penggugat untuk seluruhnya, olehkarena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruhpertimbangan hukum tersebut untuk mengadili dan memutus perkara a quodalam tingkat banding.Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembandingtersebut pada pokoknya hanya mengulang halhal yang sudah disampaikandalam persidangan tingkat pertama dan semua telah dipertimbangkan denganbaik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa khusus keberatan Pembanding mengenai adanyautra petita

, yang semuanya harusberjalan secara bersamaan sehingga dalam perkara a quo ( dalam perkaraperceraian ) maka pejabat publik seperti Panitera, pejabat Pencatat Perkawaiandan pejabat Kependudukan dilibatkan secara aktif dan dituangkan dalam amarputusan, semua itu untuk memastikan status hukum apakah seseorang dalamikatan perkawinan atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaamar putusan pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimohonkan bandingtersebut tidak termasuk ultra petita

Oleh sebab itupatut diduga adanya pelanggaran terhadap asas ultra petita.Di dalam Acara Perdata, di kenal adanya Asas Ultra Petita, yangmengandung arti Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkarayang tidak dituntut/atau dimohonkan, atau meluluskan lebih daripadaapa yang diminta.

Maka daripada itu dengan mempedomani Pasal178 ayat (2) dan (3) HIR jo Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg jo Pasal 67huruf C UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahHalaman 31 dari 59 halaman Putusan No. 17/PDT/2020/PT KDIVil.Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, yang manamengatur adanya larangan kepada Majelis Hakim di dalam GugatanPerdata untuk tidak melanggar asas Ultra Petita, dengan kata lainMajelis Hakim yang menangani

Joenoes Kompleks Senopati Land Blok CNo. 27 Kota Kendari;Bahwa keberatan tentang Legal Standing tersebut telah teruraidengan jelas pada putusan a.quo halaman 22;Bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958, Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, maka dalildalil keberatan Pembanding haruslah di tolak atau dikesampingkan;Tentang Ultra Petita ;Bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding dapat dilihatTENTANG DUDUK PERKARA

PETRO INDAH INDONESIA atau Kuasanya, dimanaamar putusan point 3 tersebut menurut pendapat Majelis HakimPengadilan Tinggi adalah bahwa Pengadilan Negeri telah melanggar asasUltra Petita, yaitu melampuai batas kewenangannya dengan mengabulkangugatan melebihi apa yang dituntut dalam surat gugatan, dimanaberdasarkan berita acara persidangan pada hari Senin tanggal 29 Juli2019 sebelum Pembanding semula Tergugat menyampaikan jawaban,kuasa para Terbanding semula para Penggugat telah merubah/memperbaiki

perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam Memori Banding point Vyang menyatakan bahwa judex factie telah melampaui bataskewenangannya dengan menyatakan Pembanding telah melakukanperbuatan melawan hukum dalam pertimbangan hukumnya, MajelisHakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil tersebut tidakberdasarkan hukum, oleh karena selain pernyataan tersebut tidaktercantum dalam amar putusan sehingga tidak bisa dikatagorikan sebagaiputusan ultra petita

padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2018 dan kontramemori kasasi 22 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa alasan ultra petita

Namunkarena putusan ultra petita hanya menyangkut 2 (dua) dari 7 (tujuh)Penggugat, maka amar Judex Facti tepat diperbaiki sesuai petitum gugatanPara Penggugat Konvensi, dalam pokok perkara angka 3;Bahwa mengenai pengembalian upah lembur kelebihan bayar, JudexFacti telah benar menerapkan hukum menolak gugatan karena tidak adapertautan hubungan yang relevan antara gugatan konvensi denganrekonvensi, hal itu sesuai dengan sifat gugatan rekonvensi yang bersifatassesoir terhadap gugatan konvensi;Menimbang

menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah tinggalbersama setelan melangsungkan perkawinan bertempat di KabupatenKarangasem hingga saat ini, sehingga petitum gugatan poin kedua yangberbunyi Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan di hadapan pemuka agama hindu dan telah tercatat di KantorKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalahSah menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalseperlunya tanpoa melanggar prinsip ultra petita

berpendapat yang diperlukan seoranganak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuhkembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tuakandungnya baik dari ayahnya maupun dari ibunya sehingga pengasuhan anakyang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 patut diasuh serta dipelihara bersama,dengan demikian petitum ke4 (keempat) dari gugatan Penggugat tersebutberalasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunyatanpa melanggar prinsip ultra petita

