Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 09 Pebruari 2018, Juru Sita PengadilanNegeri Batam melaksanakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batamtertanggal O8 Pebruari 2018, Nomor : 31/Eks/2016/PN.BTM, jo Nomor106/PDT.G/2015/PN.BTM, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sita Eksekusitertanggal 09 Pebruari 2018 ;4.

Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor31/BA.PDT.EKS/2016/PN.BTM Jo Nomor : 106/PDT.G/2015/PN.BTM tertanggal09 Pebruari 2018, Jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batamtertanggal O08 Pebruari 2018, Nomor : 31/Eks/2016/PN.BTM, jo Nomor106/PDT.G/2015/PN.BTM, tertanggal O8 Pebruari 2018, tidak sah, tidakmempunyai kekuatan hukum atau non eksekutable ;6.

Bahwa benar TURUT TERLAWAN pernah mengajukan Gugatan perdataterhadap TERLAWAN, sebagaimana di register perkara) Nomor106/PDT.G/2015/PN.BTM, dan telah diputus oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Batam pada tanggal 06 Agustus 2015 ;2.

Bahwa benar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 08Februari 2018, Nomor : 31/Eks/2016/PN.BTM, jo Nomor106/PDT.G/2015/PN.BTM, yang menyatakan sebagai berikut :a. Mengabulkan permohonan tersebut ;b.

Pelita, Kecamatan Lubuk Baja) Kota Batam, sebagaimana terurai dalamSertifkat Hak Guna Bangunan Nomor : 80, atas nama Pelawan, sebagaimanaterurai dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 08Pebruari 2018, Nomor : 31/Eks/2016/PN.BTM, jo Nomor106/PDT.G/2015/PN.BTM ;5.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor106/G/2015/PTUNBag., tanggal 8 Dsimber 2015 5 3. Berkas perkara Nomor 106/G/2015/PTUNBag. tersebut dan suratsuratlainnya yang berhubungan derigan perkaraini; WNTENTANG DUDUK SENGKETAMemparhatikan mengenai duduknya perkara ini sebagaimanatercantum. walam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor106/622015/PTUN Bdg., tanggal 8 Desember 2015 yang amarnya berbunyiberounyi sebagai berikut : MENGADILIDalam EKS@pSI 2 =2s=ss

tanggal 2 April 2015,No: Print68/ N.8.18.3/Epp.2/ 04/2015,sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 April 2015 Nomor 132/Pen.Pid.B/ 2015/PN.Gns, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal8 Mei 2015;Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 April 2015Nomor 132/Pen.Pid B/2015/PN.Gns, sejak tanggal 9 Mei 2015 sampaidengan tanggal 7 Juli 2015 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Halaman dari 16 Putusan Nomor106

kabar bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut telah diketemukanoleh warga dan Hendra Saputra di tangkap oleh Anggota Kepolisian.Bahwa terdakwa sempat akan mendapat imbalan dari Heri Irawan Alias Ayiapabila berhasil menyebrangkan 2 (dua) ekor sapi tersebut.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363Ayat (1) ke1, ke4 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana.Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor106

Abdul Gani (DPO) dan SafarudinHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor106/Pid.B/2015/PN.Gns(DPO) meminta Terdakwa dan Inul untuk menyeberangkan sapi melalui Kali Seputihdan dijanjikan akan diberi imbalan jika mau menyeberangkannya, kemudian terdakwadan Inul (DPO) mau menuruti permintaan Safar dan setelah terdakwa dan sdr.

Inul (DPO) untuk menyeberangkan kedua ekor sapi tersebut keseberang kali danSaksi Hendra yang akan mengambil kedua ekor sapi yang diseberangkan olehHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor106/Pid.B/2015/PN.GnsTerdakwa.

