Minahasa TenggaraNo. 3 Tahun 2007 tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerahyang pada intinya tidak dapat diberlakukan karena Perda tersebutbertentangan dengan kepentingan umum;Surat Gubernur Sulawesi Utara kepada Bupati Minahasa Tenggara(Bukti T.1.3).Berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Utara No. 188.342/5829/SekrRo. Hukum tanggal 30 Oktober 2009 perihal Klarifikasi Perda Kab.Minahasa Tenggara No. 19 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasPerda Kab.

dengan alasan sebagai berikut :Bahwa penjelasan Umum UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah pada angka 9 intinya menyatakanbahwa "Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerahadalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Gubernurselaku wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainyatujuaan penyelenggaraan otonomi daerah;Bahwa Gubemur Sulut (Termohon ) telah melakukan klarifikasi atasPerda Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2009 sesuaiSurat Nomor 188.342

Bahwa Pemohon menyampaikan Peraturan Daerah KabupatenMinahasa Tenggara Nomor 19 Tahun 2009 untuk dilakukan klarifikasi.Selanjutnya Termohon melakukan klarifikasi terhadap PeraturanDaerah dimaksud dan melalui Suratnya Nomor 188.342/5829/SekrRO Hukum tanggal 30 Oktober 2009, Termohonmenyampaikan hasil klarifikasi yang intinya meminta Pemohon untuktidak memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Nomor 19 Tahun 2009 karena bertentangan dengan Pasal5 huruf d UndangUndang Nomor 10 Tahun

Mohon lihat surat KementerianDalam Negeri No. 188.342/368/Sj tanggal 8 Februari 2011 perihal KawasanTanpa Rokok yang ditujukan kepada Ketua Aliansi Masyarakat TembakauIndonesia, yang mengakui bahwa tidak ada peraturan perundangundanganyang tingkatnya lebih tinggi yang memberikan wewenang kepada MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan PeraturanBersama Menteri (Bukti P5). Butir 2 dari surat tersebut menyatakan (dalambagian yang terkait):...

Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/368/SJ tanggal8 Februari 2011 kepada Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMT1)perinal Kawasan Tanpa Rokok (Bukti P5)6. Fotokopi Putusan Nomor 17 P/HUM/2005 tanggal 25 Juli 2008 (Bukti P6)7. Fotokopi Putusan Nomor 23 P/HUM/2009 9 Desember 2009 (Bukti P7)8. Fotokopi Putusan Nomor 6/PUUVII/2009 tanggal 10 September 2009 (BuktiP8)9.

Dalam surat Kementerian Dalam Negeri No.188.342/368/S tanggal 8 Februari 2011 perihal Kawasan Tanpa Rokok yangditujukan kepada Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia mengakuibahwa tidak ada peraturan perundangundangan yang tingkatnya lebih tinggiyang memberikan wewenang kepada Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri untuk mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri. Butir 2 dari surattersebut menyebutkan "...

Mohon lihat surat Kementerian Dalam Negeri No.188.342/368/S tanggal 8 Februari 2011 perihal Kawasan Tanpa Rokok yangditujukan kepada Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, yangmengakui bahwa tidak ada peraturan perundangundangan yang tingkatnyalebih tinggi yang memberikan wewenang kepada Menteri Kesehatan danMenteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri (BuktiP5).

Bahwa saksi Abdul Rahim, Terdakwa dan Terdakwa II bukan petugasjaga malam atau tidak termasuk dalam anggota Lembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) yang dibentuk pada tanggal 03 September 2010 sesuaiHalaman 4 dari 33 halaman Putusan Perkara No.2533/Pid.B/2018/PN.Mdndengan Surat Camat Medan Kota Nomor: 188.342/10/SK/MK/IX/2010 namundari anggota organisasi Pemuda Pancasila, Terdakwa melakukan pengutipanuang tersebut karena Terdakwa disuruh oleh paman Terdakwa yang bernamaCALEX, uang hasil pengutipan tersebut

Apabila saksi korban Latif tidak memberikan uang makaTerdakwa masuk kedalam toko dan selanjutnya pemilik toko memberikanuang kepada saksi Abdul Rahim, selain itu Terdakwa menunjukkan toko danruko yang akan diminta uangnya sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwasaja.Bahwa saksi Abdul Rahim, Terdakwa dan Terdakwa II bukan petugasjaga malam atau tidak termasuk dalam anggota Lembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) yang dibentuk pada tanggal 03 September 2010 sesuaidengan Surat Camat Medan Kota Nomor: 188.342

