Kafabih, SE jabatan PE Kepala Bagian Pemasaran untuk mewakili PT Bank Perkreditan Rakyat Mertoyudan Makmur yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No 48 RT 2 RW 8 Kelurahan Cacaban , Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang yang merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri Magelang (bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mungkid) dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas nama Supriyono dan Komariyah, yang beralamat di Nampik RT 001 RW 001 Bumirejo Mungkid Magelang yang merupakan kewenangan pada Pengadilan

Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, berdasarkan domisili Penggugat tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

1. Menyatakan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sudah bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan Akta kelahiran tersebut, melainkan cukup dari Keputusan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat dalam hal ini Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederahana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, sehingga gugatan Penggugat diluar kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengadili perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Sgt;
• Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena kumulasi gugatan tersebut telah melanggar ketertiban hukum acara perdata;

3.

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengadili perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Tar;
• Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai Eksepsigugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)dangugatan Penggugat error in personakarena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi in person);

dalam Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 464 Luas kurang lebih 144 M2(Seratus empat puluh empat Meter Persegi) dengan surat ukur No.1841/1985 tanggal 21-12-1985 pemegang Hak atas nama Nyonya Latifah dengan batas sebagai berikut:

kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari gugatan aquo, hakim berpendapat sebagaiman persyaratan gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai kategori dalam gugatan sederhana maka oleh karena tidak adanya kewenangan

Pengadilan Negeri untuk memeriksa maka perkara tersebut tidak menjadi sederhana, sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana yang diajukan ke Pengadillan Negeri oleh karena hal tersebut adalah kewenangan dari Pengadilan Agama, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa dan mengadili perkara ini;
• Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
• Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan acara pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Bekasi;
• Menolak eksepsi Tergugat I Konpensi

perkaraMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan putusan sela ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa eksepsieksepsi Tergugat pada pokoknya terdiri atas eksepsitentang ketidakwenangan mengadili (kompetensi absolut) gugatan Penggugat tidak jelas(Obscuur libel) dan Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi tentang hakim tidakberkuasa dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu, oleh sebab itu hanya eksepsitentang kewenangan

Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengadili dipertimbangkan dandiputuskan dalam putusan sela ini, sedangkan eksepsi lainnya akan dipertimbangkan dandiputuskan bersamasama dengan pokok perkara dalam putusan akhir ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat VI telah mengajukan eksepsi, bahwaPengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.Cj karena sengketa perkara ini adalah sengketa Tata Usaha Negara yang1011berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha

Negara berupa Sertifikat Pengganti HakMiik No. 279/Ciherang. yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha untukmemeriksa dan mengadilinya bukan wewenang Pengadilan Negeri Cianjur ;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil yang dikemukakan kedua belah pihakbahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tentang sengketa kepemilikan sebidang tanahdan rumah (Sertifikat Hak Milik No. 279/ Ciherang) oleh Tergugat I, II, III, IV, V ;Menimbang, bahwa mengenai sengketa kepemilikan Hak Milik sebidang tanah

danrumah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah akan membawaakibat / konsekuensi hukum atas suratsurat Keputusan badan Pertanahan Nasional sebagaidasar penerbitan sertifikatsertifikat tanah, oleh karena itu mengenai masalah suratsuratKeputusan Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar penerbitan sertifikat hanyalah suatuakibat hukum dari sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka halhal tersebut akan diperiksasesuai kewenangan Pengadilan

Negeri ;Menimbang, bahwa dengan demikian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjursebagai penyelenggara administrasi negara dalam kaitannya dengan sertifikatsertifikat tanahyang diterbitkannya merupakan pelaksanaan dari tugastugasnya termasuk terbitnyaSertifikat Hak Milik No. 279/ Ciherang, maka sehubungan dengan alasan tersebut diatasPengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi tergugat VItentang

setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat diKampung Babakan Caringin Rt. 02 Rw. 08 Desa Ciparay Kecamatan Ciparay KabupatenBandung, atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balebandung, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Bandung dan sebagian besar saksisaksibertempat tinggal lebih dekat pada pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuanpasal 84 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadilinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawapsikotropika Golongan IV berupa Alprazolam sebanyak 30 ( tiga puluh ) butir, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Eulis Nurhayati Binti Olih Suryana setelah bertemu saksi Eulis Nurhayati BintiOlih Suryana terdakwa membeli Alprazolam seharga Rp. 210.000

