Ditemukan 3866 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tanah Penyerobotan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IVAN RINALDI,SH.,MH
Terdakwa:
SARMAN Bin TOHA
203 — 102
  • ERI SUHERI, SH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sesuai dengan laporansaksi terkait adanya dugaan penyerobotan tanah, pemalsuan suratterhadap isi surat yang dijadikan persyaratan untuk mengajukanpermohonan sertifikat; Bahwa suratsurat yang yang diduga dipalsukan tersebut yaituSurat yang dijadikan Alas Hak terbitnya SHGB No. 3652/Bedahan atasnama PT.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2020 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj
Tanggal 25 Nopember 2020 — HAMSALE melawan FLORIANUS FON,Dkk
137 — 82
  • mendalilkansebagai pemilik sah atas tanah sengketa berdasarkan pembagian tanah adatpada tahun 2006 oleh Penggugat sendiri selaku Tua Ulayat, yang mana tanahtersebut terletak di Kampung Kenan, Desa Warloka, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat, sementara pada tahun 2011 pada saat Penggugatingin membuat pagar batas tanah, Penggugat baru mengetahui adanyapenerbitan sertifikat hak milik tanah atas nama Tergugat I,II,II,Wdan V olehTurut Tergugat di atas tanah milik Penggugat tersebut dan dengan adanyalaporan penyerobotan
    tanah terhadap diri Penggugat oleh Tergugat , Il, Ill, IVdan V kepada pihak kepolisian;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tindakan tersebut Penggugatmengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk dapat mempertahankan haknyadengan membuktikan dalilnya terhadap hak atas tanahnya tersebut, yang manaPenggugat merasa haknya telah dilanggar dengan adanya sertifikat tanah yangterbit atas nama Tergugat I,Il,III,Wdan V tersebut dengan demikian berdasarkanpertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 27-03-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Tjs
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
Herson Yands, L.B
Tergugat:
8.Naomi Murang
9.Cristianus Yohanes Ajan
10.I Made Gunadi
11.I Putu Suardana
12.I Made Wahyu Rahadia
13.Naomi Murung
14.Christianus Yohanes Ajan
15.Made Gunadi
16.Putu Suardana
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Kemendagri Cq Pemerintah Prov Kaltara Cq Pemerintah Kab. Bulungan Cq Camat Tanjung Selor
2.Pemerintah RI Cq Kemendagri Cq Pem Prov Kaltara Cq Pem Kab. Bulungan Cq Lurah Tanjung Selor Hilir
3.Pemerintahan RI Cq Kemn ATR,BPN Cq KAnwil BPN Cq Prov Kaltim Cq Kantor BPN Kab. Bul
4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian dalam Negeri C.q Pemerintah Provinsi Kalimntan Utara C.q Pemerintah Kabupaten Bulungan C.q Camat Tanjung Selor
5.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian dalam Negeri C.q Pemerintah Provinsi Kalimntan Utara C.q Pemerintah Kabupaten Bulungan C.q Lurah Tanjung Selor Hilir
6.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional C.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur C.q Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
197 — 180
  • dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untukdimintai keterangan di depan persidangan; Bahwa saksi menjadi Camat Tanjung Selor pada tahun 2013;Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Tjs Bahwa saksi menyatakan bahwa kecamatan tidak melakukanpemeriksaan lagi terhadap surat permohonan dari warga karenadianggap sudah diperiksa oleh instansi dibawahnya denganditandangani oleh pemohon,Ketua RT setempat, saksi saksi dankelurahan sehingga tinggal tanda tangan saja; Bahwa saksi tidak mengetahui penyerobotan
    tanah tersebut; Bahwa Mediasi di kecamatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali; Bahwa pada saat saksi menjadi camat tidak ada kesepakatanyang tercapai; Bahwa saksi tidak tahu kalau diatas tanah tersebut telah terbitsertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN); Bahwa penandatanganan tersebut tidak dilakukan di depansaksi seperti yang tertuang dalam surat tersebut; Bahwa saksi kenal Christianus Ajan; Bahwa saksi kenal dengan Christianus ketika penyelesaainmasalah tanah tersebut di kantor kecamatan
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Smd
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.momon alian omon
2.Asep Sulaeman
3.Dudung
4.Iwan Sobari
Tergugat:
5.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DITJEN BINA MARGA Cq. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN CISUMDAWU
6.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG – DAWUAN
7.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
Turut Tergugat:
1.CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
2.Yoyo Iskandar, ST (Kepala Desa Cibeusi)
202 — 36