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, petitum ke5(kelima) dari gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikanpada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip ultra petita ataumengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalildalilHalaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Padt.G/2021/PN Ampgugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum

M.1/15/2011 terdapat koreksi fiskal atas peredaran usaha PPhBadan di tahun yang sama (Tahun 2006), dan karenanya TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dan juga Majelis HakimPengadilan Pajak berpendapat telah terjadi peredaran usaha yang tidakdilaporkan dalam SPT SPT PPN dalam Tahun 2006 tersebut;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan penelitian ternyata Putusan PengadilanPajak Nomor Put34835/PP/M.1/15/2011 itu sendiri didasarkan atasasumsi dan ultra petita

, yaitu dengan menyatakan KeputusanTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP243/P.07/2009 tanggal 20 April 2009 cacat hukum (karena melanggar normahukum prosedural) dan tanpa suatu bukti apapun (asumsi) MajelisHakim Pengadilan Pajak, kemudian kembali kepada tata caramelakukan perhitungan dalam penerbitan SKPKB PPh Nomor00008/206/06/063/ 08 (Ultra Petita), dengan penjelasan:Halaman 13 dari 39 halaman.

Hal ini nyata bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak dapatmendasarkan Putusan Nomor Put.39480/PP/M.1/16/2012 padaperhitungannya sendiri yang dibuat tanpa diminta (ultra petita)pada Putusan Nomor Put.34835/PP/M.1./15/2011. Petita dariPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)adalah agar Keputusan Tata Usaha Negara yang bernomorKEP243/PJ.07/2009 dibatalkan.

Perhitungan ultra petita yangdibuat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pun kembalimenggunakan asumsi, dan bukan fakta. Sehingga dengandemikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamPutusan Nomor Put. 34835/PP/M.1./15/2011 yang menjadi dasardari Putusan Nomor Put.39480/PP/M.1/16/2012 merupakansuatu perhitungan pajak, yang didasarkan pada asumsi, danbukan fakta.

jabatannya dapat menetapkan nafkah anak yangharus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandung dari tiga orang anakyang bern aeHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.TgrPe 2 Agustus 2012 danI 51) 2015;Menimbang, bahwa namun demikian penetapan nafkah anak yangtidak dliringi dengan penetapan Hadlanah (pemeliharaan) anak akanmenyebabkan putusan menjadi siasia (///lusoir) dan hampa, akan tetapimenetapkan Hadlanah anak tanpa adanya permohonan atau tuntutan dariPenggugat menyebabkan Ultra Petita

Penetapan hadlanah tanpatuntutan termasuk ultra petitaMenimbang, bahwa untuk dapat menetapkan Hadlanah anak tanpamenyebabkan ultra petita, maka Majelis Hakim akan memutus dan menetapkanhadlanah anak dengan menggunakan petitum subsider yakni menjatuhkanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 tentangKebolehan memutus dengan Petitum Subsider;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 huruf aKompilasi

Nomor 663 K/Pdt/2017tidak dituntut/diminta oleh Para Termohon Kasasi semula ParaPenggugat/Para Terbanding sebagaimana gugatannya, atau dengankata lain Judex Facti majelis Hakim Pengadiian Negeri Tahuna telahmengabulkan lebih daripada halhal yang termaktub pada petitumgugatan (Ultra Petita);Bahwa dalam petitum gugatan para Termohon Kasasi semula ParaPenggugat/Para Terbanding tidak menuntut untuk ditetapkan sebagaiahli waris dari almarhum Handrete Halibare, demikian juga tidak pulamenuntut supaya objek

Abdul Rahmat dan Dinas Perhubungan ;Selatan : Jalan Raya;Barat : dengan pasar, Selvie sasalab dan Edi Momba;Bahwa dalam putusannya tersebut judex factie Pengadiian NegeriTahuna tidak memberikan alasanalasan pertimbangan sebabmusabab sehingga memutus perkara) a@quo mengabulkan halhalyang tidak dituntut pada gugatan atau telah mengabulkan lebih dariapa yang dituntut (Ultra Petita), sehingga oleh karena mana putusansedemikian haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Manado