Bahwa saksi Abdul Rahim,Terdakwa dan Terdakwa II bukan petugas jaga malam atau tidak termasukdalam anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibentukHalaman 29 dari 33 halaman Putusan Perkara No.2533/Pid.B/2018/PN.Mdnpada tanggal 03 September 2010 sesuai dengan Surat Camat Medan KotaNomor: 188.342/10/SK/MK/IX/2010 namun dari anggota organisasi PemudaPancasila, Terdakwa melakukan pengutipan uang tersebut karena Terdakwadisuruh oleh paman Terdakwa yang bernama CALEX, uang hasil pengutipantersebut

suatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak tergugat tidak pernahdatang menghadap, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan suratgugatan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum namunpenggugat menyatakan merubah identitas tergugat yang sebenarnya Pegawai NegeriSipil pada Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Barat;Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulumenunjukkan Surat Izin Cerai Nomor: 188.342

BuktiP11 Surat No.188.342/51/DPMD/2019 tanggal O7 Februari2019 perihal Tindak Lanjut Pengaduan (Fotokopi sesuaidengan aslinya);12. BuktiP12 Surat Perangkat Desa Kabul tanggal 30 Januari 2019perihal Mohon Ditinjau Ulang (Fotokopi sesuai denganfotokopinya);13.

BuktiP13 Surat Nomor: 410/41/DPMD/2019 tanggal 4 Februari2019 tentang Undangan Klarifikasi Pemberhentian danPengangkatan Perangkat Desa (Fotokopi sesuai denganfotokopinya);14 BuktiP14 Surat Nomor: 188.342/88/DPMD/2019 tanggal 4 Maret2019 perihal Penting teguran 1 (Fotokopi sesuai denganfotokopinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti T1 sampaidengan T5 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya

.: 188.342/834/SK/1994Tentang : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAHKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN No. 31Tahun 1993 Tentang : PEMAKAIAN TEMPATBE RU LALAN sss san svascmmmes 10 4 simaumemes 5 8 xemanuse (Bukti P40) ;41. Foto copy.....41.

Foto copy Surat Salinan Keputusan Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat Il Medan Nomor : 188.342/834/SK/1994acne eee eee e cece eee eee ee eee eeeeaeseeeeeeeeeeeeseeeeeeeeaaes (Bukti T50);51. Foto copy Surat Permohonan dari Antonius Ginting Nomor :1st/X1/2012 tertanggal 01 Nopember 2013..... (Bukti T51) ;52. Foto copy KTP dalam Permohonan atas nama Antonius Gintingeee eee ee ee eee eee cee ec eee eeeeaeeeeseeeeeeeaeeeeaeeeeaeeees (Bukti T52) ;53.

halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017Surat Permohonan Registrasi dan Harmonisasi Raperda PemerintahKabupaten Bekasi Nomor: 180/289/Huk tanggal 16 Desember 2015,telah memberikan jawaban: Bukti P 5Pasal 47 jenis usaha kepariwisataan dilarang dihapusHal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UndangUndangNomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Surat SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342

4529/Hukham tanggal 11Oktober 2016 perihal Harmonisasi Perda No. 3 Tahun 2016 tentangPenyelenggaraan Kepariwisataan menegaskan kembali denganmenyatakan sebagai berikut: Bukti P 6... agar materi yang diatur dalam Perda termaksud tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, makakepada kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi perludilakukan perubahan Peraturan Daerah, agar terhindar dariPembatalan.Kemudian dalam Lampiran Surat Sekretariat Daerah Provinsi JawaBarat Nomor: 188.342

tanggal, bulan Oktober 2016P3 perihal Teguran Ke2 Surat Nomor: 556 / 8203 / Disparbudpora tanggal 22 Desember 2016 perihalPad Teguran Ke3 BUKTI SURAT DARI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MEMINTAAGAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI MENGHAPUS ATAU MEREVISIOBYEK PERMOHONAN KEBERATAN Halaman 51 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017 Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.34 / 6273 / Hukham P85 tanggal 23 Desember 2015Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342

/ 4529 / HukhamP6 tanggal 11 Oktober 2016 dan Lampiran Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/4529/Hukham tanggal 11 Oktober 2016 BUKT LEGAL STANDING PEMOHON (PT MONARIZA INDAH) P.l 1Akta Pendirian PT Monariza Indah Nomor 2 tanggal 7 Januari 2011 yang dibuatdi hadapan Erfan Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta P.l2Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU04125.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentangPengesahan PT Monariza