  • Apabila adapenyerobotan oleh Tergugat seyogyanya Para Penggugat telah melaporkan kepadapihak kepolisian dan dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan atas tindakpidana penyerobotan tanah yang diklaim milik Para Penggugat. Akan tetapi selama inidan sampai saat ini tidak ada laporan keberatan apapun oleh Para Penggugatataupun pihak lain kepada Tergugat I.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-09-2009 — Putus : 15-06-2010 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1445/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Juni 2010 — RAKHMAT JUNAIDI Lawan 1. PT. CEMPAKA SURYA KENCANA, 2. AZIZ MOCHDAR 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
181 — 143
  • sedangkanPermohonan Penerbitan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatansampai saat ini belum dapat di terbitkan pensertifikatannya diatas tanah sengketatersebutBahwa oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan dari Tergugat danTergugat Il yang telah menguasai fisik tanah tersebut tanpa seijin dansepengetahuan dari Penggugat dikwalifikasikan sebagai Perouatan MelawanHukum karena telah menimbukan kerugian yang diderita oleh Penggugat.Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat terhadap penguasaan/penyerobotan
    tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il adalah tanah milik Penggugat tersebut tidak dapat dikuasai, dibangunmaupun untuk dapat menikmati hasil atas tanah tersebut.Bahwa hasil tanah terperkara tersebut kalau dikontrakkan kepada pihak lainsetiap tahun Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) yang mana Tergugat dan Tergugat II telah menguasai tanah tersebut selama 18 tahun yaitu sejak daritahun 1991 sampai dengan saatini, maka kerugian yang diderita oleh Penggugatyaitu
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 10-05-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 228/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat:
1.DENNI bin DALIH bin DRAHIM RASIMIN
2.NURAHMAT Bin H. DANI Bin DRAHIM Bin RASIMIN
3.ROY TIRTANA Bin RAMLI Bin DRAHIM Bin RASIMIN
4.SALMAN Bin ARIPIN Bin DRAHIM Bin RASIMIN
5.ROPIAH Binti ARIPIN Binti DRAHIM Binti RASIMIN
6.IPAH Binti ARIPIN Binti DRAHIM Binti RASIMIN
7.RODIAH Binti ARIPIN Binti DRAHIM Binti RASIMIN
8.RUSNIATI Binti ARIPIN Binti DRAHIM Binti RASIMIN
Tergugat:
1.AGUS KOROMPIS KHO KHIAN SEK
2.SETIAWAN WONGSOWIDJOJO, WAN JAN SENG
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I (BPN) Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
5.RADEN ANDAYATI
182 — 73
  • Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/PengaduanNomor 108/45/K/I2012/Resju tanggal 12 Januari 2012, tentangLaporan Penyerobotan tanah, diberi tanda P22;30. Fotocopy Surat Nomor: 559/31.72300.7/IV/2012 tanggal 2April 2012, Prihal Permohonan Penjelsan Exs SHGB yangHalaman 55 dari 86 Hal. Putusan Nomor 228/Pdt/G/2016/PN. Jkt.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 8 April 2020 — Penggugat:
HERMAWAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.Drs. SUTARDJO HADI PURWANTO
2.AHMAD SYARIF, BA
3.SARPANI
4.NURLELA
5.MARIA YUNIDA
6.YUSNIDA
7.YUSUP EFFENDI
173 — 86
  • berwarna kuning; Bahwa yang menyatakan lokasi termasuk wilayah Banyuasin adalah pihakPemprov Sumatera Selatan; Bahwa saksi tahu ada penyerahan dari Banyuasin ke Kota Palembang;Halaman 73 Putusan Nomor 30/G/2019/PTUN.PLGBahwa sertipikat yang diserahkan oleh Kantor Pertanahan Banyuasin ada6 sertipikat, saksi juga menerangkan Kantor Pertanahan tidak tunduk padaPemda hanya berkoordinasi;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memohon dilakukan pengukuran ulang;Bahwa saksi tahu dengan laporan polisi tentang penyerobotan
    tanah;Bahwa saksi telah melihat warkah gambar ukur dari Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin;Bahwa saksi baru melihat bukti T II Intv 1.9;Bahwa setiap pengukuran dibuat peta sesuai dengan hasil pengukurandan peta lama yang menjadi acuan pengukuran ulang sertipikat dan dicekulang bentuknya apakah identik atau tidak;Bahwa pelimpahan sertipikat tersebut seharusnya menghilangkan data diBanyuasin;Bahwa tidak semua tanah yang diukur melainkan hanya jalan sampai dibagian depan lorong yang membelah sertipikat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 04-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2011
Tanggal 4 Juli 2011 — PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.dkk
103 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya perdatanisasi (menciptakan kasus perdata) atas suatu perkarakriminal yaitu penyerobotan tanah oleh LSM tersebut;b. Namun perbuatan kriminal tersebut mengandung rekayasa/tidak murnikarena seandainya murni, perkara bisa diteruskan ke polisi;c.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 05-08-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 29-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 415/PID/2015/PT SBY
Tanggal 30 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : YUSUP HADIYANTO.SH.MH
Turut Terbanding/Terdakwa : B. Hj. ATIKAH
Turut Terbanding/Terdakwa : MAWARDI
36 — 5
  • MAWARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penyerobotan tanah sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

    3. Menetapkan barang bukti berupa :

    - Satu lembar copy legalisir SHGU No 01/Tanjung Pecinan an.

Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 06-10-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 740/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
148 — 59
  • (tujuh ratus sepuluh meter persegi).Bahwa kegiatan rekonstruksi/poengukuran ulang dilakukan gunamenyelamatkan kekayaan negara dari pihakpihak yang menguasai tanpa alashak yang sah, dan guna menghidarkan upaya penyerobotan tanah olehpihakpihak yang tidak berhak.Bahwa kegiatan rekonstruksi/pengukuran ulang dituangkan dalam BeritaAcara Pengembalian Batas/Rekonstruksi Nomor 06/BAP/VI/2003 tanggal 26Juni 2003 yang ditandatangani oleh Petugas Ukur (Sdr.
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019
Tanggal 1 Juli 2019 — Serda Abdul Sani
214 — 249
  • SalimMaju Lestari) telah salah alamat melaporkanTerdakwa sebagai pelaku penyerobotan tanah,karena yang berperkara dengan Yugo Salimadalah PT. Karet Mantep bukan Terdakwa.Peristiwa hukum yang sudah terjadi tidak adapelanggaran hukum pidana bagi Terdakwa karenaapa yang dilakukan Terdakwa sudah sesuaidengan hukum yang berlaku yaitu atas dasarpeminjaman yang resmi antara Pihak PT.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 93/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Chrisno Indianto, Ir. S.H.
Tergugat:
1.Kapolda Jateng
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
LIEM WIE TJEN
349 — 235
  • dengan cara menyewakan kepadapihak ketiga ( akan Tergugat II Intervensi buktikan padawaktunya ) sehingga merugikan Tergugat II Intervensi ;Bahwa akibat perbuatan Penggugat bersama Edi Purwanto,secara PROSEDUR HUKUM, penguasaan yang LIAR tersebut,kemudian oleh Tergugat II Intervensi melaporkan PerbuatanPenggugat bersama sama Edi Purwanto kepada Tergugat ,sebagai pihak yang berwenang dalam proses Penegakan hukumpidana , dikarena perbuatan Penggugat dan Edi Purwanto adalahPerbuatan hukum Pidana perihal Penyerobotan
    tanah daneksploitasi barang yang bukan miliknya, dan hal tersebut SAHDEMI HUKUNM ; ( akan Tergugat II Buktikan pada waktunya ) ;Bahwa upaya GUGATAN DEMI GUGATAN yang dilakukan olehPenggugat, padahal dirinya telah mengetahui, TELAH ADAPUTUSAN Hukum yang dia ajukan sendiri ditolak, NAMUNDENGAN AKAN LICIK, dengan tujuan menguasai Tanah Objeksengekt milik Tergugat II Intervensi tersebut, dilakukanlahGUGATAN TERUS MENERUS dengan dasar dan alasantersebut, dirinya menguasai dan menduduki Obyek sengketamilik
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 21-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 18/Pid.B/2021/PN Tar
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG ROKHANIAWAN, S.H.
