, masuk kerja danmenaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sertamenaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (dalamhal in.

kepentingan sendiri,seseorang, dan atau golongan;Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentinganNegara; Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang. === == 2 222 229 222 == oonBerdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur :Hukuman disipln berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4)dyatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :1) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan

; Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang. + == === === Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur :Hukuman disipln berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4)dyatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :1)2)3)4)Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS denganpenuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dalamPasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS denganpenuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;b. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,seseorang, dan atau golongan; c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentinganN QarA5 === === 2= n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn en ee eed. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang, 2= 22222 nnn nnn nn nn nnn nnn en ne nen9.

Ketentuanketentuan tersebut mengatur setiap PNS wajib : a) Mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku;b) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNSdengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; danc) Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang.Dalam sengketa a quo, justru Penggugatlah yang melanggarkewajibankewajiban sebagai PNS yang telah ditetapkan dalamHal 63 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.Il.ketentuan tersebut di atas, yaitu

Substansi diterbitkannya Keputusan TERGUGAT (GubernurPapua) tersebut adalah pemindahan tugas saja dari RSUD Jayapura keDinas Kesehatan Provinsi Papua dalam rangka tugas kedinasan yangbertujluan pula untuk pembinaan karier dengan tetap memperhatikanhakhak kepegawaian PENGGUGAT. Pemindahan tempat tugas bagiseorang PNS dapat dilakukan atas penilaian dan menjadi kewenanganHalaman 7 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 29 PK/TUN/2013Pejabat Pembina kepegawaian sebagaimana telah ditetapbkan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 22yang berbunyi : "Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dandalam rangka pembinaan PNS dapat diadakan pemindahan jabatan, tugasdar/atau wilayah kerja".

Dalamhal pemindahan kedinasan PENGGUGAT dari RSUD Jayapura ke DinasKesehatan Provinsi Papua tidak merugikan PENGGUGAT termasuk hakhak kapegawaian PENGGUGAT ;.

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon PeninjauanKembali/ Pembanding/Tergugat bukan merupakan mutasi dalam jabatanstruktural, tetapi pemindahan tugas saja dari RSUD Jayapura ke DinasKesehatan Provinsi Papua dalam rangka tugas kedinasan dengan tetapmemperhatikan hak kepegawaian Penggugat ;b.

Menghalangi tugas kedinasan ;. Bahwa pelanggaran indisipliner yang dilakukan Penggugat telah melanggarkewajiban dan larangan sebagai seorang PNS sesuai Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang jenispelanggarannya dapat dikategorikan pelanggaran berat ;.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencabut Gugatan Cerai No:0917/2017 di Pengadilan Agama Bekasi bertujuan, Penggugatmenyelesaikan terlebih dahulu kepengurusan jjin kedinasan kepadainstansi Tergugat untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat.17. Bahwa Penggugat sudah berkalikali datang ke Bintal DispersDenma Mabesau Cilangkap untuk menindak lanjuti permasalahankeluarga antara Penggugat dan Tergugat guna menuju prosesperceraian.18.

Bahwa semenjak tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana kirimansurat Markas Besar Angkatan Udara tertanggal 23 Mei 2017 Nomor:R/51N/2017 sampai dengan diajukannya Gugatan Cerai aguo ini 11(sebelas) bulan lamanya, Penggugat belum juga mendapatkan suratketerangan/ijin dari instansi kedinasan Tergugat.Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1430/Pdt.G/2018/PA. Bks20.

Bkskarena saya terancam akan di kasuskan dalam kedinasan, dan di sinisaya merasa tertekan karena harus mengikuti apa rekondisi istri sayayang bertolak belakang dengan keinginan hati saya, karena melihatnasib anakanak saya;13. Bahwa benar, istri Saya melaporkan masalahpermasalahan rumah tangga ke Denma Mabesau Up. Kadispers gunamenyelesaikan permasalahan proses Gugatan Cerai;14. Bahwa tidak benar, melainkan saya selalu hadir menghadapdalam panggilan dari Bintal Denma Mabesau;15.

