Ditemukan 319 data
53 — 9
denganukuran 6 m x 7 m, kemudian pada tahun 1995 para Tergugat menambah lagibangunan tersebut ke belakang dengan ukuran 5 m x 7 m, dan terakhir pada tahun2003 para Tergugat membangun dapur permanen berukuran 4 m x 6 m yangdikerjakan oleh bapak Gaspar Harum ;Bahwa selama bapak Antonius Mampung, alm. dan mama Bibiana Mamut, almh.masih hidup Para Tergugat menguasai mengerjakan dan membangun rumah di atastanah sengketa dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak lain termasukPenggugat ;Bahwa kalau benar quad non
tanah sengketa adalah milik Penggugat mengapa padasaat bapak Antonius Mampung dan mama Bibiana Mamut masih hidup Penggugattidak pernah mempersoalkan atau menggugat para Tergugat, hal ini dikarenakanPenggugat tahu tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat para Tergugat sebabtanah sengketa adalah milik Para Tergugat berdasarkan pemberian dari bapakAntonius Mampung, alm dan mama Bibiana Mamut, almh, bukan dari Penggugat,untuk itu Para Tergugat akan buktikan pada fase pembuktian dalam pemeriksaan101112perkara
benar bapak Antonius Mampung meninggal dunia pada tahun 1996tetapi yang benar bapa Antonius Mampung meninggal dunia pada hari Rabutanggal 7 April 1999 dirumah Ansemus Jehadu (adik dari Penggugat dan TergugatII) sedangkan mama Bibiana Mamut meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26JuniBahwa tidak benar dalil poin 4 dan 5 posita gugatan Penggugat sebab rumah diatastanah sengketa adalah milik para Tergugat sendiri, secara juridis dalil Penggugattersebut sangat tidak logis sebab kalau benar quad non
tanah sengketa adalah milikPenggugat mengapa Penggugat membiarkan/mengijinkan Para Tergugat akanmembuktikannya pada fase pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo ;Bahwa tidak benar Para Tergugat membangun rumah diatas tanah sengketaberdasarkan kesepakatan dan seijin Penggugat sebab tanah sengketa milik ParaTergugat bukan berasal dan/atau diperoleh dari Penggugat tetapi Para Tergugatmemperoleh tanah sengketa berdasarkan pemberian dari bapa AntoniusMampung,alm, dan mama Bibiana Mamut,almh, dengan
503 — 467 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi seandainya benar (quod non) tanah tersebutadalah objek Land Reform maka harus didistribusikan dengan hakmilik, bukan dengan hak pakai sebagaimana yang diperoleh orangtua Tergugat I s/d V (Ng Tjiang Seng).Bahwa seandainya pemberian hak pakai tersebut adalahdikarenakan orang tua Tergugat I s/d V bukan Warga NegaraIndonesia, maka hal inipun semakin jauh melanggar hukum karenaberdasarkan pasal 9 dari PP No.224 tahun 1961 subjek penerimatanah Land Reform haruslah Warga Negara Indonesia sesuaidengan
Terbanding/Tergugat I : Sdr. JUNAIDI KASAN HIDAYAT
Terbanding/Tergugat II : Sdr. ARIE PETRA
Terbanding/Tergugat III : Sdr. SOHIRAN HARTONO
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. EFFENDI HIDAYAT, SH
Terbanding/Tergugat V : Sdr. JOKO SEBASTIAN, SH., MKn
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
34 — 13
dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat telah tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan KepalaKantor Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaantanah atau penerbitan sertipikat tersebut.Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan SHMSHM tersebut,diperoleh secara Sah oleh TERGUGAT I dan benarbenar harusdiakui baik secara yuridis maupun secara nyata sebagai PemilikTanah, sekaligus harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;Seandainya benar (quod non
) tanah terperkara merupakan tanahyang sama dengan tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT, makaPENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan tuntutan hukum ataskepemilikan dan penggunaan hak atas tanah tersebut karenadaluarsa;IV.
