Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor 42/G/2013/PTUN.PTK tanggal 7 Januari 2014 yangdimohonkan banding; nn nn nnenen on nnnnne ncn nenHal 3 dari 9 hal. Put. No. 305 / B/ 2014 / PT.TUN.JKT3.

Berkas sengketa Nomor 42/G/2013/PTUN.PTK dan suratsurat lainyang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B;DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alihsemua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/G/2013/PTUN.PTKtanggal 7 Januari 2014, dalam sengketa antara para pihak tersebut, yangDALAM EKSEPSI: 2200222 n nono nn nnn n cence ence ene Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi1

Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan bandingpada tanggal 13 Januari 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak danditanda tangani oleh Pihak Penggugat / Pembanding dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbandingdan pihak Tergugat II Intervensi1, Tergugat II Intervensi2 dan Tergugat IlIntervensi3 / Terbanding pada tanggal 13 Januari 2014 dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 42

/G/2013/PTUN.PTK;Bahwa dalam sengketa banding ini Pihak Penggugat / Pembandingtelah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 12Maret 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkankepada pihak Tergugat / Terbanding dan pihak Tergugat Il Intervensi1,Tergugat II Intervensi2 dan Tergugat II Intervensi3 / Terbanding denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/G/2013/PTUN.PTK tertanggal

/G/2013/PTUN.SRG tanggal 05 Maret 2014 yang dimohonkan banding;Berkas perkara Nomor 42/G/2013/PTUN.SRG dan suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya sengketaini sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Serang Nomor 42/G/2013/PTUN.SRG tanggal 05 Maret 2014 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILII DALAIM ESRD SI 6 eesessccceee ce eceseeee renreeneeenncesieenennanemeeneennenae

/G/2013/PTUNMenimbang, bahwa berdasarkan hukum, permohonan banding harus diajukandalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor3D Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembandingtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yangditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 51

No. 117/B/2014/ PT.TUN.JKT2 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) SerangNomor 42/G/2013/PTUNSRG tertanggal 5 Maret 2014;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari gugatan, beritaacara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, suratsurat bukti yang diajukankedua pihak dipersidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang Nomor 42/G/2013/PTUN.SRG,

/G/2013/PTUN.SRG yang dimohonkan banding tersebut; 10Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihakyang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat/Pembanding harus dihukum untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini di kedua tingkat Peradilan,yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan; Mengingat,

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, UndangUndang serta peraturanperaturan hukum lainnya yang terkait dengansengketa inl; 2222222 22222 22222 2 ===e Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 42/G/2013/PTUN.SRG tanggal 05 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut; e Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam keduatingkat

/G/2013/PHIPN.PTK. tanggal 7 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibiayai olen Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasaPenggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 7 Januari 2014, terhadap putusantersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan

Bahwadalam perkara Nomor 42/G/2013/PHILPN.PTK baik Penggugat/PemohonKasasi maupun Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada mengajukan buktipendaftaran perjanjian bersama di depan persidangan, maka dengandemikian Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat bahkan melanggarhukum dalam pertimbangan hukum suatu alat bukti. Bahwa dalam perkaraNomor 42/G/2013 / PHLPN.PTK. Majelis Hakim tidak teliti dan tidak cermatmemperhatikan surat pernyataan kesepakatan bersama penyelesaianhubungan kerja (Pl).

Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikatpekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihanHubungan Industrial: Bahwa dari ketentuan Pasal 2 huruf a, b, c, dand Junto Pasal 56 huruf a,b, c, dan d UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah jelasdan terang benderang bahwa dalam perkara Nomor 42/G/2013/PHI.PN.PTK adalah Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uangHal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 281 K/Pdt.SusPHl

/G/2013/PHILPN.PTK.

Bahwa dalam perkara Nomor 42/G/2013/ PHILPN.PTK baikPenggugat/Pemohon Kasasi maupun Tergugat/ Termohon Kasasi tidakmengajukan atau memperlihatkan bukti pendaftaran surat pernyataankesepakatan bersama penyelesaian hubungan kerja di depanpersidangan, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim telahkeliru dan tidak cermat bahkan melanggar kententuan Pasal 2 huruf a.Junto Pasal 56 huruf a.

Putusan Nomor. 180 K/TUN/2014.Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8Juli2013 dengan register Nomor : 42/G/2013/PT.TUN.JKT., dan telahdilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 27 Agustus 2013, Penggugatmengajukan gugatan dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :A.

