Tim.Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik, Djawatan Perairan,Projek Pengairan Djatiluhur Di Karawang) yang diperolehberdasarkan mekanisme pengadaan tanah dengan carapembebasan dari masyarakat pada tahun 1964 dan telahdilakukan pembayaran sebagaimana berdasarkan Daftar C(Daftar Pembelian Tanah jang telah disetudjui dan dibajaruntuk keperluan negri guna pekerdjaan saluran induk tarumbarat) dan Peta Saluran Induk Tarum Barat (Daerah Bekasi)) pada tahun yang sama.

Departemen Pekerdjaan Umum danTenaga Listrik, Djawatan Perairan, Projek Pengairan Djatiluhur DiKarawang) yang diperoleh berdasarkan pembebasan dari masyarakatdan telah dilakukan pembayaran sebagaimana berdasarkan Daftar C(Daftar Pembelian Tanah jang telah disetudjui dan dibajaruntukkeperluan negri guna pekerdjaan saluran induk tarum barat) dan PetaSaluran Induk Tarum Barat (Daerah Bekasi)) tahun 1964.Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (dh.

Indonesia cq.Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik, DjawatanPerairan, Projek Pengairan Djatiluhur Di Karawang) ( T II1);Foto Copy Surat Keputusan Menteri Perkerjaan UmumNo. 375/KPTS/1993 tentang Pedoman AdministrasiBarang Kekayaan/Milik Negara Yang Dikelola OlehPerusahaan Umum( Perum) Otorita Jatiluhur (T II2);Foto Copy Surat KeputusanMenteri Pekerjaan UmumNomor 39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah danJenis Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara YangDikelola Oleh Perusahaan Umum ( Perum

rupiah);Jadi uang kelebihan bayar yang hams dikembalikan oleh TergugatRekonpensi adalah Rp865.390.000,00 (delapan ratus enam puluh lima jutatiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);Bahwa selain itu juga atas tindakan Tergugat Rekonpensi yang telahmelakukan penggelapan uang milik Penggugat Rekonpensi, dimanaPenggelapan itu dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dengan carameminta sejumlah uang kepada pegawai Penggugat Rekonpensi secaraterus menerus dengan alasan untuk membeli barang atau pembelianbarang projek

YasminBersaudara (Terlawan II) telah menjalankan bisnis propertynya dimanaHalaman 2 dari 39 hal putusan No 122/PDT/2019/PT.BDG.ketika itu berjalan lancar, dimana beberapa projek property perumahandapat diselesaikan, dan sekitar awal tahun 2015, Terlawan II berencanamemperluas bisnis propertynya dengan merencanakan akanmembangun sebuah property yang bernama CONDOTEL GRANDYASMIN SQUARE (buktiP.3) ;Bahwa untuk memulai bisnisnya membangun CONDOTEL GRANDYASMIN SQUARE tersebut, Terlawan. Il (PT.

Yasmin Bersaudara) menjadi tidak stabil dalam projekyang sudah direncanakan sebelumnya, oleh karena setidaknya sisa limitdana yang seharusnya di cairkan oleh Terlawan yang rencananya akandipergunakan untuk melaksanakan proyek a quo agar projek berjalansesuai jadwal, dan pihak Terlawan II (PT.

Proses pencairan (proses pembayaran) sudah diketahui oleh umumbahkan Majelis Hakim pasti tahu prosedur ini karena didalam suatupekerjaan (projek) Pemerintahan seperti ini pasti ada panitia penerimaanbarang yang berwenang meneliti kualifikasi barang apakah telah sesuaidengan kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Kerja, danPanitia ini pasti berwenang menolak barang yang diadakan kalau barangtersebut tidak memenuhi syarat baik karena kualitas barang ataupunkuantitas barang;Bahwa kedua

ACIL pada sekitar bulan Juli215 dan perkenalannya saksi berbicara mengenai projek sepertipengeboran, saluran sehingga dengan kenalnya dengan beliau terjadilahkerjasama projek dan pembiayaan, setelah kerjasama proyek berjalansaksi dikenalkan bulan Agustus 2015 kepada sdr. JAJANG dikantor sdr.ACIL kemudian bertemu dengan sdr.

