Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil);Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1502/Pid.B/2013/PNLP tanggal 22 Oktober 2013 tentang penunjukanMajelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 1502/Pid.B/2013/PNLP tanggal22 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang;e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1502/Pid.B/2013/PNLP tanggal Desember 2013 tentang pergantianMajelis

Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPILTerdakwa ditahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2016sampai dengan tanggal 20 April 2016. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni2016.

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada YADI.S SAPUTRA, SH. Advokat & Konsultan Hukum dari Hukum YADI.S SAPUTRA & assocites. Alamat Jalan Hasan Arif No 8 Garut. Disebut sebagai Penggugat ; Lawan; TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;

Salinan Putusan Nomor : 120/Pdt.G/2012/PA.GrtSALINAN PUTUSANNomor : 120/Pdt.G/2012/PA.Grtis pS 5Il ail aieDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkatpertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugatantara : 22222 o nnn nn nnn nnn nn nn nn nn nn nnn nnn nnn nn no ne nee eee e eeePENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempattinggal di Garut, memberikan

dua orang saksi yang telah disumpah, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaisuami isteri yang sah dan perkawinannya dicatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : :Xxxxxx dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Garut, bukti ( P1 ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P1 ) tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang masih terikatdengan perkawinan, hal tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil untuk melakukanperceraian telah mendapat izin dari atasannya sebagaimana bukti ( P2 ), hal tersebut telahsesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo.

PURBA, tanggal lahir 1 April 1970, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagai PENGGUGAT.L a w a n DARMAWANTO SIPAYUNG, tanggal lahir 12 Pebruari 1973, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagai TERGUGAT.

PURBA, tanggal lahir 1 April 1970, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan GunungMeriah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disbut sebagaiPENGGUGAT.LawanDARMAWANTO SIPAYUNG, tanggal lahir 12 Pebruari 1973, pekerjaan petani, agama Kristen, alamat desa Kuta Bayu kecamatan Gunung Meriahkabupaten Deli Serdang.

H, S.Pd. binti K, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanMS bin S, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Agama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Pendidikan : S 1

KalimantanTimur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkaraT erdakwa:Nama lengkap : FAJAR SETIADI, ST BIN (alm) SUPARDITempat lahir : BalikpapanUmur/Tanggal lahir : 45 tahun/03 September 1971Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl Gunung Agung Hop II RT.018 No 082 KelSatimpo,Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.Agama : IslamPekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (PNS)Pendidikan : S1Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)berdasarkan SuratPerintah/Penetapan oleh:1.

PT.SMRmengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya untuk dakwaan primair telahmemberikan pertimbangan yang pada pokoknya unsur Setiap orang dalam pasal2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, tidak terbukti untuk Terdakwadengan alasan pertimbangan karena Terdakwa adalah seorang pegawai

negeri,sehingga oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilantingkat pertama tersebut, menurut Pengadilan tingkat banding merupakanpertimbangan hukum yang salah dan tidak dapat dibenarkan,karena pengertiandari unsur setiap orang tersebuttidak boleh diberikan pengertian seperti yangdiuraikan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,melainkan harus diberikan pengertian yang sesuai dengan pengertian yangdisebutkan

Umur 51 Tahun, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Haruhum Pule RT 002/RW. 001 Karang Panjang Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Ambon ;2. SAMALLO HANNY, S.Sos. Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiun PNS,, Alamat Jln. Haruhum Pule RT 002/RW. 001 Karang Panjang Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Ambon selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

persidanganperkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan apakah maksudPengangkatan Anak itu oleh para Pemohon tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudoleh UndangUndang, apabila dikaitkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 7Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dirubah denganPeraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1980 yang membuka kemungkinan PengangkatanAnak oleh seorang Pegawai Negeri Sipil serta UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 12 ayat 1 yang disusul pula adanya Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenaiPengangkatan Anak, serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.

F.PATTINAMA menerangkan bahwa anak yang bernama VALENTINO RIZKY yanglahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 2012 benar adalah anak dari FANISYANATALIA SAHULATTA yang tidak keberatan dan ikhlas memberikan anak lakilakitersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat ;Menimbang, bahwa penyerahan anak tersebut dari orang tuanya yang dilakukanpada tanggal 22 Februari 2012 karena para Pemohon secara ekonomi lebih mampu danHal 5 dari 8 hal Penetapan No. 97/Pdt.P/2014/PN.Amb.6para Pemohon adalah Pegawai

Negeri Sipil yang mampu menjamin masa depan anaktersebut dikemudian hari ;Menimbang, bahwa para Pemohon dengan senang hati menerima anak tersebutyang masih berusia 2 (dua) tahun untuk diangkat sebagai anak angkat akan mengasuh,merawat serta memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya para Pemohonmengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan telah nyata anaktersebut bernama VALENTINO RIZKY yang lahir lahir di Ambon pada tanggal 13Februari