TERGUGAT adalah merupakan tanahPENGGUGAT sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan WARISTertanggal 8 November 2012;Berdasarkan dan beralasan tersebut, PENGGUGAT tidak memilikihak dan kepentingan hukum serta kedudukan hukummengajukan gugatan terhadap tanah yang dimiliki dan dikuasai olehTERGUGAT I;Seandainya benar (quod non) tanah terperkara merupakan tanahyang sama dengan tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT,berdasarkan ketentuan hukum KUHPerdata Jo. pasal 32 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
38 — 5
sempadan tanahdan arah mata angin antara alas hak berupa Surat Tanah yangdiklaim milik Penggugat yaitu SKGR No. 3473/BR/1995 tanggal 17November 1995 dengan perubahan gugatan Penggugat,dibandingkan dengan alas hak (surat tanah) milik Tergugat adalahberbeda atau tidak sama antara sempadan maupun ukuranukuranbata tanah, sehingga dengan perbedaan tersebut menjadi kurangpihak yang digugat oleh Penggugat, untuk dapat menentukankepemilikan tanah yang digugat oleh Penggugat, seperti Unan Lubis,anadaikata quad non
tanah tersebut milik Penggugat, seharusnyaUnan Lubis juga digugat dalam perkara ini ;.
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atau kesaksian deauditu, yang seharusnya menurut hukum pembuktian kesaksian para saksitersebut akan menjadi bukti sempurna apabila didukung oleh salah satu buktiformal, yang ternyata fakta hukum dalam pembuktian, tidak ada satupunbukti formal (surat) yang dapat dijadikan dasar alasan menerangkan bahwatanah sengketa adalah harta bawaan dari Yemima Tumetel istri kedua dariYakob Waworega (ayah Penggugat);Bahwa jika benar guod non tanah sengketa adalah harta bawaan dariYemima Tumetel yang dibawa masuk
Pembanding/Penggugat II : ACHSANU ADILANPUTRADJAYA
Pembanding/Penggugat III : SRI ADILIYATI MAIMUNAH, SH
Pembanding/Penggugat IV : AHSIN IHSANAN
Pembanding/Penggugat V : ABU DIRHAMSYAH
Terbanding/Tergugat I : TONY SURJANA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA
114 — 42
Lokasi tanah milik Para Penggugat terletak di Rt. 02, Rw. 05,Kelurahan Rorotan (dahulu Rt. 01, Rw. 02), sedangkan buktiSertipikat No. 690/Rorotan atas nama Tergugat tida terdapat atautercantum Rt Rw, dan hanya tertulis Jalan Cakung Cilincing(Vide : (Bukti P2) ;Dan sebagai bahan perbandingan (quod non) tanah milik Tergugat yang bersebelahan dengan tanah milik Para Penggugat tertulis Rt.007, Rw. 02 yang lokasinya berada di Komplek Perumahan GreenGarden, Blok B, Rw. 02, Kelurahan Rorotan, Kecamatan
174 — 54
Posita gugatannya. demikian seandainya benar quod non tanah yang dimaksudkan olehPenggugat adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat yaituTanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 460, terletak di PropinsiJawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, KelurahanBraga, luas 2.414 m? (dua ribu empat ratus empat belas meter persegi),Gambar Situasi tanggal 3 Agustus 1995, Nomor : 8120/1995, tertulis atasnama Pemegang Hak PT. ISTANA WISATA setempat dikenal sebagaijalan Lembong Nomor 3234.
berdasarkan Eigendom Verponding Nomor 1239 Akta EigendomNomor 643 tertanggal 1907 atas nama Nji Mas Siti Aminah alias NjiMas Entjeh alias Osah, terletak di jalan Lembong Kota Bandung. demikian seandainya benar quod non tanah yang sekarangdikuasai oleh Tergugat, sebagaimana Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 460 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, KotaBandung,Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Braga, luas 2.414 m?Gambar Situasi tanggal 381995 Nomor 8120/1995, tertulis atasPemegang hak PT.