Putusan Nomor. 180 K/TUN/2014.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/G/2013/PT.TUN.JKT,Tanggal 15 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 108.000, (Seratus delapan ribu rupiah).Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal15 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonankasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2014, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 42/G/2013/PT.TUNJKT yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

/G/2013/PTUNSMD, yangkemudian diputus pada tanggal 8 Mei 2014, selanjutnya terhadapperkara Nomor 42/ G/ 2013/ PTUNSMD, telah menempuh upayahukum sampai pada tingkat Peninjauan Kembali dengan nomor 112PK/TUN/2016, yang diputus pada tanggal 9 Nopember 2016, yanamarnya sebagai berikut:Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pdt.G/2018/PN BppMengadili: Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: .

Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim Bahwauntuk kedua Surat tersebut diatas digugat oleh TRI WIBOWO, S.Mphyang didaftarkan pada Tanggal 23 September 2013 dengan NomorPerkara 42/G/2013/PTUNSMD dan pihak yang digugat adalah KepalaKantor Pertanahan Kota Balikpapan (sebagai Tergugat ) dan BettyNatalia Wijaya (Tergugat II).

Bahwa Betty Natalia Wijaya sebagai pihakdigugat oleh Tri Wibowo, S.MPh atas kepemilikan tanah dengan dasarsurat Sertifikat Hak Milik Nomor 2957/ Karang Joang seluas 10.392 M2dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 71/Karang Joang Seluas 750M2 yang terletak di RT X Sekarang di RT 021 Kelurahan karang JoangKecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang Putusan PerkaraTanggal 8 Mei 2014 Nomor 42/G/2013/PTUN.SMD didalam EksepsiMenolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat 11 Intervensi dan dalam PokokSengketa

Karena sudah seharusnyaBETTY NATALIA WIJAYA masuk sebagai pihak karena dalam PerkaraTata Usaha Negara yang didaftarkan pada Tanggal 23 September 2013dengan Nomor Perkara 42/G/2013/PTUNSMD lewat Putusan PerkaraTanggal 8 Mei 2014 Nomor 42/G/2013/PTUN.SMD adalah pihak yangmengaku memiliki tanah dengan dasar bukti sebagaimana tersebut diatasuntuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan inikarena gugatan kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium); (Halaman 36 dari 54 Putusan

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan Perkara Tanggal 8 Mei2014 Nomor 42/G/2013/PTUN.SMD dan Putusan Peninjauan Kembalidengan Nomor Putusan 112 PK/TUN/2016;5. Menyatakan bahwa Turut Tergugat melakukan perbuatan berdasarkanhukum (Rechtmatigheid)6. Menolak permohonan Sita jaminan dan uitvoerbaar bij voorraad karenaunsurunsurnya tidak dipenuhi dan tidak berdasar hukum;7.

/G/2013/PTUNSMD, yang kemudian diputus pada tanggal 8 Mei 2014,selanjutnya terhadap perkara Nomor 42/ G/ 2013/ PTUNSMD,telah menempuh upaya hukum sampai pada tingkat PeninjauanKembali dengan nomor 112 PK/TUN/2016, yang diputus padatanggal 9 Nopember 2016, yang amarnya sebagai berikut:Mengadili:Halaman 21 dari 59 Putusan No.99/PDT/2020/PT SMR16.17.

Bahwa untuk diketahui olen Majelis Hakim Bahwauntuk kedua Surat tersebut diatas digugat oleh TRI WIBOWO, S.Mphyang didaftarkan pada Tanggal 23 September 2013 dengan NomorPerkara 42/G/2013/PTUNSMD dan pihak yang digugat adalah KepalaKantor Pertanahan Kota Balikpapan (sebagai Tergugat 1!) dan BettyNatalia Wijaya (Tergugat Il).

Nur Selamat, Ardiansyah, Ana Suryana dan telah peralinan hakkepada Betty Natalia Wijaya Tertanggal 28 April 2006 dengan Surat UkurNomor 0021/2006 yang sebelum Putusan Perkara Tanggal 8 Mei 2014Nomor 42/G/2013/PTUN.SMD masih atas nama Betty Natalia Wijayasebagaimana diatur didalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria. Sehingga yang ingin kami sampaikan bahwa PENGGUGATkurang pihak dalam mengajukan gugatan.