Karimun Sembawang Shipyard (KSS) Jalan TelukPaku Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun pada hari Selasa,tanggal 04 September 2014 sekira jam 12.30 wib dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwaIMAM FEBRIANTO;Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 November 2014 sekira jam 12.00 wib saksi sedangberjaga di projek drill ship di area erection PT KSS ( karimun sembawang shipyard ) lalu sekirajam 12.30 wib saksi melihat terdakwa berpakaian lengan panjang warna biru sedang turun

KarimunSembawang Shipyard (KSS) Jalan Teluk Paku Kelurahan Pasir Panjang KecamatanMeral Barat Kabupaten Karimun pada hari Selasa, tanggal 04 September 2014 sekirajam 12.30 wib dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa IMAM FEBRIANTO;Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 November 2014 sekira jam 12.00 wib saksisedang berjaga di projek drill ship di area erection PT KSS ( karimun sembawangshipyard ) lalu sekira jam 12.30 wib saksi melihat terdakwa berpakaian lengan panjangwarna biru sedang turun

Bahwa, dalam melaksanakan projek pembangunan fisik terminal Km.6Kota Banjarmasin pada Terdakwa tidak ditemukan adanyarekayasa/mark up/kolusi/nepotisme yang mengarah padamenguntungkan diri sendiri atau orang lain;c. Bahwa, pencairan dana proyek pembangunan trminal Km.6 yangditerima kontraktor tersebut, dilakukan sesuai dengan prosedur;d. Bahwa, penerimaan uang oleh saksi Mahmudi dari saksi Ir.

Bahwa, proses pelaksanaan pembangunan proyek terminal km 6,berjalan sesuai prosedur dan mencapai 97,98%, dengan demikian tidakada yang salah dalam pelaksanaan pembangunan projek tersebut,karenanya unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan, tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;b. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak terbuktinya ketiga unsur yang kamiuraikan seperti tersebut diatas.9.

Dalam melaksanakan projek pembangunan fisik terminal Km.6 KotaBanjarmasin pada Terdakwa tidak ditemukan adanya rekayasa/markup/kolusi/nepotisme yang mengarah pada menguntungkan dirisendiri atau orang lain;Halaman 87 dari 117 Halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUSTPK/2018/PT.BJMc. Pencairan dana proyek pembangunan irminal Km.6 yang diterimakontraktor tersebut, dilakukan sesuai dengan prosedur;d. Penerimaan uang oleh saksi Mahmudi dari saksi Ir.

MAHMUDI (PPTkK) mengetahui danmembiarkan pelaksanaan pembangunan projek a quo dikerjakan olehsubkontraktor saksi Ir. FAHMI NURRAHMAN, hal mana tidak sesuaidengan Peraturan Presiden No. 54/2010 pasal 87 angka 3 danUndangUndang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;v ketika ada sengketa masalah prosentase hasil pekerjaan selaluTerdakwa meminta pertanggungjawaban kepada saksi Ir. FAHMINURRAHMAN padahal saksi Ir.

Proses pelaksanaan pembangunan proyek terminal km 6, berjalansesuai prosedur dan mencapai 97,98%, dengan demikian tidak adayang salah dalam pelaksanaan pembangunan projek tersebut,karenanya unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turutmelakukan, tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;b.

Februari 2013, Tergugat telah mengirim surat nomorR.96/KW.XVII/ADK/02/2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang persetujuanmemberi kredit kepada Penggugat dengan skema Kredit Investasi Refinancingsebesar Rp.17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah) untuk keperluanpembangunan Hotel WINSTAR dengan fasilitas 91 kamar, Meeting Roomkapasitas 200 Seat yang berlokasi di Jalan Mohamad Ali nomor 118Pekanbaru diatas SHM No. 184, SHM No.352, SHM No.1029, SHMNo.1210 atas nama SUSIANI (lstri Penggugat), dengan Total Projek