Peraturan Daerah olehGubernur Banten dan telah dinyatakan bahwa substansi RTRWtersebut dapat ditetapbkan menjadi Peraturan Daerah, dan telahsesuai dengan RIRW Nasional, RIRW Provinsi, RITRWKabupaten/ Kota yang berbatasan;Hal ini dibuktikan dengan :a) Surat Dinas Tata Kota Nomor 650/2069 TR.DTK/2012,Tanggal 6 Juni 2012, Kepada Gubernur Provinsi Banten,Perihal Permohonan Evaluasi Rencana Perda Rencana TataRuang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012 2032 (bukti T76).b) Keputusan Gubernur Banten Nomor : 188.342

Berita Acara BKPRN, dan 4.Dokumen Pendukung (bukti T15);16.Fotokopi Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Perda RITRW KotaTangerang 20122032 (bukti T16);17.Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep.500Huk/2012tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota TangerangTentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 20122082 (bukti T17);18.Fotokopi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 20122032(bukti T18);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

perundangundangan yang berlaku.Subsider : Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan KuasaTermohon telah hadir sendiri.Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebelum prosespemeriksaan perkara, berdasarkan surat izin perceraian dari Wakil Bupati PolewaliMandar, Ketua Tim Tindak Lanjut Kabupaten Polewali Mandar Nomor 188.342

denganBulan Oktober 2008 ;Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Jombang No. 18 Tahun 2008 ;Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2006, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timurmemberikan surat edaran No. 188/3279/013/2006 yang ditujukan kepadaBupati Nganjuk termasuk di dalamnya menyangkut Bupati Jombang ;Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 18 Tahun 2002 tentangretribusi dispensasi jalan dimana melalui surat Menteri Dalam Negeri yangditujukan kepada Bupati Jombang tanggal 30 September 2004,No.188.342

Awan Bakti ;Bahwa pada saat dilakukan kerjasama penarikan retribusi klas jalan denganmengacu kepada Perda Nomor 18 tahun 2002 tentang Retribusi klas jalan ;Bahwa saksi menerangkan bagian Hukum Pemda Kabupaten Jombang pernahmemperoleh Surat dari Mendagri yang ditujukan kepada Bupati Jombangtanggal 30 September 2004 Nomor : 188.342/2627/SJ berisi memerintahkanuntuk segera mencabut pelaksanaan Perda Nomor 18 tahun 2002 tentangretribusi dispensasi klas jalan oleh karena dianggap bertentangan denganketentuan

Awan Bakti, bila telah ada surat Mendagri ditujukan kepada BupatiJombang tanggal 30 September 2004 Nomor : 188.342/2627/SJ agar segeramencabut pelaksanaan Perda tersebut karena bertentangan dengan ketentuan lebihtinggi ;65Bahwa Terdakwa mengakui adanya perjanjian kerjasama penarikan retribusi klasjalan dengan CV. Awan Bakti tahun 2007 dituangkan dalam surat Nomor :620/354/415.28/2007 tanggal 16 Juli 2007 ;Bahwa penentuan CV.

Jombang, akan tetapiterhadap hal tersebut Mendagri pernah mengirim surat kepada Bupati Jombangtanggal 30 September 2004 Nomor : 188.342/2627/SJ yang berisi segeramencabut pelaksanaan Perda Nomor 18 tahun 2002 dengan alasan bertentangandengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undangundang Nomor 13 tahun 1980tentang jalan, Undangundang Nomor 14 tahun 1992, lagipula pungutan kepadapengguna jalan sudah melalui pajak kendaraan bermotor ;Bahwa pada periode bulan Maret 2008 sampai dengan Desember 2008,

Dinas Pehubungan Kabupaten Jombang dikerjasamakan dengan pihakketiga yakni CV Awan Bhakti ;Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ACHMAD SYARIFUDIN S.H,Kabag Hukum Pemda Kabupaten Jombang menerangkan sebagai dasar kerjasamapenarikan retribusi kelas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pihak ketiga CVAwan Bakti mengacu pada Perda Nomor : 18 Tahun 2002, tentang Retribusi kelasjalan, lebih lanjut saksi ACHMAD SYARIFUDIN S.H, menjelaskan terhadap Perdatersebut Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor : 188.342

