Pengggugat hanya mencantumkankerugian materiil tidak langsung berupa biaya yang dikeluarkan dalamrangka mengajukan gugatan ini sebesar Rp 100.000.000, (Seratus jutarupiah), yang mana tidak ada hubungan sebab akibat (causal) antaraperbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dengan kerugian yangtiMDUl; 2 nnn n nnn nnn nn nner nnn nnn ne nnn nnn ce nee n neces ne neeeJustru Pihak Penggugat telah merugikan pihak Tergugat karena telahmenyewakan dan menjual sebagian tanah Sertifikat Hak Guna BangunanNo

Faktanya tidak adakerugian sebab akibat (causal) yang diderita Penggugat, malahan penggugatmemperoleh manfaat atas tindakan menempati dan menguasai tanahTEPSGI UL ===2

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Para Pemohon memilikikedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon uji materiil PP1/2017 dan mempunyai hubungan hukum (causal verband) terhadappengujian PP 1/2017 a quo terhadap UU Minerba dan UUPembentukan PUU;9.

verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunyasuatu. peraturan perundang undangan yang dimohonkanpengujiannya; (Vide Bukti T 1)Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon hanyamenjelaskan tentang kualifikasi Pemohon, namun tidakmemberikan penjelasan lebih lanjut tentang kerugian hak yangbersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, danterdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundangHalaman 28 dari 64 halaman.

Pemohon V tidak dapatmenjelaskan kedudukan hukum (legal standing) yangmengalami kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknyabersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dimaksud denganberlakunya suatu) peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujiannya;Bahwa Pemohon V s.d.

Pemohon XIll selaku perseorangan hanyamenjelaskan tentang kualifikasi Pemohon, namun tidakmemberikan penjelasan lebih lanjut tentang kerugian hak yangbersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, danterdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujiannya yang dialami oleh ParaPemohon;Bahwa Pemohon VII yaitu Sdr.

Putusan Nomor 29 P/HUM/2017Para Pemohon sangat tidak relevan dengan kondisi faktual yangterjadi di masyarakat;Hal tersebut ditegaskan juga bahwa Para Pemohon tidak dapatmenjelaskan lebih lanjut tentang kerugian hak yang bersifat aktualatau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungansebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud denganberlakunya suatu peraturan perundangundangan;VII.

Adanya hubungan causal ;6.

Perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsurunsur : Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad); Harus ada kesalahan; Harus ada kerugian yang ditimbulkan; Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa dari uraian sebagaimana didalilkkan oleh Penggugat dalamgugatannya, selain tidak ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian serta dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidakadanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;8.

untukmemberikan ganti kerugian kepada Penggugat;Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KitabUndangUndang Hukum Perdata, adalah :Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkankerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.Perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsurunsur : Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad); Harus ada kesalahan; Harus ada kerugian yang ditimbulkan; Adanya hubungan causal

antara perbuatan dan kerugian;Bahwa dari uraian sebagaimana didalilkkan oleh Penggugat dalamgugatannya, selain tidak ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian serta dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat adalah tidakadanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;8.

antara perbuatan dan kerugian;Bahwa dari uraian sebagaimana didalilkkan oleh Penggugat dalamgugatannya, selain tidak ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian serta dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat adalah tidakadanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;8.

antara perbuatan dan kerugian;Bahwa dari uraian sebagaimana didalilkkan oleh Penggugat dalamgugatannya, selain tidak ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkankerugian serta dilakukan oleh Tergugat IV terhadap Penggugat adalah tidakadanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Padt.G/2017/PN.CbiForm02/SOP/06. 8/20178.

KerugianMoril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan bathin, dan lainlainHalaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Padt.G/2018/PN Jkt.Pstdan ditaksir nilainya dengan uang sesuai dengan status sosialPenggugate) Adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara Perbuatan Melawan Hukum itudengan kerugian yang diderita Penggugat.