Costsebagi berikut : Total Projek Cost (TPC) Kredit Investasi Sharing Dana Sendiri(SDS)100,00 % 51,46 % 48,54 % Rp 33.029.832.705 Rp 17.000.000.000 Rp 16.029.832.705 Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 300/Pdt.G/2018/PN Pbr10.11.12.13.Bahwa Tergugat telah pula menyetujui penawaran kredit InvestasiRefinancing sebesar Rp 2.198.300.000 (dua miliar seratus sembilan puluhdelapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk fasilitas 91 kamardan Metting Room yang berada di Hotel WINSTAR;Bahwa

P/2019/PALpkJabatan Projek Manager di PT. Aka Sinergi Group yang mana Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulalnnya ;6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon II dan keluargaadalah mensejahterakan kehidupan Aisyah Firtiyana sampai dewasamenjadi anak yang beriman, berilmu dan beramal sholeha, jika secarayuridis menjadi anak angkat dari Pemohon dan Pemohon Il;7.

Pekerjaan projek yang dilakukan olehTergugat hanya di atas lahan/tanah yang sudah dikuasai dan yang sudah dibayaroleh Tergugat kepada pemilik semula, oleh karenanya dalam melakukan pekerjaanterkait projek Tergugat, tidak ada hakhak orang lain maupun hak Penggugat yangdilanggaroleh Tergugat, apalagi Penggugat sendiri sudah mengakui dalam gugatannya pada halaman 5 butir 1.8 jo butir Ill.4 banwa Penggugat tidak memilikibukti kepemilikan atas lahan/tanah objek sengketa dalam perkara aquo dan jugaHalaman

Bahwa PENGGUGAT pun telah mengakui untukpembelanjaan 2 (dua) pekerjaan projek tersebut adalah sebesar Rp.3.923.385.288. (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tigaratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).(Dalil Gugatan point (9) halaman 5)Bahwa apabila di analisa dari pengakuan PENGGUGAT tersebut yangtelah menerima dana dari TERGUGAT berjumlah Rp. 4.779.260.000.

Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI/TERGUGAT merupakanselaku pihak yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk 2 (dua)projek pekerjaan antara lain:1) Paket Pekerjaan PENGADAAN MULTIMEDIA KAMPUS BARUUNTIRTA SIDANGSARI TAHUN 2020 berdasarkan Perjanjian(Kontrak) yang ditandatangani secara bersama antaraPDR/TERGUGAT dengan PEJABAT PEMBUAT KOMITMENUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (KEMENTRIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTANAGENG TIRTAYASA) dengan Nomor: B/04.03/KONTRAK/UN43.7/PL.01.01/PPK.PBJ

Presiden RI nomor : 65 tahun 2006, tentang PerubahanAtas Peraturan Presiden RI nomor : 36 tahun 2005 tentangPengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum Bahwa untuk kepentingan pengadaan tanah gunapembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu baratersebut, Direksi PT.PLN (Persero) telah membentuk TimPercepatan Proyek Diversifikasi Energy di PT.PLN Perseroberdasarkan Keputusan Direksi nomor:047K/Dir/2006 tanggal 7April 2006 dengan keanggotaan :e YUSUF SUNTORO sebagai Pilot Projek

,e MUDAYAT M. sebagai Sekertary Projek,e SARI FEBRINA sebagai Legal Compliance OfficerDimana hal tersebut dapat disebut sebagai Jim Y8 yang mempunyaikewenangan melakukan musyawarah bersama dengan P2T danPemilik Tanah.

Setelah adanya surat20keputusan nomor : 596/Kep2096Disnah/2006 tanggal 6 Oktober2006 dari terdakwa, pada tanggal 16 Desember 2006 dibuatlahSurat Pelepasan Hak dari Almond Kurniawan Budiman (PT.Wiharta Karya Agung) kepada Agung Riyoto Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006 dengan maksuduntuk mendapatkan keuntungan pribadi Agung Riyoto,mendatangi kantor PT.PLN Persero Pusat untuk menyampaikansurat kepada TIM Y8 (Yusuf Suntoro sebagai Pilot Projek,Mudayat M. sebagai Sekretaris Projek) disertai bukti aktepelepasan

,e MUDAYAT M. sebagai Sekertary Projek,e SARI FEBRINA s Sebagai Legal Compliance OfficerDimana hal tersebut dapat disebut sebagai Jim Y8 yang mempunyaikewenangan melakukan musyawarah bersama dengan P2T danPemilik Tanah.