Yohni Anwar, MM,MH $;Bukti P45 Fotokopi SK Walikota Medan Nomor : 821.2/1139.K tanggal 24 Nopember2016 atas nama Aripin Rambe, S.Kom ;Bukti P46 Fotokopi Peraturan Daerah Kodati II Medan No. 31 Tahun 1993 tentangPemakaian Tempat Berjualan ;Bukt P47 Fotokopi Keputusan Walikotamadya KDH TK.II Medan No.188.342/834/SK/1994 tentang Pelaksanaan Perda Kodati IlMedan tentang Pemakaian Tempat Berjualan ;Bukti P48 Fotokopi Keputusan Walikotamadya KDH TK.II Medan No.511.2/2222/SK/93 tentang Penentuan Klasifikasi

B1778/N.2.10.5/Gp.1/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 dariKejaksaan Negeri Medan selaku Pengacara Negara tentangPenerapan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadyadaerah Tingkat Il Medan No. 188.342/834/SK/1994 tentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IINo. 31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan ;65.

atas permasalanan lahan tersebut kemudianPemerintah Kabupaten Sarolangun memanggil kedua belahpihak untuk dimediasi yang hasilnya telah disepakatisebagaimana Berita Acara Nomor : 40/BA/Pem/VIII/2019tanggal 21 Agustus 2019.Bahwa sebagaimana Berita Acara tersebut Penggugatbersedia mengeluarkan tanah atau lahan seluas + 300 (Tigaratus) Hektar dari permohonan perpanjangan izin Hak GunaUsaha (HGU) milik Penggugat.Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten SarolangunMengeluarkan Surat Bupati Sarolangun Nomor 188.342

Bukti 7.13: Surat Sekretariat Daerah Nomor : 188.342/0453/HKHAM/2020 Tanggal 15 Juli 2020, PerihalPenyampaian Kajian Hukum Untuk PembekuanPerizinan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa yangditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kab. Sarolangun(Sesuai dengan asli);14. Bukti T.14: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SarolangunNomor 21 Tahun 2020, Tanggal 16 Juli 2020 TentangPenetapan Pemberhentian Sementara Izin UsahaPerkebunan PT.

denganBulan Oktober 2008 ;Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Jombang No. 18 Tahun 2008 ;Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2006, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timurmemberikan surat edaran No. 188/3279/013/2006 yang ditujukan kepadaBupati Nganjuk termasuk di dalamnya menyangkut Bupati Jombang ;Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 18 Tahun 2002 tentangretribusi dispensasi jalan dimana melalui surat Menteri Dalam Negeri yangditujukan kepada Bupati Jombang tanggal 30 September 2004,No.188.342

Awan Bakti ;Bahwa pada saat dilakukan kerjasama penarikan retribusi klas jalan denganmengacu kepada Perda Nomor 18 tahun 2002 tentang Retribusi klas jalan ;Bahwa saksi menerangkan bagian Hukum Pemda Kabupaten Jombang pernahmemperoleh Surat dari Mendagri yang ditujukan kepada Bupati Jombangtanggal 30 September 2004 Nomor : 188.342/2627/SJ berisi memerintahkanuntuk segera mencabut pelaksanaan Perda Nomor 18 tahun 2002 tentangretribusi dispensasi klas jalan oleh karena dianggap bertentangan denganketentuan

Awan Bakti, bila telah ada surat Mendagri ditujukan kepada BupatiJombang tanggal 30 September 2004 Nomor : 188.342/2627/SJ agar segeramencabut pelaksanaan Perda tersebut karena bertentangan dengan ketentuan lebihtinggi ;65Bahwa Terdakwa mengakui adanya perjanjian kerjasama penarikan retribusi klasjalan dengan CV. Awan Bakti tahun 2007 dituangkan dalam surat Nomor :620/354/415.28/2007 tanggal 16 Juli 2007 ;Bahwa penentuan CV.

Jombang, akan tetapiterhadap hal tersebut Mendagri pernah mengirim surat kepada Bupati Jombangtanggal 30 September 2004 Nomor : 188.342/2627/SJ yang berisi segeramencabut pelaksanaan Perda Nomor 18 tahun 2002 dengan alasan bertentangandengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undangundang Nomor 13 tahun 1980tentang jalan, Undangundang Nomor 14 tahun 1992, lagipula pungutan kepadapengguna jalan sudah melalui pajak kendaraan bermotor ;Bahwa pada periode bulan Maret 2008 sampai dengan Desember 2008,