Terdakwa:
1.NURKASIH Bin ZAINI
2.AHMAD DAHLAN Alias JEFRI Bin MUHAMMAD HUSAIN
3.SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin LACIDE
85 — 51
  • SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin LACIDE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama turut serta melakukan Penyerobotan Tanah sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  • Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( Dua tahun ) ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-01-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49 /Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 April 2015 — JAKUB SUGIARTO SUTRISNO
113 — 51
  • BCA belum ada karenasertifikatnya belum terbit, Majelis mempertimbangkan bahwa laporan adanyatindak pidana pemalsuan tidak berhubungan dengan adanya hak atas suatu bidangtanah sehingga seorang pelapor tidak perlu menunjukkan bukti haknya terlebihdahulu karena yang dilaporkan adalah tentang pemalsuan, bukan tindak pidanapelanggaran terhadap hak atas tanah misalnya penyerobotan tanah (sttelionat)sebagaimana diatur dalam pasal 385 KUHP atau memasuki tanah orang lainsebagaimana diatur dalam pasal 167
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
114 — 35
  • Tahun 2005 dikuasai oleh Rustamadji selaku DirekturPT.Handayani Membangun (yang membeli melalui Haryanto)sesuai SHM No.1055 seluas 21.508m2 ;Tanah yang dikuasai tersebut oleh Karyono dan Rustamadji telahdijual kepada masyarakat ;3) Pemerintah Provinsi Jateng atas penyerobotan tanah tersebut tidakmelakukan upaya tindakan hukum, namun memproses pengajuan108tukar menukar (ruislag) yang diajukan oleh PT.HandayaniMembangun;Tim Penaksir Pemerintah Provinsi Jateng tidak melakukan penelitiandan kajian lokasi
    ;Bahwa Pemerintah Provinsi Jateng atas penyerobotan tanah tersebuttidak melakukan upaya tindakan hukum, namun memproses pengajuan tukarmenukar (ruislag) yang diajukan oleh PT.Handayani Membangun ;Bahwa Tim Penaksir Pemerintah Provinsi Jateng tidak melakukanpenelitian dan kajian lokasi serta keadaan lingkungan tanah yang akan dilepasmaupun tanah pengganti ditinjau dari segi sosial, ekonomi & kepentinganPemprov Jateng ;Bahwa pelepasan tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat ProvinisiJateng sesuai sertifikat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 58/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 15 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hasanah
Terbanding/Tergugat I : Drs.Maksum Tedjana bin Asmita Hatim
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bandung Cq Kepala Dinas pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Bandung
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan batu Nunggal
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Sekolah Dasar Negeri Binong
Terbanding/Tergugat V : Lurah Kelurahaan Binong
Terbanding/Tergugat VI : Ketua atau pengurus Rw Rt. Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Yayasan Murni
Terbanding/Tergugat VIII : Ale Lesmana
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : Emi Siti Sumiati.
Turut Terbanding/Penggugat III : Nyi Entin Kartini
Turut Terbanding/Penggugat IV : Endang Burhansyah
Turut Terbanding/Penggugat V : H. Yayat Ruchimat
165 — 304
  • Bahwa uraian tersebut diatas sangatlah jelas Tergugat VIII memilikitanah yang dipersoalkan oleh Para Penggugat Persil D II C Nomor :15 sedangkan tanah milik Para Penggugat Persil D III Kohir 440 atasnama Aisyah (Asiah) sudah habis terjual dan lokasinya juga salah (Errorin Objek) dapat dibuktikan dengan adanya pelaporan yang dilakukanPara Penggugat tentang Penyerobotan tanah yang dipakai Kantor KUAKecamatan Batununggal dan Sekolah Dasar Inpres Binong Jati serabeberapa tanah warga ke Kepolisian Daerah
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 22-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 89/PDT.G/2011/PN.MKL
Tanggal 7 Agustus 2012 — JOHANIS LIONG (PENGGUGAT) VS HENOK LING (A) KHO TJOO LING, SAUL INDAN BULO (AHLI WARIS ALM. LAI BIRA), TAPPE BULO (AHLI WARIS LAI BIRA), Dkk (TERGUGAT)
103 — 49
  • bertanda P.5) > sesua/ denganasi dan dibubuhl materarfotocopy surat tertanggal 1 Desember 1971 perihal: Surat Keberatan yangdibuat olen John Liong yang ditujukan kepada Kepala Lembang Tallunglipusupaya Kepala Lembang Tallungliou menolak pengesahan Akta Penjualanyang dibuat oleh Ling terhadap kebun hak Adriana Minggu Dendo (buktibertanda P.6) > sesua/ dengan asii dan dibubuhi materarfotocopy surat tertanggal 27 September 1972 yang ditujukan kepada Dan Sek183201 Rantepao perihal: Laporan / Keberatan penyerobotan