Bahwa benar, istri Saya mencabut gugatan cerai nya, dan tidakbenar jika istri Saya menunggu kepengurusan ijin dari kedinasan,melainkan istri Saya mencabut gugatan cerainya karena permintaansaya, sebab waktu itu istri ketahuan chat BBM di waktu tengah malamdengan pria lain yang tidak lain adalah XXXX, HP (gaget) waktu itusaya ambil dan saya bawa keluar kamar, istri ikut keluar kamar akantetapi sambil membawa pisau mengancam saya akan bunuh diri jika HPnya tidak di hancurkan, saya mengabulkan permintaan

Bahwa benar istri memang belum mendapatkan suratketerangan jjin dari instansi kedinasan, karena saya tidakmemprosesnya, sebab saya tidak ingin bercerai denga istri saya;20. Bahwa tidak benar, selama waktu kurang lebih 11 bulan sayaberusaha menjadikan keluarga yang harmonis akan tetapi perilaku istriyang tidak ada perubahan;21. s/d 22. Besar harapan saya untuk tetap diselesaikan duludi kedinasan;22.

, masuk kerja dan menaati ketentuanjam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sertamenaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang (dalam hal ini Tergugat II) di kantor BPDAS Serayu OpakProgo, Yogyakarta sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 angka 5,angka 11, angka 12 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

,masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerjapegawai yang ditetapbkan serta menaati peraturan kedinasan yangditetapkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Tergugat II) dikantor BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta sesuai ketentuan yangdiatur dalam Pasal 3 angka 5, angka 11, angka 12 dan angka 17Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil.

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadaPegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dantanggung jawab;b. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingansendiri, seseorang, dan atau golongan;c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untukkepentingan negara;Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 153 K/TUN/2014d.

Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang;10.Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur:a.

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PegawaiNegeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;b. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,seseorang, dan atau golongan;c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untukkepentingan negara;d. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang;8. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur:a.

Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat berawalkarena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang beradadidalam rumah yang sudah dikepung masyarakat ; Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang buktiberupa pisau bersarung kertas yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cmterbuat dari besi yang ada ditubuh Terdakwa ; Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut guna menjaga dirinamun pisau tersebut dibawa Terdakwa tanpa dilandasi izin yang sah danbukan dipergunakan untuk kepentingan kedinasan

Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat berawal karenaadanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang beradadidalam rumah yang sudah dikepung masyarakat ; Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang buktiberupa pisau bersarung kertas yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cmterbuat dari besi yang ada ditubuh Terdakwa ; Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut guna menjaga dirinamun pisau tersebut dibawa Terdakwa tanpa dilandasi izin yang sah danbukan dipergunakan untuk kepentingan kedinasan

Basuki,Kelurahan Bela rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat pada saatTerdakwa sedang kepergok oleh warga masuk ke dalam rumah ; Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang buktiberupa pisau bersarung kertas yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cmterbuat dari besi yang ada di pinggang sebelah kanan Terdakwa ; Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut guna menjaga dirinamun pisau tersebut dibawa Terdakwa tanpa dilandasi izin yang sah danbukan dipergunakan untuk kepentingan kedinasan

LangkatHalaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1020/Pid.B/2017/PN STBpada saat Terdakwa sedang kepergok oleh warga masuk ke dalamrumah ; Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barangbukti berupa pisau bersarung kertas yang panjangnya sekitar 20 (duapuluh) cm terbuat dari besi yang ada di pinggang sebelah kananTerdakwa; Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut guna menjagadiri namun pisau tersebut dibawa Terdakwa tanpa dilandasi izin yang sahdan bukan dipergunakan untuk kepentingan kedinasan

Kelurahan Belarakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat pada saat Terdakwa sedangkepergok oleh warga masuk ke dalam rumah ;Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukanbarang bukti berupa pisau bersarung kertas yang panjangnya sekitar 20 (duapuluh) cm terbuat dari besi yang ada di pinggang sebelah kanan Terdakwadimana tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut guna menjaga diri namunpisau tersebut dibawa Terdakwa tanpa dilandasi izin yang sah dan bukandipergunakan untuk kepentingan kedinasan

Bahwa para Pemohon bermaksud akan membuat KK dan KTP sertakepentingan Kedinasan, namun para Pemohon diharuskan melengkapipersyaratan diantaranya berupa buku nikah;5.