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menerima penyaluran psikotropika selain yangditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), berupa Alprazolam sebanyak 30 ( tiga puluh ) butir,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Eulis Nurhayati Binti Olih Suryana setelah bertemu saksi Eulis Nurhayati BintiOlih Suryana terdakwa membeli Alprazolam

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menerima penyerahan psikotropika selain yangditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 (ayat (3), pasal 14 ayat (4) berupa Alprazolamsebanyak 30 ( tiga puluh ) butir, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bermula pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Eulis Nurhayati Binti Olih Suryana setelah bertemu saksi Eulis Nurhayati BintiOlih

Lampung Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda, akan tetapi karenaterdakwa ditahan di Rutan Klas Bandar Lampung dan tempat kediamansebagian saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan NegeriTanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasukdalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja

Nomor 86/PID/2018/PT TJKhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda, akan tetapi karenaterdakwa ditahan di Rutan Klas Bandar Lampung dan tempat kediamansebagian saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan NegeriTanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasukdalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara

Lampung Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda, akan tetapi karenaterdakwa ditahan di Rutan Klas Bandar Lampung dan tempat kediamansebagian saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan NegeriTanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasukdalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan membeli

Nomor: 28.02.01.09.4.0002, Propinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Sumur, Desa Sumberjaya atas tanah seluas lebih kurang 1.616 M (Seribu Enam Ratus Enam Belas Meter Persegi) yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang (BPN= Badan Pertanahan Negara) bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Lembaga/Instansi lain; --------------------------------------------------------------------8.

Dab berdasarkanpenetapan pengadilan negeri harus dilaporkan ke Kantor instansi pelaksana denganmemenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 93 angka (2)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang PersyaratanDan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang sama sekali berbedadengan sebelumnya mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sesuaidengan apa yang diatur dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi

Dan Pencatatan Sipil, yang mana penggunaan dari penetapan PengadilanNegeri tersebut tidak hanya terbatas pada perubahan dalam Kutipan Akta CatatanSipil, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, namun juga meliputi dokumenadministrasi lainnya termasuk di dalamnya adalah Kutipan Akta Nikah untuk orangyang beragama Islam;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari nama PAIDI menjadiSUPRIYADI adalah termasuk kategori perubahan nama yang sama sekali berbedadengan sebelumnya sehingga mutlak menjadi Kewenangan

Pengadilan Negeri yangdalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sukoharjo;Menimbang, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PAIDIsebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Kelahiran (bukti P4),namun oleh karena sudah menjadi adat kebiasan pada Suku Jawa apabila sudahmenikah, maka ada nama dewasa.

Sehingga ketentuan yang ada dalam Pasal 101Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut juga mengikatbagi PPN KUA Kecamatan;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon semula bernama PAIDIsebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dan diubah menjadiSUPRIYADI adalah perubahan nama yang sama sekali berbeda dengan sebelumnyasehingga mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkanUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana

JARKASI Als ATAK Bin ISUL (Alm)(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr.RAHMAT Als AMAT (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggalO05 September 2013 sekira jam 10.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2013bertempat di perairan sungai Barito disekitar Desa Balukung,Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di kabupaten Barito Kualayang masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Marabahanuntuk memeriksa dan

JARKASI Als ATAK Bin ISUL (Alm)(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr.RAHMAT Als AMAT (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal05 September 2013 sekira jam 10.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2013bertempat di perairan sungai Barito disekitar Desa Balukung,Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di kabupaten Barito Kualayang masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Marabahanuntuk memeriksa dan

JARKASI Als ATAK Bin ISUL (Alm)(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr.RAHMAT Als AMAT (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggalO05 September 2013 sekira jam 10.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2013bertempat di perairan sungai Barito disekitar Desa Balukung,IlIlKecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di kabupaten Barito Kualayang masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Marabahanuntuk memeriksa

Sedangkan untuk bukti P1 dan P2, yang tertulis nama Pemohon,Abdullah, tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri untuk merubah identitas yangtercantum dalam Setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji tersebut,kewenangan sepenuhnya menjadi hak dari pihak yang mengeluarkan dokumentersebut.

