sebagaimana bunyi Pasal 180 HIRdan karena tidak bertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia maupun yurisprudensi, maka sepatutnya pula dikabulkan;Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang tidakmenguraikan dalam posita gugatannya tentang jumlah hutang PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebesar Rp 17.850.350, (tujun belas juta delapan ratus limapuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan bunga menurutperhitungan akuntan

publik sebesar 2 % perbulan, secara tiba tiba munculkalimat dalam petitumnya bunga menurut perhitungan akutansi publik.Dan menurut Termohon Kasasi jumlah Pemohon Kasasi/Pembandingkepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya berjumlahsebesar Rp 398.131.185, (tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratustiga puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkanperhitungan akutansi yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, perhitungan jumlah hutang tersebut dihitung

dan dalam perkara ini perhitungan menurutakuntan publik sebesar 2 % jelas menyimpang dan bertentangan dari bunyiamar putusan perkara perdata No. 09/Pdt/G/1990/PN.BB dan selain ituperhitungan akuntan publik tersebut belum pernah dibuktikan dan diperiksadi dalam persidangan.

Bahwa lazimnya perhitungan menurut akuntan publik(audit) diperlukan bagi perhitungan keuangan neracara/hutangpiutang padabadanbadan usaha (perusahaan), bukanlah terhadap hutang perorangan,dalam hukum acara perdata mengatur bahwa adanya dasar gugatan makaadanya tuntutan hak sehingga dengan demikian itu petitum yang dikabulkandalam perkara No. 122/Pdt/G/2002/PN.BB tidak berdasar dan menyimpangdari posita gugatan Penggugat/Termohon Kasasi.Hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam perkara iniperhitungan menurut akuntan publik sebesar 2% jelas adalah berbeda danmenyimpang dari putusan perkara perdata No. 09/Pdt/G/1990/PN.BB danperkara No. 122/Pdt/G/2002/PN.BB maka sehingga demikian itu,pertimbangan hukum yang sedemikian adalah salah dan keliru dalampenerapan hukumnya, oleh karenanya haruslah ditolak dan dibatalkan..

No. 2946 K/Pdt/2011jelas seharusnya persengketaan itu diselesaikan terlebih dahulusebelum permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan T.1, Pasal 10 menyebutkan,apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenaijumlah hutang, maka para pihak telah sepakat untuk menunjukseorang akuntan publik dan biayabiaya yang timbul karenanyadibebankan kepada pihak pertama ;Menimbang, bahwa sekalipun antara Penggugat dan Tergugatmasih terdapat mengenai posisi akhir jumlah

hutang Penggugatkepada Tergugat, namun Tergugat dan Penggugat tidak pernahmenunjuk akuntan publik yang independen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 Bukti T.1 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan lelang eksekusi yangdiajukan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum, makaakan membawa akibat hukum pula, bahwa Penetapan Lelang No.64/Eks/HT/2008/PN.Mks yang dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri Makassar menjadi cacat hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan

W151819HT.04.06.TH.2007/STD Tanggal 30 Juli 2007 menjadi tidakberkekuatan hukum, menurut Majelis haruslah ditolak, karena yangdinyatakan cacat hukum serta tidak mengikat hanyalah mengenaiPenetapan Lelang No. 64/Eks/HT/2008/PN.Mks, sedangkanmengenai masalah total jumlah hutang Penggugat kepada Tergugattersebut masih dapat diperhitungkan kembali yaitu denganmenunjuk seorang Akuntan Publik Independen sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 (Bukti T.1) ;Selanjutnya pada amar putusan Pengadilan Negeri Makassar

Ken Putra Marine Product di Desa Wonokoyo, Beji Pasuruan yang ditotal seluruhnya baik modal maupun bahan baku (berdasarhasil audit dari kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan) sebesarRp 8.879.872.800,.

;US $39.270 ; US $56.809 ; US $110.000 ; US $40.000 ; US $80.000 ;US $40.000 ; US $ 50.000 ; US $20.000 ; Rp 276.450.000, ; US $68941,05; Rp 186.000.000, ; US $55.884,75; US $87.500 ; US $166.369 ; yang ditotalseluruhnya (Ssesuai hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Laporan Keuangan & Laporan Auditor Indenpenden Tahun Buku 31 Desember2008, 2007, dan 2006, di PT Global Nusa Megantara oleh Akuntan Publik Drs.Ariesman A.Auly, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PTGlobal Nusa Megantara ;Keterangan :Bukti T6 adalah laporan Auditor Indenpenden Kepada Pemegang Saham danDireksi PT Global Nusa Megantara.