., Penuntut Umum dan Terdakwa.Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor106/Pid.B/2015/PN.GnsHakimhakim Anggota, Hakim Ketua,DWI AVIANDARL, S.H., UNI LATRIANTL S.H., M.H.DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.Panitera Pengganti,ROHAILAWATI, S.H.

dengantanggal 19 April 2016;Penuntut Umum, tanggal 18 April 2016, Nomor : Print527/0.6.12/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 8 Mei 2016,Nomor : /Pen.Pid/2016/PN.Pdl, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengantanggal 6 Juni 2016;Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 106/Pen.Pid/2016/PN.Pdl, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal15 Juni 2016;halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor106

MUKIDIN menyetujuinya laluhalaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor106/Pid.Sus/2016/PN.PdlH.

beralamat di KampungCalincing Rt. 06 Rw. 04 Desa Kerta Jaya Kecamatan Sumur KabupatenPandeglang ada bahan peledak berupa bom ikan;e Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar19.30 WIB, saksi bersama Tim Intel Polres Pandeglang langsung menujuke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, dilakukanpenggeledahan yang ternyata ditemukan bahan peledak berupa 1 bungkusbom ikan siap ledak yang dikemas dalam plastik warna putin dengan berathalaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor106

Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyal persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor106/Pid.Sus/2016/PN.Pdlmengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dariIndonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini bersifatalternative, artinya perbuatan pelaku

MAHMURIADIN, S.H.T.T.DLISA FATMASARI, S.H.PANITERA PENGGANTIT.T.Dhalaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor106/Pid.Sus/2016/PN.PadlHASANUDDIN, S.H.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,Nomor106/G/2021/PTUN.JKT tanggal 15 September 2021;Berkas perkara tersebut dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 106/G/2021/PT.TUN.JKT tanggal 15 September 2021yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDALAM EKSEPSI:Menyatakan menerima eksepsi dari

Tergugat dan Tergugat II Intervensitentang Gugatan Penggugat prematur karena objek sengketa seharusnyadiajukan terlebih dahulu melalui Dewan Arbiterase Olahraga Catur;DALAM POKOK SENGKETA:Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.577.000, (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor106/G/2021/PTUNJKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padatanggal 15 September 2021, dan

Pembanding /Penggugat tersebut maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanyapermohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari denganseksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor106

Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayarbiaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat bandingbesarnya ditetapkan dalam amar putusan ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengansengketa ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor106

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret2021 telah mengajukan permohonan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor106/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 02 Maret 2021, dengan dalildalil sebagaiberikut:1.

muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sahBahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangandalam rangka perdamaian, Penggugat kemudian mengajukan permohonansecara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor106

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor106/Pdt.G/2021/PA.Jpr dari Penggugat.2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp465.000, (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatandengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, olen kami H.

sampai dengantanggal Nopember 2014;Majelis Hakim Pengadilan negeri Kasongan sejak tanggal 5Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2015;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 106/Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 5 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;Halaman dari 16 Putusan Nomor106

barang buktidibawa ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa Terdakwa telah mengangkut minyak tanah sebanyak 5.000 Liter tersebuttanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;ATAUKEDUABahwa Terdakwa MATLI Bin HAMLI pada hari Rabu tanggal 2 April 2014sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya pada bulan April Tahun 2014 bertempat diHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor106

Pertamina (Persero) wajib memiliki izin usaha sesuaidengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor106/Pid.Sus/2014/PN.KsnBahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Matli bin Hamli adalahmelanggar hukum yaitu UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi.

Pertamina(Persero) wajib memiliki izin usaha sesuai dengan Pasal 26 Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 2004;Bahwa apabila persyaratan untuk pengangkutan BBM tidak dipenuhi makamerupakan suatu perbuatan melanggar Hukum;Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor106/Pid.Sus/2014/PN.KsnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah

Alfon, S.H., M.H.Falcon, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor106/Pid.Sus/2014/PN.KsnEfraim, S.H.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk hidup rukunsebagai suami isteri;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islamdi dalam Kitab AtTolak Fi Syariatil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang T 1 TING nNArtinya: "Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentanganakhlak dan timbulnya rasa benci di antara suamiistri yangHalaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor106/Pdt.G/2020/PA.Tgtmengakibatkan tidak adanya

Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islamdalam Kitab al Fiqhu al Islamiyyu wa Adilllatuhu Juz VII halaman 321, yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini,Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor106/Pdt.G/2020/PA.Tgtmenyatakan yang artinya: Pemberian mutah itu, agar istri terhibur hatinya,dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bainkubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suamiistri seperti semula

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor106/Pdt.G/2020/PA.Tgt3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depansidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;4. Menghukum kepada Pemohon(Pemohon) untukmemberikan kewajiban kepada Termohon (Termohon) berupa :4.1. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);4.2.