Dinas Pehubungan Kabupaten Jombang dikerjasamakan dengan pihakketiga yakni CV Awan Bhakti ;Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ACHMAD SYARIFUDIN S.H,Kabag Hukum Pemda Kabupaten Jombang menerangkan sebagai dasar kerjasamapenarikan retribusi kelas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pihak ketiga CVAwan Bakti mengacu pada Perda Nomor : 18 Tahun 2002, tentang Retribusi kelasjalan, lebih lanjut saksi ACHMAD SYARIFUDIN S.H, menjelaskan terhadap Perdatersebut Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor : 188.342

Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu, surat teguran Mendagri No.188.342/2907/SJ tanggal 17 November 2003, surat keputusanpembatalan Mendagri No. 7 tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 ;2. Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 tentang Retribusi PelayananBidang Ketenagakerjaan, surat teguran Mendagri No. 188.342/2768/SJ tanggal 18 Oktober 2003, surat kKeputusan pembatalan MendagriNo. 187 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 ;3.

Peraturan Daerah No.10 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil ProduksiUsaha Perkebunan, surat teguran Mendagri No.188.342/82/SJtanggal 12 Januari 2006, surat keputusan pembatalan Mendagri No. 9tahun 2006 ;4.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin BidangIndustri dan Peraturan serta Pendaftaran Perusahaan, surat teguranMendagri No.188.342/82/SJ tanggal 12 Januari 2006, suratkeputusan pembatalan Mendagri No. 10 tahun 2006, tanggal 9Januari 2006 ; (Bukti PK3) ;Novum 4 :Putusan Mahkamah Agung RI No. 04 G/HUM/2001 tanggal 9 September2002 yang amar putusannya menyebutkan, memerintahkan Tergugatuntuk segera mencabut Peraturan Pemerintah tersebut.

. :188.342/834/SK/1994 tentang Pelaksanaan PerdaKodati I Medan No. : 31 tahun 1993 tentangPemakaian Tempat Berjualan serta KeputusanHal 26Putusan No.4/G/2020/PTUNMDN1.4.1.5.1.6.Walikotamadya KDH TK.II Medan No. : 511.2/2222/SK/93 tentang Penentuan Klasifikasi danBesarnya Tarif Kontribusi ; Bahwa dengan dasar legalitas tersebut diatas maka Tergugat melaksanakan tugas dankewenangannya terhadap Penggugat yakni agarPenggugat melaksanakan kewajibannyamengurus Surat ljin Pemakaian Tempat Berjualandan membayar

Foto Copy Keputusan Walikotamadya KDH TK.II Medan No.188.342/834/SK/1994 tentang Pelaksanaan PerdaKodati Il Medan tentang Pemakaian Tempat Berjualaneects ee eee ae eeee aa eeesaeeeeaeeeeseeeeeseeeeaeeeeseeeeseeserseeeees (Bukti T8) ;9.

Bahwa turut Tergugat telah mengirimkan surat kepadaDirektur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DitjenPerimbangan Keuangan Kementerian Keuangan padatanggal 10 Februari 2010 melalui surat Nomor:188.342/43/HUK perihal mohon tanggapan = atasPeraturan Daerah No. 5 Tahun 2006, yang padapokoknya menyatakan:Sehubungan dengan dikeluarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Bahwa terhadap Surat Turut Tergugat Nomor:188.342/43/HUK tersebut, Direktur Pajak Daerah danRetribusi Daerah Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan Kementerian Keuangan telah memberikantanggapan yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKabupaten Barito Timur melalui surat Nomor: S37/PK.3/2010 tanggal 11 Februari 2010 hal TanggapanAtas Perda Kab.

Bahwa Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asaltelah mengirimkan surat kepada Direktur Pajak Daerahdan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan KeuanganKementerian Keuangan pada tanggal 10 Februari 2010melalui surat Nomor: 188.342/43/HUK perihal mohontanggapan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006,yang pada pokoknya menyatakan:Sehubungan dengan dikeluarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Bahwa terhadap Surat Turut Tergugat Intervensi/TurutTergugat Asal Nomor 188.342/43/HUK tersebut, DirekturPajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telahmemberikan tanggapan yang ditujukan kepadaSekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur melalui suratNomor: S37/ PK.3/2010 tanggal 11 Februari 2010 halTanggapan Atas Perda Kab.

Sedangkan Peraturan DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota pada wilayah hukum ProvinsiKalimantanSelatanyang dibatalkan Menteri Dalam Negeriuntuk Kabupaten Kotabaru yaitu1.Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2002 tentang IzinPemungutan HasilHutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu, suratteguran Mendagri No.188.342/2907/SJ tanggal 17 November 2003, suratkeputusan pembatalan Mendagri No. 7 tahun 2004tanggal 6 Januari 2004 ;2.Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2003 tentang RetribusiPelayanan Bidang Ketenagakerjaan, surat teguranMendagri

No. 188.342/2768/ SJ tanggal 18 Oktober2003, surat keputusan pembatalan Mendagri No. 187tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 ;3.Peraturan Daerah No.10 Tahun 2002 tentang RetribusiHasil Produksi Usaha Perkebunan, surat teguranMendagri No.188.342/82/SJ tanggal 12 Januari 2006,surat keputusan pembatalan Mendagri No. 9 tahun2006 ;4.Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang RetribusiIzin Bidang Industri dan Peraturan sertaPendaftaran Perusahaan, surat teguran MendagriHal. 90 dari 96 hal.

INNANNo.188.342/82/SJ tanggal 12 Januari 2006, suratkeputusan pembatalan Mendagri No. 10 tahun 2006,tanggal 9 Januari 2006 ; (Bukti PK3) ;Novum 4 :Putusan Mahkamah Agung RI No. 04 G/HUM/2001 tanggal 9September2002 yang amar putusannya menyebutkan, memerintahkanTergugat untuk segera mencabut Peraturan Pemerintahtersebut.

mengeluarkansurat perihal: Permohonan Evaluasi Raperda yang ditujukanke Gubernur Jawa Barat dengan Nomor:188.342/1571.9/Huk/2012 Perihal: Permohonan EvaluasiRaperda. tertanggal 27 Desember 2012 (Bukti T.I & T.Il 54).44) kemudian pada tanggal 11 Maret 2015 GubernurPemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan keputusanGubernur Jawa Barat terkait evaluasi rancangan PeraturanDaerah Kota Depok Tentang Rencana Tata Ruang WilayahKota Depok dengan Surat Nomor: 188.342/1198/Hukham(Bukti T.1 & T.I 55).45) Hasil

Fotokopi Surat Walikota Depok Nomor: 188.342/1571.9/Huk/2012 tanggal 27Desember 2012 tentang permohonan evaluasi Raperda Rencana TataRuang Wilayah Kota Depok yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat;(Bukti T.1 & T.Il 54);Halaman 109 dari 116 halaman.

Putusan Nomor 08 P/HUM/201661.Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor:188.342/1198/Hukham. tanggal 11 Maret 2015 tentang penyampaiankeputusan Gubernur Jawa Barat terkait evaluasi rancangan PeraturanDaerah Kota Depok Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KotaDepok(Bukti T.1 & T.II 55);62.Fotokopi Hasil Evaluasi rancangan peraturan daerah Kota Depok tentangrencana Tata ruang Wilayah kota Depok tahun 2012 2032 yangdituangkan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 188342

/Kep326Hukham/2015 tertanggal 11 Maret 2015(Bukti T.1 & T.IIl 56);63.Fotokopi Lampiran persandingan pencantuman materi muatan tekhnisrancangan Perda Kota Depok tentang RTR Kota Depok(Bukti T.1 & T.ll 57);64.Fotokopi Berita acara penyerahan keputusan Gubernur Jawa Barat terkaitevaluasi rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Depok 20122032 (Bukti T.1 & T.Il 58);65.Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor: 188.342/Kep326Hukham/2015 tentang evaluasi rancangan

Sarolangun Nomor:188.342/279/HK tanggal 9 Oktober2002 perihal Mohon Persetujuan(fotokopi dari fotokopi);Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor: 1/P/PW/2017/PTUN.JBI.5. Bukti P5 : Surat DPRDKabupaten Sarolangun Nomor740/260/DPRD tanggal 25Nopember 2002 perihal PersetujuanPelepasan Hak atas Tanah MilikPemkab (fotokopi dari fotokopi);.

Pasar Kota Medan, izintempat berjualan dikeluarkan oleh Tergugat dengan hak sewakiosk/stand sebagaimana permohonan Para Pedagang tanggal11 Nopember 1993.TergugatI selaku Direksi PD Pasar Kota Medan menjalankankewenangannya dengan kedudukan PD Pasar Kota Medanadalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Pemerintah Kota Medan berdasarkan Perda No. 31 tahun 1993dan SK Walikota Medan No: 188.342/834/SK/1964 tanggal 9April 1994, SK Direksi PD Pasar Kota Medan No:974/1238/PDPKM/2012 tanggal 2 Maret