Bukti Ter9;Tanda Terima Dokumen yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik DRS. ARIESMAN S. AULY kepada PT Blobal NusaMegantara (Asli) bukti Ter10;Laporan Keuangan & laporan Auditor Indenpenden Tahun Buku 31 Desember2008, 2007, dan 2006 di PT Blobal Nusa Megantara oleh Akuntan Publik Drs.Ariesman S. Auly, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisiroleh Pengadilan.

sudah diberi meterai cukup tanpaasli, sebab asli ada di PT Global Nusa Megantara, bukti Ter6;Keterangan:Bukti T3,T4,T5 adalah Rekapitulasi Penjualan dan Biaya OperasionalPerusahaan semasa Terdakwa menjabat sebagai Direktur, yang secara logikahanya dengan modal dasar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)dalam kurun waktu + 3 tahun bisa ada kerugian sebesar Rp2,4 M ;Laporan Keuangan & Laporan Auditor Indenpenden Tahun Buku 31 Desember2008, 2007, dan 2006, di PT Global Nusa Megantara oleh Akuntan

Publik Drs.Ariesman A.Auly, sudah diberi meterai cukup tanpa asli, sebab asli ada di PTGlobal Nusa Megantara ;Keterangan :Bukti T6 adalah laporan Auditor Indenpenden Kepada Pemegang Saham danDireksi PT Global Nusa Megantara.

Bukti Ter9;10 Tanda Terima Dokumen yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Drs. Ariesman S. Auly kepada PT Blobal NusaMegantara (Asli) bukti Ter10;11 Laporan Keuangan & laporan Auditor Indenpenden Tahun Buku 31 Desember2008, 2007, dan 2006 di PT Global Nusa Megantara oleh Akuntan Publik Drs.Ariesman S. Auly, sudah diberi meterai cukup sesuai aslinya dan telah dilegalisiroleh Pengadilan.

dalam surat bantahan maupun dalam persidangan,sehingga Majelis berpendapat bahwa Adjustment sebesar Rp5.685.611.155,00 haruslah diperhitungkan dalam perhitunganHPP sehingga perhitungan Pembelian/ Pemakaian Bahan.Sehingga, Majelis berpendapat Jumlah Pembelian/Pemakaian Baku yang dapat diakui dan diperhitungkandalam komponen Harga Pokok Penjualan yaitu sebesarRp37.983.324.490,00; dengan perincian : Uraian Pembelian/ Pemakaian BahanPembelian Impor 332.394.792.521Pembelian Lokal 11.274.143.124Adustment Akuntan

Publik (5.685.611.155)37.983.324.490 Pembelian menurut SPT Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) adalah Rp 48.294.445.746,00,sedangkan buktibukti yang disampaikan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) hanyasejumlah Rp 46.656.184.938,00; sehingga atas selisihnyasebesar Rp 1.638.260.808,00 menjadi koreksi yangdipertahankan;Dan dengan demikian, maka perincian koreksi yang tetapdipertahankan, dapat dijelaskan sebagai berikut :Pembelian Impor Rp 2.756.688.406,00Pembelian Lokal

Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak pernah membantah adanya Audit Adjustment dariAkuntan yang belum diperhitungkan dalam perhitungan HPPsebesar Rp 5.685.611.155,00; baik dalam surat bantahan maupundalam persidangan.Bahwa dari beberapa uraian tersebut di atas, maka besarnya BiayaPembelian yang seharusnya diakui Majelis Hakim Pengadilan Pajakadalah sebesar Rp 34.271.814.425,00; dengan perincian := Pembelian Impor Rp 32.394.792.521,00 Pembelian Lokal Rp 7.562.633.059,00" Audit Adjusment Akuntan

Publik (Rp 5.685.611.155,00)# Jumiah Rp 34.271.814.425,00Sedangkan besarnya koreksi Biaya Pembelian yang seharusnyatetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalahsebesar Rp 14.022.631.321,00; dengan perincian :"Pembelian yang tidak diUji Bukti, karena tidak ada dokumenpendukung Rp 1.638.260.808,00"Pembelian Impor yang tidak dapat dibuktikan dan tidak tercatatdalam ledger Rp 2.756.688.406,00"Pembelian Lokal yang tidak dapat dibuktikan dan tidak tercatatdalam ledger Rp 3.942.070.952,00*