Wiharta Karya Agung)kepada Agung Riyoto38Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006 dengan maksuduntuk mendapatkan keuntungan pribadi Agung Riyoto,mendatangi kantor PT.PLN Persero Pusat untuk menyampaikansurat kepada TIM Y8 (Yusuf Suntoro sebagai Pilot Projek,Mudayat M. sebagai Sekretaris Projek) disertai bukti aktepelepasan hak, sertifikat dan peta tanan HGU, meminta agartanah HGU tersebut diganti rugi sebesar Rp. 70.000,(tujuhpuluh ribu rupiah) permeter persegi dan dibedakan dengantanah masyarakat, dimana

Yang mana dengan masa wakiu yangsangat terbatas yaitu hanya diberikan waktu selama 30 hari kerja(vide Pasal 4 Surat Perjanjian) Terdakwa selaku Ketua PokjaPendidikan Inklusif Kabupaten Karimun telah dapat menyelesaikanpenyelenggaraan uji coba projek Pendidikan Pelayanan Khususuntuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Karimunsesuai dengan Pedoman Pelaksana Kegiatan dan Perjanjian.Apabila ada pemakaian keuangan yang dipergunakan olehTerdakwa dalam jumlah yang sangat terbatas dan demi untukmenunjang

Inilah yang dinamakan sebagai projek uji cobaPendidikan Pelayanan Khusus oleh Kementerian Dikbudnas, yangmana dari proyek uji coba ini akhirnya melahirkanPermendikbudnas Nomor 72 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Pelayanan Khusus;Oleh karenanya apabila mengacu pada asas legalitas dan hukumpositif, serta perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwadengan pihak Kementerian Dikbudnas maka perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa tidak bertentangan dengan hukum danoleh karenanya dalam perkara

Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, bukan berdasarkanperhitungan Juknis Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPelayanan Khusus yang menjadi pedoman dalampenyelenggaraan projek uji coba tersebut;Bahwa disini perlu juga dikemukakan tentang dasar hukumTerdakwa dalam =menyelenggarakan oprojek uji cobaPenyelenggaraan Pendidikan Pelayanan Khusus berdasarkanPerjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012.Menurut pendapat pakar hukum perjanjian dalam buku hukumPerjanjian

Sebagaimana diketahui dalamperkara a quo, aturan hukum tentang pelaksanaan pendidikanpelayanan khusus untuk ABK ketika program tersebut dilaksanakanoleh Terdakwa belum diatur dalam peraturan perundangundangantetapi hanya berdasarkan pada hasil pembekalan yang diadakan olehpihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 November2012 di Bandung, yang mana Pendidikan Pelayanan Khusus tersebutbaru merupakan pilot projek atau projek uji coba yang diadakan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No. 0744 /Pdt.G/2016 /PA.Jmb.melakukan bisnis tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai suamidiantaranya tetap membiaya istri untuk melanjutkan studi D.IV danmenyediakan baby sister untuk mengurus anak supaya studi Penggugattidak terganggu, sampai saat ini Tergugat tetap melakukan lobi bisnis untukmendapatkan penghasilan yang besar untuk membahagiakan anak dan istridiantaranya projek Tergugat yang berjalan bulan November tahun ini danbisnis lain yaitu minyak industri dalam proses perizinan, jadi

Pembuktian mengenai Pemohon Kasasi/Terdakwa Amri Arafah, S.H.bersamasama dengan Muhammad Fadlih, S.T. selaku PPTK merancangpengaturan projek pembangunan jalan lingkungan dan pembuktianPemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pelaksana/Kontraktor mengerjakan10 paket pekerjaan jalan lingkungan;Bahwa pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Palu halaman 20alinea 3 dan 4 menyebutkan:Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti dengansengaja dari awal bersamasama dengan Muhammad Fadlih, S.T. selakuPejabat

