• KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaANtal'aj 222 2a ne none n nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnKEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINANTERPADU KABUPATEN LOMBOK BARAT, Berkedudukan JalanPrasarana No. 1 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/74/BPMP2T

  Menyatakan hukum bahwa Obyek sengtketa yang di keluarkan KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenLombok Barat (BPMP2T) Tergugat/Pembanding berupa Surat KeputusanKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Lombok Barat Nomor : 009/06/BPMP2TLB/2015 tanggal 21Januari 2015, Tentang Penolakan Permohonan Izin Pembangunan adalahSAH j 222 2n nono nn nnn n nnn nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn enna nn nena nn nee nenenenn nna4.

• persidangan;Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tanggal19 Mei 2017 ; == 22+ 22 = nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee nnnTelah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana surat gugatannya ; 9 en nnn nnn en nnnMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : SuratZin Mendirikan Bangunan Nomor 640/2107/IMB/BPMP2T

  (sesuai dengan fotocopy) ; : Surat Walikota Depok, Nomor : 660.1/216/VVBLH, tanggal16 Juni 2014, perihal : Persetujuan Dokumen ANDAL, RKLRPL, Pembangunan Apartemen, Kondotel dan PerkantoranATLANTA RESIDENCES (sesuai dengan fotocopy) ; : Surat Izin Lingkungan, Nomor : 660.1/217/VI/BLH, tanggal 16Juni 2014 (Sesuai dengan fotocopy) ; Halaman 8 dari 19 Halaman, Penetapan No. 27/G/LH/2017/PTUNB DG19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.P8P 10P11P12P 13P14P15P16P17: Surat Purnomo Sidik, ditujukan kepada Kepala BPMP2T

• panjar sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah), Tergugat memberikan surat kuasa untukmengelola/mengusahai tanah milik Tergugat kepada Almarhum ZulkarnaenMarpaung tertanggal 19 April 2012 dan Almarhum Zulkarnaen Marpaungsegera mengurus Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C (TanahTimbunan Vitrun) pada Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu dan telah pula menerbitkanSurat Keterangan Pertambangan (SKP) Bahan Galian Golongan C denganNomor 503/009/BPMP2T

  Bahwa sejak terbitnya Surat Keterangan Pertambangan (SKP) Bahan GalianGolongan C Nomor 503/009/BPMP2T/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 itu pulaPenggugat bersamasama dengan Sabaruddin Marpaung dan AlmarhumZulkarnaen Marpaung mulai mengusahai penambangan tersebut danTergugatI dan TergugatIl meminta agar saudaranya yang bernama Arifin Sdiperkerjakan dan Penggugat menerima permintaan Tergugat danTergugatll tersebut;.

  Nomor 1204 K/Pdt/20162.1.4.2:18:dan Turut Tergugat;Bahwa, pada indentitas Penggugat hanya mewakili kepentingansendiri, sedangkan usaha Galian C dengan nama Usaha RestuIbu dimana izin Galian Golongan C dengan Nomor503/009/BPMP2T/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 yang diterbitkanoleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu atas Nama ZulkarnainMarpaung;Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan sangat tidakjelas/kabur, oleh karena kedudukan hukum Penggugat denganUsaha Restu Ibu dan Zulkanain Marpaung sama sekali

  Terbanding/Penggugat, Sabaruddin Marpaung dan ZulkarnaenMarpaung dalam usaha galian C;Bahwa, Termohon' Kasasi/Terbanding/Penggugat di dalamgugatannya seharusnya menarik Sabaruddin Marpaung danZulkarnaen Marpaung sebagai orang yang memiliki kepentinganhukum atas Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;Bahwa, pada indentitas Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugathanya mewakili kepentingan sendiri, sedangkan usaha Galian Cdengan nama Usaha Restu Ibu dimana izin Galian Golongan Cdengan Nomor 503/009/BPMP2T

  persidangan terungkap sebagaimana beritaacara persidangan, bahwa nilai panjar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) ternyata adalah uang milik dariTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah milik dariSabaruddin Marpaung;Bahwa, terkait dengan kegiatan diatas objek perkara ditemukan fakta persidangan bahwa usaha Galian C dengannama Usaha Restu Ibu dimana izin Galian Golongan Cdengan Nomor 503/009/BPMP2T

• DO beserta Surat Jalan bulan Agustus 2017 pengambilan gudang Belakang Tangsi;