Audit Adjusment Akuntan Publik Rp 5.685.611.155,00Jumlah Rp 14.022.631.321,00Sehingga besarnya koreksi Biaya Pembelian yang seharusnya tidakdapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalahsebesar Rp 76.456.154,00; dengan perhitungan :*Jumlah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Biaya Pembelian Rp 14.099.087.475,00"Koreksi Biaya Pembelian yang seharusnya tetap dipertahankanRp 14.022.631.321,00"Koreksi Biaya Pembelian yang seharusnya tidak dapatdipertahankan Rp 76.456.154,00Bahwa

mengalami kerugian (quod non), terhitung sejak tanggal11 Mei 2015;Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masa kerjaPenggugat adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) bulan,terhitung sejak tanggal 9 Maret 2004 hingga tanggal 11 Mei 2015;Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menerima alasan tersebut, olehkarena dalam perundingan bipartite yang diselenggarakan pada tanggal 11Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan

publik selama 2 (dua)tahun terakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT.

sebesar 1 (saru) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); Padahal, untuk dapat diterapbkannya Pasal 164 ayat (1), harus memenuhisyarat yang secara limitatif telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 164ayat (2), yang menyebutkan bahwa Kerugian perusahaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan

publik; Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yangdiajukan Termohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasi II/TergugatIl bertanda TI,II1 s/d TI,ll12, ternyata tidak terdapat bukti laporan auditakuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik.

publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu,oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yangdidalilkan para tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikianHalaman 13 dari 16 hal.

Publik Dr.

Mitai sebagaiTergugat.Hal tersebut sesuai dengan adanya Putusan YurisprudensiMahkamah Agung R.I No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yangberbunyi :"gugatan harus diajukan terhadap pihakpihak yang secara tegasmempunyai hubungan hukum (Juridische Relatie) ;Bukti adanya Laporan Keuangan Pemohon Kasasi yang telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik/Auditor Independen (Bukti T2)tidak mencantumkan adanya utang Pemohon Kasasi kepadaTermohon Kasasi.Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Bukti

T2dengan mendasarkan pemikiran pada validnya suatu laporankeuangan yang disajikan oleh Auditor Independen, karenasesungguhnya laporan keuangan yang disajikan AuditorIndependen memiliki nilai bukti yang kuat karena auditormenjalankan tugasnya berdasarkan prinsip independensi, integritas,dan objektivitas sebagaimana ditentukan di dalam StandarProfesional dan Kode Etik Akuntan Publik yang ditetapkan olehInstitut.

Akuntan Publik Indonesia serta terikat dengan sumpahdalam menjalankan profesinya, dengan tidak ditemukannya utangPemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi oleh Auditormenunjukkan secara hukum tidak adanya utang Pemohon Kasasikepada Termohon Kasasi ;Berdasarkan fakta adanya keterangan saksi atas nama HAIDIRMAULANA YADI yang menjelaskan sebagai berikut :"saksi tldak pernah mengurus barangbarang milik Alan FraserHounsom karena saksl tidak pernah dilibatkan dan itu adalahurusan personal"Majelis Hakim Pengadilan

Dengan demikian maka realisasi fisik pelaksanaanpekerjaan tetap masih terlambat diatas 5% (> 5%) dari rencana 100%,sehingga sesuai klausul B.5.5 SSUK maka kontrak masih tetapdinyatakan kritis;Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli Akuntan Publik Handoko TomoMalang an. Dr. M.

Nilai kKontrak yang tidak dicairkan 971.793.640Nilai Kerugian Keuangan Negara 2.131.959.919Bahwa dari hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malangan. Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA, CPA,CLA tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Etty Nubatonis,A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersamasama dengan TerdakwaDrs.

Nilai Kontrak yang tidak dicairkan 971.793.640Nilai Kerugian Keuangan Negara 2.131.959.919Bahwa dari hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malangan. Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA, CPA,CLA tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Etty Nubatonis,A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersamasama dengan Terdakwa. . Halaman 32 dari 63 halamanDrs.