54 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepemilikannya oleh Termohon Peninjauan Kembaliberasal dari tanah Sertifikat No. 203 yang sebelumnya dimiliki olehRambi Lentey ;Bahwa Bukti PK 1 membuktikan tanah Sertifikat No. 203 yang dimilikioleh Rambi Lentey tersebut yang kemudian dikuasai oleh TermohonPeninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat No. 250memiliki batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Max KemurSebelah Timur : Max KemurSebelah Selatan : Max KemurSebelah Barat : Max Kemur.Bahwa dari uraian tersebut, maka jikalau ada, qud non
, tanah yangdiklaim kepemilikannya oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebutseharusnya berbatasan dengan tanah milik Max Kemur, baik disebelah Utara, Timur, Selatan maupun Barat.Max Kemur Telah Menjual Tanahnya Kepada Pemohon PeninjauanKembali Dan PT Tambang Tondano Nusajaya Dan Tidak Ada SatupunDari Tanah Tersebut Yang Berbatasan Dengan Tanah Yang DiklaimKepemilikannya Oleh Termohon Peninjauan Kembali Maupun PemilikSebelumnya Yaitu Julianus Sompotan Atau Rambi Lentey1.Bahwa Bukti PK 2 sampai dengan
48 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat meminta kepada Tergugat agarsegera dan secara sukarela menyerahkan kembali tanah sengketa kepadaPara Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu menolaknya, dan bahkan yangsangat mengejutkan bagi Para Penggugat adalah bahwa menurut Tergugattanah sengketa telah dibeli oleh Tergugat dari almarhum Kasdani, jual bellimana menurut Tergugat dilakukan secara dibawah tangan pada tanggal 23Februari 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawahtanggal 23 Februari 2009;Bahwa jika benar (quod non
) tanah sengketa oleh Tergugat telah dibeli darialmarhum Kasdani pada tanggal 23 Februari 2009, maka jualbeli tanahsengketa tersebut telah dilakukan dengan cara melawan hukum, sebabalmarhum Kasdani bukanlah pemilik sah atas tanah sengketa dan olehkarenanya tidak berhak menjual tanah sengketa kepada siapapun, dan lagipula jualbeli tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan perundangan yangberlaku, sehingga Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
248 — 115
Sebagaimana didalilkan olen Penggugat pada dalil nomor 5 positagugatannya demikian seandainya benar quod non tanah yangdimaksudkan oleh Penggugat adalah tanah yang sekarang dikuasai olehTergugat, yaitu Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 460 yangterletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan SumurBandung, Kelurahan Braga, luas 2.414 M? (dua ribu empat ratus empat belasmeter persegi), Gambar Situasi tanggal 381995 Nomor : 8120/1995, tertulisatas nama pemegang hak PT.
Demikian seandainya benar quod non tanah yang sekarang dikuasaioleh Tergugat, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 460yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, KecamatanSumur Bandung, Kelurahan Braga, luas 2.414 M? (dua ribu empat ratusempat belas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 381995 Nomor :8120/1995, tertulis atas nama pemegang hak PT. ISTANA WISATA,setempat dikenal sebagai Jalan Lembong Nomor 3234 Bandung.
HANS HATEYONG
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON
2.RATNA HANDAYANI
3.ROBY DA COSTA
193 — 70
ke3 danke4 telah terbukti adanya pengaburan kepemilikan hak dariPenggugat, in casu jika menurut Penggugat awalnya status tanahaquo adalah tanah bekas Eigendom No.1054, adalah tidak jelasSiapa Pemegang Hak bekas Eigendom atas tanah yangdimaksudkan oleh Penggugat, dan tidak jelas dan terang terkaitletak tanah berdasarkan Surat Ukur Nomor 29, 30, 31 dan 33merupakan surat ukur yang dipakai sebagai dasar penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor 226 milik Penggugat.Bahwa selain itu, kalaupun benar (quod non
) tanah aquo awalnyaberstatus bekas Eigendom, maka perolehan hak atas tanah aquojuga kabur karena tidak ada dasar dan fakta yang bersandar padahukum sehingga Penggugat dapat mengalihkan hak atas tanah dariBekas Eingedom No.1054 menjadi sertifikat Hak Milik Nomor M.226, karena tercatat pada Kantor pertanahan Kota Ambon , bahwatanah bekas Eigindom No. 1054/Ambon Tahun 1958 tercatat atasnama KIEMNIO QUE, dengan luas tanah 545.100 M2 denganSurat Ukur No. 33 tanggal 10 November 1913 yang terletak di desaRumahtiga
Bahwa selanjutnya, seandainya benar (quod non) tanah aquomerupakan bekas Eigendom No. 1054/Ambon sebagaimanadidalikan oleh Penggugat, maka seluruh tanahtangh bekasEingendom yang telah diganti rugi dalam bentuk pembayaran uangdan tanah oleh kantor badan pertanahan Kota Ambon, dan sisatanah telah di konversikan menjadi tanah negara.4.4.
Bahwa seandainya benar (quod non) tanah aquo merupakan bekasEigendom 1054/AMBON sebagaimana didalilkan oleh Penggugat,maka Pengugat haruslan menjelaskan secara jelas dan tegaspengalihnan hak kepada Penggugat mengingat tanah Eingedomtersebut telah teregister pada Tahun 1958 sedangkan Penggugatlahir pada Tahun 1941 dimana Penggugat baru berumur 17 Tahundan meliliki 3 Orang saudara kandung sebagai Ahli waris yang SAHmenurut hukum.4.5.
Bahwa seandainya benar (quod non) tanah aquo merupakan bekasHak Eigendom No. 1054/AMBON sebagaimana didalilkan olehPenggugat, maka secara faktual terbukti kalau sejak tahun 1958hingga gugatan dalam perkara ini diajukan, tidak pernah adapenguasaan dan penggunaan tanah ataupun aktivitas lain untukmendirikan bangunan di atasnya oleh Pemegang Hak Eigendom1054 Milik Penggugat.4.6.
670 — 987 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang mengklaim selakuahli waris tanah bekas eigendom verponding No. 7267 yangbelum pernah diberi ganti rugi quod non tanah yangdipermasalahkan tersebut telah dilepaskan haknya kepada PTSunda Kelapa Fajar Trading Corporation sesuai dengan aktatanggal 16 Juli 1985, juga dilepaskan kepada Abdul LatifHal. 15 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007Corporation sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanggal 24Februari 1984 No. 49 dan Akte Pelepasan hak di bawah tangantangan 11 Maret
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang mengklaim selakuahliwaris tanah bekas eigendom verponding No. 7267 yang belumdiberi ganti rugi quod non tanah yang dipermasalahkan tersebut telahdilepaskan haknya kepada PT Sunda Kelapa Fajar TradingCorporation sesuai dengan akta tangal 16 Juni 1985, juga dilepaskankepada Abdul Latif dkk sesuai dengan Akte Pelepasan Hak tanggal24 Februari 1984 No. 49 dan akte Pelepasan Hak di bawah tangantanggal 11 Maret 1993 (sesuai bukti T.II4,5 danT.II6);b.
39 — 24
Berdasarketentuan hukum dan beralasan SHMSHM tersebut, Tergugat Il benarbenar harus diakui baik secara yuridis maupun secara nyata sebagaipemilik tanah, sekaligus harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum .halaman 12 dari 29 halaman perkara nomor 5/PDT/2017/PT KALBARSeandainya benar ( quod non) Tanah peninggalan Alm.
Seandainyabenar (quod non), Tanah peninggalan Alm.