Karena sudah seharusnyaBETTY NATALIA WIJAYA masuk sebagai pihak karena dalam PerkaraTata Usaha Negara yang didaftarkan pada Tanggal 23 September 2013dengan Nomor Perkara 42/G/2013/PTUNSMD lewat Putusan PerkaraTanggal 8 Mei 2014 Nomor 42/G/2013/PTUN.SMD adalah pihak yangmengaku memiliki tanan dengan dasar bukti sebagaimana tersebutHalaman 38 dari 59 Putusan No.99/PDT/2020/PT SMRdiatas untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerimagugatan ini karena gugatan kurang pihak (Exceptio Plurium

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan Perkara Tanggal 8Mei 2014 Nomor 42/G/2013/PTUN.SMD dan Putusan PeninjauanKembali dengan Nomor Putusan 112 PK/TUN/2016;5. Menyatakan bahwa Turut Tergugat melakukan perbuatanberdasarkan hukum (Rechtmatigheid)6. Menolak permohonan Sita jaminan dan uitvoerbaar bij voorraadkarena unsurunsurnya tidak dipenuhi dan tidak berdasar hukum;7.

/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 8 Mei2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Sengketa:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa:1.Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 071, Kelurahan Karang Joang,seluas 750 m?

/G/2013/PTUN.SMD yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dengandemikian adalah beralasan hukum pula dengan hormat Majelis Hakimpada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/B/2014/PT.TUN.JKT,Tanggal 4 November 2014, yang membatalkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda Nomor 42/G/2013/PTUN.SMD,tanggal 8 Mei 2014;Bahwa Judex Facti sangat subyektif dalam putusannya tanpamempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda yang telah menemukan faktafakta hukum di depanpersidangan antara

Betty Natalia Wijaya telahdipalsukan (Ssesuai salinan keputusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 42/G/2013/PTUN.SMD hal: 55, poin ke 4);8.

;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 225/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 4 November2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor 42/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 8 Mei 2014 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.

Saudara Kuncoro sebagaiPeserta Calon Kepala Desa gambar Jagung, juga dirugikan atasperbuatan Panitia Pemilihnan Kepala Desa Senden;TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenanmempertimbangkan Yurisprudensi:a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tentang Gugatanyang kurang pihak, cukup alasan untuk diTOLAK ;b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 tentang GugatanError in Persona, cukup alasan untuk diTOLAK;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 42

/G/2013/PTUN.SMG, Tanggal 09 Januari 2014 adalahsebagai berikut:Dalam Eksepsi :Menolak eksepsi Tergugat;Halaman 16 dari 22 halaman.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :42/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 9 Januari 2014 yang dimohonkan banding;dan denganMENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara :1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;2.

/TUN/2014, Tanggal 05 Februari 2015 diberitahukan kepada PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 September 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SKKPK/HAN/IX/2015bertanggal 30 September 2015 diajukan permohonan peninjauan kembalisecara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Semarang padatanggal 20 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 42

/G/2013/PTUN.SMG yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertaialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut pada tanggal 20 November 2015;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama padatanggal 24 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidakdiajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana SuratKeterangan Tidak Mengajukan

persidangan ini lebihmenitikberatkan pada permasalahan kepemilikan dan wanprestasi (ingkarjanji) sebagaimana dalam dailildalil gugatan penggugat secara kseluruhan,sehingga Pengadilan ata Usaha Negara Manado tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara A guo, dengan demikian gugatanpenggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima, melainkan menjadikewenangan peradilan umum ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42

/G/2013/PTUN.Mdo,tanggal 26 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:.

atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 78/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 18 Agustus 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 09 September 2014, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 23 September 2014, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 42

/G/2013/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Manado.

tegas dan jelas,sehingga terdapat hubungan yang berkaitan satu sama lain, begitu juga denganpetitumnya;Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan terbukti kabur (obscuur libel)mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolakseluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Rekonvensi;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 42

/G/2013/PHL Sby.

Nomor 42/G/2013/PHI.SBYyang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 3 Desember 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12Desember 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

cara mengangsur sesuai dengan yangdiperjanjikan, oleh sebab itu seharusnya Judex Facti sudah paham dari replik danbukti yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa pinjaman dimaksudpembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur, dan mengenai buktiangsuran Tergugat tidak pernah bisa memiliki karem bukti pemotongan lewatgaji disimpan di Penggugat sedangkan slip gaji tidak disimpar Tergugat;Bahwa dengan banyaknya keterangan yang tidak benar dan tidak adaketerkaitanya dalam putusan hukuman Nomor 42