Menghilangkan nyawa orang lain;Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan nyawa orang laindalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama,adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatan denganakibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatantersebut yang

pembendungan darah dankekurangan oksigen pada wajah, kuku, paru dan jantung sehinggamengakibatkan Kematian disebabkan adanya kekerasan tumpul pada leherpatut diduga adanya penekanan pada leher, akibatnya saluran nafas tertutup,sehingga korban tidak dapat bernafas dan akhirnya mati lemas kekuranganoksigen (aspiksia), sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor :Doksik. 01.1.21 tanggal 25 Januari 2021;Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 45/Pid.B/2021/PN.PblMenimbang, bahwa mengenai hubungan causal

verband antara wujudperbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenaladanya beberapa teori seperti teori syarat conditio sine qua non atau teorikhusus, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikanlandasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verband adalaharrest Hoog Militer Gerechtschof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakansebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antaraperbuatan dengan akibat;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan

Judex Facti juga telah salah menerapkan hukum karenatidak mempertimbangkan hubungan causal (sebab akibat),dimana terjadinya tindak pidana pengrusakkan terjadikarena ulah saksi korban yang dengan sengaja menempatkanbarang barangnya di atas tanah milik Terdakwa dengantanpa ijin padahal sebelumnya Terdakwa Terdakwa telahmelarang hal tersebut ;Menimbang, bahwa atas alasan alasan tersebut MahkamahAgung berpendapatBahwa = alasan alasan kasasi dari para PemohonKasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan

Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kandangan oleh karenasubstansi dari perkara a quo adalah dalildalil yang menjadi dasar gugatanPembanding semula Penggugat tentang mati dan sakitnya kerbaukerbau rawamilik Pembanding semula Penggugat dengan aktifitas Terbanding semulaTergugat yang melakukan penanaman pembibitan kelawa sawit denganmembersihkan lahan menggunakan herbisida serta pembuatan kanal apakahsecara yuridis ada mempunyai korelasi dalam hubungan causal

diantaranyasehingga Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian ; aonn= Menimbang, bahwa dari buktibukti yang telah diajukan Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P1a,o, P2a,b, P3, P4, P5, P6, P7a, b, c, P8, P9,P10, P11, P12, P13, P14a, b, c, d, P15a, b, c, P16, P17, P18, P19a, b, c, d, e, f,menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak satu alat buktipun yangmenunjukkan adanya hubungan causal antara kematian dan sakitnya kerbaukerbau rawa milik Pembanding semula Penggugat dengan aktifitas

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagaiberikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telahdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) danaktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

PUUV/2007) yaitu sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebutdianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (kKnusus) dan aktual atau setidaknya bersifat20potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harusmemenuhi lima syarat, yaitu:a.adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;adanya hubungan sebabakibat (causal

Terlebih lagi secara faktual terdapat hubungan sebabakibat(causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UndangUndang yangdimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusionalseperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;3.10 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah, Pemohon memiliki kKedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan permohonan a quo;3.11 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadilipermohonan a

Dalam hal Jevering kita menganutajaran causal, sehingga apabila titel atau alas hak tidak sah makapenyerahan hak milikpun tidak sah. Berdasarkan ajaran causal tersebutmaka perjanjian jual beli tanah obyek sengketa antara Agustin Verawaty,dkk dengan H. Yoyok Edi Pujianto, SH. (Pelawan/Termohon Kasasi) bataldemi hukum.Menurut ajaran atau sistem causal, tuntutantuntutan atau pembatalanobligatoire akan mempengaruhi hak miliknya. Bilamana obligatoireHal. 15 dari 19 hal. Put.