Akan tetapi dalamputusannya sebagaimana tersurat pada halaman 41 (empat puluh satu), petitatentang Penundaan Pelaksaan Obyek Sengketa nyatanyata tidak tersurat.Terlepas apakah petita tersebut dikabulkan atau tidak, maka menurut ketentutanhukum yang berlaku, petita dimaksud secara hukum harus dipertimbangkan dandalam amar putusannya juga harus tersurat secara tegas apakah dikabulkan atautidak.

Namun faktanya tentang petita Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketasama sekali tidak dipertimbangkan dan dalam amar keputusannya juga tidaktersurat.

pertimbangan pada halaman 93,secara tegas menyatakan bahwa Pasal 363 KUHP merupakan pasalpemberatan dari Pasal 362, terhadap pernyataan in) PEMBANDING menolaksecara tegas oleh karena sejak semula dalam dakwaan JPU tidak samasekali menyertakan Pasal 362 KUHP padahal Pasal 362 KUHP adalahsebagai delik inti dalam dakwaan tindak pidana pencurian ;Bahwa berdasarkan dalil tersebut PEMBANDING menyatakan bahwaJudex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI telahmelampaui kewenangannya/ultra petita

No. 2379 K/Pid.Sus/2010Berdasarkan uraian dalildalil tersebut di atas terbukti secara nyata JudexFacti Tingkat Pertama dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI telahmelakukan kekeliruan serta kekhilafan sekaligus telah melampauikewenangannya/ultra petita dalam pertimbangannya sehingga putusanJudex Facti tingkat pertama yang diperkuat oleh Judex Facti PengadilanTinggi DKI harus dibatalkan ;PEMOHON KASASI SELAKU PEMILIK/PENGHUNI SAH RUMAH SUSUNCAMPURAN ROXY MAS TUNDUK PADA UNDANGUNDANG NOMOR 16TAHUN 1985

Namun, dalam hal perselisihan bukanmengenai pemutusan hubungan kerja tapi mengenai besaran upah danpesangon yang harus dibayarkan, sebagaimana terjadi pada sengketa ini,tidak arif jika pengusaha dibebankan pembayaran upah proses, apalagiuntuk periode yang melebihi 6 (enam) bulan sebagaimana telah diaturdalam Kepmenakertrans Nomor KEP150/Men/2000;Bahwa Judex Facti telah memutuskan di luar yang dimohonkan oleh parapihak (ultra petita);Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam gugatannya Penggugattidak

Dalam hal ini, jelas majelis hakim padapengadilan tingkat pertama telah melakukan ultra petita atau memutuskan diluar apa yang diminta oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 26 April 2016 dan kontra memori kasasitanggal 6 Juni 2016, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam halini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

bertepatan dengantanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah;Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding diatas dengan muatan materi posita dan petitum sebagaimana terurai dalamgugatan tersebut di atas, merupakan pijakan utama yang menjadi dasar untukMajelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan untuk kedua belahpihak, yang kesimpulan dan amarnya hanya sematamata atas dasar petitumgugatan tersebut, tidak boleh menyimpang dengan menambah ataumengurangi petitum yang berujung kepada ultra petita

No.126/Pdt.G/2019/PTA.JKPasal 163 HIR dan Pasal 1863 KUH Perdata sinkron dengan pokok perkara.Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusanperkara a quo mengandung unsur ultra petita yang ternyata diputus denganputusan komulasi tidak didukung dengan petitum sebagaimana tercantumdalam putusan perkara a quo;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Bandingmencermati rumusan posita dan petitum terkait gugatan para Penggugat/paraTerbanding yang diajukan banding ini,

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Padang yang demikian harus dibatalkan;Bahwa putusan Majelis Hakim a quo yang menetapkan PHK antara TermohonKasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi yang tidak dimintakan dalam gugatan(ultra petita) telah melampaui batas wewenangnya (ultra vires).