(TERDAKWA)Nama Lengkap : AL HADIT ALIAS ADIT BIN RUSLAN;Tempat Lahir : Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas Utara;Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 20 Oktober 1967;Jenis Kelamin : Laki-Laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Poros Nikan Jaya Blok B Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selata; Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);Pendidikan : SMA;

yang mengadili perkara pidana secara biasapada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;" :/AL HADIT ALIAS ADIT BIN RUSLANNama Lengkap :Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas UtaraTempat Lahir :46 Tahun / 20 Oktober 1967Umur/Tgl.lahir :LakiLakiJenis Kelamin :/IndonesiaKebangsaan :Jalan Poros Nikan Jaya Blok B Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan LubuklinggTempat Tinggal Kota Lubuklinggau, Sumatera SelatanIslamPNS (Pegawai

Negeri Sipil)Agama SMAPekerjaanPendidikan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;e Penyidikan; tidak dilakukanpenahanan j2 enone nnn n ene n nen ne eee Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 11 September 2014 s/d30 September 2014, di RutanLubuklinggau:Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal: 23September 2014 s/d 22 Oktober 2014, di RutanLubuklinggau ;Dialinkan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota oleh HakimPengadilan Negeri

HENDRY LOUIS SIWABESSY, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln.Raya Suli Atas RT 26 /RW 09 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu,Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carolina Tahapary, SH. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Penasehat Hukum M.A.H. Tahapary, SH. & Rekan beralamat di Jalan Said Perintah No. 48 Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2013 yang untuk selanjutnya disebut sebagai ..

MANUPUTTY DEMIANUS, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Negeri Suli RT. 014, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ; ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

AB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdatapada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantala : 222 22 nnn ono nnn nn nnn nnn nanan nnn nnn nnn nanan en ==HENDRY LOUIS SIWABESSY, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jin.Raya Suli Atas RT 26 /RW 09 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu,KabupatenMaluku Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carolina Tahapary,

MANUPUTTY DEMIANUS, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di Negeri Suli RT. 014, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah2.

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru Sekolah Dasar Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Subarkah Setiadi, S.H., Advokat, berdasarkan kuasa khusus yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 19/SK/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang PEMBANDING; MELAWAN TERBANDING umur 52 tahun, agama Islam

, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru Sekolah Dasar Negeri, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto,S.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 83/SK/I/2015 tertanggal 13 Januari 2015, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang TERBANDING;

Nama Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa P, Kecamatan P, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;melawanNama Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT XXXX, Tempat tinggal di RT. 02 RW. 03 Desa T, Kecamatan T, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipunberdasarkan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepadaPenggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa sebagai Pegawai

negeri Sipil, Penggugat menyerahkan SuratIzin Atasan 472.2/35/43/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan olehatasan P, Kabupaten Halmahera Utara kepada Majelis Hakim perihalPemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat;Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan ataspertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan posita 7dan petitum angka 3 yaitu tentang nafkah anak dirubah menjadi nafkah anakuntuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak PT 1, umurenam tahun

Penggugatdatang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datangdan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secararesmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidakhadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipiltelah menyerahkan Surat izin bercerai dari atasannya kepada Majelis Hakimoleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipilsehingga terpenuhi syarat pemeriksaan perkara bagi pihak Pemohon yangberprofesi sebagai Pegawai Ngeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus dansudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugatmenjalin hubungan

Foto Copy SK No.821.23/01/KEP/2012 tanggal 27 Janwari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III dilingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Janwar R. Polanunu, S.Sos. M.Si selaku Kabid Pengolahan dan Produksi Hasil Hutan.40).

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

Tempat tinggal : Desa Lektama Kecamatan Namrole KabupatenBuru Selatan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara padaDinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon berdasarkansurat perintah/penetapan penahanan oleh :1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7Desember 2016 ;2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal20 Desember 2016 ;3.

ThabatThalib M selaku Penerima Kuasa.Foto Copy SK CPNS No. 813.23/390/SK/2003 tanggal 31 Desember2003 atas nama Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.Foto Copy SK PNS No.821.3/390/SK/2006 tanggal 17 Janwari 2005atas nama Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.Foto Copy SK No.821.23/01/KEP/2012 tanggal 27 Janwari 2012tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan strukturalEselon Ill dilingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas namaJanwar R. Polanunu, S.Sos.

Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) danbersumber dari APBD 2010 DBHDR;Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabuapen BuruSelatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas KehutananKabupaten Buru Selatan ;Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas KehutananKabupaten Buru Selatan pada tahun 2010 adalah berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kabupaten Buru selatan Nomor : 821.2/264/2010tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri SipilDalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buruselatan sedangkan untuk tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan BupatiKabupaten Buru selatan Nomor : 821.22/01/KEP/2012 tanggal 20 April2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural Eselon Il di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru selatan dansebagai Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatansejak bulan Januari 2012 sampai dengan saat ini berdasarkan SuratKeputusan Bupati Buru Selatan

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Guyub Bekti Basuki, SH., MH.

Advokat, alamat Jalan Kelud No. 8 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2016, semula Termohon sekarang Pembanding;m e l a w a nTERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rabun Edi Ismanto, SH., MH. dan Esti Suyanti, SH., MH.

