Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00828/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Oktober 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012Nomor 00073/207/12/093/16 tanggal 3 November 2016, atas nama: PTTelekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diJalan Japati

Telekomunikasi Indonesia, NPWP01.000.013.1093.000, beralamat di Jalan Japati Nomor 1,Bandung, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PUTUSANNomor 839/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan

Putusan Nomor 839 B/PK/Pjk/2019Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Tidak Dapat Diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 22 Juni 2017, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggaldirumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (Satu) oranganak ; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukundan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tanggamereka tidak harmonis mulai goyah dan sering terjadi perselisihandan pertengkaran terus menerus ; Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang tanggungjawabmemberikan nafkah wajib ( ekonomi) terhadap Penggugat, Tergugatyang bekerja sebagai buruh melatin burung Japati

Cijeungjing Kabupaten Ciamis serta keterangan 2 (dua) orang saksidi bawah sumpahnya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatanperceraian dengan alasan sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugatkurang tanggungjawab memberikan nafkah wajib (ekonomi) terhadapPenggugat, Tergugat yang bekerja sebagai buruh melatih burung Japati

tanggal 23 Mei 2010, dihadapanPegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KecamatanCijeungjing, Kabupaten Ciamis; Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal dirumahorang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran sejak bulan Mei 2018, yang disebabkan Tergugat kurangtanggungjawab memberikan nafkah wajib ( ekonomi) terhadap Penggugat,Tergugat yang bekerja sebagai buruh melatin burung Japati

PUTUSANNomor 1285/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur

2017, tanggal 20 Maret 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1913/WPJ.19/2015 tanggal 20 Oktober2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00093/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama: PTTelekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati

TELEKOMUNIKASI INDONESIA, NPWP:01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih,Jalan Japati Nomor 1, Bandung 40133, yang diwakili olehHarry Mozarta Zen, jabatan Direktur Keuangan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak

Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093.000,beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati No. 1, Bandung (40133),sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2007,dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP):Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 2.304.923.403.731,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut 1.761.053.580,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 25.709.476.699,00Jumlah Seluruh Penyerahan 2.332.393.934.010,00Pajak

./2017, tanggal 2 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati, Nomor 1, Bandung (40133), yangdiwakili oleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur KeuanganPT Telekomunikasi Indonesia:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RoedyAndrianto, Kewarganegaraan Indonesia, Kuasa WHukum,beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor Tel.32 KU 000/COPI0000000/2017, tanggal23 November 2017:Termohon Peninjauan Kembali

, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2501/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00062/207/07/093/13tanggal 15 November 2013, atas nama PT Telekomunikasi Indonesia,NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati

./2017 tanggal 14 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Harry M. Zen, jabatan Direktur Keuangan pada PTTelekomunikasi Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dr.

seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2642/WPJ.19/2015, tanggal 29 Desember2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor00095/207/11/093/14, tanggal 21 Oktober 2014, sebagaimana telah dibetulkanDirektur PajakKEP00108/WPJ.19/KP.0403/2015, tanggal 10 Desember 2015, atas namaPT Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati

., yang diwakili oleh SitiChoiriana selaku Direktur Consumer Service PT TelekomunikasiIndonesia, Tbk, berkedudukan di Jalan Japati, Nomor 1, KotaBandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartoyo, S.H. dankawankawan, kesemuanya Para Karyawan PT TelekomunikasiIndonesia, Tbk, yang berkantor di Jalan Japati, Nomor 1, KotaBandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September2018;Termohon Kasasi:Dan:1.

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2572/PJ/2017, tanggal 14 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati

tanggal 20 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1907/WPJ.19/2015, tanggal20 Oktober 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011Nomor 00087/207/11/093/14, tanggal 21 Oktober 2014, atas namaPT Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati

Japati No. 01 Bandung40133.Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.TELKOM/ selakuKuasa Hukum PT.TELKOM (Tergugat) berdasarkan Surat KuasaKhusus No. K.TEL31/HK.510/COPF0000000/2016 tanggal 23 Mei2016 dalam perkara Perdata No 1/Pdt.G.S/2016/PN.Tgl tanggal 02Mei 2016 di Pengadilan Negeri Tegal, untuk selanjutnya disebutsebagai PIHAK KEDUA.PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan inimenerangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut:1.