Ttd.Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor106/Pdt.G/2020/PA.TgtMoh. Bahrul Ulum, S.H.I. Luqman Hariyadi, S.H.Panitera Pengganti,Ttd.Jamaludin, S.H.Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran >: Rp. 30.000,002. Biaya ATK : Rp. 50.000,00Perkara3. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00Panggilan4. Biaya : Rp. 810.000,00Panggilan5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,006.

Biaya Meterai >: Rp. 6.000,00JUMLAH : Rp. 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor106/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 18 Agustus 2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor106/Pid.Sus/2018/PN Lwk dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara tersebut;Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk olehJaksa

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,(dua ribu rupiah);Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018 yang amarnya berbuny!sebagai berikut:1.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 12 September 2018Nomor 23/AKTA.PID/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Luwuk, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanPermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018 , Permintaan bandingmana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22September 2018 ;Membaca, pula

Akta Permintaan banding tanggal 12 September 2018Nomor 23/AKTA.PID/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Luwuk, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018 , Permintaan bandingmana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12September 2018Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PALMembaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal19

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018 , yang dimintakanbanding tersebut ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

Akta = permintaan banding Penuntut Umum Nomor106/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Purworejo bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 telah menerimapermintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusanPengadilan Negeri Purworejo Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 21Desember 2021;2.

Relaas pemberitanuan mempelajari berkas banding Nomor106/Pid.Sus/2021/PN Pwr, yang dibuat Jurusita Pengadilan NegeriPurworejo pada tanggal 30 Desember 2021 telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing untuk mempelajariberkas perkara Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 21 Desember2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelan menerimapemberitahuan ini ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam

memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum ternyatatidak ada hal yang baru yang hal mana semuanya telah dipertimbangkandengan seksama dan rinci tepat dan lengkap oleh Majelis Hakim tingkatpertama dalam putusannya ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor106/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 21 Desember 2021 serta memori bandingdari Penuntut Umum maka Majelis

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor106/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakanbanding tersebut ;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000, ( limaribu rupiah ) ;Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Semarang pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 oleh kamiMohammad Sukri, S.H.

Menyatakan merubah data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor106/06/V1/2004, tanggal 3 Maret 2004, yang diterbitkan Kantor UrusanAgama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, yaitu tanggal lahir Pemohon tertulis 29 tahun sebenarnya tanggal 1 April 1976, nama orang tua Pemohon tertulis AYAH, sebenarnya AYAH PEMOHON I, nama Pemohon II tertulisPEMOHON sebenarnya PEMOHON II dan tanggal lahir Pemohon II tertulis21 tahun sebenarnya tanggal 10 Januari 1986;Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 12/Pdt.P/2018/PA.Plp3.

Surat:Surat Pengantar Perubahan Nama Nomor B0270/KUA.21.09.08/PW.01/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, yang diterbitkan oleh PegawaiPencatat Nikah KUA Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu telahbermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor106/06/V1/2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu pada tanggal 3 Maret 2004, telahbermaterai

Menyatakan tanggal lahir Pemohon , nama ayah Pemohon I, namaPemohon II dan tanggal lahir Pemohon Il dalam akta Nikah Nomor106/06/V1/2004 tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;3. Menyatakan kelahiran Pemohon (29 tahun) dalam Akta Nikah Nomor106/06/V1/2004 dirubah menjadi tanggal 1 April 1976;4. Menyatakan nama ayah Pemohon (AYAH) dalam Akta Nikah Nomor106/06/V 1/2004 dirubah menjadi AYAH PEMOHON ;5.

tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SurabayaNomor 832/PDT/2021/PT SBY. tanggal 8 Desember 2021, tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut dalam tingkat bandingTelanh membaca berkas perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Gsk,tanggal 26 September 2021 dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor106

dalam perkara ini, yang sampai denganhari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp.4.676.000,00 (empat juta enamratus tujuh puluh enam ribu rupiah); Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 106/Pdt.G/2020/PNGsk, diucapkan/dibacakan pada tanggal 16 September 2021; Bahwa dalam pembacaan putusan akhir tersebut tanpa dihadiri olehTurut Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat IV Konvensi; Bahwa Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2021 mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor106

