Ditemukan 123 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3746/P J/2017, tanggal 2 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati
    telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2500/WPJ.19/2014 tanggal16 Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2007 Nomor 00061/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093.000,beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati
Register : 03-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
6132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017 tanggal 14 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Harry M. Zen, jabatan Direktur Keuangan pada PTTelekomunikasi Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dr.
    seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2642/WPJ.19/2015, tanggal 29 Desember2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor00095/207/11/093/14, tanggal 21 Oktober 2014, sebagaimana telah dibetulkanDirektur PajakKEP00108/WPJ.19/KP.0403/2015, tanggal 10 Desember 2015, atas namaPT Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati
Putus : 25-04-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA
206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017, tanggal 2 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati, Nomor 1, Bandung (40133), yangdiwakili oleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur KeuanganPT Telekomunikasi Indonesia:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RoedyAndrianto, Kewarganegaraan Indonesia, Kuasa WHukum,beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor Tel.32 KU 000/COPI0000000/2017, tanggal23 November 2017:Termohon Peninjauan Kembali
    , yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2501/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00062/207/07/093/13tanggal 15 November 2013, atas nama PT Telekomunikasi Indonesia,NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3261/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TELEKOMUNIKASI INDONESIA, NPWP:01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih,Jalan Japati Nomor 1, Bandung 40133, yang diwakili olehHarry Mozarta Zen, jabatan Direktur Keuangan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak
    Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093.000,beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati No. 1, Bandung (40133),sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2007,dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP):Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 2.304.923.403.731,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut 1.761.053.580,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 25.709.476.699,00Jumlah Seluruh Penyerahan 2.332.393.934.010,00Pajak
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2930 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
7018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2572/PJ/2017, tanggal 14 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati
    tanggal 20 Maret 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1907/WPJ.19/2015, tanggal20 Oktober 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011Nomor 00087/207/11/093/14, tanggal 21 Oktober 2014, atas namaPT Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — YACKY KUSUMA MIHARJA alias YAKI VS PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk., dkk.
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang diwakili oleh SitiChoiriana selaku Direktur Consumer Service PT TelekomunikasiIndonesia, Tbk, berkedudukan di Jalan Japati, Nomor 1, KotaBandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartoyo, S.H. dankawankawan, kesemuanya Para Karyawan PT TelekomunikasiIndonesia, Tbk, yang berkantor di Jalan Japati, Nomor 1, KotaBandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September2018;Termohon Kasasi:Dan:1.
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 839 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 839/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan
    Putusan Nomor 839 B/PK/Pjk/2019Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Tidak Dapat Diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 22 Juni 2017, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1285/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur
    2017, tanggal 20 Maret 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1913/WPJ.19/2015 tanggal 20 Oktober2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00093/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama: PTTelekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati
Putus : 26-04-2016 — Upload : 28-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 26 April 2016 — WAHYU KRISTIONO, DKK MELAWAN PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya,DKK
4018
  • TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, beralamat di Jalan Japati No. 1Bandung, yang selanjutnya disebut Turut Tergugat Ill;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut;Memperhatikan surat gugatannya, Penggugat tanggal 7 Maret 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaHal.1 dari 3 hal Penet.No.53/G/2016/PHI.Sby.Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Maret 2016 dengan RegisterNomor : 53/G/2016/PHI.Sby ;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Register : 01-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3084 B/PK/PJK/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
308 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3759/P J/2017, tanggal 13 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati
    telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2543/WPJ.19/2014 tanggal 18Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2007 Nomor 00058/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013, atas nama: PTTelekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093.000, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 848/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan
    Putusan Nomor 848 B/PK/Pjk/2019Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Tidak Dapat Diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 22 Juni 2017, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3048 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
7318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3743/PJ/2017, tanggal 2 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati
    tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2503/WPJ.19/2014 tanggal16 Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2007 Nomor 00064/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013,atas nama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093.000,beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2252 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3758/P J/2017, tanggal 13 Oktober 2017:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati
    Dengan mengadili sendiri1..1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;1..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2504/WPJ.19/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2007 Nomor 00065/207/07/093/13 tanggal 15 November2013, atas nama : PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih,Jalan Japati Nomor 1, Bandung,
Register : 23-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
17253 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2020776/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84790/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 18 Juli
    2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP776/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat, dan menetapkan membatalkan Surat
Register : 22-11-2005 — Putus : 16-01-2006 — Upload : 21-01-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 52/ Pdt.P / 2005 / PA.Sby
Tanggal 16 Januari 2006 — PEMOHON
258
  • Tbk, UNIT ENTREPRISEREGIONAL III Bandung, yang sebelumnya beralamat di (Menara BRI Lt. 10, JalanAsia Afrika No. 5759), dan sekarang di Jalan Japati No. 1, Kota Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.2. CV. MEDIA INTERLINTAS NIAGA, yang beralamat di Kampung Bunisari RT003, RW 005 Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah Nomor : 24/24 KebupatenBandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT.PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/PDT.SUS/2011
HARIJO SUSENO; 1. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK., ( PT. TELKOM ), 2. DRIVE V - JAWA TIMUR PT. TELKOM INDONESIA, TBK., 3. DPP SERIKAT KARYAWAN ( SEKAR ) PT. TELKOM
5030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, (PT.TELKOM), berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung ;2. DVRE V JAWA ~ TIMUR PT. TELEKOMUNIKASIINDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jalan Ketintang No.156Surabaya ;3.
    DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) SERIKAT KARYAWAN(SEKAR) PT.TELKOM, berkedudukan di Jalan Japati No.1Bandung ;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padapokoknya atas dalildalil :
    Jalan Japati No.1 diBandung membayar Bantuan Manfaat Pensiun Sekaligus (BMPS) sebesar2 xTHT x Gaji Dasar Terakhir (GDT) kepada Pensiunan PT. TelkomIndoesia Tok, atas nama sdr. AGUS PURWANTO dkk. (84 orang) denganalamat sdr. Tanu Haryadi, SH., MH., selaku kuasa hukum dengan alamatLembaga Bantuan Hukum Pengabdi Hukum & HAM, Jalan Kertopaten No.14 Lantai 1 Surabaya, yang rinciannya sebagaimana lampiran yang tidakterpisahkan dari anjuran ini ; Agr Sdr.
Register : 23-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
14634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 599/B/PK/Pjk/2020770/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84789/PP/M.VII.A/19/2017, tanggal 18 Juli
    2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP770/BC.6/2015 tanggal 13 November 2015 sesuai dengan Laporan HasilAudit (LHA) nomor: LHA416/BC.62/IU/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atasnama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP: 01.000.013.1093000,beralamat di Jalan Japati No.1, Sadang Serang, Coblong, Bandung, JawaBarat, dan menetapkan membatalkan Surat
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2555/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 2555/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Harry Mozarta Zen, jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur
    tanggal 20 Maret 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1914/WPJ.19/2015 tanggal 20 Oktober2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00094/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama: PTTelekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1094/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di GrahaMerah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakilioleh Heri Sunaryadi, jabatan Direktur Keuangan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur
    Putusan Nomor 1094/B/PK/Pjk/20192015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00090/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama: PTTelekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1093.000, beralamat diGraha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Tidak Dapat Diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon
Register : 25-05-2011 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 21-01-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 355/PDT.G/2010/PN.BDG
Tanggal 4 September 2012 —
8092
  • Tbk, UNIT ENTREPRISEREGIONAL III Bandung, yang sebelumnya beralamat di (Menara BRI Lt. 10, JalanAsia Afrika No. 5759), dan sekarang di Jalan Japati No. 1, Kota Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.2. CV. MEDIA INTERLINTAS NIAGA, yang beralamat di Kampung Bunisari RT003, RW 005 Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah Nomor : 24/24 KebupatenBandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT.PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.