Bukti Pr.1 tersebut menyatakan Saya menyatakanakan menyerahkan Setengah Gajinya untuk penghidupan bekas istri sayaatas nama PEMBANDING Pembanding/Termohon/ Penggugat Rekonpensi,terhitung sejak mulai perceraian berkekuatan hukum tetap sampai denganbekas istri saya tersebut secara hukum tidak berhak untuk menerimanya,pernyataan tersebut jelas hubungannya dengan kontek ketentuan Pasal 8Ayat (7) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil Jo.PP No.10 Tahun 1983 Tentang ljin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil yang menyatakan :Hal.24 dari 44 hal.

Put No.208/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Ayat (7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawinlagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi HAPUSterhitung ia kawin lagi;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang halhal yangberkaitan dengan kewajiban bekas suami kepada bekasisterinyasebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983dan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 makaperincianpembagian gaji suami sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

10/1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45/1990, yang merupakan aturanAdministrasi Kepegawaian tidak perlu dicantumkan dalam amar putusanPengadilan Agama ;Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkankepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/AG/1997 tanggal 22September 1998 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yang dipedomanioleh para Hakim dalam mengadili perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa oleh karena itu petitum gugatan Rekonpensi poin 4 yang berbunyi Menyatakan hukumnya

PEMOHON II, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 ( Sarjana ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut Pemohon II ;3. PEMOHON III, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 ( Magister ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut Pemohon III ; 4.

PEMOHON VI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa insidentil kepada KUASA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W2-A11/729/HK.05/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pemohon ;

PEMOHON Il, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1( Sarjana ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tempattinggal di Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut Pemohon II ;PEMOHON Ill, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.2( Magister ), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tempattinggal di Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut Pemohon Ill ;PEMOHON IV, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan AKMIL,pekerjaan Anggota TNI AD, tempat tinggal di Kota Medan,Selanjutnya disebut Pemohon IV ;PEMOHON

SAKSI Il, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM,pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa Saksi kenal dengan SUAMI dan isterinya PEMOHON ( Pemohon );e Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI telah dikaruniai 5(lima) orang anak ;e Bahwa tidak ada isteri SUAMI selain dari Pemohon ;e Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 20 November2010 karena sakit ;e Bahwa Saksi ikut

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan Bendahara Pembantu Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan BendaharaPembantu Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah;Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahanan oleh :1.2.Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 07 Maret 2018sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon dengan jenis Tahanan Kota Ambon sejak tanggal 13 Maret 2018sampai dengan tanggal 11 April 2018;Diperpanjang oleh Ketua

tahun 2017, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihnan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaktidaknya pada tempat tertentuyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili,berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 46 tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 2 dan pasal 4Keputusan Mahkamah Agung, Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11Oktober 2011, pegawai

negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugasmenjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementarawaktu dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untukpemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PanitiaPengawas Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah sesuaiSurat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Maluku Nomor

Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuanPasal 1 ayat (1) undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang danatau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupunbukan badan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984Nomor 892/K/PID/1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapadalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai

negeri tetapimencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum) ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukumpelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelakudelik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwadimuka sidang;Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yangsama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulanorang yang terorganisasi, sehingga menurut undangundang dipandangsebagai

Pemerintah Kota Makassar
Terbanding/Tergugat II : Agus Siswadi
Terbanding/Turut Tergugat : Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Kota Makassar)

NGARAK TARIGAN,BA : Pensiunan Pegawai Negeri,Alamat di Jln. Puskesmas No.52 Delitua Kelurahan Delitua Timur Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang,dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai ------ PENGGUGAT; L A W A NLIE PING Als Aliang, Wiraswasta,Komplek Perumahan Villa Gading Mas Permai Jalan Gading Mas Permai Blok M-3 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kodya Medan, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

PUTUSANNo. 41/Pdt.G/2010/PN.LPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :NGARAK TARIGAN.BA : Pensiunan Pegawai Negeri,Alamat di JIn.

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Depan Masjid Cendono RT. 05 RW. 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Kode Pos 62162;----------------------------------------------------Untuk selanjutnya disebut sebagai:--- PENGGUGAT--------------------------------M E L A W A N -------------------------------------KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Berkedudukan di Jalan Raya Magelang Km 7,5 Kabupaten Sleman, Daerah

., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS),Bertempat tinggal di Depan Masjid CendonoRT. O05 RW.

,;Jabatan : Auditor Kepegawaian ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorRegional Badan Kepegawaian Negara, beralamatdi Jalan Raya Magelang Km 7,5 KabupatenSleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahFETT eg mn I I1.

Penggugat:
1.Dra Stani Laurenz, Apt
2.Hendra Wijaya
3.Dr.Ir.Henderiana .L.L Belli.MS
4.dokter A.A.Heru Tjahyono SP.OG
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Kabupaten Kupang
2.Ny. Emmy Konay Kuki
3.Grace Maryani Dima
4.cornelis dima
5.Tri Musa Dima
6.Sisilia Permata Dima
7.Arif Dima

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai penjaga SDN. 015902 di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;