Putusan Hakimyang demikian bertentangan dengan Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan:Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas halhal yang tidak diminta ataumengabulkan lebih dari yang digugat;Putusan Hakim yang mengandung ultra petita nyatanyata melanggar asasultra petitum dan harus dibatalkan sebagaimana dikuatkan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Sip/1973 menyatakan:Putusan harus dibatalkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi mengabulkanganti rugi yang tidak dimintakan dalam gugatan

telah dikabulkan,maka terhadap petitum subsidair tersebut dikesampingkanMenimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidakmengajukan petitum yang memohon agar Pengadilan mengirimkansehelai salinan Penetepan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama tempatperkawinan dicatatkan dan Kantor Urusan Agama tempat Pemohondan Termohon bertempat tinggal, oleh karena itu jika Pengadilanmemutuskan untuk mengirimkan salinan yang tidak ada permintaandalam petitum, maka secara teoritik putusan tersebut masuk kategoriultra petita

;Menimbang, bahwa akan tetapi majelis hakim memandangperlu menambahkan diktum perintah pengiriman sehelai salinanpenetapan ikrar talak ke KUA, hal mana karena perintah UndangUndang, dan oleh karenanya majelis hakim mengacu kepada putusanMahkamah Agung No.556 K/Sip/1971 dan Putusan No.425 K/Sip/1975,dalam putusan mana memperbolehkan ultra petita dengan beberapaargumentasi yang antara lain : Adanya hubungan yang erat satu samalainnya, Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif memberikanputusan yang

aslinya dan telah pula bermeteraicukup ;Buktibukti tersebut adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untukitu ;Buktibukti tersebut adalah mempunyai koneksitas (hubungan hukum) denganperkara yang diajukan oleh para Pemohon ;Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan bukti P.5 adalahdapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diperkuat dengan buktiP.1 s/d P.5 ditemukan beberapa fakta sebagai berikut ;Bahwa dalam petita

Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihakdan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (judex non ultra petitaatau ultra petita non cognoscitur);5. Bahwa dengan demikian, putusan Judex Facti yang menyatakangugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dinyatakantidak diterima (niet ontvankelijk verklaard/ N.O) dikarenakan kurangpihak (pihak Tergugat) jelas merupakan putusan ultra petita.

Putusan yang sifatnya ultra petita merupakan tindakan yang melampauikewenangan karena Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yangdimohon (petitum).

juga tidak pernah mengajukanbantahan tentang adanya kurang pihak dalam perkara ini/perkara aquo;Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan adanya putusan yangmenyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard/N.O) dengan pertimbangan dikarenakan kurangpihak (pihak Tergugat) dimana ada pihak lain yang tidak ikut digugat,maka Judex Facti telah mengabulkan hal yang tidak dimohon olehTermohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat dan putusannyamerupakan putusan ultra petita

senyatanya, dan untuk itu Hakim menilai Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, dengan demikian menurut HakimHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Enrpermohonan Pemohon pada petitum Ke2 beralasan hukum untuk dikabulkan, namunMajelis Hakim perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap redaksi dalam petitumke2 Pemohon seperlunya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan permohonanPemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, yang mana hal inibukanlah termasuk ultra petita

Penambahandan perbaikan petitum ini bukanlah merupakan ultra petita karena hal ini saling terkaitdengan permintaan Pemohon untuk perubahan tahun kelahirannya yang diatur dalamundangundang a quo, oleh karenanya petitum Ke3 dapat dikabulkan denganperbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke2 dan Ke3 dikabulkan, makaterkait Petitum Ke1 agar mengabulkan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya

bahwa dalam perkara ini Penggugat tidakmengajukan petitum perintah mengirimkan sehelai salinan atas putusanyang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama (KUA),jika Pengadilan memutuskan untuk mengirimkan salinan yang tidak adapermintaan dalam petitum, maka secara teoritik masuk kategori ultrapetita;Menimbang, bahwa masjelis hakim memandang perlumenambahkan diktum perintah pengiriman sehalai salinan atas putusanyang telah berkekuatan hukum tetap ke KUA, dalam memutus yangmengandung ultra petita