Terbanding/Tergugat I : SYARIF MAHMUD, SH
Terbanding/Tergugat II : KIYANTO TEDDY
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
Terbanding/Tergugat IV : WALIKOTA PONTIANAK
71 — 34
Berdasarketentuan hukum dan beralasan SHMSHM tersebut, Tergugat II benarbenar harus diakui baik secara yuridis maupun secara nyata sebagaipemilik tanah, sekaligus harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum .Seandainya benar ( quod non) Tanah peninggalan Alm.
Seandainyabenar (quod non), Tanah peninggalan Alm.
43 — 23
Bahwa dalam perkara a quo ternyata Penggugat tidak terdapatkepentingan dengan keseluruhan tanah terperkara, karena sesuaidengan data/dokumen yang nantinya akan diajukan sebagai bukti dipersidangan ternyata selain penerbitan SHGB No.22/Pasar Mingguyang berasal dari eigendom verponding No.6474 cacat hukum secaraprosedur dan juga bahwa andai kata quod non tanah Penggugat yangtersebut dalam SHGB No.22/pasar Minggu yang berasal dari eigendomverponding SHGB No.6474 seb tidak terletak di Kelurahan PasarMinggu
HANS HATEYONG
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON
2.RATNA HANDAYANI
3.ROBY DA COSTA
130 — 115
ke3 danke4 telah terbukti adanya pengaburan kepemilikan hak dariPenggugat, in casu jika menurut Penggugat awalnya status tanahaquo adalah tanah bekas Eigendom No.1054, adalah tidak jelasSiapa Pemegang Hak bekas Eigendom atas tanah yangdimaksudkan oleh Penggugat, dan tidak jelas dan terang terkaitletak tanah berdasarkan Surat Ukur Nomor 29, 30, 31 dan 33merupakan surat ukur yang dipakai sebagai dasar penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor 226 milik Penggugat.Bahwa selain itu, kalaupun benar (quod non
) tanah aquo awalnyaberstatus bekas Eigendom, maka perolehan hak atas tanah aquojuga kabur karena tidak ada dasar dan fakta yang bersandar padahukum sehingga Penggugat dapat mengalihkan hak atas tanah dariBekas Eingedom No.1054 menjadi sertifikat Hak Milik Nomor M.226, karena tercatat pada Kantor pertanahan Kota Ambon , bahwatanah bekas Eigindom No. 1054/Ambon Tahun 1958 tercatat atasnama KIEMNIO QUE, dengan luas tanah 545.100 M2 denganSurat Ukur No. 33 tanggal 10 November 1913 yang terletak di desaRumahtiga
Bahwa selanjutnya, seandainya benar (quod non) tanah aquomerupakan bekas Eigendom No. 1054/Ambon sebagaimanadidalikan oleh Penggugat, maka seluruh tanahtangh bekasEingendom yang telah diganti rugi dalam bentuk pembayaran uangdan tanah oleh kantor badan pertanahan Kota Ambon, dan sisatanah telah di konversikan menjadi tanah negara.4.4.
Bahwa seandainya benar (quod non) tanah aquo merupakan bekasEigendom 1054/AMBON sebagaimana didalilkan oleh Penggugat,maka Pengugat haruslan menjelaskan secara jelas dan tegaspengalihnan hak kepada Penggugat mengingat tanah Eingedomtersebut telah teregister pada Tahun 1958 sedangkan Penggugatlahir pada Tahun 1941 dimana Penggugat baru berumur 17 Tahundan meliliki 3 Orang saudara kandung sebagai Ahli waris yang SAHmenurut hukum.4.5.
Bahwa seandainya benar (quod non) tanah aquo merupakan bekasHak Eigendom No. 1054/AMBON sebagaimana didalilkan olehPenggugat, maka secara faktual terbukti kalau sejak tahun 1958hingga gugatan dalam perkara ini diajukan, tidak pernah adapenguasaan dan penggunaan tanah ataupun aktivitas lain untukmendirikan bangunan di atasnya oleh Pemegang Hak Eigendom1054 Milik Penggugat.4.6.