Bp.XXXXXXKXX; Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon denganPemohon II tersebut;: Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Duda Mati sedangkanPemohon Il, berstatus gadis.; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il, tidak adahubungan darah, semenda ataupun sesusuan; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah berceralnamun belum dikaruniai anak; Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah untukmengurus administrasi KK dan KTP serta kepentingan Kedinasan;2.

Bp.XXXXXKXX; Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon denganPemohon II tersebut; Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Duda Mati sedangkanPemohon Il, berstatus gadis.; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il, tidak adahubungan darah, semenda ataupun sesusuan; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah berceralnamun belum dikaruniai anak; Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah untukmengurus administrasi KK dan KTP serta kepentingan Kedinasan;Bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon

XXXXXKXXX;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai bukuKutipan Akta Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasiKK dan KTP serta kepentingan Kedinasan, oleh karena itu Pemohon danPemohon Il mengajukan isbath nikah ;Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undangundang Nomor 1Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan eKompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dan Pemohon

XXXXXXXX Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Pemohon IIrumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai namunbelum dikaruniai anak ; Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikahsehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi KKdan KTP serta kepentingan Kedinasan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapatdiketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhirukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan

Bahwa selama Terdakwa berdinas dikesatuan Yonkav 9/BU sikapnya selalu tertutup dan kurangbertanggung jawab serta diluar kedinasan Terdakwa bergaul kurang baik.f. Bahwa kesatuan Yonkav 9/BU telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwatidak ditemukan.g. Bahwa kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa iinkepada penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor LP07/A04/IlI/2014/Jaya/1 tanggal26 Maret 2014.h.

Bahwa selama Terdakwa berdinas dikesatuan Yonkav 9/BU sikapnya selalu tertutup dankurang bertanggungjawab serta diluar kedinasan Terdakwa bergaul kurang baik6.

Bahwa selama Terdakwa berdinas dikesatuan Yonkav 9/BU sikapnya selalu tertutup dankurang bertanggungjawab serta diluar kedinasan Terdakwa bergaul kurang baik.6.

Bahwa benar selama Terdakwa berdinas dikesatuan Yonkav 9/BU sikapnya selalu tertutup dankurang bertanggungjawab serta diluar kedinasan Terdakwa bergaul kurang baik.5. Bahwa benar kesatuan Yonkav 9/BU telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namunTerdakwa tidak ditemukan.6.

militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagiuntuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini,perlu lebih dahulu memperhatikan halhal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :Halhal yang meringankan : NihilHalhal yang memberatkan1.

Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiransaya tersebut untuk keperluan kedinasan saya dan pengurusan ahiwaris;6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran saya tersebut harusada penetapan dari Pengadilan Negeri kota Surabaya;Berdasarkan halhal yang tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak danmemeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1.

KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; Bahwa nama bapak Pemohon, Dirun tersebut juga tertulis/tercatat dalamSurat Keputusan Pensiun; Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan /salah tulis nama bapak Pemohon, yakni bahwa dalam Akta KelahiranHalaman 3 Penetapan Nomor 1657/Pdt.P/2020/PN SbyPemohon tersebut tertulis Dirun Wirjadi sedang sebenarnya harustertulis Dirun; Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta KelahiranPemohon tersebut untuk keperluan kedinasan

Pemohon, Dirun tersebut telah terdaftar di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; Bahwa nama bapak Pemohon, Dirun tersebut juga tertulis/tercatat dalamSurat Keputusan Pensiun; Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan /salah tulis nama bapak Pemohon, yakni bahwa dalam Akta KelahiranPemohon tersebut tertulis Dirun Wirjadi sedang sebenarnya harustertulis Dirun; Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta KelahiranPemohon tersebut untuk keperluan kedinasan