Tuan danNyonya ;O Penambahan Barang Jaminan dengan Akta JaminanFidusia berupa:7 Tagihan Piutang Non Efektif Projek Konstruksi dariSurat Pemesanan Krian Trade Center atas nama Tuan senilaiRp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);O Penambahan Barang dan Jaminan dengan Akta SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan berupa:' Sebidang tanah seluas 188m terletak di Desa WatutulisKecamatan Prambon Kabupaten Sldoarjo sebagaimana SertipikatHak Guna Bangunan nomor 87/Desa Watutulis tertanggal 452011terdaftar

Bahwa Tergugat mempekerjakan Tergugat dengan Jabatan sebagaiSpesialis Pencegahan Hilangnya Mutu Tempat Bekerja yang lingkup ataukerjanya antaralain mengawasi implementasi kualitas manajemen, sistem,proses audit, kecelakaan manajemen dan resiko dari semua pekerjaan padafase konstruksi Projek Pulau Wetar pada Pulau Wetar, Maluku Barat Daya,Indonesia;. Bahwa Tergugat telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak padatanggal 31 Agustus 2015;.

Nindya Karya (NK) kekurangan bahan material untukpekerjaan beton berupa Pasir Cor, Batu Pecah dan Agregat A sehingga saksiDikariansyah selaku Projek Manager pada PT. Nindya Karya (NK) menghubungiTerdakwa untuk membeli materialmaterial dimaksud milik PT.

Nindya Karya (NK) kekurangan bahan materialuntuk pekerjaan beton berupa Pasir Cor, Batu Pecah dan Agregat A sehinggasaksi Dikariansyah selaku Projek Manager pada PT.

Nindya Karya karena didalam barang bukti tersebut dengan Jjelasdan lengkap menggambarkan transaksi jual bell dimaksud.Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah dibenarkan olehsaksi Dikariansyah selaku Projek Manager pada PT. Nindya Karya (NK), saksiStephanus Ola Demon, ST Alias Stef dan saksi Thomas Gilly Kota Alias Thomasdan keterangan dari ketiga orang saksi tersebut bersesuaian dan salingmendukung dan barang bukti tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa dalampersidangan.5.

Nomor 1990 K/Pdt/2017keras dan batas tersebut adalah tanah terkena projek banjir kanal timuryang akan di ganti oleh panitia pengadaan tanah Kotamadya Timur;Paragraf 2:...berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa penunjukan batas sebelah utara objek sengketa oleh PenggugatIntervensi tersebut menjadikan tanah objek sengketa menjadi tidak jelaskarena objek sengketa menjadi lebin luas pada bagian sebelah utarayang sekarang dikuasai dan digarap oleh orang lain yang tidak ikutdigugat

Asal/Turut Tergugat Intervensi Il menunjuk batas sebelah utara objektanah sengketa adalah pemetang sawah dengan tanda pohon tanamankeras dan batas tersebut adalah tanah terkena projek banjir kanal timuryang akan di ganti oleh panitia pengadaan tanah Kotamadya Timur;Paragraf 2:....berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa penunjukan batas sebelah utara objek sengketa olehPenggugat Intervensi tersebut menjadikan tanah objek sengketamenjadi tidak jelas karena objek sengketa

namaRaj Kumar Singh;Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 untuk pertama kali Tergugat/Pembanding telah diundang oleh Lurah Ujung Menteng, sesuai dengansurat undangan Nomor 286/1.743, tanggal 18 Juni 2003, yang padapokoknya untuk membahas pengadaan tanah untuk pembangunanBanjir Kanal Timur dan pada pertemuan tersebut Lurah Ujung Mentengmemberitahukan kepada Tergugat/Pembanding apabila tanahPenggugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Ujung Menteng atas nama Raj Kumar Singh terkena Projek