, majelis hakim mengacu kepada putusanMahkmah Agung No.556 K/Sip/1971 dan Putusan No.425 K/Sip/1975,dalam putusan mana memperbolehkan ultra petita dengan beberapaargumentasi yang antara lain : Adanya hubungan yang erat satu samalainnya, Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif memberikanputusan yang bersifat menyelesaikan, dan selain itu masih sesuaidengan kejadian materiil dengan posita;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbagan tersebut di atas,majelis hakim memandang perintah pengiriman salinan

tertera dalam Permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakimtidak menyelesaikan permasalahan permohonan ini secara tuntas, karena padaprinsipnya Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, tidak akan dapat diterbitkanHal 7 dari 12 Penetapan Nomor 142/Padt.P/2017/PN Cjr.sebelum ada dokumen awal setiap penduduk yaitu dokumen yang menyatakankapan seorang penduduk tersebut lahir atau dokumen pendukung, sehinggadengan demikian maka mengenyampingkan prinsip larangan ultra petita

ataularangan mengabulkan diluar yang diminta dalam Permohonan Pemohon, dandengan memperhatikan asas Peradilan yang murah, sederhana dan biayaringan, selanjutnya Hakim memperbaiki segala sesuatu dalam Petita Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai selurunh bukti yangdiajukan oleh Pemohon, Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon dapatmembuktikan identitas diri anak Pemohon dengan mengganti nama sebelumnyatertulis dan terbaca Muhamad Alip Al Fauzan Purnama menjadi Alif Al Fauzandidalam Kutipan

./ sama sekali tidak pernah disinggung / tidak dicantumkan dalam gugatanPenggugat.Bahwa Majelis Hakim Pengadian Negeri Manado yang memeriksa perkara No.387 /Pdt.G/2015/PN.Mnd telah lupa bahwa ultra petita sebagaimana diaturdalam Pasal 178 (3) HIR masih dan atau tetap berlaku dalam mempertimbangkangugatan yang dikabukan.

Pasal 178 (3) HIR disebutkan : Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atau perkara yang tidak digugat, ataumengabukan lebih dari yang digugat Bahwa kata dilarang adalah merupakan penegasan mutlak yang tidak bolehtidak harus diakukan Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan (perkara perdata)yang tidak digugat.Bahwa arti ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Hakm atas perkara yangtidak dituntut atau memutus melebihi dari yang diminta.

Hakm hanyamempertmbangkan halhal yang diajukan pihak dan tuntutan hukum yangdidasarkan kepadanya (index non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur).Hakim hanya menentukan, adakah halhal yang diajukan dan dibuktikan pihak itudapat membenarkan tuntutan hukum mereka.

Antara Katinadengan Buang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda (Katina,tanggal 23 Juli 1993, dan Buang, tanggal 12112000), maka dalampembagian warisan harus dilakukan secara bertingkat atau berurutan,namun dalam gugatan hanya minta ditetapbkan sebagai warisan dariKatina Binti Kamsari, seharusnya ditetaokan pembagian tirkah Pewarispertama (Katina Binti Kamsari), kKemudian pembagian tirkah Pewariskedua (Buang), walaupun objek sengketa pada akhirnya kembali kepadaahli waris yang sama.Bahwa dalam petita

Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor172K/Sip/1974);Bahwa dalam petita tidak mohon ditetapbkan secara hukummeninggalnya Pewaris (Katina Binti Kamsari) kKemudian tidak mohonditetapkan suami dari Pewaris (Buang) sebagai salah satu ahli warisnya,selain dari para Penggugat, kemudian karena Buang telah meninggaldunia juga tidak minta ditetapbkan secara Hukum meninggalnya Buang(Suami pewaris) kemudian baru ditetapkan ahli waris dari Buang;Bahwa

yang menjadi objek sengketa apakahmerupakan harta milik pribadi Katina atau merupakan harta yang diperolehselama perkawinannya dengan Buang sebagai suaminya, gugatan hanyamengedepankan objek sengketa tentang harta yang belum dibagi saja sertatidak dijelaskan pula apakah masih ada harta milik Katina lainnya atau tidak,padahal seharusnya semua harta peninggalan Pewaris adalah objek sengketa,baik yang sudah dibagi, sudah dijual, sudah dihibahkan, tidak dijelaskan agamaPewaris pada saat meninggalnya, petita