• 16 (enam belas) rangkap DO beserta Surat Jalan bulan September 2017 pengambilan gudang Belakang Tangsi;
• 28 (dua puluh delapan) rangkap DO beserta Surat Jalan bulan Oktober 2017 pengambilan gudang Belakang Tangsi;
• 22 (dua puluh dua) rangkap DO beserta Surat Jalan bulan November 2017 pengambilan gudang Belakang Tangsi;
• 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 221/IG/NI-B/BPMP2T

  /II/2015 tanggal 3 Februari 2015;

• 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 386/IG/NI-B/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Februari 2015;
• 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 635/IG/NI-B/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Maret 2015;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 3154/SITU/KP2T-XII/2011, tanggal 30 Desember 2011;
• 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 03.07.552.11477 tanggal 26 Mei 2009;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha

  pengambilan gudang Belakang Tangsi; 32 (tiga puluh dua) rangkap DO beserta Surat Jalan bulanAgustus 2017 pengambilan gudang Belakang Tangsi; 16 (enam belas) rangkap DO beserta Surat Jalan bulanSeptember 2017 pengambilan gudang Belakang Tangsi; 28 (dua puluh delapan) rangkap DO beserta Surat Jalan bulanOktober 2017 pengambilan gudang Belakang Tangsi; 22 (dua puluh dua) rangkap DO beserta Surat Jalan bulanNovember 2017 pengambilan gudang Belakang Tangsi; 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 221/IG/NIB/BPMP2T

  /II/2015 tanggal 3 Februari 2015; 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 386/IG/NIB/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Februari 2015; 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 635/IG/NIB/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Maret 2015; 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor:3154/SITU/KP2TXII/2011, tanggal 30 Desember 2011; 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP:03.07.552.11477 tanggal 26 Mei 2009; 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan menengahNomor: 081126/03.06.2/SIUP/III/

  /II/2015 tanggal 3 Februari 2015; 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 386/IG/NIB/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Februari 2015; 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 635/IG/NIB/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Maret 2015; 1 (Satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 3154/SITU/KP2TXII/2011, tanggal 30 Desember 2011; 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP:03.07.552.11477 tanggal 26 Mei 2009; 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan menengah Nomor:081126/03.06.2/SIUP/III

  /II/2015 tanggal 3 Februari 2015; 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 386/IG/NIB/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Februari 2015; 1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 635/IG/NIB/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Maret 2015; 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 3154/SITU/KP2TXII/2011, tanggal 30 Desember 2011; 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP:03.07.552.11477 tanggal 26 Mei 2009; 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan menengah Nomor:081126/03.06.2/SIUP/III

  /II/2015 tanggal 3 Februari 2015;1 (satu) lembar Asli Izin) Gangguan Nomor: 386/IG/NIB/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Februari 2015;1 (satu) lembar Asli Izin Gangguan Nomor: 635/IG/NIB/BPMP2T/II/2015 tanggal 25 Maret 2015; 1 (Satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 3154/SITU/KP2TXII/2011, tanggal 30 Desember 2011;1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP:03.07.552.11477 tanggal 26 Mei 2009; 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan menengah Nomor:081126/03.06.2/SIUP/III/2010PROB

• No. 100/G/2016/PTUNBDGTIL Int.18T.ILInt.19.T.IL Int. 110T.ILInt.111.T.IL Int. 112.T.IL Int. 113.T.ILInt.114a.Cc.T.ILInt.115a.BPMP2T/2014 IMB~ Renovasi dan Balk Nama dar IMBNo. 648.12/1619/IMB/DTB/2005tanggal 17 Januari 2014(sesuai dengan aslinya) ; Photo copy Peneng Izin Mendirikan Bangunan No. 648,12/46/JIMB/BPMP2T/2014 (sesuai dengan aslinya) ; Foto Rumah Induk (sesuai dengan print out foto); Photo copy Surat Izin No. 648.12/109/Pm/IX/2006 tentangPemutihan Izn Mendirikan Bangunan tanggal 06 September

  Pol. : 8773/B/X/2015/Sek Karsa (sesuai dengan aslinya) ; Photo copy Peneng Surat Izin No. 648.12/109/Pm/IX/2006 tentangPemutihan Iz Mendirikan Bangunan tanggal 06 September 2006(sesuai dengan aslinya) ; Foto rumah induk lainnya (sesuai dengan print out fhoto); Photo copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.12/1416/IMB/BPMP2T/2016 tanggal 23 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ; Photo copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Pemkot Depok No. 593.2/899/IPR/BPMP2T/2016tanggal

  13 Mei 2016(sesuai dengan aslinya) ; Photo copy Peneng IMB(sesuai dengan aslinya) ; Photo copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.12/343/IMB/BPMP2T/2016 tanggal 08 Februari 2016 (sesuai denganaslinya); Photo copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Pemkot Depok No. 593.2/39/IPR/BPMP2T/2016Hal. 34 dari 73 hal.