    tanah milikbersama oleh Jon Liong melanggar pasal 404 KUHP jo Keputusan MahkamahAgung tanggal 11 Juni 1958 Reg.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 7 September 2018 — Penggugat:
M.SAID ZAKARIA
Tergugat:
1.ZALDY SOFYAN,SH
2.PT.TJITAJAM
3.EKO SUPRIYADI
4.AJAJI AZIS
5.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
6.WALIKOTA MADYA DEPOK
7.Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
8.BUPATI KABUPATEN BOGOR
9.Kepala Kantor BPN Kota Depok
10.Camat Bojonggede
11.Camat Cipayung
467 — 1485
  • sebagai pemilik PT Tjitajam;Bahwa saksi bilang asli sertifikat ada di saksi kalau memang ada Sertifikatyang lain timbulin dan perlihatkan mana sertifikat yang asli dan mana yangpalsu;Bahwa saksi tidak pernah melakukan perdamaian dengan Cipto untukmengangkat Sita Jimanan terhadap obyek tanah;Bahwa waktu ada Perdamaian saya belum hubungan dengan Cipto dansetelah ada laporan Polisi baru PT Tjitajam milik Cipto;Bahwa Cipto pernah melaoprkan saksi ke Polisi dan saksi jugamelaporkan Cipto ke Polisi tentang penyerobotan
    tanah;Bahwa yang diserobot oleh Cipto Tanah yang sudah saksi belli ;Bahwa saksi tidak tahu tentang Sita Jaminan dan saya juga tidak tahutentang putusan Pengadilan Jakarta Timur ;Bahwa saat ini tanah kuasai oleh saksi akan tetapi saksi ada kerja samadengan PT Tjitajam Cipto ;Halaman 223 dari 290 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN CbiForm 02/SOP/06. 3/2018Bahwa saksi tidak tahu Cipto dapat PT Tjitajam dari mana karena padatahun 2012 PT Tjitajam masih Rotendy ;Bahwa kerja sama dengan PT Tjitajam tahun
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 256/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
ASRIL
Tergugat:
1.ABDURRAHMAN
2.ANIS
3.Ibrahim
4.Eddy Salikin
5.Liliana
Turut Tergugat:
1.ST Muncak
2.Nila Wati
3.Hasanuddin
4.Kepala Desa Kualu
5.Kepala kantor Kecamatan Tambang
6.Kepala Desa Tarai Bangun
7.Lurah Tuah Karya
8.kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
9.Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
185 — 36
  • PN.Pbr14.15.16.17.18.19.20.tembok, sehingga tanah sisa milik Penggugat Rekonvensi 1 berada dibelakang pagar milik Tergugat 4 dan 5.Bahwa dikarenakan kesibukan Penggugat Rekonvensi 1 dalam berusahadagang kayu dan motor bekasdi manfaatkan oleh Tergugat Rekonvensimenyerobot/menguasai sisa tanah milik Penggugat Rekonvensi 1 dengan didirikan pondok semi permanen oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2016.Bahwa Penggugat Rekonvensi 1 sudah berulang kali melarang TergugatRekonvensi untuk tidak melakukan perbuatan penyerobotan
    tanah milikPenggugat Rekonvensi tersebut, karena Penggugat Rekonvensi membelitanah tersebut dari Mertua dari Tergugat Rekonvensi, namun TergugatRekonvensi malah melawan, dan dikarenakan Penggugat tidak mau ributdilapangan, maka Penggugat Rekonvensi sudah melaporkan ke KepolisianRepublik Indonesia perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dan sudah dihukum istri muda dari Tergugat Rekonvensi atas perbuatannya merusaktanaman milik Penggugat Rekonvensi 1.Bahwa akibat dari gugatan dari Tergugat Rekovensi
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 24-01-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 04/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 12 Agustus 2014 — EDI YANTO. DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. MUARA ENIM; PT. LARAS KARYA KAHURIPAN
76 — 42
  • bagian isi pidana terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :Kesalahan, pertanggungjawaban, pemidanaan dan fiktimologi yang dibagi lagipelaku dan korban. e Bahwa, Ahli menyatakan Hak Keperdataan setelah diputus pengadilan danmenjalani pidana jadi pertimbangan apakah haknya dapat diajukan, karena putusanHal 129 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUNPLGpidana yang inkracht menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang hakkeperdataan. 22222222 ===Bahwa, menurut Ahli implikasinya terhadap penyerobotan
    Tanah dikaitkan denganUndangUndang No. 51 Tahun 1961, Larangan Penguasaan tanah milik orang laintanpa hak dan izin diatur dalam ketentuan Perundangundangan Pertanahan(UUPA J nnnnnn nnn nnn ene ene cence nee ceneennnensBahwa menurut Ahli, apabila adatitik singgung pengadilian mana yangmenyelesaikannya lebih dahulu.