(Pasal 28D ayat 1 UUD NRI1945) (P7);e. bahwa hak Pemohon tersebut dianggap olehPemohon telah dirugikan oleh Pasal 2 ayat (2), danayat (3) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006tentang Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P5) yangdimohonkan diuji;f. bahwa kerugian hak Pemohon yang dimaksudbersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknyabersifat potensial yang menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi;g. adanya hubungan sebab akibat (causal verband)

Bahwa kedudukan hukum Pemohon yang mengajuan judicial reviewtersebut tanpa adanya ijin dari atasan telah bertentangan denganPeraturan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin PNS, maka menurut Termohon, kedudukan hukumPemohon tidak sesuai pula dengan Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 yang mensyaratkan bahwapermohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihakpihak yang tepat.e Selain itu, Termohon sama sekali tidak melihat adanya hubungansebab akibat (causal

Pemohon tetap dapat melaksanakankewajiban dan tanggungjawab pekerjaan berdasarkan tugas pokok danfungsinya .Menurut Termohon, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohondengan adanya bawahan atau atasan Pemohon yang berlatar belakanganggota kepolisian adalah permasalahan dalam ranah hubungan kerjadi Pemerintahan (publick rechtiliike verhoudings), dan tidak adahubungannya (causal verband) dengan berlakunya ketentuan a quo.Persoalan tersebut merupakan persoalan hubungan kerja antarapemerintahan Pemohon

Bahwa menurut Termohon, permasalahan yang dihadapi olehPemohon dengan adanya bawahan atau atasan Pemohon yangberlatar belakang anggota kepolisian adalah permasalahan ketidakharmonisan antara Pemohon dengan bawahan atau atasanPemohon, dan tidak ada hubungannya (causal verband) denganberlakunya ketentuan a quo. Persoalan tersebut bukanlah persoalanlegalitas norma yang dapat diuji di Mahkamah Agung.2.

Pemohon tetap dapat melaksanakan kewajiban dantanggungjawab pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.Bahwa menurut Termohon, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohondengan adanya bawahan atau atasan Pemohon yang berlatar belakanganggota kepolisian adalah permasalahan dalam ranah hubungan kerja diPemerintahan (publick rechtilijike verhoudings), dan tidak ada hubungannya(causal verband) dengan berlakunya ketentuan a quo.

Dengan berpedoman kepada teori tentang apakah suatuperbuatan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum atau tidak,dapat diketahul apabila memenuhi halhal sebagai berikut:a.b.c.d.e.Adanya suatu perbuatanPerbuatan itu harus melawan hukum (onrechmmatige daad)Adanya kesalahan/kelalaianPerbuatan itu harus menimbulkan kerugianAdanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugianBahwa dari halhal tersebut diatas, maka dapat diterangkan sebagaiberikut:a.

Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugianBerdasarakan teori condition sine qua non jelas membuktikan adanyahubungan causal atau sebab akibat antara tindakan tersebut yangdilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum menjadi sebabPutusan Penetapan 21 dari 26 No.364/Pdt.G/2019/PN Cbiatas timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immaterial yangdialami oleh Penggugat;Berdasarkan uraian dalildalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

Perbuatan yang dituduhkan tersebut harus ada :Causal verband : (Hubungan sebab akibat). Dalam hal inihanya dakwaan Oditur saja yang dijadikan pertimbanganJudex Factie bahwa perbuatan asusila tersebut disadarisedemikian rupa tanoa adanya sebab akibat.kemudian :b. Teori pemidanaan, pertanggungjawaban dankesalahan serta pembuktian tidak jadi bahan pertimbanganJudex Factie.

(Pleedooi halaman 21 s/d 23...Causal Verband, Teoripemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan.Didalam setiap rumusan pasalpasal KUHP maupun tindakpidana, unsur (bestitelen) "barang siapa" merupakansebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan danpertanggungjawaban pidana.

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memoribandingnya merasa keberatan karena perbuatan yang dituduhkantersebut harus ada Causal verband (hubungan sebab akibat),namun dalam hal ini hanya dakwaan Oditur saja yang dijadikanpertimbangan Judex Factie bahwa perbuatan asusila tersebutdisadari sedemikian rupa tanoa adanya sebab akibat.Menanggapi keberatan Penasihat hukum tersebut MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terjadinya suatuperbuatan tidak terlepas dari hubungan sebab akibat (causalverband

Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian, terdapat dua teori yaitu: Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jikaperbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yangdianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semuasyaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat); Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang

selayaknya dapat diharapkansebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalamansecara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dariperbuatan melawan hukum;Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut: Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 BW; Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubunga

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidakhanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apayang ia akan derita pada waktu yang akan datang ;Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat duateori yaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannyaHalaman 10 dari 21

Nomor 182/PDT 2017PT.PBRcondition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebabdari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuktimbulnya akibat) ;e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan hokum ;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secaralayak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari

Adanya hubungan causal;Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasdan oleh karena seluruh surat buktibukti Penggugat in casu yang mengikutidan melandasi dari peristiwa hukum keperdataan PT. KRESNA ALAM ABADIyang tidak ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Minerba dan batu BaraKementerian ESDM RI tersebut diatas maka dapat merugikan PT.

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antaraperbuatan akibat dari perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidanganterbuktilan pada pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 23.00 Witabertempat di depan Kantor Advokat Krishna Jl.raya Darma Giri, Banjar GetasKangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, telah terjadikeributan antara Terdakwa dengan saksi MADE RAI RIDHARTHA, dimanaawalnya saksi MADE RAI RIDHARTHA sedang duduk didalam mobil

StoyarenskiAshmibeycha;Menimbang, bahwa melihat uraian perbuatan Terdakwa tersebut terlihatjelas adanya wujud perbuatan yaitu pemukulan yang dilakukan oleh terdakwaterhadap saksi MADE RAI RIDHARTHA yang menimbulkan akibat berupa sakitdi bagian telunjuk tangan berupa luka robek dan berdarah, luka gores di bagiandagu serta luka pada punggung Kaki sebelah kanan, dimana antara perbuatandan akibat terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatanakibat dari perbuatannya tersebut, sehingga

Perbuatan yang dituduhkan tersebut harus ada :Causal verband : (Hubungan sebab akibat). Dalam hal inihanya dakwaan Oditur saja yang dijadikan pertimbanganJudex Factie bahwa perbuatan asusila tersebut disadarisedemikian rupa tanpa adanya sebab akibat.kemudian :b. Teori pemidanaan, pertanggungjawaban' dankesalahan serta pembuktian tidak jadi bahan pertimbanganJudex Factie.

(Pleedooi halaman 21 s/d 23...Causal Verband, Teoripemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan.Didalam setiap rumusan pasalpasal KUHP maupun tindakpidana, unsur (bestitelen) "barang siapa" merupakansebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan danpertanggungjawaban pidana.

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnyamerasa keberatan karena perbuatan yang dituduhkan tersebutharus ada Causal verband (hubungan sebab akibat), namundalam hal ini hanya dakwaan Oditur saja yang dijadikanpertimbangan Judex Factie bahwa perbuatan asusila tersebutdisadari sedemikian rupa tanpa adanya sebab akibat.Menanggapi keberatan Penasihat hukum tersebut MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terjadinya suatuperbuatan tidak terlepas dari hubungan sebab akibat (causalverband

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 ( satu ) buah kaos warna merah bertulisan superman is death;- 1 ( satu ) BH warna putih;- 1 ( satu ) buah celana kain warna hitam merek DC ;Dikembalikan kepada anak korban Wida Sulistya Ningrum, - 1 ( satu ) kaos warna hitam kerah warna merah merek Rock SH;- 1 ( satu ) celana pendek jens warna abu - abu merek Venda Causal;- 1 ( satu ) baju dalam warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixson Nopol S - 2528 - BL beserta

dipenuhinyakewajiban Para Tergugat sebagaimana ditentukan didalam Surat Kuasa tertanggal :22 Agustus 2009 dan Surat Perjanjian kerjasama tertanggal : 1092009 adalah merupakanserangkaian yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan Melanggar Hukum, karena telahmemenuhi unsurunsur sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata, yakni :Ada perbuatan melawan hukum ;Melanggar hak subyektif orang lain ; Ada kesalahan ; 7272222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnnAda kerugian ; 222222 o on nn nnn n nananAdanya hubungan causal