  Rizal Fadli, diterbitkan tanggal 08 September 2014, Surat UkurNo. 00332/Mampang/2014, tanggal 14 Agustus 2014 (sesuai denganphoto copynya) ; TIL Int.22a. : Photo copy Surat Izn Mendirikan Bangunan No. 648.12/344/IMB/BPMP2T/2016 tanggal 05 Februari 2016(sesuai dengan photo copynya) ; b. =: Photo copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Pemkot Depok No. 593.2/41/IPR/BPMP2T/2016tanggal 11 Januari 2016 (sesuai dengan photo copynya) ; c. : Photo copy Peneng IMB(sesuai dengan

  Yunasril yangditerbitkan tanggal 08 September 2014 bersama dengan Surat UkurNo. 00335/Mampang/2014 yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2014(sesuai dengan aslinya) ;Photo copy Surat Izinn Mendirikan Bangunan No. 648.12/313/Per/ IMB/BPMP2T/2016 tanggal 04 Februari 2016 (sesuai dengan aslinya) ; Photo copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Pemkot Depok No. 593.2/27/IPR/BPMP2T/2016tanggal 07 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya) ;Photo copy Peneng IMB (sesuai dengan aslinya

• DWI SAKTI SATIONO, SSos, Msie Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkanketerangan saksi dan tanda tangan saksi di BAP penyidik;e Bahwa Saksi berkerja di Dinas Badan Penanaman Modal dan PelayananPerijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali sebagai SekretarisBPMP2T sejak tanggal 7 Nopember 2013Halaman 39 dari 70 Putusan Pidana Nomor: 75/Pid.B/2015/PN Byl40e Bahwa Tugas pokok Sekretaris BPMP2T adalah memfilter/poenyaring danmendistribusikan segala administrasi di bidang perijinan

  sebelumditandangani oleh Kepala BPMP2T Kabupaten Boyolali;e Bahwa kewenangan dari BPMP2T adalah terkait dengan perijinan HO,SIUPP, IMB dan seterusnya;e Bahwa semua ijin aturannya berdasarkan Perma/Perbub No:4 tahun2013 tentang perjinan dan Non Perijinan dan setahu saksi ada 48 jenisperijinan, antara lain jenis Usaha dan Badan Usaha, HO, dan surat ijinPerdagangan, ljin tempat Usaha dan lain sebagainya semuanyaberdasarkan Perda dan Perbub;e Bahwa dalam 48 jenis perijinan tersebut berdasarkan bidang

  Surat ijin untuk Klinik Kesehatan dan sebagainya;e Bahwa dari 48 jenis ijin tersebut untuk ijin usaha apapun, untuk ijingangguan, salah satu syarat ijin HO, Tata Niaga tetapi tidak ada ijinuntuk BBM dan untuk ijin pengangkutan juga tidak ada;e Bahwa di BPMP2T Kabupaten Boyolali tidak ada ijin penyaluran BBM;e Bahwa Pengecer penjualan BBM harus ada rekomendasi dari DiperindagKabupaten Boyolali;e Bahwa di BPMP2T Kabupaten Boyolali tidak ada database atas namaTerdakwa Joko Purwanto dan Data base di

  BPMP2T yang berhubungandengan BBM setahu saksi tidak ada;e Bahwa setahu saksi di Dinas Kantor tempat Saksi kerja tidak ada ijinatas nama Terdakwa Joko Purwanto atau atas nama Rukhi;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;19.

  (BPMP2T) Kabupaten Boyolali) yang berkesesuaian denganketerangan saksi Moh Choiron, saksi Laksana, saksi Rukhi maupunketerangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat diketahui ijin perijinanyang dikeluarkan oleh BPMP2T Kabupaten Boyolali antara lain: HO (jinGangguan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Surat ljin Usaha Perdagangan(SIUP) dsb dan terkait perkara a quo, BPMP2T Kabupaten Boyolali tidakpernah mengeluarkan perijinan yang berhubungan dengan bahan bakar solardan sesuai dengan data yang

• ., dengan alasan bahwaObjek Sengketa berupa Izin Mendirikan BangunanNomor: 0433/BPMP2T/IMB/SLP/X/2015 tanggal 23Oktober 2015 telah diterbitkan Tergugat sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;4. Bahwa, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:(1). Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabutgugatannya sebelum Tergugat memberikanJAWAD jaan easseee eee neem nesnemeeee nen(2).