Surabayasebagaimana tercatat di KSK no 3578230101088024; Bahwa benar, nama bapak Pemohon Dirun tersebut juga tertulis/tercatatdalam Surat Keputusan Pensiun No: Skep/ 62/I/2005 pada tanggal 4Januari 2005; Bahwa benar, dalam Akta Kelahiran saya tersebut terdapat kekeliruan /salah tulis nama bapak saya, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran sayatersebut tertulis DIRUN WIRJADI sedang sebenarnya harus tertulisDIRUN; Bahwa benar, pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan AktaKelahiran saya tersebut untuk keperluan kedinasan

diubahdengan UndangUndang NOmOr 43 Tahun 1999 Pasal 22 yangberbunyi : "Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dandalam rangka pembinaan PNS dapat diadakan pemindahanjabatan, tugas dan/atau wilayah kerja".

Sebagai pelaksanaanPasal 22 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, telah diterbitkanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang,Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSlpil, secara jelas dalam Penjelasan alinea keempat berbunyi :"Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usahauntuk memperluas pangalaman, wawasan, dan kamampuan makaHal. 9 dari 30 Hal.

Bahwa TERGUGAT (Gubernur Papua) pada dasarnyamengeluarkan/menerbitkan Surat Kaputusan Gubernur PapuaNomor SK.824.33515, tanggal 28 November 2011 tentangPemindahan Tempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari RSUDJayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua, sesuai Surat DirekturRSUD Jayapura Nomor 820/1593 tanggal 18 Juli 2011 kepadaGubernur Provinsi Papua dalam rangka tugas kedinasan yang didalamnya pembinaan karier bagi PENGGUGAT, telah sesuai pulasebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun1974

tentang Pokokpokok Kepegawaian yang diubah denganUndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 22 yang berbunyi :"Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalamrangka pembinaan PNS dapat diadakan perpindahan jabatan,tugas dan/atau. wilayah kerja".

Obyek gugatan/perkara tata usaha negara inibukan dalam rangka penjatuhan hukuman pelanggarandisiplin pegawai negari sipil bagi PENGGUGAT, tetapipemindahan tugas kedinasan sebagaimana telah TERGUGATuraikan dalam eksepsi di atas ;b.

Akibat dari hubungan tersebut sampai akhirnya tergugatdipecat dari Kedinasan karena hubungan tersebut diketahui olehsuami perempuan tersebut sehingga suami perempuan tersebutmelaporkan tergugat ke tempat Kedinasan tergugat;b. Tergugat sering marahmarah hanya karena masalah sepele danbahkan pernah bersikap kasar dengan memukul;c. Tergugat sudah mempermalukan penggugat di depan ibu dansaudara penggugat dengan berkatakata yang tidak sepantasnyadiucapkan;d.

Selama tergugat dipecat dari Kedinasan dan tidak menerima gaji,saya yang menjadi tulang punggung keluarga tetapi tidak di hargaidan tergugat selalu memfitnah dan berkata kasar;4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir danbathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugatdan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Balikpapan, Cq.

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antaralain :Termohon telah banyak melakukan kebohongankebohongan dan ftnah,dengan menuduh Pemohon sebagai Pelaku Penelantar Rumah Tangga(dengan fakta yang sebenarnya dan tanpa alasan yang jelas Termohonmeninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk : Pasal 211, 218KUHPerdata, terhadap Pemohon sebagai suami sah) yang berakibat padapshikis dan pencemaran nama baik Pemohon terhadap institusi kedinasan

danlingkungan tempat kediaman Pemohon.Tanpa seijin pimpinan tertinggi institusi Kedinasan Pemohon, Termohonbeserta Ibu Kandung dan keluarganya dengan arogan dan tindakan tidakterpuji lainnya telah melecehkan dan mencoreng kehormatan institusikedinasan Pemohon saat rutinitas kedinasan hanya untuk mengambil paksamobil / kendaraan yang dibeli dari kesepakatan antara Pemohon danTermohon selama dalam ikatan Pernikahan;Bahwa Termohon diduga melakukan perbuatan tercela menurut hukum danagama, karena diketahui

perawatan layak bagiPemohon.8 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibinadengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tanggayang sakinah, mawadah dan warohmah, sebagaimana yang dikehendaiUndangUndang No.1 Tahun 1974 sudah sulit untuk dipertahankan lagi dankarenannya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hdupberumah tangga bersama Termohon;9 Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan Izin Perceraian kepadaPimpinan Institusi Tertinggi Kedinasan

Tergugat tidak mau terbuka dengan Penggugat mengenaiutangnya kepada orang lain serta tidak mau terbuka mengenai masalahurusan rumah tangga sehingga pertengkaran dan percekcokan pun antaraPenggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi; Bahwa sejak Penggugat pindah tugas ke Kodam IX / Udayana yaitutepatnya pada bulan Maret 2012 maka antara Penggugat dengan Tergugattelah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagisebagaimana layaknya pasangan suami istri; Bahwa di dalam organisasi Kedinasan

menyarankan kepada Penggugat agar kembali kepadaistrinya/Tergugat dengan mengingat kondisi anakanak dan tanggapan dariPenggugat sudah pernah untuk mengalah dengan Tergugat namun dariusaha tersebut ternyata Tergugat tidak mau merubah sikapnya; Bahwa anakanak dari Penggugat dan Tergugat saat ini berada denganPenggugat sebagai ayah; Bahwa atas permintaan cerai yang diajukan Penggugat saksi tidakmengajukan keberatan serta menyetujui oleh karena sulit untuk dapatdipertahankan perkawinan tersebut karena secara kedinasan

Tergugat tidak mau terbuka dengan Penggugat mengenaiutangnya kepada orang lain serta tidak mau terbuka mengenai masalahurusan rumah tangga sehingga pertengkaran dan percekcokan pun antaraPenggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi;Bahwa sejak Penggugat pindah tugas ke Kodam IX / Udayana yaitutepatnya pada bulan Maret 2012 maka antara Penggugat dengan Tergugattelah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagisebagaimana layaknya pasangan suami istri;Bahwa di dalam organisasi Kedinasan

LORINA LAMARCE MATATULA;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan olehPengggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lainyang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa saksi DEWA GEDE SUMA dan LORINA LAMARCE MATATULABahwa sejak Penggugat pindah tugas ke Kodam IX / Udayana yaitutepatnya pada bulan Maret 2012 sejak Penggugat di Bangli di dalamorganisasi Kedinasan PERSIT (Persatuan istri prajurit) Tergugat tidakpernah hadir dari keterangan

Abdul Jabar No. 18Bulukumba Sulawesi selatan; Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat agar kembali kepadaistrinya/Tergugat dengan mengingat kondisi anakanak dan tanggapan dariPenggugat sudah pernah untuk mengalah dengan Tergugat namun dariusaha tersebut ternyata Tergugat tidak mau merubah sikapnya; Bahwa atas permintaan cerai yang diajukan Penggugat saksi tidakmengajukan keberatan serta menyetujui oleh karena sulit untuk dapatdipertahankan perkawinan tersebut karena secara kedinasan telahditerbitkan

Yang sehubungan dengan suatu kedinasan.3. Menantang seorang atasan untuk berkelahi satulawan satu.: Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakimmengemukakan pendapat sebagai berikut16171.

Sedangkan yang dimaksud dengan dalam dinas bagimiliter pada umumnya adalah sedang dan selamamelakukan suatu fungsi militer atau melakukan suatuperbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.7 Dengan demikian yang dimaksud dengan katasehubungan dengan suatu kedinasan adalah melakukanperbuatan yang berkaitan dengan fungsi militer ataukeharusan bagi seseorang militer, atau) melakukantindakan yang berkenaan dengan kedinasan militer.Contoh: Seorang komandan yang sedang sibuk lalumenyuruh anakbuahnya

Perbuatan menyuruhmenahan gaji dalam rangka memaksa anggotanya agarmelaksanakan tanggungjawabnya selaku suami terhadapisteri dan anakanaknya tersebut termasuk tindakanyang berkenaan dengan kedinasan.

Unsur ketiga : Menantang seorang atasan untukberkelahi satu lawan satu" Sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM untuk membedakanantara atasan dan bawahan dalam kedinasan militeradalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer;dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanyadalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanyasepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja.Selain itu didasarkan pula pada jabatan yangdipegangnya, yaitu' militer pemegang komando merupakanatasan dari militer di bawah komandonya

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu) : LAZUARDI, Serma NRP500387, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana:Sehubungan dengan suatu kedinasan, menantang seorang atasanuntuk berkelahi satu lawan satu".2. Memidana Terdakwa oleh karena itu) dengan pidana penjara selama5 (lima) bulan.3.

Aceh Jaya melalui hukum yang berlaku baik di catatan sipilmaupun secara kedinasan namun tanpa persetujuan dari Saksi sebagaiisteri sah Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kab.

Rosiana di kediaman KUA Makassar dan pernikahantersebut belum melalui prosedur kedinasan karena Terdakwa pernahmengajukan secara dinas akan tetapi tidak diijinkan oleh atasandikarenakan atasan Terdakwa menilai Sdri. Rosiana tidak layak menjadiisteri Terdakwa berhubung status Sdri. Rosiana sudah 2 (Dua) kali menjandadengan suami pertama Koptu Hendri anggota TNI AU, yang kedua dengan PrakaSuhartono anggota TNI AD serta Sdri.

Sedang yang dimaksud dengan kerugian dalam unsur ini adalah tidakhanya kerugian yang bersifat materiil saja, tetapi juga kerugiankerugianyang bersifat imateriil yang berhubungan dengan kemasyarakatan,kesusilaan, kehormatan, kedinasan militer, dan sebagainya.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2003 Terdakwa dan Sdri. Rosianamelangsungkan pernikahan secara agama Islam di kediaman Kepala KUA Kec.Marusu An. Sdr.

Aceh Jaya secara kedinasan melalui KUA dan pada saatmenikah dengan Sdri. Novi Aryani Terdakwa telah memalsukan identitasnyadidalam persyaratan administrasi pernikahan dimana status Terdakwa yangseharusnya sudah kawin menjadi perjaka sesuai dengan kutipan Akta Nikahdari KUA Kab. Aceh Jaya Nomor 24/1/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008.3.

Bahwa akibat perobuatan Terdakwa tidak merugikan dan tidak menggoyahkansendi sendi kedinasan dikesatuannya.Dari uraian hal hal tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa masihlayak dipertahankan dalam dinas militer Cq.

MOCHAMAD SANTOSO telah meminta pencairananggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial kepada saksi Drs. MOCH.ZAENURI, MM. dengan cara lisan maupun melalui telepon, denganmaksud untuk digunakan sebagai keperluan pribadi. Permintaanpencairan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah / Wakil Kepala Daerah dan Bantuan Sosial tersebut, selanjutnyaditindaklanjuti oleh saksi Drs.

KDH/ WKDH ;1 (satu) Buku SPD APBD 2007 asli Program Pelayanan Kedinasan KDH /WKDH dan Bantuan Sosial ;1 (satu) Buku PAPBD 2007 asli Tahun Anggaran 2007 ProgramPelayanan Kedinasan KDH/ WKDH dan Bantuan Sosial ;1 (satu) Buku Tahun Anggaran 2007 Program Pelayanan KedinasanKDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;1 (satu) lembar Order Pemuatan Iklan Harian Radar BojonegoroNo.001239, nama pemasang iklan Ir.

ZAENURI, MM.) dalam mencairkan anggaran Program PelayananPeningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan BantuanHal. 73 dari 107 hal. Put.

KDH/ WKDH ;1 (satu) Buku SPD APBD 2007 asli Program Pelayanan Kedinasan KDH /WKDH dan Bantuan Sosial ;1 (satu) Buku PAPBD 2007 asli Tahun Anggaran 2007 ProgramPelayanan Kedinasan KDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;1 (satu) Buku Tahun Anggaran 2007 Program Pelayanan KedinasanKDH / WKDH dan Bantuan Sosial ;1 (satu) lembar Order Pemuatan Iklan Harian Radar BojonegoroNo.001239, nama pemasang iklan Ir.

karena itu dengan pidana penjara masing selama 1(satu) bulan;

Putusan Nomor 107 K/ PM.III18 /AD/IX /2019dengan menjanjikan akan bertanggungjawab danmenikahi Saksi1 secara kedinasan sehinggadengan janji Terdakwa tersebut Saksi1 bersediamelakukan hubungan badan dengan Terdakwa.7.

J.Leimena Kota Ambon dan dalam persalinantersebut anaknya meninggal dunia selanjutnya padabulan April tahun 2018, Saksi1 dan Terdakwamengajukan nikah secara dinas di Yonif Raider733/Masariku namun saat meninta persetujuan dariDanyonif Raider 733/Masariku Terdakwa kembalimenunda menikahi Saksi1 secara kedinasan.12.

Linda yangakan dinikahi oleh Terdakwa secara kedinasan danTerdakwa selama menikah siri dengan Saksi1jarang memberikan biaya hidup untuk Saksi1 dananaknya.13. Bahwa menurut Terdakwa apabila ada orang yangmelinat perbuatan Terdakwa yaitu. melakukanciuman, pelukpelukan di ruang tamu rumah Saksi2Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 107 K/ PM.III18 /AD/IX /2019MenimbangMenimbang14.

Linda secara kedinasan yangsaat ini Sdri.

Bahwa benar Kemudian sekira pukul 00.30 WITsaat Saksi1 sedang tidur Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan Saksi1selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi1 untukmelakukan hubungan badan layaknya suami isteridengan menjanjikan akan bertanggungjawab danmenikahi Saksi1 secara kedinasan sehinggadengan janji Terdakwa tersebut Saksi1 bersediamelakukan hubungan badan dengan Terdakwa.6.

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2006 sekira pukul 01.00 Wib dikamar Saksi DSI yang tertutup dan tidak terkunci Terdakwa merayu danmembujuk Saksi DSI untuk melakukan persetubuhanbadan layaknya3suami istri dengan janji Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahisecara kedinasan awalnya Saksi DSI menolak setelah Terdakwa berjanjimaka Saksi DSI menuruti keinginan Terdakwa dengan cara Terdakwamenciumi bibir dan telinga kiri dan kanan Saksi DSI, memegangpayudara dan membuka kaos serta melepaskan BH Saksi

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi DSI berulang kali melakukanpersetubuhan badan layaknya suami istri, maka Saksi DSI minta kepadaTerdakwa untuk bertanggungjawab dan menepati janjinya menikahi SaksiDSI secara Sah resmi/ kedinasan, namun Terdakwa tidak maubertanggung jawab menikahi Saksi DSI akhirnya Saksi DSI melaporkanTerdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yangberlaku.11.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi DSI berulang badan kalimelakukan persetubuhan layaknya suami istri maka saksi DSI mintakepada Terdakwa untuk bertanggung jawab dan menepati janjinyamenikahi $aksi DSI secara sah resmi/ kedinasan, namun Terdakwa tidakmau bertanggung menikahi saksi DSI akhirnya Saksi DSI melaporkanTerdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yangberlaku.10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum dari R.S.U.P NasionalDR.

Bahwa sekira bulang Agustus 2009 bertempat di rumahSaksi, Terdakwa mengakui memiliki istri yang sah secaraagama dan kedinasan yaitu) Saksi Gantini dan dariPerkawinan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 oranganak.. Bahwa pada saat Terdakwa akan menikahi Saksi, Saksitidak mengetahui status Terdakwa telah memiliki istriyang sah secara agama dan kedinasan karena Terdakwatidak beterus terang mengenai statusnya..

Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikahsecara sah menurut Agama dan kedinasan dengan Saksi diYogyakarta, Saksi baru mengetahui status Terdakwa yangsebenarnya setelah permasalahan poligami yang dilakukanoleh Terdakwa di proses secara hukum oleh POMTNI AU.6.

Bahwa sampai saat ini Terdakwa tdengan Saksi TutiRosmala masih dalam ikatan Perkawinan dan belumbercerai meski belum terdaftar di kedinasan, perkawinantersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernamaMuhamad Fahmi Ibrahim yang sekarang berusia 11(sebelas) tahun.7.

Bahwa sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi masih dalamikatan perkawinan dan belum bercerai meski belumterdaftar di kedinasan, perkawinan tersebut~ telahdikarunai seorang anak yang bernam Muhammad FahmiIbrahim yang sekarang berusia 11 (sebelas) tahun.6. Bahwa pada awalnya Saksi maupun adik Saksi tidakmengetahui kalau TErdakwa sudah mempunyai Istri dansetelah itu) pada akhir tahun 2009 Saksi baru mengetahuikalau Terdakwa sudah mempunyai Istri yang sah dan telahmenikah secara kedinasan.7.

Bahwa Sekira tahun 2004 Saksi baru mengetahui daritemanteman sekantor yang Saksi tidak ingat namanyabahwa Terdakwa telah memiliki istri pertama yangdinikahi secara sah menurut agama dan kedinasan.6.

Max Ticoalu di Kanwil BPN Sulut, bukan mewakilikepentingan pribadinya (privaat belangeng), akan tetapi Pegawai NegeriSipil/Pejabat dalam rangka tugas kedinasan/melaksanakan tugas Negara/Pemerintah yang mewakili Pemerintah/Negara dengan status Kepala BagianTata Usaha pada Kanwil BPN Sulut, Tergugat tidak melaksanakankepentingan pribadinya sendiri. Dalam keberadaannya sebagai pejabat yangmelaksanakan tugas kedinasan/tugas Negara, tidak ada kepentingan pribadiyang dikerjakan oleh Ir.

Max Ticoalu, ketika pada tanggal 15 Mei 1999,menerima dan melayani secara kedinasan Tergugat Il, Penggugat yangHal. 4 dari 18 hal. Put.

No. 2193 K/Pdt/2004Rekonvensi, dan penitipan yang terjadi tanggal 15 Mei 1999 di ruang kerjaPenggugat Rekonvensi, adalah secara kedinasan dan bukanpribadiPenggugat Rekonvensi;3. Menyatakan menurut hukum, laporan Tergugat Rekonvensi yang dikirimTergugat Rekonvensi kepada Bapak Gubernur Sulut, Bapak Kepala BPNPusat di Jakarta dan Polda Sulut, serta gugatan No. 235/Pdt.G/2000/PN.Mdo, adalah melawan hukum, dan menimbulkan kerugian kepadaPenggugat Rekonvensi;4.

No. 2193 K/Pdt/2004 Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensitidak punya hubungan hukum secara pribadi yaitu pinjam meminjamdengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan penitipan yangterjadi tanggal 15 Mei 1999 di ruang kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah secara kedinasan dan bukan pribadi; Menghukum pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmeminta maaf sekaligus merehabiliter nama baik PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi berupa menghukum PenggugatKonvensi

100.000.000,(seratus juta rupiah) oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atasbeban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi untuk biayapengukuran tanah luas 2.000 hektar milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Bitung Utara,Kotamadya Bitung di Kantor Kanwil BPN Sulut adalah sah menuruthukum; Menyatakan menurut hukum bahwa setoran uang Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) tersebut yang dititip pada Kepala Bagian Tata UsahaKanwil BPN Sulut adalah urusan kedinasan