Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sudah mendapat ijinperceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten KutaiKartanegara Nomor: 873.4/IV.2699.3/A.SK/XI/BKPPD/2017, tanggal 10November 2017;. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersamaTergugat, oleh karena itu.

berhasil, kKemudian dibacakangugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor48/48/I1V/1998 Tanggal 20 April 19998 bermaterai cukup, berikutaslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudiandiberi kode (P.1); Asli Surat izin perceraian Nomor:873.4/IV.299.3/A.SK

harus dinyatakan tidak hadir danmenurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat (bukti P.1) berupaKutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehinggaPenggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat (bukti P.2) berupaPemberian Ijin Perceraian Bupati Kutai Kartanegara nomor 873.4/IV.2699.3/A.SK

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor NIP:888/III.1403/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM.Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor NIP: 888j/III.1403/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM.

di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwasaksi adalah tetangga dekat Penggugat; Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat yangbernama , keduanya suami isteri; Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah tahun2006 di Blok A dirumah orang tua Penggugat lebih kurang sudah 10tahun yang lalu; Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat takliktalak; Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersamadirumah orang tua Tergugat di Blok A.SK

Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama ,keduanya suami isteri; Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah tahun2006 di Blok A dirumah orang tua Penggugat lebih kurang sudah 10 tahunyang lalu; Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak; Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersamadirumah orang tua Tergugat di Blok A.SK

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.4/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ernawati, S.Pd.I;--------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.4/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ernawati, S.Pd.I;--------------------4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian Penggugat seperti keadaan semula;---------------------------5.

Dimana Penggugat tercantum namanya;Bahwa, Setelan Penggugat lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)maka Penggugat mendapatkan Petikan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tanggal 27 April 2015, dengan Nomor : 813.3 / IL2319.1 /A.SK / V / BKD / 2015 dan mulai 01 Juni 2015 Penggugat menerima gajipokok sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 80 % xRp.2.465.900, = Rp.1.972.720, (Satu Juta sembilan Ratus TujuhPuluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) setiap bulan;.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / Ill. 2 897.4 /A.SK / Vil / BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian TidakHalaman 20 dari 105 halaman Putusan Nomor : 34/G/2016/PTUN.SMDDengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ERNAWATI,S.Pdl;. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian penggugatseperti keadaan semula;.

Bahwa memang benar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/IIl.2 897.4/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 adalah Produk Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Terguggat;4.

Tenaga Honorer Tahun 2004 sampaidengan Tahun 2007, akan tetapi penandatanganan tersebut dilakukansetelah beliau pensiun pada tahun 2007 dan pada saat itu beliau tidakmengetahui kalau SK tersebut akan digunakan untuk melengkapipersyaratan mengikuti Tes CPNS Formasi K2, bahkan ada diantara SKHonorer yang ditandatangni, beliau tidak mengenali secara individu siapapemilin SK tersebut;Dengan demikian Keputusan Terguggat berupa Keputusan Bupati KutaiKartanegara tanggal 15 Juli 2016 Nomor 888/Ill.2879.4/A.SK

Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/Ill.2 897.4/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ErnawatiS.Padl;3. Menolak mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/IIlL2897.4/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilatas nama Ernawati S.Pdl;4.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat ijinbercerai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:873.4/N .2412.8/A.SK/V/BKPPD/2017, tanggal 04 April 2017;9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakantidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, olehkarena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan AgamaTenggarong;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Tenggarong cq.

karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersamaTergugat, namun tidak berhasil;Halaman 3 dari 12 halaman, Pututusan No 380/Pdt.G/2017/PA.Tgr.Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkansurat ijin bercerai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 873.4/IV.2412.8/A.SK

Tergugat sejak bulan Desember 2001 sudahtidak harmonis karena Tergugat suka keluar malam dan mabokmabokandengan temantemannya, puncaknya pada tanggal 29 Februari 2016 akibatnyaPenggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang karena diusir Tergugatdan sejak itu pula masingmasing tidak menjalankan kewajiban sebagaimanalayaknya suami istri;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan surat ijin bercerai berdasarkan Surat Keputusan Bupati KultaiKartanegara Nomor 873.4/N.2412.8/A.SK

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Pakhruddin, S.E., M.Si., NIP 19641223 199803 1002:3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 888/IIl.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Pakhruddin, S.E., M.Si., NIP 19641223 199803 1002:4. Memerintahkan Tergugat, dengan kewajiban untuk merehabilitasi hakdan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaansemula atau yang setara dengan jabatan waktu itu;5.

Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam gugatan ini atauKeputusan Tergugat Nomor: 888j/IIl.1405/A.SK./VII/BKPSDM/2019tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan kepada Joko Pitono, S.Sos., M.Si., NIP:198010141999121001;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor:888/III.1405/A.SK.

. ~~~ ~~ ner rer rn nn 2berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: xxx.x/Xx.XxxxX.XX/A.SK/xx/BKD/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersamaTermohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke PengadilanAgama Tenggarong;Berdasarkan alasan/dalildalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq.

Asli Surat Keputusan Pemberian ljin Perceraian Nomor: XxXx.x/Xx.xXXX.XX/A.SK/xx/BKD/xxxx tanggal xx/xx/xxxx dari Bupati Kutai Kartanegara(bukti P.2);Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohonjuga menghadirkan dua orang saksi masingmasing bernama:1.

TUN.JKTMenyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara : 222 nn nonce conn nnn nc nnn ne nn nnn ncnnnns1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1403/A.SK/VII/BKPDSM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama H. Hairuni, S.H., M.M.

NIP : 196809041992031006:;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1403/A.SK/VII/BKPDSM/2019Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Hairuni, S.H., M.M.

TUN.JKTMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya danmenyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima;Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalanatau Supaya dinyatakan tidak sah oleh Terbanding/Penggugat kepadaPengadilan Tata Usaha Negara adalah :Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/ill.1403/A.SK/VII/IBKPDSM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan

Dalam Permohonan Penundaan- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/G/2016/PTUN.SMD tanggal 9 Maret 2017 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.2-897.9/A.SK/VII/BKD/2016, Tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rika Hariyati, S.PdI sampai adanya Putusan Pengadilan dalam sengketa a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terdapat

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.2-897.9/A.SK/VII/BKD/2016, Tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rika Hariyati, S.PdI;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.2-897.9/A.SK/VII/BKD/2016, Tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rika Hariyati, S.PdI;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;5.

Menolak Penundaan yang dimohonkan Penggugat terhadap PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888j/Ill.2897.9/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegaai Negeri Sipil atas nama RikaHariyati m, S.Pdi;2.

Bahwa memang benar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/Ill.2897.9/A.SK/VVIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 adalah Produk Tata usahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat;4.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/IIl.2897.9/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rika Hariyati,S.Pdi;3. Menolak mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/lll.2897.9/A.SK/VIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama RikaHariyati, S. Pdi;4.

Bukti P22813.3/112.319.2/A.SK/IV/BKD/2015 tanggal 27 April2015 tentang Pengangkatan CPNS A.n. RIKAHARIYATI, S.Pdl menajdi Guru SD;Foto copy dari foto copy daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Kabupaten Kutai Kartanegara UPT DinasPendidikan Kec.

Dalam Pokok Perkara:1.eMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 888/Ill.2897.9/A.SK/VI/BKD/2016,Tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rika Hariyati, S.Pdl;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/Ill2897.9/A.SK/VIVBKD/2016, Tanggal 15 Juli 2016, Tentang PemberhentianTidak

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat, Nomor:888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Drs. Sugiarto, M.M., NIP . 19631231 198903 1143;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaDrs. Sugiarto, M.M., NIP . 19631231 198903 1143;4. Memerintahkan Tergugat, dengan kewajiban untuk merehabilitasi hakdan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sepertikeadaan semula dan/atau yang setara dengan Jabatan waktu itu;5.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudahmendapatkan Surat Ijin Perceraian dari Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor: = 873.4/IV.I234.4/A.SK/III/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016;10.

Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 873.4 /IV.I234.4/A.SK/III/BKD/2016 Tanggal 17 Maret 2016 Tentang PemberianIjin Perceraian (P.2);Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut, Penggugatjuga mengajukan saksisaksi, yaitu:1. 68 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal ci isRe Kabupaten Kutai Kartanegara,menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:~~~~~~Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah ayah tiri Penggugat dan ayah mertua

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat ijinuntuk bercerai dari Badan Kepegawaian Kependidikan dan Pelatihan Daerahberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: xXxx.x/Xxx.xxxx.X/A.SK/xx/BKPPD/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;Putusan Nomor 456/Pdt.G/2017/PA.Tgr 29.