Japati No. 01 Bandung, 40133.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.soo fe SNPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.TENTANG DUDUK PERKARANYA.Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannyatertanggal 12April 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegaltanggal 2 Mei 2016 di bawah register perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2016/PN Tgl,telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Duduk Persoalan

PUTUSANNomor 848/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan

Putusan Nomor 848 B/PK/Pjk/2019Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Tidak Dapat Diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 22 Juni 2017, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

Tbk, UNIT ENTREPRISEREGIONAL III Bandung, yang sebelumnya beralamat di (Menara BRI Lt. 10, JalanAsia Afrika No. 5759), dan sekarang di Jalan Japati No. 1, Kota Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.2. CV. MEDIA INTERLINTAS NIAGA, yang beralamat di Kampung Bunisari RT003, RW 005 Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah Nomor : 24/24 KebupatenBandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT.PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3759/P J/2017, tanggal 13 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2543/WPJ.19/2014 tanggal 18Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2007 Nomor 00058/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013, atas nama: PTTelekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093.000, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati

TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, beralamat di Jalan Japati No. 1Bandung, yang selanjutnya disebut Turut Tergugat Ill;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut;Memperhatikan surat gugatannya, Penggugat tanggal 7 Maret 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaHal.1 dari 3 hal Penet.No.53/G/2016/PHI.Sby.Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Maret 2016 dengan RegisterNomor : 53/G/2016/PHI.Sby ;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3758/P J/2017, tanggal 13 Oktober 2017:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati

Dengan mengadili sendiri1..1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;1..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2504/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2007 Nomor 00065/207/07/093/13 tanggal 15 November2013, atas nama : PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih,Jalan Japati Nomor 1, Bandung,

Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2020776/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84790/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 18 Juli

2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP776/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat, dan menetapkan membatalkan Surat

Putusan Nomor 599/B/PK/Pjk/2020770/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84789/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 18 Juli

2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP770/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat, dan menetapkan membatalkan Surat

PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, (PT.TELKOM), berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung ;2. DVRE V JAWA ~ TIMUR PT. TELEKOMUNIKASIINDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jalan Ketintang No.156Surabaya ;3.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) SERIKAT KARYAWAN(SEKAR) PT.TELKOM, berkedudukan di Jalan Japati No.1Bandung ;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padapokoknya atas dalildalil :

Jalan Japati No.1 diBandung membayar Bantuan Manfaat Pensiun Sekaligus (BMPS) sebesar2 xTHT x Gaji Dasar Terakhir (GDT) kepada Pensiunan PT. TelkomIndoesia Tok, atas nama sdr. AGUS PURWANTO dkk. (84 orang) denganalamat sdr. Tanu Haryadi, SH., MH., selaku kuasa hukum dengan alamatLembaga Bantuan Hukum Pengabdi Hukum & HAM, Jalan Kertopaten No.14 Lantai 1 Surabaya, yang rinciannya sebagaimana lampiran yang tidakterpisahkan dari anjuran ini ; Agr Sdr.

PUTUSANNomor 1094/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Heri Sunaryadi, jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur

Putusan Nomor 1094/B/PK/Pjk/20192015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00090/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama: PTTelekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Tidak Dapat Diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon

Tbk, UNIT ENTREPRISEREGIONAL III Bandung, yang sebelumnya beralamat di (Menara BRI Lt. 10, JalanAsia Afrika No. 5759), dan sekarang di Jalan Japati No. 1, Kota Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.2. CV. MEDIA INTERLINTAS NIAGA, yang beralamat di Kampung Bunisari RT003, RW 005 Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah Nomor : 24/24 KebupatenBandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT.PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.