Nomor106/Pdt.G/2020/PN Gsk, yang dibuat dan ditandatangani oleh JurusitaPengadilan Negeri Gresik; Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dalamHalaman 4 Putusan Nomor 832/PDT/2021/PT SBYwaktu yang telah ditentukan dalam perundang undangan sebelum berkasperkaranya dikirin ke Pengadilan Tinggi Surabaya;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 16September 2021 Nomor

penetapan atas perkara ceralgugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenEnrekang, disebut Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaanPNS (Guru), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, disebutTergugat;Pengadilan Agama tersebut,Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2018 yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor106

III/2018, tanggal 08 Maret 2018, yang pada pokoknyatelah melakukan teguran kepada Penggugat agar dalam waktu 1 ( satu ) bulansejak tanggal teguran tersebut untuk memenuhi pembayaran kekuranganpanjar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengancatatan apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut, ternyataPenggugat tidak memenuhinya, maka perkara Penggugat akandibatalkan/dicoret pendaftarannya.Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Enrekang Nomor106

.: 59/1994/Pdt.Ptertanggall6 April 1994 yang dikeluarkan oleh A.n Panitera Pengadilan NegeriSurakarta;Halaman dari 7 halaman Putusan Nomor106/Padt.P/2015/PN Skt.e Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 33720463111650001dan didalam Kartu Keluarga Nomor : 3372041704090366 tertulis namaPemohon NINIK SURYANTI;e Bahwa didalam Akte Kelahiran anak Pemohon No. 145/1995 tertanggal 15Aprill1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakartatertulis nama Pemohon TOH, NINIK SURYANTI

bekerja sejak 7 tahun yang lalu.Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengurus Akte Kelahiran anaknya dimanadalam Akta tersebut nama Pemohon ada tambahan TOH, sedang dalam dokumenlain hanya tercatat NINIK SURYANTI tanpa TOH.Bahwa setahu saksi nama Pemohon sebelumnya adalah AI HWA dan saat inisudah ganti nama menjadi nama Indonesia dan dikenal sebagai NINIKSUTRYANTI.Saksi 2 : CONNY RIAWATI HENDRIANTO ONGGOSAPUTRO, berjanji,memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor106

Pegawai Luar Biasa Pencatat SipilKota Surakarta.e Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 33720463111650001 dan didalamKartu Keluarga Nomor : 3372041704090366.Maka oleh karena itu permohonan ini patut dan layak untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segalabiaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangbersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKANHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor106

jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SRISUGIARTI, Bc.Hk, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.HAKIM,MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, SH.Panitera Peng ganti,SRI SUGIARTI, Bc.Hk.Perincian biaya perkara : e = Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.e = =6Biaya ATK Rp. 50.000,00.e = Biaya Panggilan Rp. 60.000,00.e =Biaya Meterai Rp. 6.000,00.e = Biaya redaksi Rp 5.000.00e Jumlah Rp. 151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor106

Jati RT 002/005Kelurahan Tonjong, kecamatan Tajurhalang,Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 106/Pdt.P/2019/PN Chi, tertanggal 01 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim yangmenyidangkan perkara permohonan tersebut;Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor106/Pdt.P/2019/PN Cbi, tertanggal 04 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon telahdipanggil

secara patut dan sah untuk menghadap dipersidangan, dan Pemohontidak hadir sesuai relaas panggilan sidang untuk sidang tanggal 12 Maret 2019 dansidang tanggal 19 Maret 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakimberpendapat bahwa Pemohon tidak serius dengan permohonannya, dengandemikian untuk memperoleh kepastian hukum dan agar perkara tersebut tidakberlarutlarut, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara Nomor106/Pdt.P/2019/PN Chi Gugur;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang

., tanggal 5 Desember 2012tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukkan bandingsebagaimana dalam Akte Banding Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor106/Pdt.U/2012/PN Smg., tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Semarang, dan pernyataan banding tersebut telahdiberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugatmelalui Kelurahan Tlogosari Kulon sebagaimana dalam Surat PemberitahuanPernyataan Permohonan Banding Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor106