Asli Surat Pemberian ljin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati KutaiKartanegara Nomor: XxxX.x/xXx.xxxx.x/A.SK/xx/BKPPD/xxxx, tanggalxx/xXxX/XXXX bermeterai cukup (P.2);Menimbang, bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohonmembenarkan dan menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telahmenghadapkan saksisaksi keluarga yaitu:Saksi I: umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal diKabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan

MENGADILI :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menetapkan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan atau menghilangkan ;a.SK CPNS No.813.2/080/KPTS/BKD/2007 tanggal 22 Oktober 2007 b.SK PNS No.821.13/050/KPTS/BKD/2008 tanggal 27 Oktober 2008 c.SK II/D No.823.2/28/KPTS.IV/BKD/2011 tanggal 26 Maret 2011d.Kartu Pegawai No.

N 289338e.Kartu Peserta TASPEN NO / NIP 440047996; adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);3.Menghukum Tergugat untuk melakukan upaya penerbitan kembali salinan atau duplikat, Surat-surat milik Penggugat tersebut kepada Lembaga Pemerintahan yang berwenang untuk itu dan menanggung segala biaya yang timbul untuk itu, yaitu ;a.SK CPNS No.813.2/080/KPTS/BKD/2007 tanggal 22 Oktober 2007b.SK PNS No.821.13/050/KPTS/BKD/2008 tanggal 27 Oktober 2008 c.SK II/D No.823.2/28/KPTS.IV/BKD/2011

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangtelah mendapatkan jijin untuk bercerai, hal tersebut berdasarkanKeputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 873.4/IV.I963.3/A.SK/XII/BKD/2016 tanggal 05 Desember 2016;9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersamaTergugat, oleh karena itu.

berhasil, kKemudian dibacakangugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, NomorKK.16.01/PW.01/43/2008 tanggal 16 April 2008 bermaterai cukup,berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah Sesuai dengan aslinya,kemudian diberi kode (P.1);Asli Surat izin perceraian Nomor: 873.4/IV.1963.3/A.SK

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat ijinmelakukan percerain dari Badan Kepegawain Daerah berdasarkanKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: Xxx.x/IV.Ixxx//A.SK/IX/BKD/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersamaPutusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 793/Pdt.

Surat Pemberian jjin Perceraian dari Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor: xxx.x/IV.Ixxx/A.SK/IX/BKD/xxxxtanggal xx/xx/xxxx (bukti P.2);Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 793/Pdt.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati;-------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati;----------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian Penggugat seperti keadaan semula;-----------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah di beri izinsebagaimana diatur menurut perundangundangan untuk melakukanperceraian bagi pegawai negeri sipil ( PNS ) berdasarkan Surat KeputusanBupati Nomor 873.4/NV.1347.2/A.SK/BKD/2015 tentang pemberian ijin perceraian;7.

Tgr. 4 menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa mengenai status Penggugatsebagai PNS, telahmendapatkan Surat Keputusan Bupati Nomor 873.4/IV.I347.2/A.SK/BKD/2015tentang pemberian ijin perceraian, oleh karenanya sudah tidak perlu untukdiperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapatdilanjutkan.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Badan KesatuanBangsa, Politik dan Masyarakat dan sudah mendapatkan jijin untukmengajukan perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah KabupatenKutai Kartanegara dengan Nomor : XXX.X/XX.XxxXx.X/A.SK/xx/BKD/xxxx tanggal xx/xx/Xxxx;Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 490/Padt.G/2016/PA. Tgr. 2 10.

Tgr. 3 Surat Keterangan Ghaib Nomor xx/RTxx/x/xxxx, yang dibuat oleh KetuaRT IV tanggal xx/xx/xxxx dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal xx/xx/xxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);Surat Keputusan Nomor XxXx.x/Xx.xXxxx.x/A.SK/xx/BKD/xxxx tanggalXxX/XX/XXxX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/III.1400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanHal. 3 dari 17 hal. Put. No.125/B/2020/PT.TUN.JKTatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatanatas nama Winarti, NIP. 196803051989112004; 3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 888/III.1400/A.SK/VII/BKPSDM/2019tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama Winarti, NIP.196803051989112004 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukanrehabilitasi hakhak Penggugat berupa sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku; 4.

berwenangmenerima, memeriksa, memutuS dan menyelesaikan sengketaadministrasi pemerintahan setelah melalui upaya administratif yang diaturdalam peraturan perundangundangan, sebaliknya dalam hal peraturandasar tidak mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratifmaka penyelesaian upaya administratif dilakukan melalui upayaadministratif yang diatur dalam UU AP; Menimbang, bahwa objek sengketa yang ditujukan Penggugat/Terbanding berupa: Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/Ill.1400/A.SK