Ditemukan 4012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekuatan kekeasan kekrasan kekerasan keluanan keluahan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
221 — 720
  • Andrew Darwis melakukan perbuatan memiliki Suatubarang milik orang lain yang ada dalam kekuasan bukan karenakejahatan sebagaimana inti delik dari Pasal 372 KUHP, sertaperbuatan Sdr.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 15-07-2013 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 296/Pdt.G/2013/PN.Bks.-
Tanggal 11 Februari 2015 — H. REMIN BIN PUNGUT sebagai Penggugat Melawan 1.SYAHRONI sebagai Tergugat I 2.H.NAMAN Bin PUNGUT sebagai Tergugat II 3. ABDULAH JUMAN BIN MADI sebagai Tergugat III 4. SUBUR Bin NEMON sebagai Tergugat IV 5. .T O L I B sebagai Tergugat V 6. WAWAN BURHANUDIN sebagai Tergugat VI 7. PARA AHLI WARIS Almarhum SAIMAN , yaitu SUPANDI, SANAN, AGUS dan ANI sebagai Turut Tergugat I 8. PARA AHLI WARIS Almarhum NIMAN , yaitu AMIR, POPON, MISNAN, MADI , INIK dan RAHMAT sebagai Turut Tergugat II 9. PARA AHLI WARIS dan AHLI WARIS PENGGANTI Almarhum H. AMAD SALIPIN alias AHMAD Bin SALIPIN selain dari SUBUR Bin NEMON sebagai Turut Tergugat III 10. PARA AHLIWARIS dan AHLIWARIS PENGGANTI Almarhum DJANUN bin ONTEL selain dari H.NAMAN bin PUNGUT dan ABDULAH DJUMAN sebagai Turut Tergugat IV
180 — 62
  • obyeksengketa dengan tanpa seijin Para Penggugat Intervensi ;41.Bahwa demikian pula karena adanya kekhawatiran bagi Para Penggugat jikadikemudian hari meskipun dengan adanya putusan dalam perkara ini tanahyang menjadi obyek sengketa dinyatakan sebagai hak garapan ParaPenggugat Intervensi, maka patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman bagi ParaTergugat Intervensi atau siapa saja yang setelah putusan ini merebut tanahobyek sengketa dari kekuasan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.ADI BAYU KUSUMA,SH
2.R.ANDRA KURNIAWAN,SH.MH
3.ABDULLAH TAUHID,SH
4.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
5.WENDHY ANGGRAINI,SH
Terdakwa:
BENNY SUDRAJAT,S.Sos.M.Si Bin HARDIO
108 — 46
  • tentuHalaman 95 dari 117 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Plgjawabannya adalah tidak akan menyerahkan, sehingga kekuasan yang adapada Terdakwa adalah dikarenankan kedudukan Terdakwa sebagai ASN padaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten OKI, bukankarena jabatan Terdakwa sebagai kepala seksi Pendistribusian Alat kontrasepsi,dan atas pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukumterdakwa sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya dinyatakan ditolakdalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
291 — 152
  • memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan a quo (HakimPraperadilan) akan memutus Permohonan Praperadilan a quo dengan arif danberani menegakkan keadilan, putuslah Permohonan Praperadilan a quo sesuaidengan buktibukti yang ada serta keyakinan yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksa,tanpa terpengaruh dengan faktorfaktor lain diluar faktor yuridis.Menyadari bahwa Pemohon, yang tidak lain adalah sebagai rakyat pencarikeadilan dan Pengadilan yang tidak lain adalah sebagai suatu lembaga yangmenjalankan kekuasan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2015 — Putus : 20-05-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 20 Mei 2016 — Drs. H. Elwizar Barus
197 — 86
  • Implikasi transparansidan akuntabilitas berpendapat bagi hakim yang diatur dalam UndangUndang Nomor. 48 Tahun2009 tentang Kekuasan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (2) yaitu Dalam sidangpermusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisterhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, kemudian dalam ayat (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dipakai mufakatbulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-06-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 29 Juni 2015 — PIDANA - MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias ABU RIDHWAN
251 — 121
  • cukup layak untuk dipakai kemudiansenjata api untuk laras panjang saksi lepas popornya kemudiandibungkus dengan menggunakan koran dan kemudian saksi lakban danmenyerahkannya kepada pemesan yaitu kepada Saudara Sutrisno;Bahwa untuk mendapatkan senjata api dari dalam Gudang Hapusmaupun Gudang Balkir tersebut saksi tidak meminta ijin kepadapimpinan, karena ketiga gudang yaitu Gudang Hapus, gudang Balkir danGudang Bengkel Perbaikan Senjata Api ringgan tersabut kuncinyatersimpan di Bengkel Senri dalam kekuasan
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-07-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 6/Pdt.G/2018/PN KNG
Tanggal 27 Mei 2019 — MEMEI RATNA NOOR MEILANY MELAWAN PT. BANK MEGA, Tbk, DKK
132 — 18
  • dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslahditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak,maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ;Menimbang, bahwa kemudian terhadap alatalat bukti yang diajukanPenggugat maupun Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan karena tidak adarelevansinya, maka terhadap alat bukti tersebut cukuplah dikesampingkan;Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Ketentuan UndangundangNo.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
432 — 150
  • Cherng Tay Indonesia (berkas perkara penuntutan terpisah),padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatannya, yakni Terdakwa Sofia Hartati Ringoringo,SE.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 50/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E.,M.M.