/Pdt.U/2012/PN Smg., tanggal 16 Juli 2013 dan kepada Turut Terbanding melalui Kelurahan Pandan Sari dengan surat Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg joNomor 106/Pdt.U/2012/PN Smg., tanggal 16 Juli 2013, kepada TurutTerbanding Il dengan surat Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor106/Pdt.U/2012/PN Smg., tanggal 12 Agusus 2013, kepada Turut Terbanding IIImelalui pemberitahuan bantuan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan suratNomor W 12 .U12121/Pdt/04.10/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, kepada TurutTerbanding IV dengan

surat Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor106/Pdt.U/2012/PN Smg., tanggal 12 Agusus 2013 dan kepada TurutTerbanding V dengan Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor106/Pdt.U/2012/PN Smg,., tanggal 3 Juli 2013;Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut KuasaHukum Para Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 27Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal dengan Nomor 106 Padt.U/2012 tanggal 28 Desember 2012 danmemori banding tersebut telah

Kelurahan setempat sebagaimanadalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor 106/Pdt.U/2012/PN Smg tanggal 16 Juli2013, kepada Turut Terbanding melalui Keluranan Pandan Sari dengan suratNomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor 106/Pdt.U/2012/PN Smg tanggal 16Juli 2013, kepada Turut Terbanding II dengan surat Nomor 119/Pdt.G/2012/PNSmg jo Nomor 106/Pdt.U/2012/PN Smg tanggal 12 Agustut 2013, kepada TurutTerbanding IV dengan surat Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor106

/Pdt.U/2012/PN Smg tanggal 16 Juli 2013, kepada Kuasa Hukum ParaPembanding dengan Relas Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor106/Pdt.U/2012/PN Smg tanggal 16 Agusutus 2013, kepada Turut Terbanding melalui Keluranan Pandansari dengan surat Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg joNomor 106/Pdt.U/2012/PN Smg tanggal 16 Juli 2013, kepada Turut TerbandingIl dengan surat Nomor 119/Pdt.G/2012/PN Smg jo Nomor 106/Pdt.U/2012/PNSmg tanggal 12 Agustut 2013, kepada Turut Terbanding IV dengan surat Nomor119/Pdt.G/2012/PN

2017 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 4 Januari 20172016 s/d tanggal 4 Maret 2017 ;Terdakwa tidak didampingi olen Penasihat Hukum ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 8/PID/2017/PT PAL tanggal 5 Januari 2017 tentangHalaman 1 dari 9 halamanPutusan Nomor 8/PID/2017/PT PALpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding;Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Neger Tolitoli Nomor106

bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkandengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu,tanggal 30 Nopember 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Desember 2016, dengandemikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor106

mintakan dalam Tuntutan Pidana;Halaman 6 dari 9 halamanPutusan Nomor 8/PID/2017/PT PALMenimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidakmengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perludipertimbangkan mengenai hal itu;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara baikberita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan PengadilanTingkat Pertama serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor106

Pidana dan UndangundangNomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang undanganlain yang bersangkutan;Halaman 7 dari 9 halamanPutusan Nomor 8/PID/2017/PT PALMENGADILIMenerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor106/Pid.B/2016/PN Tli tanggal 30 Nopember 2016, sekedar mengenaipenjatuhan pidana pada amar putusan, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa BAYU RAMADHAN, A.Md Kep Alias

2020 menyatakan mediasi tidakberhasil;Bahwa pada sidang kedua tanggal 1 September 2020, Penggugat hadir dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah diberitahuuntuk hadir pada sidang tersebut;Bahwa di depan sidang, Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabutperkaranya karena Penggugat ingin berusaha lagi untuk membina rumahtangganyadengan Tergugat;Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor106

/Pdt.G/2020/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agarmengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor106/Pdt.G/2020/PA.KP;Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanadiuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telahmelangsungkan perkawinan

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor106/Pdt.G/2020/PA.KP;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

sebagaiPenggugat;melawanTergugat, Bireun, 11 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 12 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor106

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor106/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Penggugatmenyatakan dipersidangan telah tercapai perdamaian dan akan mencabut suratgugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara baru berjalan,setelah Majelis Hakim mendengar secara lisan permohonan pencabutanperkara tersebut yang disetujui olen Tergugat dan berdasarkan Pasal 85 ayat (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, dimana Penggugat dapat mencabut gugatannya, apabiladisetujui oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara Nomor106

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor106/Pdt.SusPHI/2019/PN Pilg;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Indutrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 106/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg tersebut;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 106/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg3.