/G/2013/PHI.SBY tersebutberdasarkan uraian diatas, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukumacara dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang berakibatsangat merugikan Tergugat Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 02 Desember 2013 dan kontra memori kasasitanggal 23 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan

diJudex Facti (Pengadilan Tinggi Manado) telah tidak melaksanakanhukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakudan/atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurutundangundang serta fakta hukum (formal) dan alatalat bukti menurutundangundang dan hukum tidak dipertimbangkan secara saksama dansempurna;Bahwa terhadap lokasi tanah objek sengketa, juga saat ini sementara dalamproses di Pengadilan Tata Usaha Negara dan teregistrasi dalam sengketaTata Usaha Negara dengan Nomor 42

/G/2013/PTUN Mdo juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 78/B/2014/PT TUNMks, dimana Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara a quoadalah sebagai Penggugat dan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkanTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo adalahsebagai Tergugat II Intervensi;Adapun putusan sengketa Tata Usaha Negara Nomor 42/G/2013/PT TUNMdo, sebagai berikut:MengadiliDalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi sebagaimanadimaksud

Terlapor mendudukan SuratPerjanjian Perdamaian lebih tinggi kKedudukannya dibanding hasilpemeriksaan Badan Peradilan;Menciptakan ketidakpastian hukum atau kontra produktif dengantugas dan fungsi Terlapor, karena keputusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 69/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 17Oktober 2012 dan Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli2013, telah menghukum Kepala Badan Pertanahan Nasional RIdan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi sertamenyatakan batal dan tidak sah seluruh peralihan

Bahwa penutupan pemeriksaan oleh Tergugat, telah:1) melukai rasa keadilan Penggugat karena melanggar salah satuasas hukum pidana yang menyatakan bahwa menutupnutupi danmenyembunyikan kejahatan adalah tindak pidana, sehinggaTergugat telah melakukan melanggar hukum, karena bertentangandengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan;2) Menimbulkan ketidakpastian hukum, karena berdasarkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 30 Juli 2013, Kepala

Gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;4.

tertutupi secarasempurna, sehingga Terlapor terindikasi melakukan atausetidaktidaknya turut melakukan tindak pidana tersebut.Surat Perjanjian Perdamaian telah dijadikan dasar olehlawan terperkara lainnya, Tergugat Il dan Turut TergugatIll (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatan) Pihak yang tidak turut membuat PerjanjianPerdamaian, untuk melakukan permufakatan Jahatterhadap Almarhum Burhanudin;Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, tanggal 30 Juli 2013, Nomor 42

/G/2013/PTUN.JKT., terbukti bahwa Stefanus Ginting memperolehhak atas tanah objek tersengketa bukan berasal dariBurhanudin, melainkan dari Tergugat Il atau JohanesIrwanto Putro dan terbukti pula Stefanus Ginting telahmenggelapkan hak atas tanah dengan menjualnyakembali kepada pihak ketiga;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Juli2013, Perkara Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 42/G/2013/PTUNPbr., tanggal 25 Februari 2014, adalahsebagai berikut:MENGADILI1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas KepolisianHalaman 12 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 161 PK/TUN/2015Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015 diajukanpermohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 November 2015 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/G/2013/PTUNPbr., juncto Nomor 73/B/2014/PT.TUNMDN., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut disertaidengan

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara registrasi PerkaraNo.42/G/2013/PTUN. JKT., telan berkekuatan hukum tetap,Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT.10.keputusan ilegal Oknum Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatanyang mendaftarkan Kesepakatan Perdamaian dibawah tangan danpendaftaran peralihan hak telah dinyatakan batal dan diwajibkanuntuk dicabut, dengan pertimbangan tidak amanah;b. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara registrasi PerkaraNo.110/G/2013/PTUN.

Mendelegitimasi dan Menganulir Putusan PTUN PerkaraNo.42/G/2013/ PTUN.JKT., dan No.110/G/2013/PTUN.JKT., sertatermasuk Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.155/Pdt/G/1992/PN.Jak.Sel jo No.303/Pdt.G/2001/PN. Jkt.Sel.

JKT.45.46.47.48.49,50.51.52.53.34.Bukti P 42Bukti P 43Bukti P 44 :Bukti P 45 :Bukti P 46 :Bukti P 47 :BuktiP48 :Bukti P 49 :Bukti P50 :BuktiP51 :Salinan Putusan PTUN Jakarta No.42/G/2013/PTUN.JKT.,tanggal 30 Juli 2013, (foto kopi Sesuai salinan);Salinan Putusan PT. TUN Jakarta No.272/B/2013/PT.TUN.

