Ditemukan 9328 data
88 — 138
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pandapotan Gultom, Lettu Inf NRP 604969, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Miiter, yang sehubungan dengan suatu kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepadaMajelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Miiter, yangsehubungan dengan suatu kedinasan, menantang seorang atasan untukberkelahi satu lawan satu", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidanamenurut pasal 101 ayat (1) KUHPM.Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundangundangan lainyang berhubungan dengan perkara ini mohon agar Terdakwa dijatuhihukuman :Penjara
Bayu Wahyu Murwanto, S.Edengan katakata dan menantang Saksi1 dengan merapatkan badannyakepada Saksi1 yarig merupakan atasan langsung dan Ankum dariTerdakwa adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorangprajurit TNI terhadap atasannnya.AtauKedua:"Miiter, yang sehubungan dengan suatu kedinasan, menantang seorangatasan untuk berkelahi satu lawan satu".dengan caracara sebagai berikut:a.
yang dilakukan dalam hal berkenaan dengan kedinasan.Sedangkan yang dimaksud dengan dalam dinas bagi militer padaumumnya adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer ataumelakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.Dengan demikian yang dimaksud dengan kata sehubungan dengansuatu kedinasan adalah melakukan perbuatan yang berkaitan denganfungsi militer atau keharusan bagi seseorang militer, atau melakukantindakan yang berkenaan dengan kedinasan militer.
Bahwa benar kemudian Terdakwa ditendang oleh Saksi Letkol InfBayu Wahyu Murwanto, S.E dengan menggunakan kaki kanannyamengenai perut Terdakwa setelah itu Terdakwa berdiri sambil mengatakanjin kKomandan saya jangan dipukul saya sudah tua kemudian Terdakwakeluar dari ruangan tanpa ijin.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke2: yangsehubungan dengan suatu kedinasan, telah terpenuhi.Unsur ke3 : Menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satuSesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM untuk
membedakan antara atasandan bawahan dalam kedinasan militer adalah didasarkan pada ketinggianpangkat militer; dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanyadalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yangberhubungan dengan kedinasan saja.
47 — 21
penjara 10 Bulanpecat dari kedinasan
Bahwa dengan tidak mengindahkan segala peraturan hukum yang seharusnyadijunjung oleh Terdakwa, apalagi kapasitas Terdakwa adalah seorang prajurit yang telahcukup lama mengabdi dilingkungan kedinasan keprajuritan adalah menunjukkan sifat dantabiat Terdakwa yang bertentangan dengan kapasitasnya sebagai anggota TNI tersebut.5.
69 — 27
terdakwa-1 ;pidana penjara selama 1 tahun di pecat dari kedinasanterdakwa 2 : penjara selama 1 tahun dipecat dari dinas militer
12 — 1
Suherman Susila lahir tanggal 19 Februari 2003, untuk kepentingan mewakili keperdataan anak tersebut dalam hal pengurusan persyaratan seleksi masuk perguruan tinggi kedinasan;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
DEMSI SINAGA
19 — 7
Hutajulu, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU) dan Ujian Kedinasan TA 2024;
- Membebankan biaya biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
10 — 3
Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kelian Dinas , untuk keperluan Kedinasan ; 5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 540.000,- ( Lima ratus empat puluh ribu rupiah ) ;
Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepadaKelian Dinas untuk keperluan Kedinasan ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkanTergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadaphalaman. 3 dari 17 Perkaranomor. 363/Pdt.G/2017/PN.
Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepadaKelian Dinas , untuk keperluan Kedinasan ;5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara iniyang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 540.000, ( Lima ratus empatpuluh ribu rupiah ) ;halaman. 9 dari 17 Perkaranomor. 363/Pdt.G/2017/PN. Dps10Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 yangterdiri dari SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H.
23 — 2
RAHMANIYAH" (dalam Buku Nikah);Adalah menunjuk pada satu nama, satu orang, yaitu Pemohon;- Menetapkan permohonan Pemohon ini dapat digunakan untuk kepentingan kedinasan dan untuk kepentingan Pribadi Pemohon.- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);
1.Chornelis Niko Bella
2.Ni Luh Widiantari
19 — 8
CAROLUS BISMAN BELLA: Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon CHORNELISNIKO BELLA adalah anak kandung saksi, sementara Pemohon NI LUHWIDIANTARI adalah menantu saksi:; Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahananak terhadap anak perempuan yang bernama SASTA WILONI ANINDYABELAA, yang dilahirkan oleh Pemohon NI LUH WIDIANTARI sebelummelakukan perkawinan secara agama Katholik maupun secara kedinasan TNIdengan Pemohon CHORNELIS NIKO BELLA dengan tujuan untukkepentingan
masa depan dan status hukum anak tersebut; Bahwa antara Pemohon CHORNELIS NIKO BELLA hanya melakukan upacaraadat meminang terhadap Pemohon NI LUH WIDIANTARI yang saat itu sudahdalam kondisi hamil disebabkan karena adanya aturan Pemohon CHORNELISNIKO BELLA sebagai seorang anggota TNI tidak diperbolehkan melakukanperkawinan secara kedinasan TNI disaat mempelai perempuan dalamHalaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pat.P/2020/PN Sgrkeadaan hamil, sehingga Pemohon CHORNELIS NIKO BELLA
bersamadengan saksi dan keluarga besar saksi dan keluarga besar Pemohon NI LUHWIDIANTARI sepakat setelah anak mereka lahir barulah dilangsungkanperkawinan secara agama Katholik di Gereja dan secara kedinasan militer; Bahwa anak kandung antara Pemohon CHORNELIS NIKO BELLA denganPemohon NI LUH WIDIANTARI yang juga merupakan cucu saksi memangbenar diberi nama SASTA WILONI ANINDYA BELLA, yang terlahir dariseorang ibu tanpa adanya nama sang Ayah, tanggal 22 Maret 2018sebagaimana yang tercantum dalam
akta kelahirannya, sedangkan ParaPemohon baru melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gerejapada tanggal 25 Juni 2019, setelah anak kesatu mereka itu lahir; Bahwa sekarang usia cucu saksi yang dimohonkan pengesahan anak ituberumur 2 tahun; Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan dengan permohonanpengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon setelah merekamenikah secara sah agama Katholik dan kedinasan TNI;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Pemohonmembenarkan;Saksi
ANGGELA MERTI: Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon CHORNELISNIKO BELLA adalah anak kandung saksi, sementara Pemohon NI LUHWIDIANTARI adalah menantu saksi; Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahananak terhadap anak perempuan yang bernama SASTA WILONI ANINDYABELAA, yang dilahirkan oleh Pemohon NI LUH WIDIANTARI sebelummelakukan perkawinan secara agama Katholik maupun secara kedinasan TNIdengan Pemohon CHORNELIS NIKO BELLA dengan tujuan untukkepentingan masa
- Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;
Bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugaskedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yangmemanfaatkan aplikasi eCourt, pelaksanaan persidangandengan menggunakan aplikasi eLitigation, koordinasi,pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya.c.
dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;Riwayat interaksi pada penderita terkonfirmasi COVID19dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit kerja;Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dantidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan danpelayanan kepada masyarakat khususnya terkait denganperpanjangan penahanan dan upaya hukum.oatPimpinan satuan kerja wajib melaporkan Hakim dan AparaturPeradilan yang melaksanakan tugas kedinasan
untukbekerja di kantor dapat melakukan presensi masuk / pulangkantor secara manual, untuk sementara tidak menggunakanFingerprint Attendance Machine.Hakim dan Aparatur Peradilan yang mendapat giliran bekerja dikantor untuk tugas pelayanan peradilan yang memberikanlayanan langsung kepada masyarakat dengan menjaga jarakaman (social distancing) serta menggunakan alat pelindung darivirus yaitu masker dan sarung tangan medis sesuai dengansituasi dan kondisi setempat.Aparatur Peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan
seperti Infrared Thermometer sebagai deteksi awal danpencegahan penyebaran COVID19.Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugaskedinasan di rumah / tempat tinggalnya, tidak bolehmeninggalkan tempat tinggalnya masingmasing kecuali dalam5keadaan mendesak harus meninggalkan tempat tinggalnyaseperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan,ataupun keselamatan, dan harus melaporkan ke atasanlangsung.Hakim dan Aparatur Peradilan tidak boleh bepergian ke luarnegeri baik dalam rangka kedinasan
di rumah / tempattinggalnya untuk memenuhi target kerja yang dibebankanselama masa melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempattinggalnya.Dalam hal terdapat rapat / pertemuan penting yang harusdihadiri, Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedangmelaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnyadapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconferencedan/atau video conference dengan memanfaatkan sisteminformasi dan komunikasi ataupun media elektronik.Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah
17 — 10
DanPemohon sama sekali tidak punya niat untuk mencatatkan pernikahan kamisecara kedinasan karena memang Pemohon tidak pernah mau mengakuibahwa Termohon adalah isterinya dan anak a adalahanak kandung Pemohon.Bahwa karena Pemohon tidak mau mengakui pernikahan kami maka Termohonmelaporkan Pemohon di Kesatuannya, yang kemudian Komandan dariPemohon memberikan Termohon pilihan :a.
Termohon mintakan sejumlah uang sebagai ganti rugi karena Pemohon tidakmau mendaftarkan pernikahan kami secara kedinasan;b. Berapa biaya nafkah anak tiap bulan yang dimintakan oleh Termohon;Putusan CT No. 0110/Pdt.G/2018Halaman 4 dari 23c.
Dan selama berumah tangga Pemohon danTermohon tidak pernah harmonis selalu bertengkar dikarekan Termohonmenuntut untuk tinggal serumah dan bertengkar masalah gaji Pemohon tidakdiberikan semua untuk Termohon dan alasan Pemohon tidak tinggal serumahdengan Termohon dikarenakan tugas dinas sebagai ajudan komandan danaturan Militer serta dilarang Komandan Pemohon karena pernikahan Pemohondan Termohon tidak sah secara kedinasan.
kedinasan maka Termohon diberi solusi agardiselesaikan secara kekeluargaan, dikarenakan Termohon tidak mau makaTermohon diberi pilinan oleh Komandan Pemohon sebagaimana poin a, b, danGsAlasan komandan Pemohon memberikan tiga pilihan karena komandanPemohon mengetahui bahwa pernikahan tidak bisa dipaksakan karenapahitnya tidaknya pernikahan Pemohon dan Termohonlah yang menjalani.
sehinggasecara kedinasan Pemohon masih berstatus bujang dan Termohon sebagai istriPemohon tidak rmasuk kedalam daftar gaji Pemohon ;Putusan CT No. 0110/Pdt.G/2018Halaman 16 dari 23Menimbang bahwa sikap Pemohon yang tidak mau atau menolakpermintaan Termohon untuk dinikahkan secara kedinasan ini merupakanindikasi kuat bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan pernikahannyadengan Termohon ;Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang dibenarkanoleh Pemohon bahwa karena Pemohon menolak untuk
58 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
2 005, pangkat Penata (III/c), jabatan Staf pada BPDAS Serayu Opak Progo, unit organisasiDirektorat Jenderal BPDAS dan PS, yang diterbitkan Tergugat I,telah diatur Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.44/MenhutII/2010 tentang Pedoman Tata Naskah DinasKementerian Kehutanan, yang memiliki sasaran dan asas;Salah satu) sasaran dan asas dari Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MenhutII/2010 yaitusebagai berikut: sasarannya adalah untuk kelancaran komunikasitulis kedinasan
, masuk kerja danmenaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkanserta menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang (dalam hal ini Tergugat II) di Kantor BPDAS Serayu Opak Progo,Yogyakarta sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 angka 5, angka 11,angka 12 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil.
peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenangyang dianggap berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara tampaksangat mengadaada dan bersifat subyektif, berdasar alasan yang Penggugaturaikan pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, huruf D tentang dudukperkara ini, dan Penggugat sudah mengikhlaskan untuk menerima hukumandisiplin dan akan melaksanakan tugas kedinasan dengan baik, sesuai yangdiperintahkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/MenhutII/Rhs/2012, namun
, masuk kerja dan menaatiketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sertamenaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang(dalam hal ini Tergugat I) di Kantor BPDAS Serayu Opak Progo,Yogyakarta sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 angka 5, angka 11,angka 12 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil.
(4) dijatuhkanbagi pelanggaran terhadap kewajiban:Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipildengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dalamHalaman 25 dari 37 halaman.
490 — 309
Bahwa walaupun telah dijatuhi hukuman disiplin kepadaPENGGUGAT, dengan dalih bahwa PENGGUGAT tidakmelaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadaPENGGUGAT dengan penuh pengabdian, kesadaran, dantanggung jawab dan menaati peraturan kedinasan yangditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang dianggapberdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara tampaksangat mengadaada dan bersifat subyektif, berdasaralasan yang PENGGUGAT uraikan pada angka 7, angka 8,angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12
Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuhpengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; b. Mengutamakan kepentingan negara daripadakepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan;c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangatuntuk kepentingannegara; d. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan olehpejabat yangberwenang. 10.
Menaati segala peraturan kedinasan yangditetapkan oleh pejabat yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17,apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan atau negara. b.
:1)Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuhpengabdian, kesadaran, dan tanggung jawabsebagaimana dalam Pasal 3 angka 5, apabilapelanggaran berdampak negatif pada pemerintah danatau negara.
;Menaati segala peraturan kedinasan yang ditetapkanoleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaranberdampak negatif pada pemerintah dan atau negara..
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Penggugat berhak mendapat bantuan hukum sebagai salahsatu layanan dan rawatan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 50ayat (20) huruf f UU Nomor : 34 Tahun 2002 tentang Tentara NasionalIndonesia dan Skep Kasad Nomor : Skep/226/VIV/2002 tanggal 29 Januari2002 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang bantuan hukum ;6. Menghukum Tergugat untuk. memberikan bantuan hukum kepadaPenggugat.7.
Pasal 50 ayat (2) huruf f UU Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TentaraNasional Indonesia disebutkan :"Prajurit dan prajurit siswa memperolehrawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi antara lain bantuanhukum" .b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur kedudukan hukumPenggugat, menyatakan :"Segala warga Negara bersamaankedudukannya didalam hukum .... "c.
Hal ini sama dengan hakprajurit untuk memperoleh layanan dan rawatan kedinasan berupa tunjangankeluarga, penghasilan yang layak, tunjangan hari tua, dll yang diatur dalampasal 50 ayat (2) UU Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Jika untukmemperoleh layanan dan rawatan kedinasan dikatakan sebagai keputusanTata Usaha Militer (TUM), maka timbul pertanyaan dari Pemohon Kasasi :Apakah hak rawatan dan layanan kedinasan prajurit yang sudah diatur secaralimitatif dalam Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI lebihrendah kedudukan hukumnya dari Keputusan Pejabat TUM? Bukankahkeputusan pejabat TUM harus berlandaskan UU dan tidak boleh bertentangandengan UU ?
Perobuatan yang dilakukanoleh Termohon Kasasi adalah merupakan pelanggaran HAM.Bahwa untuk mempertegas pengertian rawatan kedinasan sebagaimanadiatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI dapatdillhat dalam Skep Kasad Nomor :Skep/238/VIV/1996 tanggal 2 Juli 1996tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Pemberhentian Sementara DariJabatan (Schorsing).
26 — 11
Menyatakan barang bukti berupa :----------------------------------------------- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kaliber 38 merek Colt Nomor Seri 57692M warna hitam ;--------------------------------------- 5 (lima) butir peluru (amunisi) ;------------------------------------------- Dikembalikan kepada institusi Polri melalui Polda Metro Jaya DKI Jakarta untuk didaftarkan dan dimanfaatkan untuk kedinasan ;5.
hari yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitarpukul 03.30 WIB petugas polisi dari Polda Metro Jaya melakukanpenggerebekan sedang main kartu di rumah terdakwa, setelah digeledah daripinggang terdakwa ditemukan satu pucuk senjata api jenis Revolver merekColt Nomor Seri 57692M warna hitam berikut 5 (lima) butir peluru dan satupucuk senjata api jenis Revolver merek Colt Nomor Seri 57692M warna hitamberikut 5 (lima) butir peluru yang dimiliki dan dikuasai terdakwa tersebutbukan senjata api kedinasan
amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AGUS JUMALI S.Sos selama1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahunMenyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kaliber 38 merek ColtNomor Seri 57692M warna hitam ;e 5 (lima) butir peluru (amunisi) ;Dikembalikan kepada institusi Polri melalui Polda Metro Jaya DKI Jakarta untuk4didaftarkan dan dimanfaatkan untuk kedinasan
satu) tahun ;3 Menetapkanpidana tersebut tidak perludijalani kecuali apabila dikemudian hariada perintah lain sebelum masa percobaanHal 7 dari 8 hal Put No. 29/PID/2016/PT.DKI2 (dua) tahun telah melakukan suatu tindakpidana;4 Menyatakan barang buktiberupa :e 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver kaliber 38 merek ColtNomor Seri 57692M warna hitam ;e 5 (lima) butir peluru (amunisi) ;Dikembalikan kepada institusi Polri melalui Polda Metro Jaya DKIJakarta untuk didaftarkan dan dimanfaatkan untuk kedinasan
9 — 4
.:0:0 tanggal 18Juli 1968, yakni nama Pemohon tertulis Lilik Sianah binti Munadji, sedangkan yang benaradalah Sanah binti Munaji, karena nama sebagaimana tersebut dalam buku kutipan Aktahal 5 dari 8 hal penetapan No. 0116/Pdt.P/2015/PA.MlgNikah tersebut salah, dan tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya ataupun yangada dalam data kependudukan serta data kedinasan Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3,P.4, P.5 dan P.6, dan berdasarkan keterangan saksi yaits
PEMOHON tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta:e Bahwa sesuai dengan data yang tercantum dalam data kependudukan, ijasahPemohon dan kedinasan, nama Pemohon yang benar adalah NAMA PEMOHONYANG BENARe Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah secara sah dan resmipada tanggal 18 Juli 1968, dan telah memperoleh bukti berupa buku Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing KotaMalang, Nomor : 511/115/1968 tanggal 18 Juli 1968, dan dalam buku Kutipan AktaNikah
tersebut, nama Pemohon tertulis Lilik Sianah binti Munadji;e Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang ada dalam buku kutipan akta nikahdengan yang ada dalam data kependudukan dan kedinasan, maka Pemohon inginmenyamakan nama Pemohon tersebut, Pemohon menyadari bahwa namaPemohon (Lilik Sianah binti Munadji) sebagaimana yang tercantum dalam bukukutipan akta nikah adalah salah, dan nama Pemohon yang benar adalah Sanah bintiMunaji, yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan sesuai pula denganyang
tercantum dalam data kependudukan dan kedinasan Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali yang tercantum dalambuku kutipan akta nikah, harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayahyang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka MajelisHakim telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon
untuk membetulkan namayang salah menjadi yang benar, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dansesuai pula dengan yang tercantum dalam data kependudukan dan kedinasan atasnama Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006selanjutnya UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biayaperkara harus dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganserta
80 — 30
Bahwa alasan/pertimbangan penerbitan SK Obyek Gugatanyang membebaskan dari jabatan Fungsional Guru tersebutpada pokoknya adalah : Bahwa Penggugat dinyatakan terbuktitelah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 huruf g, k,n, xX, dan y Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, yang isinya sebagai berikut :Huruf g : Melaksanakan Tugas kedinasan dengan sebaikbaiknya dan dengan penuh pengabdian,kesadaran dan tanggung jawab;Huruf k : Mentaati ketentuan jam kerja ;Huruf n : Memberikan pelayanan dengan
sebaikbaiknyakepada masyarakat menurut tugasnya masingmasing; Huruf x : Mentaati segala peraturan perundangundangan dan peraturan Kedinasan yang berlaku;Huruf y : Mentaati perintah kedinasan dari atasan yangberwenang ; 4.
13 — 3
tetapi beda rumah diDusun Cipari RT. 002 RW. 001 Desa Sukaresik Kecamatan SidamulihKabupaten Pangandaran; Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon diantaranya yaitu pertengkaran pertama terjadi pada bulan April2015, pertengkaran kedua terjadi pada bulan Mei 2015 dan pertengkaranketiga terjadi pada bulan Juni 2015; Bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat Pemohon dengan Termohonselalu ada pertengkaran (berselisih paham) kalau Pemohon pulang larutmalam karena melaksanakan tugas kedinasan
dengan Termohon; Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan baik kepada orang tua,pemuka agama, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikanmasalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidakberhasil; Bahwa atas dasar halhal tersebut di atas, dengan ini Pemohonmengajukan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang teruS menerus dengan alasan : Pemohon dengan Termohon selaluada pertengkaran (berselisih paham) kalau Pemohon pulang larut malamkarena melaksanakan tugas kedinasan
dengan Pemohon dan Termohon, karenaSaksi adalah Kakak ipar Pemohon ; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahtahun 2001, di Pangandaran ; Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggaldi rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai anak ; Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namunsejak awal bulan Maret tahun 2015 tidak harmonis lagi dan seringterjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa penyebabnya, karena Pemohon pulang larut malamkarena melaksanakan tugas kedinasan
Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Kakakkandung Pemohon; Bahwa Pemohon Termohon adalah suami isteri, menikah tahun2001 di Pangandaran; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015 tidak harmonis lagi, dansering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan danpertengkaran Pemohon dengan Termohon; Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon pulang larut malamkarena melaksanakan tugas kedinasan
demikian pula upayaperdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkanpermohonan talaknya dengan alasanalasan sejak bulan Maret tahun 2015antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranPut, No. 1251/Pdt.G/2019/PA.Cms, hal. 6 dari 11 halsehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor Pemohon pulang larut malamkarena melaksanakan tugas kedinasan
22 — 16
Bahwa antara Putri Sabina binti Muhammad Darwis dan Arief Rahman Jayabin Haru sudah menikah secara kedinasan POLRI tanggal 25 September2020;3 Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohondengan calon suaminya tersebut karena, keduanya telah menjalin hubunganasmara yang sangat erat dan sudah menikah secara kedinasan POLRI;5.
Jpr Halalaman 3 dari 17 halamanbin Haru dan saling mencintai bahkan sudah hamil (delapan) bulan dansudah menikah secara kedinasan Polri tanggal 25 September 2020. Bahwa anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon mempelai priakeduanya beragama Islam. Bahwa anak Pemohon/calon mempelai wanita dengan calon mempelai priatidak mempunyai hubungan darah, sesusuan maupun semenda. Bahwa anak Pemohon/calon mempelai wanita tidak bertunangan denganorang lain.
Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita mempunyalhubungan yang sangat erat dan saling mencintai bahkan telah hamil 8(delapan) bulan dan telah menikah secara kedinasan Polri pada tanggal 25September 2020.Penetapan DN Nomor 8/Padt.P/2021/PA.
Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai pria telah menjalin hubunganasmara dan hubungan tersebut sudah sangat erat dan saling mencintaibahkan anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon mempelai priasudah menikah secara kedinasan Polri tanggal 25 September 2020. Bahwa antara anak Pemohon/calon mempelai wanita dengan calonmempelai pria tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda.
Jpr Halalaman 8 dari 17 halamanbernama Putri Sabina binti Muhammad Darwis, namun ditolak karenaanak Pemohon masih dibawah umur.Bahwa umur anak Pemohon kurang lebih 18 tahun.Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai pria telah menjalin hubunganasmara dan saling mencintai bahkan anak Pemohon/calon mempelai wanitadan calon mempelai pria sudah menikah secara kedinasan Polri tanggal 25September 2020.Bahwa antara anak Pemohon/calon mempelai wanita dengan calonmempelai pria tidak ada hubungan nasab, sesusuan
408 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
, masuk kerja dan menaati ketentuanjam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sertamenaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang (dalam hal ini Tergugat II) di kantor BPDAS Serayu OpakProgo, Yogyakarta sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 angka 5,angka 11, angka 12 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
,masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerjapegawai yang ditetapbkan serta menaati peraturan kedinasan yangditetapkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Tergugat II) dikantor BPDAS Serayu Opak Progo, Yogyakarta sesuai ketentuan yangdiatur dalam Pasal 3 angka 5, angka 11, angka 12 dan angka 17Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil.
Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadaPegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dantanggung jawab;b. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingansendiri, seseorang, dan atau golongan;c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untukkepentingan negara;Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 153 K/TUN/2014d.
Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang;10.Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur:a.
Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PegawaiNegeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;b. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,seseorang, dan atau golongan;c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untukkepentingan negara;d. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang;8. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur:a.
43 — 17
Hamid (tidak diperiksa).Bahwa pernikahan tersebut belum melaluiprosedur kedinasan karena Terdakwa pernahmengajukan secara dinas akan tetapi tidakdiijinkan oleh atasan dikarenakan~= atasanTerdakwa ~~ menilai Saksi 1 tidak layakmenjadi istri Terdakwa berhubung~ statusSaksi 1 sudah 2 (dua) kali menjanda dengansuami pertama Koptu Hendri anggota TNI AU,yang kedua dengan Praka Suhartono anggotaTNI AD serta Saksi 1 mempunyai Kafe hiburanmalam yang menyediakan miras sehinggamenimbulkan kesan tidak baik dimatamasyarakat
Aceh Jayamelalui hukum yang berlaku baik di catatansipil maupun secara kedinasan namun tanpapersetujuan dari Saksi 1 sebagai istri sahTerdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikahdari KUA Kab.
Hamid (tidak diperiksa).Bahwa pernikahan tersebut belum melaluiprosedur kedinasan karena Terdakwa pernahmengajukan secara dinas akan tetapi tidakdiijinkan oleh atasan dikarenakan~= atasanTerdakwa ~~ menilai Saksi 1 tidak layakmenjadi istri Terdakwa berhubung statusSaksi 1 sudah 2 (dua) kali menjanda dengansuami pertama Koptu Hendri anggota TNI AU,yang kedua dengan Praka Suhartono anggotaTNI AD serta Saksi 1 mempunyai Kafe hiburanmalam yang menyediakan miras sehinggamenimbulkan kesan tidak baik dimatamasyarakat
Aceh Jayamelalui hukum yang berlaku baik di catatansipil maupun secara kedinasan namun tanpapersetujuan dari Saksi 1 sebagai istri sahTerdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikahdari KUA Kab. Aceh Jaya Nomor : 24/I/X/2008tanggal 12 Oktober 2008.Bahwa pada saat menikah dengan Saksi 2Terdakwaitelah memalsukan identitasnyadidalam per syaratan administrasipernikahan dimana status Terdakwa yangseharusnya Terdakwa sudah kawin menjadiperjaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikahdari KUA Kab.
dari Saksi 1 yangmenyatakan bahwa Saksi 1 tidak bisa hidup bersamadi Aceh serta dan dukungan Saksi 1 yangmengijinkan untuk menikahi wanita lain lagi yangMenimbangMenimbangMenimbang9menjadi pendorong keinginan Terdakwa ~~ untukmenikahi Saksi 2.Bahwa untuk melakukan suatu tantangan hidup rumahtangga yang benar maka Terdakwa mengambil langkahuntuk menggugat' cerai Saksi 1 supaya adanyakepastian hukum agar kehidupan rumah tangga yangbenar terselenggara baik lingkungan masyarakatumumnya dan dari segi kedinasan