• DWI SAKTI SATIONO, SSos, Msie Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkanketerangan saksi dan tanda tangan saksi di BAP penyidik;e Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini berdasarkan suratpanggilan dari Kepolisian Resor Boyolali tertanggal 16 April 2015 perihalpenunjukan Pegawai untuk dimintai keterangan sebagai saksi ,e Bahwa Saksi berkerja di Dinas Badan Penanaman Modal dan PelayananPerijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali sebagai SekretarisBPMP2T sejak tanggal

  7 Nopember 2013e Bahwa kewenangan dari BPMP2T adalah terkait dengan perijinan HO,SIUPP, IMB dan seterusnya;e Bahwa semua ijin aturannya berdasarkan Perda/Perbub No:4 tahun 2013tentang perjinan dan Non Perijinan dan setahu saksi ada 48 jenis perijinan,antara lain jenis Usaha dan Badan Usaha, HO, dan surat ijin Perdagangan,Ijin tempat Usaha dan lain sebagainya semuanya berdasarkan Perda danPerbub;33e Bahwa dalam 48 jenis perijinan tersebut berdasarkan bidang antara lain :1.Perijinan modal Usaha, 2

  Surat ijin untukKlinik Kesehatan dan sebagainya;e Bahwa dari 48 jenis ijin tersebut untuk ijin usaha apapun, untuk jjingangguan, salah satu syarat ijin HO, Tata Niaga tetapi tidak ada ijin untukBBM dan untuk ijin pengangkutan juga tidak ada;e Bahwa di BPMP2T Kabupaten Boyolali tidak ada ijin penyaluran BBM;e Bahwa Pengecer penjualan BBM harus ada rekomendasi dari DiperindagKabupaten Boyolali;e Bahwa di BPMP2T Kabupaten Boyolali tidak ada database atas nama JokoPurwanto dan Data base di BPMP2T yang

  berhubungan dengan BBMsetahu saksi tidak ada;e Bahwa setahu saksi di BPMP2T Kabupaten Boyolali tidak ada ijin atasnama Joko Purwanto atau atas nama Terdakwa Rukhi;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;19.JOKO PURWANTO Bin SUPARDJO HADIe Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkanketerangan saksi di BAP Penyidik benar dan tanda tangan saksi di BAP ;e Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa membawa ataumengangkut solar

  )Kabupaten Boyolali yang menerangkan bahwa di BPMP2T KabupatenBoyolali tidak ada ijin penyaluran BBM, di BPMP2T Kabupaten Boyolali tidakada database atas nama Joko Purwanto dan Data base di BPMP2T yangberhubungan dengan BBM setahu saksi tidak ada, dan untuk Pengecerpenjualan BBM harus ada rekomendasi dari Diperindag Kabupaten Boyolali;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan yangdapat melaksanakan kegiatan usaha PENGANGKUTAN , penyimpanan, danniaga BBM adalah Badan Usaha Milik

• KEPALA KANTOR BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA BALIKPAPAN, berkedudukandi JI. Ruhui Rahayu RT. 08 No. 09, Kelurahan Sepinggan Baru,Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT II;6.

• Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 6151132/1705/BPMP2T/SIUP/PK/2012, diberi tanda P.I4;5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) tertanggal 22 Mei2012, diberi tanda P.I5;6. Fotocopy Invoice No : 0087/SMLINV/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013, diberitanda P.I6;7. Fotocopy Invoice No : 0031/SMLINV/II/2014 tanggal 15 Maret 2014, diberi tandaP.I7;8. Fotocopy Invoice No : 0032/SMLINV/III/2014 tanggal 15 Maret 2014, diberi tandaP.I8;9.

  Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 1044203/1705/BPMP2T/SIUP/PK/2012, diberi tanda P.II3;4. Fotocopy Invoice No : 087/BPNAM/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014, diberitanda P.II4;5. Fotocopy Invoice No : 094/BPNAM/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, diberitanda P.II5;6. Fotocopy Invoice No : 101/BPNAM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, diberi tandaP.II6;117. Fotocopy Invoice No : 112/BPNAM/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015, diberi tandaP.I7;8. Fotocopy surat kepada PT.

  Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 012302/1705/BPMP2T/SIUP/PB/2011, diberi tanda T5;6. Fotocopt Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 31 Jul 2012,diberi tanda T6;7. Fotocopy NPWP : 02.618.229.5721.000 atas nama PT.

• Tanggal 2 Agustus 2011; 1 (satu) bendel foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d 2013; 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman (SP3) atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE; 1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Pinjaman atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE; 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram Nomor 045.2/0266.P/HO/BPMP2T

  Nomor 126/S.Kep/KSPLSNTB.VIII/2011, Tanggal 2 Agustus2011;1 (satu) bendel foto copy buku daftar anggota periode tahun 2011 s/d2013;1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan Permohonan Pinjaman(SP3) atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALU SUPARTHA, SE;1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan PermohonanPerpanjangan Pinjaman atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALUSUPARTHA, SE;1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram Nomor045.2/0266.P/HO/BPMP2T

  No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR1 (satu) bendel foto copy Surat Persetujuan PermohonanPerpanjangan Pinjaman atas nama Pemohon Bapak dan Ibu LALUSUPARTHA, SE;1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram Nomor045.2/0266.P/HO/BPMP2T/V/2015 tentang Izin Gangguan (HO) ,Tanggal 7 Mei 2015 atas nama Pemilik HIM SUPARJITO, S.Sos;1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Koperasi UMKM ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 079/01/SISP/DISKOP.UMKMIII

  No. 67/PID.SUS .PERBANKAN/2016/PT.MTR1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram Nomor045.2/0266.P/HO/BPMP2T/V/2015 tentang Izin Gangguan (HO) ,Tanggal 7 Mei 2015 atas nama Pemilik HIM SUPARJITO, S.Sos;1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Koperasi UMKM ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 079/01/SISP/DISKOP.UMKM/II/2010,Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Izin Usaha Simpan PinjamKoperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati NTB;1 (satu) bendel

• KEPALA BADAN PELAYANAN PERWINAN TERPADU(BP2T), sekarang BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATENLOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan Langko, Nomor 23,Mataram;Termohon Kasasi I, Il dahulu Terbanding/T ergugat I, II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi , Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat

  Oleh karenanyatanggung jawab dan Tergugat atas Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan Tergugat Il berada pada Bupati Lombok Barat(Tergugat 1) dan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T),sekarang Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II);Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas adalah Keputusan Tata UsahaNegara (Keating Beschkking) yang dikeluarkan Tergugat II untuk atas namaTergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang

  Putusan Nomor 117 K/TUN/2014sebagai Tergugat orang yang bertindak sebagai Penggugat harus orangyang benarbenar tepat memiliki kKedudukan dan kapasitas yang tepatmenurut hukum, demikian juga halnya pihak sebagai Tergugat harusorang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas;e Bahwa sebelum izin dikeluarkan oleh Badan Penanaman ModalDan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat(BPMP2T) terlebin dahulu setiap pemohon wajib menyerahkan dokumenyang dilengkapi disertai Rekomendasi Desa dan Camat

  setempat ... dst(BAB IV di Pasal 7 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan PerizinanTerpadu) yang artinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan itu disahkan/stempel dan di tanda tangani oleh Kepala Dusun, Kepala Desa danCamat, oleh karenanya seharusnya yang digugat oleh Penggugattidak Hanya Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Lombok Barat (BPMP2T) melainkan

• Mangga Tiga Permai Nomor : 48 Tanggal09 Maret 2007 (Foto kopi dari foto kopi);Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndoneisa Nomor C03226 HT.01.01TH.2007 TentangPengesahan Badan Hukum (Foto kopi dari foto kopi);Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 0052002/1715/BPMP2T/SIUP/PM/2014 (Foto kopi dari foto kopi);Izin Gangguan Nomor : 2838/BPMPP2T/IG/2013 (Foto kopidari foto kopi);Tanda Daftar Perusahaan Tanggal 3 Januari 2014 (Foto kop!dari foto kopi);NPWP PT.

  Mangga Tiga Permai (Foto kopi dari foto kopi);Surat Keputusan Kota Nomor188.45.20/BPMP2T/IV/2013Lokasi/Prinsip (Foto kopi dari foto kopi);BalikpapanTentang Pemberian IzinSurat keputusan Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor503.06/09/BPMP2T tentang Izin Lokasi Kepada PT.

  ManggaTiga Permai (Foto kopi dari foto kopi);Surat Nomor : 505.2 /26/APM/BPMP2T Tanggal 26 Mei 2015(Foto kopi dari foto kopi);Surat Nomor 650/079/DTKPTRTB/I/2013 Tanggal 28Januari 2013 (Foto kopi dari foto kopi);Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan BangunanTahun 2015 (Foto kopi dari foto kopi);Halaman 44 dari 51 HalamanPenetapan Nomor : 35/G/2020/PTUN.SMDBukti T.28Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah(Foto kopi sesuai dengan aslinya);Bukti T.29 Kartu Tanda Penduduk Indra Gunawan

  Mangga TigaPermai, Nomor : 0052002/1705/BPMP2T/SIUP/PM/2014, diterbitkan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Balikpapan tanggal 04 Februari 2014 (Foto kopisesuai dengan aslinya);Bukti TIl.Intv7 : Tanda Daftar Perusahaan PT. Mangga Tiga Permai Nomor: 170514603920, diterbitkan Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapantanggal 3 Januari 2014 (Foto kopi sesuai denganaslinya);Bukti Til.Intv8 : Izin Gangguan (HO) PT.

  Mangga Tiga Permai Nomor :002939/BPMP2T/IG/2013, diterbitkan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Balikpapan tanggal 27 Desember 2013 (Foto kopisesuai dengan aslinya);Bukti TIl.Intv9 : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) No.Reg. 25594/IV2/2007, Nomor NPWP : 200255940105,atas nama wajib pajak PT.

• BALIKPAPAN JAYA UTAMA;1 (satu) lembar asli sertifikat kelayakan pengolahan Nomor12166/64/SKP/BKA/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 milik PT.BALIKPAPAN JAYA UTAMA;1 (satu) lembar asli sertifikat Izin Gangguan Nomor 002146/BPMP2T/IG/2012 tanaaal 25 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYAUTAMA;1 (satu) lembar sertifikat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 milik PT.

  BALIKPAPAN JAYAUTAMA;> 1 (satu) Iembar asli sertifikat Izin Gangguan Nomor 002146/BPMP2T/IG/2012 tanggal 25 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYAUTAMA;> 1 (satu) lembar sertifikat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 milik PT. BALIKPAPANJAYA UTAMA;> 2 (dua) lembar sertifikat asli Dinas Penanaman Modal dan, PerizinanTerpadu (DPMPT) Nomor 503/01/RDPLH/DPMPT tanggal 9 Januari2019 milik PT.

• KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KABUPATENLOMBOK BARAT, sekarang BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATEN LOMBOK BARAT;Berkedudukan di Jalan Langko No. 23 Mataram.Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:800/783/BPMP2T/2012 tertanggal 20 November 2012,memberikan kuasakepada: === = == === == === == =2.1.Dende2.3.DAH. LALU AGUS SALIM, S.H.

  Oleh karenanya Tanggung Jawabdan Tergugat atas Keputusan Tata Usaha Negara Berangkai yang dikeluarkan Tergugat IIberada pada Bupati Lombok Barat (Tergugat I) dan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu (BP2T), sekarang Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu(BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II).

  Bahwa perihal di atas sesuai denganJawaban Tergugat II dalam Jawabannya tanggal 14 Agustus 2012 pada perkara gugatanNomor: 12/G/2012/PTUNMTR yang mengatakan bahwa Bupati Lombok Barat seharusnyadilibatkan sebagai Tergugat bersama Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T)sekarang Badan Pelayanan dan Penanaman Modal (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat danbersesuaian pula dengan petunjuk dari Majelis Hakim pada Sidang Persiapan Perbaikan;Bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah Kepusan Tata Usaha

  menggugat Tergugat II sehubungan dengan obyek sengketatersebut di atas dengan gugatan Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR., yang kemudian Penggugatcabut karena obyek sengketa yang Penggugat peroleh dari staf Tergugat II ternyata salahatau tidak sama dengan Jawaban Tergugat II tertanggal 14 Agustus 2012;Bahwa sebelum Penggugat menggugat dengan gugatan Nomor: 12/G/2012/PTUN.MTR,Penggugat mendatangi dulu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) sekarang BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T

  Menyatakan surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Nomor: 503.A2/214/BP2TLB/VI/2011pada tanggal 6 Juni 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ni PutuHari Trisnawati, A.Md, Nomor: 503.B3/0756/SITU/BP2TLB/2011 pada tanggal 18Oktober 2011 atas nama Nanang Turmuzi dan Nomor: 503.B3/0835/SITU/BP2TLB/2011 pada tanggal 28 Nopember 2011 atas nama Wina Dirja Jaya, S.H., adalah sahmenurut hukum dan tidak bertentangan dengan

• materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tandaP1;Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon, sebagai kepala keluarga,telah diberi materai Secukupnya dan tidak ada aslinya diberi tanda P2;Fotocopy Tabungan Mandiri atas nama Pemohn, telah diberi materaisecukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P3;Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor0006/03.07/PB/SIUP/V/2015, telah diberi materai Secukupnya dan sesualdengan aslinya diberi tanda P4;Fotocopy Surat Izin Gangguan No.SK:545/IGNI/BPMP2T

• Dokumen-dokumen atas nama PT DIAN YARPAN JAYA MANDIRI:

  • Tanda Daftar Perusahaan No.37/ M-DAG/PER/9/2007
  • Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 053-303/1705/BPMP2T/SIUP/PM/2013
  • Izin Gangguan No.000209/BPMP2T/IG/2013
  • Pengesahan Badan Hukum Perseroan No.

  DIAN YARPAN JAYA MANDIRI untuk kegiatan pembangunan pelabuhan/ terminal khusus untuk kepentingan sendiri No. 006/DYJM-BPP/UM/V/2013

• Izin Lokasi No. 503.06/20/BPMP2T
• Izin Prinsip No. 503.05/59.I/BPMP2T
• Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin

lokasi No. 97/67.71-400/PTIL/VI/2015

• Izin Mendirikan Bangunan (IMB) WareHouse No. 1211/DTKP/BB/BI
• Surat Keterangan

  DIAN YAHYA MANDIRI:

  • Tanda Daftar Perusahaan No.37/M-DAG/PER/9/2007
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 137-302/17-05/BPMP2T/SIUP/PM/2013
  • Izin Gangguan No. 000211/BPMP2T/IG/2013
  • Izin Lokasi No.503.06/21/BPMP2T
  • Izin Prinsip No.503.05/601/BPMP2T
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Workshop No.1210/DTKP/BB/BI
  • Risalah Pertimbangan Teknisi Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi No. 98/64.71-400/PTIL/

• Balikpapan Kota, Surat Izin Usaha No.0016 / BPMP2T / UK /1/ 2013 atas nama : Panti KebugaranMAHKOTA. sebesar : Rp. 110.000.000, ( Seratus Sepuluh JutaRupiah )Putusan Harta Bersama, nomor: 2692/Pdt.G/2015/PA.TA Halaman 5 dari 105(2) Panti Kebugaran atas nama: PRIMADONA yang terletak dijalan Soekarno Hatta Komplek Taman Citra Blok C No.58 RT.49Kelurahan Karangrejo Balikpapan Tengah. ( Berdasarkan SuratIzin Usaha Pariwisata Nomor : 0015 / BPMP2T / UK / / 2013atasnama : Panti Kebugaran PRIMADONA yang

  Balikpapan Kota ( Berdasarkan Surat IzinUsaha Pariwisata Nomor : 0016 / BPMP2T / UK / / 2013atasnama : Panti Kebugaran MAHKOTA. sebesar : Rp.110.000.000, ( Seratus Sepuluh Juta Rupiah ) ;(2) Panti Kebugaran atasnama : PRIMADONA yangterletak dijalan Soekarno Hatta Komplek Taman Citra Blok C No.58 RT.49Kelurahan Karangrejo Balikpapan Tengah. ( Berdasarkan SuratIzin Usaha Pariwisata Nomor : 0015 / BPMP2T / UK / / 2013atasnama : Panti Kebugaran PRIMADONA yang selanjutnyapengelolaanya diserahkan kepada

  Sudoman Komplek Pantai Mas PermaiB/i9 RT 9 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota,Kota Balikpapan berdasarkan Surat Izin Usaha No. 0016/BPMP2T/UK/V2013 sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh jutarupiah);ii.

  Fotokopi Surat izin Usaha yang dikeluarkan oleh BadanPenanaman Modal dan Pelayanan, Perizianan Terpadu(BPMP2T ) nomor 0019/BPMP2T/UK/II/2015 tanggal 29 januari2013 an. Idayati, dan telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda bermeterei cukup (P8) ;12.

  Fotokopi Surat ian Usaha yang dikeluarkan oleh Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizianan Terpadu (BPMP2T ) nomor0227/BPMP2T/UK/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 anIdayati, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudahcocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda bermeitereicukup (P13) ;17.