/G/2013/PTUN.JKT jo.

BuktiP55 :Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT jo.

., Pangkat BRIGADIR,NRP. 81061097, kesatuan Anggota SIWAS POLRES SIAK;4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula atau yang setaradengan itu sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/G/2013/ PTUN.Pbr. tanggal 25Februari

Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 73/B/2014/PT.TUNMDN,., tanggal 05Juni 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 25 Juni 2014, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 07 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Juli2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42

/G/2013/PTUNPbr.

Bahwa terhadap lokasi tanah objek sengketa, juga saat ini sementara dalamproses di Pengadilan Tata Usaha Negara dan teregistrasi dalam sengketaTata Usaha Negara dengan Nomor 42/G/2013/PTUN Mdo juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 78/B/2014/PT TUNMks, dimana Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara a quoadalah sebagai Penggugat dan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkanTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara a guo adalahsebagai Tergugat II Intervensi;Adapun

putusan sengketa Tata Usaha Negara Nomor 42/G/2013/PT TUNMdo, sebagai berikut:MengadiliDalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Dalam Pokok Sengketa:1.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :42/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 9 Januari 2014 yang dimohonkan banding;dan denganMENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara :1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;2.

membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesarRp.250.000, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada Tanggal 02 Juli 2014, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada Tanggal 17 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 42

/G/2013/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Semarang.

., yang melegalisasiSurat Perdamaian tanggal 29 Maret 2005 sudah sepatutnya ditarik sebagaipihakpihak Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013 adalah sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);Dalam Pokok Sengketa:1.2,Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal Keputusan Pendaftaran Peralihan Hak Atas TanahSertipikat Hak

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 240K/TUN/2014, tanggal 7 Agustus 2014, diberitahukan kepada PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 9 April 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat = diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 November 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42

/G/2013/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 November 2015;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11November 2015, kKemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukanJawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha

TERLAPOR mendudukan Surat Perjanjian Perdamaianlebih tinggi kedudukannya dibanding hasil pemeriksaan BadanPeradilan.Menciptakan ketidak pastian hukum atau kontra produktif dengantugas dan fungsi TERLAPOR, karena keputusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta No.69/G/2012/PTUNJKT, tanggal 17 Oktober 2012 danNo.42/G/2013/PTUNJKT, tanggal 30 Juli 2013, telah menghukumKepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Kepala Kantor Pertanahan8)Kota Administrasi serta menyatakan batal dan tidak sah seluruhperalihan

Bahwa penutupan pemeriksaan oleh TERGUGAT, telah :1) melukai rasa keadilan PENGGUGAT karena melanggar salah satu asashukum pidana yang menyatakan bahwa menutupnutupi danmenyembunyikan kejahatan adalah tindak pidana, schingga tergugattelah melakukan melanggar hukum, karena bertentangan dengankewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.2) Menimbulkan ketidak pastian hukum, karena berdasarkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2013/PTUNJKT,tanggal 30 Juli 2013, Kepala

tanggal 30 September 2002, tentangEksekusi (fotokopi dari fotokopi).Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel tanggal 10 September 2001,tentang Sita Jaminan (fotokopi dari fotokopi).Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 454/PDT/ 2002/PT.DKI tanggal 7 Januari 2003 (fotokopi dari fotokopi).Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2876 K/PDT/2003 tanggal 15Februari 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42

/G/2013/PTUN.JKT tanggal 30 Juli 2013 (fotokopi sesuai denganaslinya).Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :29/G/2013/PTUNJKT tanggal 17 April 2013 (fotokopi sesuaidengan aslinya).Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/PLW/2013/PTUNJKT tanggal 13 Juni 2013 (fotokopi sesuaidengan aslinya).Buku Tanah SHM No.350/Kel.Rawa Barat (fotokopi darifotokopi).Surat Harri Buchari kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan, tertanggal 14 November 2011, Perihal : PermohonanEksekusi

X tahun 1975 dan sekarang di RT.021, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang diterbitkan oleh Turut TERGUGAT II pada Objek yang Salah (Error in object) karena ditempatkan di atas Tanah Obyek Sengketa milik PENGGUGAT Rekonvensi, sehingga mengandung cacat hukum administratif baik formil maupun materil, sehingga kedua sertifikat tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi, berdasarkan Putusan Pengadilan tata Usaha negara Samarinda No. 42/G/2013/PTUN-SMD