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
KetutNarwi dan Termohon Kasasi/Penggugat; Seandainya pun benar (quad non) tanah sengketa a quo yangmerupakan warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias NengahLawa diperoleh oleh alm.
Nomor 92K/Pdt/2016Bali tersebut di atas (interreligieus erfrecht) sebenarnyatidak tepat atau tidak relevan diterapkan dalam perkara aquo dan tidak pula dapat dijadikan dasar hukum untukmemutus permasalahan kepemilikan beserta pewarisanatas tanah sengketa tersebut.Namun, seandainya pun benar (quad non) tanah sengketaa quo adalah statusnya merupakan harta pusaka atauberupa boedel waris leluhur alm.
Nomor 92K/Pdt/2016Mengacu pada kaedah Hukum Adat Bali tersebut di atas,seandainya pun benar (quad non) tanah sengketa a quostatusnya merupakan harta pusaka atau berupa boedel warisleluhur alm. Nang Djageri alias Nengah Lawa, maka peristiwahukum beralinnya agama alm. Nang Djageri alias Nengah Lawadari agama Hindu menjadi Kristen Khatolik tersebut jelas tidakpula menyebabkan hak waris alm.
179 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
;"Bahwa dengan pertimbangan hukum yang demikian itu, makasemestinya dalam perkara a quo Terdakwa tidak dapat dikenakanketentuanketentuan pidana yang diatur dalam UndangUndangNomor 18 Tahun 2004 yang mulai berlaku sejak diundangkan padatanggal 11 Agustus 2004, karena penguasaan atas tanah terperkaraoleh Terdakwa dilakukan setidaktidaknya sejak tahun 2003 (sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004) ;Bahwa menurut asas legalitas yang dianut Negara Hukum RepublikIndonesia, andaikata quad non
tanah yang dikuasai Terdakwamerupakan bidang tanah yang dilekati dengan HGU PT PerkebunanNusantara Ill maka terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakanpidana yang paling menguntungkan yakni: Pasal 2 PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang, Nomor: 51/Prp/1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya ;Bahwa dengan diterapkannya ketentuan pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun2004 terhadap diri Terdakwa, maka dalam perkara a quo PengadilanNegeri
28 — 3
Tua Afzatar Saragih maka dengan demikian hal tersebut adalah mengadaada tanpa penjelasan yang jelas ;11Bahwa seandainya benar quod non tanah dan rumah seluas 717 M? yang dikuasai Tergugatyang terletak di JI. MedanLubuk Pakam Gg. Suka Mulia Desa Bangun Sari Kec. TanjungMorawa adalah milik Alm.
Rosida Br Manik dariAlm.Tua Afzar Saragih, maka dengan demikian hal tersebut adalah mengadaada tanpapenjelasan yang jelas ;Bahwa seandainya quo non tanah dan rumah seluas 717 M2 yang dikuasai Tergugat yangterletak di Jalan Medan Lubuk Pakam, Gg. Suka Mulia, Desa Bangun Sari, Kec. TanjungMorawa adalah milik Alm.
168 — 75
Dengan demikian,seadainya pun quad non tanah objek perkara bersempadan dengantanah Penggugat, maka harus ada pengakuan dari Penggugat perihalkepemilikan para Tergugat s/d Tergugat X tersebut.
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahmenentukan bahwa:Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataanbatas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.Namun ternyata para Tergugat sama sekali tidak memperhatikankeberadaan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam prosespenetapan batas bidangbidang tanah Sertipikat Hak Milik para Tergugat s/d Tergugat X tersebut;Bahwa seandainya pun benar quad non
tanah Penggugat dianggapberbatasan langsung dengan tanah objek perkara, maka dalam prosespenetapan batas bidangbidang tanah Sertipikat Hak Milik para Tergugat s/d Tergugat X tersebut juga ternyata tanoa sepengetahuan danpersetujuan dari Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yangberbatasan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (4) PeraturanPemerintah Rl Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahmenentukan bahwa:1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hakyang