• Union Jaya diBalikpapan adalah Wardhana Jaya (nama Tionghoa: Siauw Pek Siong (alm),yang di buktikan dengan Akta pendirian Nomor : 5 tanggal 4 April 1988 yangdibuat dan dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH yang berkedudukan diBalikpapan dan juga dapat Tergugat buktikan melalui Tanda DaftarPerusahaan (TDP) pada Kantor Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu) (BPMP2T) Kota Balikpapan dengan Nomor:170554600653 atas nama Wardhana Jaya;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalildalil

  UnionJaya yaitu Welly Susanto S/ Penggugat Il, karena sudah sangat jelas UD.Union Jaya yang terdaftar di Balikoapan melalui Akta pendirian Nomor : 5tanggal 4 April 1988 yang dibuat dan dihadapan Notaris Abdul Wahab, SH.yang berkedudukan di Balikpapan dan juga dapat Tergugat buktikanmelalui Tanda Daftar Perusahaan pada Kantor Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan denganNomor: 170554600653 adalah atas nama Wardhana Jaya, yang jugaPenggugat Ketahui melalui Pemberian

  Union Jaya di Balikpapan ini terdaftar di Badan PenanamanModol dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan Tanda DaftarPerusahaan (TDP) Nomor : 170554600653 atas nama Wardhana Jaya;Bahwa Wardhana Jaya / Ayah Penggugat Rekonpensi berhak memberikuasa kepada siapa saja untuk melakukan segala tindakan yang dianggapperlu guna mewakili dan atau atas nama Perusahaan UD Union Jayatersebut, oleh karena adalah wajar apabila Wardhana Jaya / AyahPenggugat Rekonpensi memberi Kuasa kepada anaknya yaitu PenggugatRekonpensi

  Bukan seperti yang telah Tergugatterangkan pada jawaban Tergugat didalam dalil pada angka 3 melaluiTanda daftar Perusahaan (TDP) pada Kantor Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota BalikpapanNomor 170554600653.d. Data Notaris Abdul Wahab, SH.

• BPMP2T Kab.Padang Pariamantanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani oleh Johanes Rondonuwusebagai direktur PT Expo Indomas Perkasa namun dalam hal proses izintersebut hingga terbitnya surat izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian C kepadaPT.

  Expo Indomas Perkasa tersebut diketahui dilakukan oleh terdakwayang langsung menemui Kepala BPMP2T Kab.Padang Pariaman yaknisaksi Nurhelmi, SH, Msi sedangkan Johanes Rondonuwu tidak adadalam susunan pengurus PT. Expo Indomas Perkasa pada akta notarisYanses Saam, SH nomor 4 tanggal 9 Juni 2004 dan Akta NotarisDasman, SH,MKn no.7 RUPS mengenai pemilik saham & susunanPengurus PT. Expo Indomas Perkasa tanggal 24 Januari 2014.

  EXPOINDOMAS PERKASA tidak pernah datang ke BPMP2T untukmemfollow/untuk di proses izinnya sehingga dokumennya di simpansampai dengan akhir tahun 2014 ;Bahwa yang tertera selaku Direktur PT. EXPO INDOMAS PERKASApada waktu itu di permohonannya adalah JOHANES RONDONUWUdan selaku Kepala BPMP2T, tindakan Saksi waktu itu adalah turun kelapangan menelusuri PT. EXPO INDOMAS PERKASA dansesampainya di lokasi PT.

  EXPO INDOMAS PERKASA ada mengurus IUP Produksidan IUP Pengolahan dan Pemurnian ke BPMP2T Kabupaten PadangPariaman yaitu pada tahun 2013 dan pada waktu itu Terdakwa adalahmasih menjabat sebagai Direktur pada PT. EXPO INDOMASPERKASA;Bahwa IUP PT. EXPO INDOMAS PERKASA yang di urus tersebut terbittanggal 8 Agustus 2014 dan mengenai IUP PT. EXPO INDOMASPERKASA yang terbit itu, Terdakwa tidak ingat kapan di terimanya IUPtersebut oleh PT.

  EXPO INDOMAS PERKASAtidak pernah datang ke BPMP2T untuk memfollow up untuk diprosesizinnya sehingga tindakan Saksi Nurhelmi pada waktu itu adalah turunke lapangan guna untuk menelusuri PT. EXPO INDOMAS PERKASAdan sesampainya di lokasi PT. EXPO INDOMAS PERKASA di LubukAlung, terlinat seorang lakilaki dan Saksi Nurhelmi kemudian bertanyatentang kenapa PT.