Ketua Muda Pidana No.351 1/2013/S.735.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19 November 2013Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Il,terhitung sejak tanggal 20 November 2013 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa AMINUDDIN, SH.MM. selaku Bendahara PengeluaranPembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi SumateraUtara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44

MM selaku Bendahara PengeluaranPembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi SumateraUtara sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44/19/KPTS/2011 tanggal 14 JANUARI 2011 tentang PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, BendaharaPengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan danPejabat yang diberi Wewenang menandatangani surat Perintah Membayar sertaPengesahan Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera

MM selaku Bendahara PengeluaranPembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi SumateraUtara sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44/19/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, BendaharaPengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan danPejabat yang diberi Wewenang menandatangani surat Perintah Membayar sertaPengesahan Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera

No. 1636 K/Pid.Sus/201386.87.88.89.1 (satu) ikat berkas berisi Kartu Pengawasan Kredit Anggaran TA2011.2 (dua) Jilid Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2010 (BulanSeptember s/d Desember 2010).1 (satu) ikat berkas berisi laporan pertanggungjawaban yang tidakdisahkan namun sudah dibukukan ke dalam BKU TA. 2011.1 (satu) Map berisi :a. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/19/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentangPenggunaan Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran

No. 1636 K/Pid.Sus/20133 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44 / 77 / KPTS / 2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang BesaranSurat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Tahun Anggaran2011.1 (satu) rangkap Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 9Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tambahan PenghasilanPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 2011.3 (tiga) Iembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah

menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian haksesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor:188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral KotaMedan tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018, selanjutnya disebutBukti P5,;Menimbang, bahwa bukti mana telah bubuhi materai cukup dandinazegelen serta telan dicocokan sesuai dengan aslinya, sehingga alat buktitersebut dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan mempunyai kekuatanpembuktian, kecuali bukti P5 dan P6 hanya berupa foto copy, sehingga alat buktitersebut dapat dijadikan alat bukti

sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat,sehingga diajukan gugatan ini oleh Penggugat.Bahwa berdasarkan kondisi Tergugat yang membayar upah Penggugat sejakbulan Agustus 2018 hingga Maret 2019 selalu terlambat, serta mengacukepada Pasal 169 ayat (1) huruf c* UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat memohon agar kiranya MajelisHakim Yang Mulia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Ellen Hamtoro alias Ham Mei Ying aliasEllen (Bengkel Yamaha "Amurang Motor")Selanjutnya disebut Objek Sengketa, setelah diteliti ternyata tanpasepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan sebagian besar Ahli WarisTeo Kisman Ludong, telah diberikan HGB No.22, tahun 1970, seluas : 630(enam ratus tiga puluh) m2 oleh Tergugat V, dan kemudian ditingkatkanstatusnya menjadi Hak Milik pada tahun 1985, seluas: 970 (Sembilan ratustujun puluh) m2, berdasarkan SK Gubernur Sulut cq Kepala DirektoratAgraria No 188.44

Lena Ludong tanggal 09011985, sesuaidengan aslinya dan bermaterai cukup, yang diberi tanda T.VI13;Foto Copy SK GKDH TKT Sulut tanggal 19 April 1985 No. 188.44/HM/40,sesual dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang diberi tanda T.VI14;Foto Copy SK GKDH TKT Sulut Tentang pemberian Hak Milik tanggal 19041985 No. 188.44/HM/40, , sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup,yang diberi tanda T.VI15;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Para Tergugat jugatelah mengajukan saksisaksi, dipersidangan

(Ill/o) pada Dinas Tanaman Pangan danHoltikultura Provinsi Sumatera Utara;Bahwa Penggugat telah mengurus izin perceraian berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera Utara dengan Nomor: 188.44/69/KPTS/2021 Tentang IzinPerceraian dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2021;Bahwa memang benar pada awalawal perkawinan antara Penggugat danTergugat, tidak ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka.Suasana dalam rumah tangga dan hubungan antara keduanya tampak danterasa mereka lalui dengan harmonis

Foto Copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/69/KPTS/202 1tentang izin percerin antara Penggugt dengn tergugat yang dikelurakanPemerintah Derah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Jnuari 2021 diberimaterai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnyadisebut bukti P6;7.

Sus/201852)53)5A)55)56)57)58)59)188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Perubahan AtasKeputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani oleh Pit.Gubernur Sumatera Utara) Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tentangPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan PejabatPengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat PerintahMembayar Belanja Tidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara(

Tapanuli Tengah T.A. 2017. 1 bundel

Biliton Jaya melakukan kegiatan penambangan DiAir Kolong Kakos Dusun Ill Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk KabupatenBelitung, Berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor : 188.44/203/DPE/2016 tanggal29 Februari 2016; Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan di Desa Air Seruk, SaksiOLGA SUZANA GOBEL BINTI RUSLI GOBEL selaku Direktur CV.

Biliton Jaya melakukan kegiatan penambangan DiAir Kolong Kakos Dusun Ill Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk KabupatenBelitung, Berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor : 188.44/203/DPE/2016 tanggal29 Februari 2016;Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan di Desa Air Seruk, SaksiOLGA SUZANA GOBEL BINTI RUSLI GOBEL selaku Direktur CV.

HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSPP/ASR/V1I/2016 tanggal 9 Juni 2016;1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentangPungutan Sumbangan Pihak Ketiga;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) BilitonJaya;1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa KodeRekening 1.3.2

HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSPP/ASR/V1I/2016 tanggal 9 Juni 2016;1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang PungutanSumbangan Pihak Ketiga;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) BilitonJaya;1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa KodeRekening 1.3.2

Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang PengesahanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal14 Oktober 1999 ;10.11.12.1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orangAnggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret2003 ;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang PengesahanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal14 Oktober 1999 ;. 1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orangAnggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret2008 ;. 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

No. 2218 K/PID.SUS/201336Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkapinang dan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/II/2004tanggal 24 Agustus 2003 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang. Akan tetapi oleh Judex Facti 2 (dua) bukti surattersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dan dimasukkan dalamberkas perkara.

DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang PengesahanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal14 Oktober 1999 ;1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinangsebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaipinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orangAnggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret2003 ;1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubemur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44

PTMDNPRIMAIR :Bahwa Terdakwa IMAM BAHARIYANTO selaku Direktur CV.MahesaBahari Sebagai penyedia jasa pekerjaan pengadaan revitalisasi peralatanpraktik dan perlengkapan pendukung teknik pemesinan di SMKN BinaanProvinsi Sumatera Utara berdasarkan surat perjanjian kontrakNomor:027/2785/Subag Umum/IX/2014 Tanggal 16 September 2014 , baikbertindak secara bersamasama maupun bertindak secara sendirisendiridengan Saksi Drs.H.Masri, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

Dinas Pendidikan ProvinsiSumatera Utara Nomor 027.05/167/Subbag Umum/I/2014 tanggal 23Januari 2014 menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa secaraElektronik Metode Pelelangan Umum / Terbatas dan Seleksi Umum MetodePelelangan Sederhana / Pemilihan Langsung dan Seleksi Sederhana TahunAnggaran 2014 dengan menetapkan susunan Panitia Pengadaan.Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 4 /PidSusTPK/2022/PTMDNBahwa pada tanggal 14 Februari 2014, Gubernur Provinsi Sumatera Utaramenerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.44

Utara denganHalaman 4 dari 63 Putusan Nomor 4 /PidSusTPK/2022/PTMDNdiketahui oleh saksi Ramli,S.Pd selaku Wakil Kepala Sarana dan Prasaranadan disetujui oleh saksi Drs.Patria Lubis selaku Kepala Program TeknikPermesinan membuat Daftar Usulan Pengadaan Peralatan Praktek TeknikPermesinan SMKN Binaan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 85 itemsenilai Rp.12.000.000.000.00 (Duabelas milyar rupiah).Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2014 Gubernur Provinsi SumateraUtara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.44

,M.Si.52.Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/132/KPTS/2014tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang,KuasaPengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran,Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pegeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utaradalam Rangka Pengelolaan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2014.53.Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.441132/KPTS/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang PenggunaAnggaran/Barang,Kuasa

Selatan sebagai pihak Termohon, dimana permohonan pemohondalam perkara a quo dapat disebut sebagai permohonan error in personakarena seharusnya permohonan ditujukan kepada Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan Cq Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanJalan Akses Bandara Baru Syamsudin Noor Pusat Pemerintahan KalimantanSelatan Seluas 14 Ha yang Terletak di Kelurahan Guntung Payung, KecamatanLandasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SKGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44

Fotocopy Resume Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk KepentinganUmum Tahap Perencanaan Sampai Terbit SK Penetapan Lokasi OlehGubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0783/KUM/2020 tanggal 24November 2020 yang diberi tanda TI4;5. Fotocopy Surat Nomor 600/0974/PRPDPUPR perihal pengadaan tanahuntuk pembangunan jalan alternatif akses bandara syamsudin noor tanggal30 November 2021 yang diberi tanda TI5;6.

Put.Nomor 295 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa berdasarkan bukti T2, yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/72/KPTS/Tahun 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Kota MedanTahun 2012 telah jelas disebutkan bahwa upah minimum sektoral kota Medan tahun2012 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI): 03, Industri Roti, KueKering adalah sebesar Rp1.349.250,00 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilanribu dua ratus lima puluh rupiah);Bahwa sementara berdasarkan pengakuan Para Penggugat sendiri

Dewi Panggabean, berdasarkan Surat Nomor 310/HRDMDN/JT/I/2013, tanggal 25 Januari 2013;5 Penggugat Mariani, berdasarkan Surat Nomor 302/HRDMDN/JT/I/2013, tanggal 22 Januari 2013;Bahwa karena tidak semua Penggugat di PHK pada tahun 2013, melainkan adasebagian yang di PHK pada tahun 2012, yaitu Penggugat Seni Wati (07 Desember2012) dan Surya Ningsih (13 Desember 2012), maka khusus terhadap keduanyayang diterapkan adalah ketentuan upah minimum berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

(2), uang penghargaan masa kerja1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebutdiatas, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakanPutus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Upah Minimum Sektoral Kota Medan untuk usaha rumahsakit swasta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44

2004 danterakhir bekerja tanggal 1 Maret 2019, dengan masa kerja 14 tahun 2 bulan;Menimbang, bahwa mengenai upah Penggugat, Penggugat didalam gugatannyamenyebutkan bahwa upah Penggugat adalah Rp 3.266.807 (Tiga juta dua ratus enampuluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) namun Penggugat tidak dapatmembuktikannya, atas dalil upah Penggugat tersebut dan Tergugat tidak membatahnyasecara tegas. selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44

ketentuanPasal 167 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, maka beralasan kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanyang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan bahwa putushubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena usia pensiun sejak 30Nopember 2015;Bahwa meskipun Penggugat menerima upah sebesar Rp1.650.000,00 (satujuta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dari Tergugat, namunberdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebutdiatas, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakanPutus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat; Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No. 142/Padt.SusPHI/2021/PN Mdn Bahwa Upah Minimum Sektoral Kota Medan untuk usaha rumahsakit swasta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44

2007 dan terakhir bekerja tanggal 1Maret 2019, dengan masa kerja 12 tahun 1 bulan;Menimbang, bahwa mengenai upah Penggugat, Penggugat didalam gugatannyamenyebutkan bahwa upah Penggugat adalah Rp 3.266.807 (Tiga juta dua ratus enampuluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) namun Penggugat tidak dapatmembuktikannya, atas dalil upah Penggugat tersebut dan Tergugat tidak membatahnyasecara tegas. selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44

Adriana Tamodingpada tanggal 7 Januari 1985, maka atas persetujuan bersama dengan biayadari Tergugat, tanah Negara tersebut pada huruf (b) diatas, diupayakan untukmendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti pemilikan hak atastanah melalui Program Nasional Pendistribusian tanah oleh Pemerintah(PRONA) berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAHTINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA, tanggal 21 Desember 1995 No.188.44/ 1980/ HM/ PRONA/ 1985 1986, yang selanjutnya diimplementasikanoleh WALIKOTA

AdrianaTamoding pada tanggal 07 Januari 1985, maka atas persetujuan bersama dandengan biaya dari Penggugat Rekonpensi, bidang tanah Negara tersebut diurusuntuk mendapatkan bukti hak milik atas tanah melalui Program Nasional (PRONA)berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA, tanggal 21 Desember 1995 No. 188.44/ 1980/HM/ PRONA/ 1985 1986, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh WALIKOTAKepala Daerah Tingkat Il Manado, qq.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012);Bahwa lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol MedanBinjai ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/309/KPTS/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang PenetapanLokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol MedanBinjaiProvinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diperpanjang berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/309/KPTS/2017tanggal 15 Juni 2017 dan diperpanjang lagi berdasarkan KeputusanGubernur Sumatera

Utara Nomor 188.44/309/KPTS/2019 tanggal 2Desember 2019 tentang Perpanjangan Kedua Penetapan LokasiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol MedanBinjai ProvinsiSumatera Utara;Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan JalanTol MedanBinjai telah dilakukan sesuai dengan prosedur karenadilakukan oleh panitia pengadaan yang ditetapkan berdasarkanKeputusan Ketua Pengadaan Pengadaan Tanah i.c Tergugat Il Nomor131/SK12.BP.02.02/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang PerubahanKeputusan

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi KualaTanjung melaksanakan Pengadaan Tanah atas Penetapan Lokasi yangditerbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/350/KPTS/2018 tanggal 21 Mei2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk PembangunanJalan Tol Kisaran Tebing Tinggi Tahap Ruas Kuala Tanjung TebingTinggi di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun danKabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara;12.

Untuk Kepentingan Umum telah diatur tentangkewenangan Turut Tergugat dalam menetapkan tanah diwilayahnyayang menjadi lokasi objek pengadaan tanah untuk kepentingan umumdan tidak terkecuali pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol ruasTebing TinggiKuala Tanjung yang didalamnya antara lain menggunakantanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan; Bahwa kewenangan Turut Tergugat tersebut telah dilaksanakandengan semestinya dan dituangkan dalam Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

Nomor Urut 74; Bahwa benar pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari rencanastrategis pemerintah dan sepanjang pengetahuan Turut Tergugat telahdilakukan sesuai dengan tahapantahapan yang ditentukan dalam pasal 13,pasal 14, pasal 15, pasal 26 dan pasal 27 UndangUndang Nomor 2 Tahun2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum; Bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/292/KPTS/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TolKisaran Tebing Tinggi Tahap Ruas Kuala Tanjung Tebing TinggiProvinsi Sumatera Utara. Selanjutnya diberi tanda T12;3.

Fotokopi Salinan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera UtaraNomor : 188.44/171/KPTS/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang TimPersiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi Tahap Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi di KabupatenSerdang Bedagai Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara ProvinsiSumatera Utara. Selanjutnya diberi tanda TTI1;2.

perundang undangan = yangberlaku.atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusanyang seadil adilnyaMenimbang, bahwa pada hari hari sidang yang ditentukanuntuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan,terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secaralangsung.Menimbang, bahwa sebagai seorang pegawai negeri sipil,Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian daripejabat atasannya sesual dengan surat Nomor:188.44

Labuhanbatu tahun anggaran 2015berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PermukimanProvinsi Sumatera Utara Nomor 061.1/289Tarukim Provsu/VI/2015 tanggal16 Februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan(PPTK) pada UPT Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 2015, bersamasama dengan Saksi EDDY RIFZANIKAMALUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2014Halaman 2 dari 106 halaman

Labuhanbatu tahun anggaran 2015berdasarkan Kontrak Nomor : 800 / UPT TARUKIM RP / 743 / 2015, tanggal12 Juni 2015, serta bersamasama dengan Saksi IIS JAMARIS selakuBendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Tarukim UPT Rantau PrapatTahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/1081/KPTS/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentangPengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PenataRuang dan Permukiman Provinsi

Penataan Ruang dan Permukiman Rantau Prapat DinasPenataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuaidengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 /1081 / KPTS / 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang PenggunaAngaran/Barang, Kuasa Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utaradalam rangka pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015, dengantugas tanggungjawab yakni :