Nilai kKontrak yang tidak 971.793.640dicairkanNilai Kerugian Keuangan 2.131.959.919Negara Bahwa hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko TomoMalang an. Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si,Ak, CA,CPA,CLA tersebut maka perbuatan yang dilakukan olehSaksi ETTY NUBATONIS, A.Md selaku Pejabat PembuatKomitmen bersamasama dengan Terdakwa Drs.

BakrieSwasakti Utama (BSU) dengan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding); (Lampiran ke11)c) Laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31Desember 2011 yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik(KAP) Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) selakupihak auditor independen, berikut catatan mengenai ruang lingkupkegiatan usaha.

Lebih lanjut, di dalam catatanatas Laporan Keuangan untuk tahuntahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2011, 2012, dan 2013 yang telah diaudit olehHalaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1835 /B/PK/PJK/2016Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (Ernst& Young) sebagai pihak auditor yang independen, dinyatakan bahwaruang lingkup secara formil telah dibuat lebin luas dari sekedarpersewaan tanah dan bangunan yaitu sebagai terlibat dalam layananbidang pembangunan atau yang lazim

dikenal sebagai Pengembangatau property developments yang mencakup kegiatan usaha antaralain sewa tanah dan/atau bangunan (base rental) beserta biayapelayanan (service charge);Bahwa ruang lingkup kegiatan usaha yang terdapat di dalam catatanatas laporan keuangan untuk tahuntahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (Ernst& Young) sebagai pihak auditor yang independen tersebut, jugadibuat berdasarkan

Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) sebagai pihakauditor yang independen. Berdasarkan laporan tersebut, aktivatanah yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) digolongkan sebagai aktiva tetap sesuaidengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor16 (2011) Aset Tetap, (Lampiran ke15)e.

Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013, yang telah diauditHalaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1835 /B/PK/PJK/2016oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja(Ernst & Young) sebagai pihak auditor yang independen, dimanadi dalam laporan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) telah pula membukukan penghasilan berupapendapatan Sewa Tanah dan Bangunan,f.

Publik Tanudiredja, Wibisana &Rekan;1 (satu) buku asli laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember2011 dan 2010 PT Pertamina Hulu Energi dan Anak perusaahaan/AndSubsidiaries dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana &Rekan;1 (satu) buku asli Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember2012 dan 2011 PT Pertamina Hulu Energi dan Anak perusaahaan/AndSubsidiaries dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana &Rekan;1 (satu) bundel copy Investment Opportunities Basker, Manta, GummyFields (

Sus/2019Perhitungan Keuangan Negara dan Akuntan Publik Drs. Soewarno A.

,Nomor 032/LA/PPD/KAP.SW/XI/2017 tanggal 6 Desember 2017,pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena nilai hasilperhitungan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut diperoleh darihasil pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT PHE sebagai suatupemenuhan kewajiban atas SPA yang sah, tidak dapat dikategorikansebagai kerugian keuangan Negara akibat karena kesalahan Terdakwamelainkan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh PT PHE;Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas kegiatanInvestasi

(lima ratus enampuluh delapan miliar rupiah) akibat adanya penilaian kembali besarnyacadangan minyak di lapangan disebabkan oleh terjadinya penurunancadangan Lapangan BMG yang diumumkan ROC pada akhirDesember 2009 dan 7,8 Mmboe menjadi 1,7 Mmboe (1P) dan 19,4Mmboe menjadi 3,1 Mmboe (2P), dan faktor kerusakan fasilitasproduksi, cuaca buruk, serta PHE diharuskan untuk mengakui kerugianpenurunan nilai aktiva sesuai dengan PSAK Nomor 48, oleh karena ituhasil perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Akuntan

Publik danBPK tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai kerugian keuanganNegara akibat dari perbuatan Terdakwa melainkan suatu risiko bisnissebagai kerugian perusahaan;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka PT PertaminaHulu Energi (PT PHE) sebagai anak perusahaan PT Pertamina(persero) tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatusanak Perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan sahamyang dimiliki BUMN dengan

Multi CocoOrganik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);58. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS' pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);59. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS' pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);60. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor

Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS' pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BIS MELALUI DIREKTUR61. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);Halaman 59 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR62. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan

Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli);63. 1 (Satu) bundle dokumen Cash & Cash Equvalent GeneralLedger PT.BINTAN INTI SUKSES Tahun 2016 sampai denganTahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipudan Darmawan (Asli).DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRFAN NUR ANDRI64. 1 (satu) Bundel dokumen fee Komitmen Franchise StarboxBarbershop Pancur beserta lampiran (Asli);65.