205 — 166
  • ,M.H. yang berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasan Kehakiman Juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung pada Pasal 30 ayat (2) dan (3), maka pendapat hukumtersebut wajib dimuat dalam putusan.Adapun pendapat hukum Hakim Anggota II tersebut disampaikan dalam pointerpointer sebagai berikut :Pertama, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
109 — 73
  • Jawabannya adalahsepanjang unsurunsur PMH di atas terpenuhi makabisa saja penegak hukum itudituntut secara keperdataan;Bahwa berkaitan dengan kasus PMH yang langsung dilakukan olehpenegak hukum, terusterang saya belum menemukanyurisprudensinya.Namun jika kita kaitkan bahwa penegak hukum itu adalahbagian dari penguasanegara atau kekuasan negara, maka bisa saja itudilakukan tuntutan PMHsebagaimana pernah terjadi pada putusan tahun1920 tentang putusan mobil yangterperosok.Jadi pada saat itu seorangdokter
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — ANDI IDRIS SYUKUR
125 — 86
  • menyatakan bahwaterdakwa tidak pernah, meminta, menerima dan memaksa PTSemen Bosowa Barru untuk menyerahkan 1 Unit mobil Pajerosport terkait dengan IUP (Vide memori Banding Halaman 90 s/d94)Kami selaku Pihak terbanding menanggapi hal tersebut Bahwa Putusan Judex Factie telah tepat dalam pertimbangannya dimanamakna kata memaksa seseorang sebagaimana dimaksud dalampasal 12 huru f e tidaklah berdiri sendiri namunharusdihubungkan dengan unsur pasal sebelumnya yakni melawanhukum atau menyalahgunakan kekuasan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Gto
Tanggal 30 April 2015 — - NORMA TANGAHU
126 — 39
  • , kesempatan atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atausarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsiadalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusiatau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk berbuat dantidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuan diberikannya kekuasan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2393 — 695
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Adanyapembagian kekuasan dalam negara; (iv).
    (dimlyAsshiddigie, StrukturKetatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan KeempatUUD Tahun 1945, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,Denpasar 1418 Juli 2003) Dalam bahasa Funk dan Seamon komisi independenitu tidak jarang mempunyai kekuasan "quasi legislative", "executive power" dan"quasi judicial". (William F. Funk dan Richard H.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 12-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
229 — 139
  • Bahwa Lembaga Arbitrase dalam halini BANI BANDUNG dapat memeriksa dan memutuskan perkara perselisinanantara para pihak berdasarkan kewenangan yang dipilih, disepakati dandiserahkan oleh para pihak kepada Lembaga Arbitrase BANI yang dipilin dandisepakati oleh para pihak tersebut (asas facta sunt servanda Pasal 1338KUH Perdata).Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) cq Badan ArbitraseNasional Indonesia (BANI) Perwakilan Bandung adalah merupakan badanyang fungsinya berkaitan dengan kekuasan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
IRAWAN Bin BONASIR Alm
128 — 25
  • Erwin Arifin;Bahwa kewenangan Kepala Desa antara lain, memimpin penyelenggaraanpemerintahan desa, memegang kekuasan pengelolaan keuangan dan asetdesa serta menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;Bahwa pada tahun anggaran 2017, Desa Taman Negeri melaksanakanpembangunan Fisik serta pemberdayaan masyarakat denganmenggunakan Program Dana Desa (DD) karana Desa (DD);Bahwa Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN), serta yang bertanggung jawab atas semua pelaksanaankegiatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-08-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 —
43 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andhini ; Menurut saksi saat penyerahan, tanah stripping tersebut belumdikeruk ; Bahwa saksi memberikan kekuasan penuh kepada Side ManagerSdr.Haryatno untuk mengeluarkan tanah siripping dari lokasi ;Tanggapan Terdakwa :Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menolak keterangan Saksiyang memberatkan Terdakwa kecuali yang jelasjelas diakui dankesemuanya akan disampaikan dalam pledoi ;Bahwa secara khusus Terdakwa menolak keterangan saksi yangmenerangkan tanah diberikan kepada Terdakwa selaku Desa, yangbenar
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 17-12-2014 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 970/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim
Tanggal 17 Desember 2014 — WIKRA WARDHANA Alias Aco Alias Ocha Alias Abu Fahri
239 — 102
  • Pososebagai daulah islamiyah (wilayah kekuasan yangberdasarkan syariah islam).m Bahwa benar Sehingga kelompok kami inginmenjadikan Kab. Poso sebagai basis perjuangankelompok kami karena Kab. Poso merupakan daerahbekas konflik antara agama sehingga dengan mudahdapat merekrut anggota Mujahidin Indonesia Timur(MIT) serta Wilayah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-10-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — HAGUS SUANTO, vs. CITIBANK N.A INDONESIA, dkk
176 — 538 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimanaditentukan dengan tegas dalam Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (2)dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang PokokPokokKekuasan Kehakiman (Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004)sebagaimana dirubah dengan Pasal 4 ayat (2) dari Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman (UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009) (BUKTI TIV/2):Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Th 2009:Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Th 2009:
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 16 Oktober 2018 — * Perdata - LIE SIE MIN SUNARYO, Dkk X MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Dkk
137 — 205
  • Tergugatdalam Rekonvensi adalah pihak yang kalah, sehingga sudah selayaknya dan adilmengabulkan petitum angka 6 (enam) gugatan rekonvensi dan menyatakan bahwaMenghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensimembayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukansebagaimana dalam amar putusan ini ;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang telahdisebutkan dalam pertimbanganpertimbangan hukum di atas secara khusus UUNomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 26 Februari 2016 — EMI HARIHAYA
55 — 27
  • timbulsebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta.akantetapi sudah cukup terdapat kesadaran kerjasama apabila peserta padasaat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka telahDEKENASAMA 5 no= noe noe non nn nnn nn nnn nnn nnn nnn non nen een nnn nen neeBahwa Bahwa setiap perobuatan yang menggerakkan orang lain untukmelakuan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dandaya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 2 KUHP : denganperjanjian, pemberian, salah memakai kekuasan