridis, serta melangar
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 26-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 09/G/ 2013/ PTUN-MTR
Tanggal 8 Juli 2013 — SYARIFUDDIN H. MUHIDIN dkk MELAWAN KEPALA DESA CEMPI JAYA
93 — 49
  • Dan untuk memberhentikan seseorang dari jabatan harus terpenuhi ketentuanPasal ...10Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17), sedangkan Para Penggugat selama menjadiperangkat desa Cempi Jaya, Kecamatn Huu, Kabupaten Dompu, tidak pernah melakukanperbuatan yang menyimpang/melangar ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, terlebih ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 17
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juni 2020 — Pemohon:
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
WILANI SOETRISNO
199 — 130
  • berbunyi Informasi Publik yang dikecualikan bersifatrahasia dan seterusnya mengingat bahwa perjanjian antara kedua belahpihak hanya mengikat pada pihak tersebut;Bahwa apabila ada Pihak Ketiga ingin mendapatkan informasi tersebutmaka harus disepakati oleh kedua pihak yang membuat perjanjian;Bahwa apabila ada informasi rahasia yang harus dilindungi maka bisadikecualikan dan kalau rekening pemerintah kota semua tahu;Bahwa apabila tanpa ijin dari kedua pihak yang membuat perjanjian makabisa diangap melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-03-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Ir. Fakih Husnan, MT
2.Ir. Fakih Husnan, MM., MT
Tergugat:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
427 — 280
  • Oleh karenaTergugat telah bertindak tidak adil, maka sudah seharusnya ObjekGugatan yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUNJKT4. Asas Larangan Bertindak SewenangwenangAsas larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan Ssewenangwenang.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-01-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 20 Agustus 2015 — DONNA H SIMORANGKIR , Lawan 1. PT.BANK MEGA SYARIAH, 2. PEJABAT LELANG KELAS I pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG ( KPKNL ), 3. EKA SUKMAWATI,
61 — 33
  • Donna Herlina Simorangkir dimana PenggugatHal 52 dari 56 hal Putusan No 26/Pdt.G/2015/PN .Jkt.Sel.sebagai pemilik tanah dan bangunan yang dilelang oleh Tergugat danTergugat Il tidak pernah diberitahu tentang akan adanya pelelangantersebut, terlebih lagi Penggugat sebagai debitur dari Tergugat tidak pernahmembuat surat pernyataan tidak sanggup membayar cicilan hutang dan jugatidak ada peringatan peringatan dari kreditor /Tergugat bahwa Penggugatwanprestasi, sehingga proses lelang tersebut adalah melangar
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
HARDIANTO Alias ANTO Bin ABDUL GAFAR
38 — 7
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar