erat denganupaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar danmemadai antara sanksi pidana yang dijatunkan dengan delik yang diperbuat;Hal 19 dari 21 halaman, No. 187/Pid.B/2015/PN.Pbm.Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanyaHalaman 16 dari 18 perkara Pidana No. 300/Pid.B/2016/PN Sgiperkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkandengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatunkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan eratdengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajardan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwaberkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanyaperkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkandengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatunkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

adanya perkaitan yang wajardan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil oPerkara Pidana Nomor : 43/Pid.Sus/2015/PNKAG Halaman 21 dari23 halamanTerdakwa : JAMALUDIN BIN SOPIAN kemungkinan pengulangan atau peniruan

maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Nazar Abdullah ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakanyang dilakukan oleh Terdakwa

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Nomor 874 K/Pdt.SusHKI/2017perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan,pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secaraluas.

mempertimbangkan secara berimbangamanat awal lahirnya Undang Undang Desain Industri di Indonesia;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan sebelumnya, tujuanpengaturan desain industri di Indonesia dapat dilihat pada bagian umumpenjelasan Undang Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa:".... selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturanDesain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagiperlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan,pembajakan, atau peniruan

menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepadaTerdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakathukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksipidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat ;Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

Peniruan atas suatu tulisan atau suatutanda tangan untuk penilaian atas kecakapan tidak merupakan kejahatan;Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menetapkan kesengajaan daripelaku.

@voHakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkanmerupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagicaloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan inihanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawimenurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adilbagi negara, masyarakat Umum maupun bagi diri Terdakwa sendiri,selanjutnya dengan berdasarkan

ditetapkanstatusnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perludipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yangmemuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwaberkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanyaperkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkandengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatunkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

sehingga produk yang dijualTergugat sangat mirip dengan produk milik Penggugat, yang berakibat padapenyesatan konsumen karena konsumen menjadi tidak bisa membedakanyang mana yang benar merupakan produk milik Penggugat;26.Bahwa selain itu, juga perlu dicatat bahwa merek MATSUNAGA milikPenggugat juga termasuk dalam klasifikasi merek terkenal menurut UUMerek sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab III gugatan ini;27.Bahwa selain itu MerekMerek Tergugat juga dapat dikatakan sebagaisebuah tindakan peniruan

sebuah merek, di mana pendaftaran merektersebut memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannyadengan merek Penggugat;Dengan adanya peniruan merek tersebut konsumen ataupun khalayak ramaiakan dapat terkecoh.

Hal ini juga sebagaimana dinyatakan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1973, tanggal 7 Mei 1973sebagai berikut:Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan karenabentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudahdikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongantertentu dalam masyarakat;Bahwa secara hukum, UU Merek bertujuan untuk memberikan perlindunganterhadap konsumen dan pemakai pertama terhadap tiruan merek,sebagaimana dinyatakan

., yang membatalkan pendaftaran merek Pilot karena mengandung nama perniagaan.bahwa akibat dari perbuatan peniruan merek dagang nama perniagaan penggugat yang dilakukan oleh tergugat I tersebut, maka penggugat merasa sangat dirugikan dan karenanya akan mereserveer haknyauntuk menuntut uang ganti rugi terhadap tergugat I dikemudian hari.bahwa tergugat II turut digugat sekarang ini adalah untuk mentaati dan tunduk pada keputusan Pengadilan ini.Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 24Juli

bahwa olch karena itu penempatan kata "setelah dalam pasal 10 ayat undangundang No. 21 tahun 1961 tidak bersifat mutlak, bahkan merupakan suatu huruf mati.bahwa menurut sistimatik undangundang No. 21 tahun1961 dengan memperhatikan pasal 7 yo pasal 17 khususnya mencari penjelasannya membenarkan pendapat tersebutdiatas berdasarkan kepatutan dan keadilan sehingga suatukeadaan yang tidak benar menurut hukum dapat ditanggulangi sesuai dengan tujuan undangundang untuk melindungikhalayak ramai terhadap peniruan

Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara ataulembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuantertulis dari pihak yang berwenang;c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempelresmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah,kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; ataud.

Misalnya PT Bhayangkara dengan PTBayangkara, PT Sampurna dengan PT Sampoerna, PT Bumi Pertiwidengan PT Bumi Pratim, PT HighDesert dengan PT High Desert, PTJaya dan Makmur dengan PT Djaja & Makmur;Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugatadalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana Pasal1365 KUHPerdata mengenai suatu perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan Tergugat sampai dengan Tergugat V yakni melakukanpelanggaran merek yakni perobuatan peniruan dan pemalsuan merekjuga

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan