Pasal 26 Kep DJPLN No. 35/PL/2002 telah ditegaskan bahwa Banksebagai Kreditur dapat menjadi peserta lelang barang jaminan yang diagunkan kepadaBank yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:e Membuat Pernyataan Pembelian Dilakukan untuk Pihak Lain, syarat pertama Bankmembuat: 222222 nnn nnn nnn nnn nnn annee Pernyataan yang menyatakan pembelian itu dilakukan untuk pihak lain yang akanditunjuk kemudian dalam jangka waktu (satu) tahun; e Pernyataan itu, harus berbentuk Akta Notaris, dan;

Pasal 26 Kep DJPLN No. 35/PL/2002 dan Pasal 1 angka 12 Kep Menken No. 304/KMK.01/2002 ; Sehinggamenjadikan Risalah Lelang No. 123/2011, tanggal 28 Februari 2011 yang dilakukan olehTergugat II atas permohonan Tergugat I tersebut mengandung cacat hukum, sehinggamenurut Risalah Lelang yang demikian tersebut haruslah dinyatakan batal serta tidakmempunyai kekuatan pembuktian yang sah secara hukum;13.

Pasal 7 Kep DJPLN jo. Padal 9 Kep. DJPLN, No.5.

DJPLN Nomor 35/PL/2002 ; 4. Penentuan harga limit lelang terhadap obyek lelang eksekusi tidak prosedural danmelanggar hakhak keperdataan Pelawan selaku Pemilik obyek lelang eksekusi ; 5.

DJPLN, jo. Pasal 9 Kep.

DJPLN Nomor 35/PL/2002, karena tidak ada SuratKeterangan Tanah dari Badan Pertanahan Kota Mataram, juga adalah dalil yang tidakberalasan, karena berdasarkan bukti surat TI.8 ternyata telah diterbitkan Surat KeteranganTanah dalam rangka lelang eksekusi tersebut ; Menimbang bahwa dalil Pelawan yang menyatakan bahwa penentuan harga limitterhadap obyek lelang eksekusi dilakukan semaunya, tidak procedural dan melanggar hakhak keperdataan Pelawan adalah tidak beralasan, karena penentuan harga limit atas

Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 2 Peraturan DJPLN Nomor:PER/02/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang,persyaratan Lelang yang harus dipenuhi oleh Tergugat dalammengajukan Lelang adalah:a. Salinan/ Fotocopy Putusan dan/atau penetapan Pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van dewisjde);Halaman 3 Putusan Nomor 716/PDT/2020/PT SBYb. Salinan/ Fotocopy penetapan/ aanmaning/ Teguran kepadatereksekusi dari Ketua Pengadilan;c.

seluruhnya;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor1/Lelang.Eks/2020/PN Bjn tanggal 13 Pebruari 2020 tentang perintahuntuk menjual lelang karena tidak didasarkan pada Putusan yangbersifat menghukum (Condemnatoin;Menyatakan Penetapan Jadwal lelang Nomor:S756/WKN.10/KNL.01/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 yangHalaman 7 Putusan Nomor 716/PDT/2020/PT SBYdikeluarkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat oleh karena diterbitkan dengan melanggar Pasal 6 angka 2Peraturan DJPLN

Kantor Wilayah VII DJPLN Denpasar,Maka dalam hal terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannyatersebut. Oleh karena itu Tergugat tidak berkualitas untuk dapat di tuntut dalamperkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan BadanHukum induknya atau instansi atasannya;Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 1 butir 1 dalam suratgugatan Penggugat yang menyebutkan persoon Tergugat hanya ditujukankepada Pemerintah RI Cq.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Eksepsi Tergugat II:Penggugat Salah Alamat Mengikutsertakan Tergugat II Sebagai Pihak TergugatDalam Perkara A Quo;Bahwa sesuai dengan pasal 12 UU No.49/Prp/1960 tentang PUPN danpasal 2 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.333/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000, dengan tegas dinyatakan setiapPiutang Negara wajib diserahkan kepada DJPLN (PUPN);Bahwa dengan telah dilimpahkannya penyelesaian Piutang Negara

macettersebut kepada DJPLN (PUPN /Tergugat 1), maka hakhak Penyerah Piutangberkaitan dengan penyelesaian hutang termasuk lelangsecara Yuridis formalberalin PUPN/DJPLN (Tergugat 1);Bahwa terlebih lagi dalam surat gugatan Penggugat baik dalam Positamaupun dalam Petitumnya, Penggugat sama sekali tidak pernah menyatakankalau Tergugat Il telah melakukan perbuatan ypang bertentangan denganhukum khususnya berkaitan dengan lelang;Bahwa berdasarkan konstruksi yuridis tersebut di atas, maka apabilaPenggugat

Kantor Wilayah V DJPLN cq.Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)Semarang, Jl. Imam Bonjol d Lt. 4 Semarang, semulasebagai Tergugat Il sekarang Terbanding II ; Selanjutnya disebut Tergugat I, Il / PARA TERBANDING ;Hal 1 dari 5 hal, Put. No. 166/Pdt/201 1/PT.Smg.3. Pemerintah Republik Indonesia cq.

Burhanudin, Kewarganegaraan Indonesia JabatanStaf Bidang Informasi dan Hukum Kantor WilayahII DJPLN ;7.

Rahayu Widiastuti, SH, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bidang Informasi danHukum Kantor Wilayah II DJPLN, KesemuanyaPegawai pada Kantor Panitia Urusan Piutang danLelang Negara Cabang Daerah Khusus IbukotaJakarta, berkantor di Jalan Prapatan Nomor10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus No.SKU06/PUPN C.10.DKI/ 2006,tertanggal 20 Nopember 2006.Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat surat

Tata Usaha Negara.Bahwa adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmemeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara, karena jikaKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jakarta IV dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundangan yangberlaku atau bertentangan dengan asasasas pemerintahan yang baik, makaupaya hukum yang dilakukan adalah melakukan upaya keberatan bandingadministrasi ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang danLelang Negara (DJPLN

) di Jakarta yang merupakan atasan langsung dariKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV.Jika banding administrasi ditolak oleh Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Jakarta, maka upaya hukumyang diajukan adalah mengajukan Gugatan Pembatalan atas KeputusanKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara(DJPLN) Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Bahwa oleh karena itu berdasarkan halhal yang diuraikan

BrtKeputusan Kepala Kantor DJPLN Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta.4. Bahwa atas posita butir 2 Gugatan / Perlawanan aquo, kami menyatakanbahwasanya benar telah dilakukan Perate Eksekusi atas barang jaminanhutang milik Pelawan Eksekusi yang berupa:a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.6792/Pejagalan seluas 75 m2 atas nama Pelawan Eksekusi yang terletakdi Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.b.

dengan Tanah melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV.Bahwa Parate Eksekusi Lelang atas barang jaminan yang dilakukan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV sudahberpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 304/KMK01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangsebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.450/KMK 01/2002 tanggal 28 Oktober 2002 jo Keputusan Direktorat JenderalPiutang Lelang Negara (DJPLN

) No. 35/PL/2002 tanggal 27 September 2002tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan lelang.Bahwa dalam Pasal 3 Keputusan DJPLN No. 35/PL/2002 tanggal 27September 2002 disebutkan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggunganberdasarkan Pasal 6 UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,dokumen persyaratan lelang yang diperlukan adalah :1.

CqDirektorat Jenderal Piutang dan Lelang NegaraKantor Wilayah VIII DJPLN Bandung, Cq KantorPelayanan Utang dan Lelang Negara Cirebon, yangberalamat di Jl.

Kantor Wilayah V DJPLN Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

KANTOR WILAYAH V DJPLN Cg.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL ) SEMARANG ; JI.

Turut Tergugat Il) untuk menyerahkan pengurusan piutangmacetnya kepada DJPLN ;Bahwa mulai saat penyerahan tersebut, Turut Tergugat Il telan melepaskanmhakhaknya kepada Turut Tergugat Il sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 huruf bSurat Keputusan Menteri Keuangan RI No.KEP.271/MK/7/4/1971 tanggal 26April 1971 tentang syaratsyarat dan Tata Cara Penyerahan Piutang Negarayang berbunyi sebagai berikut :Dengan penyerahan pengurusan tersebut, penyerah piutang melepaskan hakhak yang terkandung didalamnya terhadap

No.1205 K/Sip/1971 tanggal 17 Januari 1973 PengadilanNegeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksagugatan yang obyeknya menyangkut masalah kredit macet yang telah ditanganioleh BUPLN (sekarang DJPLN), sehingga sudah sepatutnya Pengadilan NegeriSurabaya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara ini, karenaobyeknya telah diperiksa terlebih dahulu dan ditangani oleh BUPLN (sekarangDJPLN) ;Eksepsi Turut Tergugat Ill :Bahwa Turut Tergugat Ill menolak seluruh dalildalil

Putusan Nomor : 133/G/2009/PTUNJKT(Kanwil IV DJPLN Bandung, KP2LN Bogor, Debitur, Krediturdan Invetor) atas pengaduanCOB PU fem

DJPLN No. 35/PL/2002;Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, makasangat jelas Terlawan yang melakukan pelaksanaan lelang eksekusi ataspermintaan dari Terlawan 2 4 telah melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, sebab perbuatanmengumumkan akan pelaksanaan lelang eksekusi tersebut sebagaimanasurat dengan Nomor : W22A1/1074/HK.055/X/2010 tanggal 26 Oktober2010 tentang Mohon Bantuan Eksekusi Lelang, dan surat PengumumanPertama Lelang Eksekusi Pengadilan

Pasal 7 Kep DJPLN jo. Pasal 9 Kep. DJPLN, No. 35/ PL/2002 dan bertentangan dengan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 40/Pmk.07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Jo.

Pasal 7 Kep DJPLN jo.Pasal 9 Kep. DUPLN, No. 35/ PL/2002 dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republikindonesia Nomor 40/Pmk.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangJo. Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per 02/ Pl/ 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Jo.

sebelumnya Penggugat telahmengajukan gugatan yang telah didaftarkan pada kepaniteraanPengadilan Negeri Manado No. 99/Pdt.G/2012/PN.Mdo sertaPermohonan Penangguhan Sita Lelang Eksekusi yang diterimaPengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Maret 2012;17.18.12.20.21.Bahwa dalam pelaksanaan Sita Eksekusi Lelang pada tanggal 27 Maret2012 tersebut, Tergugat Il melalui pejabat lelang/Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum yakni mengabaikan ketentuanyang di atur dalam Pasal 3 angka 4 Keputusan DJPLN

Menyatakan bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat melanggar ketentuanpasal 4 Keputusan DJPLN No. 35/PL/2002. Tentang Dokumenpersyaratan Khusus, yaitu : Fotocopy Penetapan Sita olen Ketua Pengadilan Negeri (pasal 3angka 4.3) Salinan/fotocopy Berita Acara Sita (pasal 3 angka 4.4), Salinan fotocopy perincian utang/jumlah yang harus dipenuhi (pasal3 angka 4.5).

2012 telahsesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sertadokumendokumen syarat lelang eksekusi Pengadilan Negeritelah lengkap sehingga Turut Tergugat tetap melanjutkanpelaksanaan lelangnya;Dalil Penggugat yang merujuk pada ketentuan peraturan lamakeputusan DJPLN Nomor: 35/PL/2002 membuat gugatan menjadikabur dan tidak jelas, mengadaada serta menyesatkan, dengandemikian gugatan Penggugat harus ditolak;Bahwa Turut Tergugat melakukan verifikasi dokumenkelengkapan syaratsyarat lelang dan sudah

