UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaksebagaimana mestinya;e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya 01/PID.TPK/2015/PT.SMR tanggal 27 Februari 2015 yang membatalkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.

,Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masingmasing telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Surat PemberitahuanNomor W.18U1/1889/Pid.TPK.01.6/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh H.

UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya.e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalamPutusannya Nomor 09/PID.TPK/2015/PT.SMR tanggal 12 Agustus 2015yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda tanggal26 Mei 2015, sekedar mengenai penerapan pasal, dalam memutus

Bukit Bulan)Kav. 3 Lantai Il Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11Desember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Jambi Nomor 73/SK/Pid.TPK/2015/PN.Jmb tanggal 14 Desember2015;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb tanggal 04Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Sejak Tgl. 28 Oktober 2013 s/d. tgl. 26Nopember 2013;4 Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabumi tgl. 21 Nopember 2013 No.Print 11 / N.8.13 /Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d. tanggal 10Desember 2013;5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2013 No: 57 /Pid.Tpk / 2013 / PN.TK.sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;6 Ketua Pengadilan Tipikor Sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014Dipersidangan.

Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Jambi denganNo. 01/SK/PID.TPK/PN.Jmb. tanggal 27 Januari 2016;PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriJambi Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb tanggal 7 Januari 2016tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb tanggal8Januari 2016 tentang Penetapan Hari sidang

sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal12 Februari 2016;10.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 13Februari 2016 s/dtanggal 12 April 2016;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 3/Pid.TPK

/PN JmbPerum Samudra Afroza IV Nomor A.03 Rt.01 Kelurahan Eka Jaya KecamatanJambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7Desember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeriJambi Nomor 72/SK/Pid.TPK/2015/PN.Jmb tanggal 10 Desember 2015;PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJambi Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb tanggal 1 Desember 2015tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan

dapat diterima.Bahwa Para Penggugata quoselaku Tersangka/Terdakwa/Terpidanaberusaha untuk melepaskan diri dari upbaya penegakan hukum oleh aparatpenegak hukum (Penyidik, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor) dengan caramembatalkan LHPKKN yang diterbitkan Tergugatll yang mana LHPKKNtersebut telah terbukti kebenarannya di Pengadilan Tipikor sebagaimanadinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 787 K/Pid.Sus/2014tanggal 10 Juli 2014jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta Nomor : 33/Pid.TPK

No : 745/Daf/2020.Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi tersebut ;Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18Agustus 2020, Nomor 6/Pid.TPK/2020/PT DPS, dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar olehPenuntut umum dengan Dakwaan Reg.

Pengalihan Penahanan dari Rutan ke penahanan Rumah oleh MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26Nopember 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utaraselaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 09Februari 2015 Nomor: 02/Pid.TPK/2015/PT.TTE, serta berkas perkara tindakpidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate

Husni Thamrin Bin Ibrahim Achmad, tidak dapat dipertahankan lagi karenanyaharus dibatalkan; 2222 22 n nn nnn nnn nnn enoneMenimbang dipandang perlu penjatuhan hukuman yang patut dan adil guna menjagakonsistensi putusan peradilan untuk menghindari diskrimininasi peradilan terhadap Terdakwain casu, dengan membandingkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsiNo.23/Pid.Tpk/2011 tanggal 28 Nopember 2011 atas diri Terdakwa Drs.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/AktaKas/Pid.Tpk/2017/PN Mir. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaHal. 151 dari 159 hal. Put.

SOEPARLAN, MM.A Kajian HukumBahwa alasan Pemohon Kasasi menolak butirbutir Putusan Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindatanggal 26 November 2012 Nomor : 22/PID.TPK/2012/ PT.KT.SMDAsebagaimana tersebut di atas, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernahmelakukan tindakan pidana korupsi TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan No. Reg.

., beralamat di Jalan Baung No.161, Jambi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24Februari 2016 dengan Register Nomor 04/SK/Pid.TPK/2016/PN.Jmb.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 04/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb., tanggal 17 Februari2016 Tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis

,M.H, Abdul Fatah, S.H, Puji Leksono, S.H masingmasing Advokat pada Kantor Advokat Muchison,SH.M.H& Associated yangberlamat di Lintas Akper Perumahan Ramayani 3 Blok D2 RT.38 RW.07Kelurahan Pasir Putih Kec.Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambissesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No Reg18/SK/Pid.TPK/2020/PN Jmb pada tanggal 20 April 2020.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di SamarindaNo. 14/PID.TPK/2011/PT.KT.SMDA. tanggal 20 November 2012 amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum danJaksa/Penuntut Umum ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 229/Pid.B/2010/PN.Sgt. tanggal 18 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut dengan ;Hal. 103 dari 248 hal. Put.

Kutai Timur Energi ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1649 K/PID.SUS/2012tanggal 20 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa Ir.ANUNG NUGROHO tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 14/PID.TPK/2011/PT.KT.Smda tanggal 21 November 2011 yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Sangatta No. 229/Pid.B/2010/PN.SGT.

PID.TPK/2018/PN.MTR;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Agustus 2018 No.18/Pid.SusTPK/2018/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Agustus 2018 No.18/Pid.SusTPK/2018/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah

Tunggul p Sihombing,MHA sebagaimana putusan Nomor81/Pid.TPK/PN.Jkt.Pst tanggal Septembert 2016 haruslah dibatalkan ;Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :1.Kekeliruan putusan karena putusan mengabaikan alat bukti nomor 11yang bertentangan dengan fakta persidangan, yang patut didugadisembunyikan saat pemeriksaan perkara tipikor sebagai perkara asal(predicate Crime) lalu dimunculkan dalam perkara ini ;.

KH Sokhari No.57 LingkunganKidang, Kelurahan Sumur Pecung, Serang, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 4 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSerang dengan register Nomor : 17/01/SK.HUK/PID.TPK/18/PNS., tanggal 4Mei 2018 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari:1.