Kewenangan Pengadilan Negeri adalah sebatas pada perubahan namayang tercantum dalam kutipan akta kelahiran seseorang, yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UndangUndang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah denganUndangUndang No. 24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena semua identitas kelahiran Pemohon telahtertulis Sakdulah, dan tidak ada dasar hukum yang memberikan kewenanganPengadilan Negeri untuk merubah identitas yang

MINTARSI Binti JUJU (korban) di Desa Kota AgungKecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur,terdakwa dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atauluka yaitu terhadap saksi MINTARSI Binti JUJU (Korban), Perbuatan mana dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:ole$Ww # S$ Ww 8SWwKabupaten Bengkulu Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk

kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, terdakwa karena kesalahannyamenyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang menjadi sakit sementara atautidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara. yaitu terhadap saksiMINTARSI Binti JUJU (Korban), Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu saksi korbanMINTARSI BINTIJUJU bersama dengan kedua anaknya sedang tidur didalamkamar rumah saksi korban yang beralamat

MINTARSI Binti JUJU (korban) di Desa Kota Agung Kecamatan Air BesiKabupaten Bengkulu Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, terdakwa dengan melawanhak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutupatau perkarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidakada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yangberhak atau atas nama orang yang berhak, Perbuatan

MINTARSI Binti JUJU (korban) di Desa Kota Agung Kecamatan Air BesiKabupaten Bengkulu Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, terdakwa masuk denganmemecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinaspalsu, atau barang siapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain dari pada lantarankeliru masuk ketempat yang tersebut tadi dan kedapatan disana pada waktu malam,dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa,

Pemohon Nomor: 3321141304920002 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 23 Februari2010;Menimbang, bahwa sesuai dengan posita angka 5, maksud tanggal lahirPemohon yang tertulis dan terbaca 13 April 1989, adalah tanggal lahir yang tertera diPaspor Pemohon, sebagaimana bukti P6 yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin permohonan Pemohonsebagaimana termaktub dalam petitum angka 2 Pemohon, Hakim berpendapatbahwa tidak ada kewenangan

Pengadilan Negeri untuk merubah identitas yangtercantum dalam paspor.

Kewenangan Pengadilan Negeri adalah sebatas padaperubahan nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran seseorang, yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubahdengan UndangUndang No. 24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum yang memberikankewenangan Pengadilan Negeri untuk merubah identitas yang tertulis dalam paspor,maka menurut pendapat Hakim, permohonan

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Amt. sudah tepat dan benar karena memang bukti T.I tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, bukti T.I hanya menunjukan perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;Dan mengenai kewenangan mengadili perkara Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN Amt. yang mana pokok perkaranya adalah murni mengenai utang piutang sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Dan bukankah hal ini wewenangPengadilan Agama, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai harta bersama tidak Jelikalau hanya mencantumkan perceraian saja, dan tidak mencermati kapanmenikahnya, dimana Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat menikah tahun 2004, sedangkan perjanjian hutanguntuk modal tahun 2006, bukankah harta bawaan/asal adalah harta yangdiperoleh sebelum perkawinan, dengan demikian sesuai dalam pasal 35ayat (1) dan (2)

penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknyaadalah pembetulan akte kelahiran anak Pemohon bernama AFIFAH ADAWIYAHZAHRO lahir di Pekalongan tanggal 16 November 2012, namun yang tertera diakte kelahiran lahir di Pekalongan tanggal 16 November 2013Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yangmengadili perkara ini memutuskan permohonan Pemohon, maka akandipertimbangkan terlebih dahulu, apakah permohonan Pemohon termasuk kedalam kewenangan

Pengadilan Negeri Pekalongan.Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yangmemeriksa perkara ini membaca surat permohonan pemohon, inti permohonanpemohon adalah mengenai pembetulan tahun kelahiran anak pemohon dalamakte kelahiran anak Pemohon.Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 138/Pdt.P/2018/PN PkI(1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yangmengalami

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadisubyek akta(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dikaitkandengan permohonan Pemohon, oleh karena akte kelahiran anak Pemohondikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan danpembetulan akte kelahiran bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri Pekalonganmaka yang berhak untuk melakukan pembetulan adalah dari Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (vide Pasal 71 UndangUndang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon bukan merupakankewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada PemohonMengingat Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berlaku