Berdasarkan Peraturan terbaru tersebut diatas mengenai syaratsyarat kelengkapan dokumen yang dipenuhi oleh Pengadilan NegeriManado sebagai pemohon sudah sangat jelas dan sempumasehingga dalil Penggugat patut dikesampingkan dan Ketentuandasar peraturan lama yang dipakai oleh Penggugat yaituKeputusan DJPLN No. 35/PL/2002 sudah tidak berlaku lagi.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (dahulu DJPLN) Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) ; MURTIASIH ; BAMBAN SUTRISNA ; PT SEJAHTERA INDUSTRIAL & TRADING CO. LTD.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG NEGARA DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IX DJPLN, KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA AMBON (dahulu) dan atau diubah menjadi DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IX MANADO, KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA AMBON atau KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON (sekarang

PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORATJENDERAL PIUTANG NEGARA DAN LELANG NEGARAKANTOR WILAYAH IX DJPLN, KANTOR PELAYANANPIUTANG DAN LELANG NEGARA AMBON (dahulu) danatau. diubah menjadi DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALPIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IXMANADO, KANTOR PELAYANAN PIUTANG DANLELANG NEGARA AMBON atau KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGAMBON (sekarang), berkedudukan

PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG NEGARA DAN LELANGNEGARA KANTOR WILAYAH IX DJPLN, KANTOR PELAYANAN PIUTANGDAN LELANG NEGARA AMBON (dahulu) dan atau diubah menjadiDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORATJENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH IXMANADO, KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARAAMBON atau KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON(sekarang) dan Pemohon

KANWIL I DJPLN MEDAN selaku KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) MEDAN, vs. EDWARD P. MANIK, EDYSON MANIK, dkk.

Cq.KANWIL DJPLN MEDAN selaku KETUA PANITIAURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq. KANTORPELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N)MEDAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.30 A Medan,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : RAMSON DAMANIK,SH. dan DINO M. PAKPAHAN, SH. berkantor di JalanLapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta Pusat;Para Pemohon Kasasi dan II dahulu Tergugat IV danTergugat V/ para Pembanding;melawan:EDWARD P. MANIK,EDYSON MANIK,DRS. DAULAT MANIK,MENINTA BR. MANIK,TIANGGUR BR.

KANWIL DJPLN MEDAN selaku KETUAPANITIA URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq. KANTORPELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) MEDAN tersebut ;Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000, (Limaratus ribu rupiah) ;Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 131 K/Pdt/2008Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.

RayaSolo Tawangmangu No. 74 Palur, Karanganyar,MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAcq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANGNEGARA cq KANTOR WILAYAH V DJPLN cq KANTORPELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARASURAKARTA, berkedudukan di JI.

seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan Ill mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Terlawan Ill menolak seluruh dalildalil Penggugat dalam gugatankecuali terhadap halhal yang dengan tegas diakuinya;Eksepsi Error in Persona;Bahwa surat gugatan yang diajukan ini telah keliru dan salah dalampenyebutan person dari pihak Terlawan Ill dengan mencantumkan yaituMenteri .... dst cq Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq KantorWilayah V DJPLN

., MMUKALINYAMATAN JEPARA, berkedudukan di Jalan RayaJeparaKudus, Desa Margoyoso RT/RW 03/01, KecamatanKalinyamatan, Kabupaten Jepara (depan kantorKecamatan Kalinyamatan Jepara);PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORATJENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA CQKANTOR WILAYAH V DJPLN CQ KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(PKNL) SEMARANG, berkedudukan di Gedung KeuanganNegara Lt. 4 Jalan Imam Bonjol, 1 D, Semarang;KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA,berkedudukan

SUPARDI HUSNIVSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA cqKANTOR WILAYAH VII DJPLN DENPASAR cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKLN) MATARAM DAHULU KANTOR PELAYANANPIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2KLN) MATARAM, DKK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA cqKANTOR WILAYAH VII DJPLN DENPASAR cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKLN) MATARAM DAHULU KANTOR PELAYANANPIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2KLN) MATARAM,berkedudukan di Jalan Langko Nomor 11 Mataram, yangdiwakili Hadiyanto, a.n Menteri Keuangan, Direktur JenderalKekayaan Negara, berkedudukan di Lantai 3, Jalan Dr.Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa

., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Mei 2019;KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANGNEGARA cq DJPLN cq KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG,berkedudukan di Jalan Nipah Nomor 52 Padang;Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan