dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa MOSES HOLAGO pada hari Rabu tanggal 11Agustus 2004 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2004 atausetidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2004,bertempat di Desa Wutung Distrik Muara Tami atau ditempat lain dalamwilayah kota Jayapura atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukanpermufakatan jahat untuk melakukan makar

perkaranya diajukan secara terpisah, pada hari Rabutanggal 11 Agustus 2004 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2004atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2004,bertempat di perbatasan antara Negara Papua New Guinea (PNG) dan NegaraRepublik Indonesia (RI) tepatnya di desa Wutung Distrik Muara Tami atauditempat lain dalam wilayah Kota Jayapura atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriJayapura, melakukan makar

Menyatakan terdakwa Moses Holago bersalah melakukan tindak pidanapermufakatan untuk melakukan makar dengan maksud memisahkansebagian dari wilayah negara sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal110 ayat (1) jo pasal 106 KUHP dalam dakwaan primair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moses Holago berupa pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;3.

Menyatakan terdakwa Moses Holago terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana permufakatan melakukan makar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun ;3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan waktu selamaTerdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sebelum putusanini memperoleh kekuatan hukum tetap ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

, maka pertama mesti ditinjau dari pengertian makar sebagaimanadimaksud dalam pasal 87 KUHP bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatuperbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaanseperti dimaksud dalam pasal 53 dengan demikian ada dua unsur pokok dari makaryakni, ada niat , niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, sedangkanniat dimaksud adalah criminal intent yakni niat untuk melakukan tindak pidana ,sedangkan permulaan pelaksanaan disini

kejahatanterhadap keamanan Negara seperti pasal 104 (makar terhadap Presiden atau wakilPresiden ), pasal 106 (makar terhadap wilayah Negara), pasal 107 (makar21menggulingkan pemerintah), pasal 110 konspirasi melakukan makar seperti dimaksuddalam pasal 104, pasal 106, pasal 107 dan pasal 108.

Hal itu ini bergantung pada penilaian pada seluruhrangkaian perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu permulaan pelaksanaanmelakukan makar .e Keseimpulannya bahwa apabila ada kriminal intent dalam keseluruhan rangkaianperbuatan para tersangka sebagai wujud permulaan pelaksanaan melakukan makardalam rangka mengarah pada salah satu pasal bentuk tindak pidana makar sepertidimaksud dalam bab 1 buku IJ KUHP, maka perbuatanperbuatan itu dapatdikategorikan sebagai makar, namun bila tidak arah tegas yang

mengarah pada satusatubentuk tindak pidana makar dalam bab 1 buku IT KUHP maka unsurunsur makardipandang lemah dan besar kemungkinan perbuatanperbuatan para tersangka tidakterkategori sebagai makar sebagaimana pemahaman makar yang dimaksud dalam pasal87 KUHP :Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut diatas, Para Terdakwamenyatakan tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 OBETH KOSAY :22Bahwa

Wiryo Projodikoro,kata makar sebagai terjemahan dari kata aanslag yang berarti serangan, sedangkan menurutDrs. P.A.F.

Menyatakan Terdakwa Bernadus Nabut Alias Makar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5.

Terdakwa:BERNADUS NABUT alias MAKAR

Menyatakan Terdakwa MULYADI als BOY bin MAKAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golangan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;2.

- 1 (satu) unit Handphone Nexian warna coklat dengan nomor 085384622255..- 1(satu) buah teh kotak kosong yang dingunakan sebagai bong.- 1(satu) buah pirek kaca.- 1(satu) buah gunting kecil.- 3(tida) tutup botol larutan/bekas tutup bong.- 2(dua) buah korek warna hijau dan kuningDirampas untuk dimusnahkan;- 1(satu) buah KTP atas nama MULYADIDikembalikan kepada Terdakwa MULYADI als BOY bin MAKAR;- 1(satu) buah Dompet warna coklat berisikan uang senilai Rp.327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh

MULYADI als BOY bin MAKAR

KULSUM Binti SALIH vs Tuan MAKAR Alias ABUHAKAR, DKK

Arteri Galuh Mas Teluk JambeKarawang berdasarkan Surat Kuasa Kusustertanggal 21 Agustus 2009 yang untukselanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT ;ME LAWAN:Tuan MAKAR Alias ABUHAKAR Umur 50 Tahun pekedaanSwasta yang Beralamat di Kampung Rengas JayaRT /RW 01/01 Desa Baturaden Kecamatan BatujayaKabupaten Karawang yang selajjutnya disebutsebagai TERGUGAT IPly.

dengan aslinya dan di beri materai secukupnya sehinggasah sebagai alat bukti ;Menimbang , Bahwa di samping mengajukan bukti suratTergugat Tergugat juga mengajukan 7 ( tujuB ) orang saksi yaitu2SAKSI R O B MA T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa kenal dengan Penggugat Tergugat Tergugat tetapi tidakada hubungan keluarga;Bahwa saksi satu) kampung dengan Tergugat dan tahu mengenaitanah yang ada di Desa Baturaden dan mengenai batas batasya yaitu Utara dengan Andan, Salim, Makar

MAKAR pada tahun 1996 seluas 1600 M2 dengan batasUtara dengan Andan, Selatan dengan Hj... Kulsum, Selatandengan Tanah paBrik,sedangan.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antaraTuan MAKAR alias ABUBAKAR Umur 50 Tahun, pekerjaan Swasta,yang beralamat di Kampung Rengas Jaya RT/RW. 01/01Desa Baturaden, Kecamatan Batujaya, KabupatenKarawang, selanjutnya disebut Pembandiniz I SemulaTergugat I ;Ny.

TUAN MAKAR alias ABUBAKAR, 2. Ny. MARIAM ABUBAKAR tersebut

Tuan MAKAR alias ABUBAKAR, dan kawanMelawanHj. KALSUM binti SAALIH

Tuan MAKAR alias ABUBAKAR, bertindak untuk dirisendiri dan selaku kuasa dari:2. Ny. MARIAM ABUBAKAR, berdasarkan surat kuasakhusus insidentil tanggal 30 April 2010, keduanyabertempat tinggal di Kampung Rengasjaya RT 01 RW 01,Desa Baturaden, Kecamatan Baturaja, KabupatenKarawang;para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan II/Pembanding dan Il;melawan:Hj.

pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakimtidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksudPasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi: Tuan Makar

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIJAL SOPDONE HARDIANTO als RIJAL Anak Laki-Laki dari MAKAR DANIEL HARDIANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh

SIMARMATA, SH
Terdakwa:
RIJAL SOPDONE HARDIANTO alias RIJAL anak laki laki dari MAKAR DANIEL HARDIANTO

Memberi izin kepada Pemohon ( Samsul Samsudin bin Makar alias Makar Abubakar ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Sanul Nanung binti Manang ) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.555000,00 ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

;Bahwa Istilah makar dalam KUHP diatur secara delik di dalam Pasal 104,Pasal 106, dan Pasal 107.

Kemudian terkait dengan objek delikterdiri dari 2 (dua) yakni yang pertama makar untuk menduduki suatu wilayahuntuk diberikan kepada negara lain, yang kedua makar untuk memisahkanwilayah atau sebagian wilayah.

Lamintang, S.H., istilah makar atauyang dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda Aans/ag berartiSerangan.

Perbuatan persiaspan itu hanyamerancangkan dalam pembicaraan terkait makar maka perbuatan itu bisadiklasifikasikan sebagai permufakatan untuk melakukan makar dan diangapsebagai delik yang sudah selesai.

pasalpasal yang sebelumnya sudah dijelaskan, seperticontoh makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP berkaitan denganpemisahan sebagian atau seluruh wilayah negara, itu termasuk dalamkonteks makar.

Bahwa pada tanggal 01 September 1975 Pemohon (Bonis binti Boteng)mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islamdengan seorang lakilaki yang bernama Junaedi bin Makar di wilayahhukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, KabupatenBekasi;2.

bin Makar telah hidup rukun sebagaimana layaknyasuami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:5.1.

Santi Novia, Perempuan, usia 33 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pulaPemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;Bahwa Junaedi bin Makar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021di rumah sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor.88/RSRS/VI/2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Ridhoka SalmaKabupaten Bekasi tertanggal 15 Juli 2021;Bahwa Pernikahan Pemohon dan Junaedi bin Makar

Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Bonis binti Boteng) denganJunaedi bin Makar yang dilaksanakan pada 01 September 1975 di wilayahKantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;3.

Oleh karena itu perkawinan Pemohon Junaedi bin Makar telahsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan.

Unsur makar;Bahwa yang dimaksud dengan makar adalah sesuai denganketentuan Pasal 87 KUHP yang menyatakan ada makar untukmelakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyatadari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalampasal 53.Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :e Ada niatuntuk melakukan kejahatan tersebut;e Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksuddalam pasal 53;Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaandalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah

Unsur Makar;Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87KUHP, menetapkan Dikatakan ada makar untuk melakukan suatuperbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :e Adaniatuntuk melakukan kejahatan tersebut;e Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksuddalam pasal 53;Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaandalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah

Unsur Makar;Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatuperbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila:e Ada niatuntuk melakukan kejahatan tersebut;e Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalampasal 53;Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaandalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah

diri dari Negara Republik Indonesia maka itu dikatakan makar, tapikalau niatnya hanya untuk kebebasan mendapatkan pendidikan dan lainainbukan perbuatan makar; Bahwa kalau berbicara mengenai makar tdak ada hubungannya denganterprovokasi dan tidak terprovokasi karena kalau bicara mengenai makar sudahjelas unsurunsumya; Bahwa ketika orang tersebut hanya menonton maka bukan perbuatan makar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman

Tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI;2. Tindak pidana makar terhadap Wilayah Indonesia;3. Tindak pidana makar terhadap Pemerintah Indonesia;4.

makar;e Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 08.00 Witberdasarkan komunikasi Terdakwa .

Unsur Pasal 106 KUHP.e Makar (aansiag);e Dengan niat;e Menaklukkan daeran negara selurunnya atau sebagaian kebawahpemerintahan asing dengan masud hendak memisahkan sebagaian daridaerah itu;Bahwa ahli menjelaskan makar berasal dari bahasa Belanda aansiag yangartinya penyerangan atau serangan.

Jadi dengan terjadinya delik atau tindak pidana berarti pelakudelik dapat di pidana sekalipun tidak ada akibat;Bahwa ahli menjelaskan karena makar adalah delik formil maka perbuatan paraterdakwa jelas merupakan perbuatan melakukan tindak pidana makar;Bahwa ahli menjelaskan unsur makar terpenuhi apabila ada suatu perbuatanpermulaan dan perbuatan tersebut tidak perlu terlaksana dalam arti apabilaperbuatan tersebut tidak selesai unsur makar tetap terpenuhi, jadi dalam tindakpidana makar niat atau rencana

Melakukan Makar;Menimbang, bahwa makar berasal dari bahasa Belanda aanslag yangartinya penyerangan atau serangan. Makar adalah perlawanan terhadap pemerintahyang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menantangkebijaksanaan yang telah menjadi ketetapan dengan melawan hukum baik melaluikekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Hubungan antara makar danpercobaan dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP, disebutkan bahwa dikatakan adamakar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila ada niat untuk itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan, seperti maksud dari Pasal 53 KUHP,Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguraikan unsur makar ini makaMajelis Hakim akan terlebin dahulu akan membahas sub unsur dari makar yakniniat;Menimbang, bahwa mengingat niat harus dipandang ada dari perbuatannyatanya pelaksananaan yang dilakukan, dengan

Menyatakan Terdakwa BUTJE MANUHUTTU alias ABUT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Makar untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara ;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

M.Hum,11Bahwa menurut Ahli ia hadir di persidangan untuk dimintai pendapatnya sesuaikeahliannya terkait dengan kasus RMS ;Bahwa kata Makar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Aanslag yangartinya adalah perbuatan memisahkan diri dari sebagian maupun seluruhnya dari suatuwilayah negara ;Bahwa menurut Ahli Makar artinya suatu perbuatan yang direncanakan atau adanyaperbuatan persiapan ;Bahwa jika dilhat pada Pasal 87 KUHP, maka menjadi jelas bahwa Makar adalahsuatu perbuatan yang dianggap ada dan

jika niat perbuatan sudah ternyata dengandimulainya melakukan perbuatan itu karena niat adalah hal yang paling pokok ;Bahwa menurut Pasal 53 KUHP, perbuatan makar tersebut harus direncanakan atausetidaktidaknya dipersiapkan.

Dengan demikian jika diperhatikan perbuatan ini dariPasal 106 KUHP, dapat disimpukkan bahwa sebenarya Makar merupakanperbuatan tindak pidana karena adanya perbuatan yang dilarang dan diancam denganpidana ;Bahwa menurut Ahli Makar itu hanya sebuah niat dan terkait dengan suatu perbuatanBahwa menurut Ahli Makar bukan suatuperbuatan jahat kecuali dilhat dari pasal 106KUHPidana.

Makar dapat disimpulkan merupakan perbuatan pidana karena adanyaperbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;Bahwa oleh karena itu Makar harus diarahkan dengan pengertian Bahasa Hukumjangan dengan Kamus Bahasa Indonesia ;Bahwa menurut ahli tidak selamanya makar itu merupakan perbuatan kekerasan, karenabisa juga dilakukan secara damai ;12 Bahwa dalam konteks RMS, sesuai Pasal 53 KUHP supaya dapat dipidananyaperbuatan ini, harus ada permulaan perbuatan, dan cukup dengan adanya perbuatanyang dilakukan

;Menimbang, bahwa Makar sebagaimana yang dimuat dalam Dakwaan Jaksa PenuntutUmum yaitu Pasal 106 KUHP yang merupakan delik formil, didalam KUHP sendiri ada diaturdan masuk dalam Buku Kedua Bab I sebagai salah satu bentuk Kejahatan Terhadap KeamananNegara, sedangkan pengertian Makar itu sendiri adalah berasal dari kata aanslag (BahasaBelanda) yang mempunyai arti harfiah adalah Penyerangan atau Serangan ;Menimbang, bahwa Dakwaan Pasal 106 KUHP yang menyangkut Makar lebih jauhdalam Buku Kesatu bab IX

Hukum Terdakwa I, Penasehat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena;

Pasal 67huruf c UU R.Il nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa danlambang Negara serta lagu kebangsaan, berdasarkan Laporan Polisinomor : LPA / 204 / K / IX / 2020 / PMJ / Resju, tanggal 16 September2020;Dalam PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAPKEAMANAN NEGARA (Dugaan Permufakatan Jahat untuk melakukanTindak Pidana MAKAR) dengan jalan MENYIAPKAN,MERENCANAKAN, DAN MELAKSANAKAN dan atau Percobaan untukmelakukan tindak pidana Makar (hendak memisahkan diri dari daerah,sebagian dari daerah atau

Makar;Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai denganPasal 87 KUHP, menetapkan Dikatakan ada makaruntuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itutelah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,seperti dimaksud dalam pasal 53.Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makarapabila:e Ada niatuntuk melakukan kejahatan tersebut;e Adanya permulaan' pelaksanaan, sebagaimanadimaksud dalam pasal 53;Bahwa yang dimaksud denganAdanya permulaanpelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telahdilakukan

Unsur Makar;Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai denganPasal 87 KUHP, menetapkan Dikatakan ada makar untukmelakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telahternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, sepertidimaksud dalam pasal 53.Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makarapabila :e Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;e Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksuddalam pasal 53;Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaanpelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telahdilakukan

Bahwa Ahli mengatakan bahwa dengan memperingati HUT kemerdekaanRepublik West Papua New Geunia adalah bukan merupakan perbuatan makar Bahwa ahli berpendapat bahwa apabila berbicara terkait dengan makar tidak adahubungannya dengan terprovokasi atau memprovokasi atu penghasutan, karenamakar sudah jelas unsurusurnya dan provokasi tidak menjadi bagian dari itu.

Unsur Makar ;Menimbang. bahwa pemahaman Makar atau yang dalam bahasa Inggris disebut Treason adalah penghianatan terhadap negara ataukejahatan Pidana berupa penghianatan yang dilakukan oleh seorangwarga negara terhadap negara atau bengsanya sendiri denganmelakukan satu atau beberapa tindak kejahatan yang serius;Bahwa menurut R. Soeilo, (dalam KUHP serta komentarkomentarnya, hal.109):1. Tentang "ansslaaag (makar, penyerangan) lihat catatan pada pasal 87 dan pasal104.2.

,M.H.Bahwa MAKAR adalah:561. Menurut KBBI : perbuatan/usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah ;2. Menurut KUHP : bisa diartikan secara sempit dan luas. Sempit yaitu :kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadappemerintah atau Badanbadan Pemerintah. Secara luas : Makar adalahkejahatan terhadap Negara, Kepala dan Wakil Kepala Negara sahabat,mengenai matamata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah,berbagai tindakan lain yang merugikan kepentingan Negara ;3.

Sanksi juga bagi orang yang58bermufakat atau memudahkan kejatahatan Makar, orang yang membantumelakukan Makar, unsur penting Makar keamanan Negara meliputi : makarkerap dimaknai sebagai penyerangan, subjek penyerangan ditunjukan kepadaKepala Negara dan Wakil Kepala Negara, Motif utamanya : membuat subjektidak cakap memerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkan pemerintahan,mengubah system Pemerintahan dengan cara yang tidak sah, merusak kedaulatanNegara dengan menaklukan atau memisahkan sebagian

Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP;Bahwa perbuatan Isak Kalaibin dan kawankawan merupakan bagian dariperbuatan pelaksanaan Tindak Pidana Makar, sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 KUHP, dalam hal ini, perbuatan Isak Kalibin mencakup menyiapkansarana dan prasarana dan perencanaan untuk melakukan Makar, denganmelakukan perbuatanperbuatan sebagai berikut :.

yang ditimbulkan yang menjadikansi pelaku dapat dihukum, tetapi adanyamaksud atau tujuan khusus itulah yang menjadikan si pelaku dapat dihukum;Menimbang, bahwa unsur Makar ini tidak terlepas dari pertimbangan unsursebelumnya yakni Permufakatan Jahat, artinya dalam pertimbangan unsur ini tidak perlubahwa Makar itu sendiri telah terpenuhi, melainkan cukup dengan terwujudnya niatterdakwa dengan melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan Makar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang

dalam Pasal 106 KUHP;83Bahwa Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dakwaanPenuntut Umum tidak sematamata diartikan dengan Penyerangan secara nyata atautindakan fisik, namun Makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP lebih ditujukanPenyerangan dengan objek Kedaulatan atas Daerah Negara ( R.