MultiCoco Organik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);58. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independenatas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);59. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independenatas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);60. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Auditor

Independenatas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).DIKEMBALIKAN KEPADA PT.BIS MELALUI DIREKTUR61. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independenatas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);62. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independenatas Laporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik

PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal1 Juli 2010;1 (satu) buah fotokopi salinan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 200,tanggal 20 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, S.H.yang sudah dilegalisir oleh Notaris Andreas Timothy, SH.Mkn.1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik Ishak,Saleh, Soewondo dan Rekan yang berlamat di JI. HR.

PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal1 Juli 2010;1 (satu) buah fotokopi salinan akta pendirian perusahaan Nomor: 200,tanggal 20 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, S.H.yang sudah dilegalisir olen Notaris Andreas Timothy, S.H., M.Kn.;1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik Ishak,Saleh, Soewondo dan Rekan yang berlamat di JI. HR.

PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal1 Juli 2010; 1 (satu) buah fotokopi salinan akta pendirian perusahaan Nomor: 200,tanggal 20 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, S.H.yang sudah dilegalisir oleh Notaris Andreas Timothy, S.H., M.Kn.; 1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik Ishak,Saleh, Soewondo dan Rekan yang berlamat di JI. HR.

Publik Drs.

Amir Hadyi.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik Drs.

CGI sehingga kehilangan hak dan perannya dalammengawasi jalannya perusahaan, dimana keadaan tersebut kemudian oleh Tergugat I /Termohon I melalui wakilwakilnya Tergugat II / Termohon Kasasi II, Tergugat III/ Termohon Kasasi III dan Tergugat IV / Termohon Kasasi IV dimanfaatkan denganmelakukan penyalahgunaan keuangan dan operasional perusahaan hanya untukkepentingan dari Tergugat I / Termohon IBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik Drs.

kesulitan dalammenjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus baru;Bahwa, setelah proses pengalihan kantor dilaksanakan kemudianPara Penggugat membuat Surat Berita Acara Serah TerimaKepengurusan KPRI Gusstamor yang dilaksanakan pada hari Senintanggal 20 Desember 2010, serah terima tersebut diserahkanbeberapa hal seperti:Buku Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan PengurusKPRI Gusstamor lanjutan dari Laporan Pertanggungjawaban danLaporan Keuangan pengurus pada RAT tahun buku 2009;Hasil Audit Akuntan

Publik Syamsul Bahri TRB & Rekan atas LaporanKeuangan KPRI Gusstamor;Rekapitulasi tagihan anggota KPRI Gusstamor;Daftar anggota KPRI Gusstamor;Buku kas KPRI Gusstamor tahun 2010;Uang kas KPRI Gusstamor senilai Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh jutadelapan ratus ribu rupiah);Setempel KPRI Gusstamor;Fail dan surat masuk serta surat keluar;Fail dan Klaim Asuransi;Buku Notulen Rapat;Tagihan Langsung tahun 2010;Daftar Penerimaan Anggota;Daftar Simpanan berjangka tahun 2010;Buku Daftar Premi Asuransi tahun

Para Tergugat makadilakukan audit mengenai pembukuan keuangan dari tahun 2005sampai 2009, Laporan Audit Independen pada tanggal 28 September2010 oleh Kantor Akuntan Publik Syamsul Bahri TRB & Rekan,sebagaimana dijelaskan pada catatan 4 perihal piutang pinjamananggota yang merupakan piutang pinjaman anggota yang sumbernyatidak dapat ditelusuri dan kepada siapa disalurkan pada tahuntahunsebelum tahun 2009;Bahwa, dilihat dari hal di atas pengurus baru ic.

Nomor 460 K/PDT/2014Bahwa, keterangan saksi dari audit pada Kantor Akuntan Publik yaitu SyamsulBahri, yang mana saksi menerangkan bahwa saksi ada mengaudit KoperasiGusstamor atas permintaan anggota koperasi tersebut, yang mana pada saat auditPertama ada ditemukan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)tahun buku 2009, akan tetapi atas permintaan anggota koperasi melaluikepengurusan Para Penggugat Cq.

AYUTA MITRA SENTOSA tersebut.Disamping itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Juni 1996Nomor : 2743 K/PDT/1995 pada pokoknya mengatakan bahwa : Yangberhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan auditor dari Akuntan Publik. Olehkarenanya, menurut hukum, Judex Facti tidak diperbolehkan memberikankesimpulan bahwa PT.

Yasin & Rekan Kantor Akuntan Publik serta tidakada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyatakan bila perusahaanPT.

Panca Logam Makmur, adalah rekening yang termasuk dalamAUDIT yang dilakukan oleh Akuntan Publik Hasnil M. Yasin &Rekan, yang hasil audit tersebut membuktikan bahwa tidak adakerugian apapun yang dialami oleh PT. Panca Logam Makmur atasperbuatan Para Terdakwa tersebut.d.

Publik Hasnil M.

Panca Logam Makmutr.Namun baru saja Terdakwa II mulai melaksanakan audit terhadap keuangan PT.Panca Logam Makmur, Terdakwa II ditahan oleh pihak Kepolisian (KepolisianDaerah Sulawesi Tenggara).Bahwa audit yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap keuangan perusahaandengan melalui kantor Akuntan Publik yaitu Haznil M.

Nunuk MurdiatiSulastomo (Tergugat I); Menunjuk dan menugaskan Kantor Akuntan Publik Bayuadi Watu &Rekan (atas biaya YHIPP) untuk melakukan audit menyeluruh terhadapkeuangan YHIPP tahun buku 2008, 2009, dan 2010 dan selanjutnyamelaporkan kepada Pembina; Menunjuk dan menugaskan Ny.

Nomor 2211 K/Pdt/2016diaudit oleh Akuntan Publik;(4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimalcsudpada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutandan tembusanrrya kepada Menteri dan instansi terkait;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.

Sebaliknya Penggugat/sekarangTermohon Kasasi tidak pernah ada menghadirkan bukti laporankeuangan YHIPP, baik yang dibuat oleh bagian keuangan YHIPPsendiri maupun yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Oleh karena itu,Halaman 51 dari 59 hal. Put.

Nomor 2211 K/Pdt/2016Keuangan YHIPP yang dilakukan oleh Akuntan Publik (independen)yang menunjukkan adanya dana yang tidak ditemukan tersebut yangdisebabkan oleh perbuatan Para Tergugat/Pemohon Kasasi.

publik dan telahdiumumkan dalam surat kabar nasional dengan penilaian Wajar TanpaPengeculian.

International Islamic Boarding School yang dimintai informasi,data atau keterangan berupa semua dokumen oleh Para Ahli yang diangkatberdasarkan penetapan pengadilan ini, wajib untuk memberikan sertamenyajikan seluruh informasi, data atau keterangan berupa semuadokumen (termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengankegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, bendaberharga dan benda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar danakurat yang diperlukan oleh akuntan publik dan

Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436;Pekerjaan: Akuntan Publik;2. Nama : Ir. Doli Siregar;Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, JI. H.R. Rasuna Said Kay. B4,Jakarta Selatan 12920;Pekerjaan: Penilai Publik;3. Nama : M. Fathir Edison;Alamat : JI. Brawijaya IX Nomor 3B, Kebayoran Baru, JakartaSelatan ;Pekerjaan: Advokat;4. Menyatakan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan iniberhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen PT.

Nomor 737 K/Pdt/2017(termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatanperseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga danbenda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yangdiperlukan oleh akuntan publik dan tenaga ahli profesional tersebut;7. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasilpemeriksaan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapanini;8.

April 2020;

Publik Rama Wendra yang berkantor cabang Bali di Pertokoan Sudirman Agung Blok B No. 10 Denpasar;

Publik (KAP) Ernst & Young(EY) untuk dijadikan sebagai Laporan Keuangan PerseroanPENGGUGAT.

Publik Purwantono, Sungkoro &Surja sebagai berikut:a.

PT/PR20 ;Laporan Keuangan PT.Gunung Garuda Tanggal 31Desember 2016 Oleh Akuntan Publik Purwantono,Sungkoro & Surja, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dandilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..........

Tanggal 31Desember 2018 Oleh Akuntan Publik Purwantono,Sungkoro & Surja, telah diperiksa sesuai dengan aslinya,telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dandilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.........

Publik Purwantono, Sungkoro & Surja padatanggal 6 September 2016 dan 28 November 2016 PT.