Pemblokiran disebabkan Bilyet Deposito dilaporkanhilang dan (pemblokiran) dilakukan setelah disampaikannyapermohonan pencairan Deposito yang melampirkan surat kehilangan;Bahwa Sistem numerik Deposito berubah karena ada migrasi sistem diBahwa Pada bulan Maret 2013, Abdurrahman yang memberitahukankepada saksi bahwa Bilyet Deposito adalah jaminan;Bahwa BSM tidak melakukan pencatatan status jaminan pada BilyetDeposito tersebut; 22 == 222222 non enn enna2dBahwa Pengurus baru tidak pernah mengajukan spesimen

Theo Huijbersdalam bukunya Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah).Menurut Aristoteles bahwa hukum itu rasa sosial etis dan keadilan hukum mestidipahami dalam pengertian kesamaan numerik dan proporsional, kesamaanproporsional melahirkan prinsip memberi tiap orang apa menjadi haknya (DRBernard L. Tanya, S.H., M.H. dalam bukunya Teori Hukum, Strategi TertibManusia Lintas Ruang dan Waktu).Perihal kedudukan sentral manusia sebagai pelaksana hukum maka Plato, Prof.Taverne dan Prof.

NUMERIK PUTUSAN1.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram1.2 ldentitas Pemohon1.3 ldentitas Termohon1.4 Penetapanpenetapan1.5 Pokok Permohonan1.6 Pokok Tanggapan Termohon1.7 Bukti Surat Pemohon1.8 Bukti Surat Termohon1.9 Keterangan Ahli dari Pemohon2.1 Tentang Pertimbangan Hukum2.2 Pertimbangan Hukum tentang Identitas Para Pihak2.3 Pertimbangan Hukum tentang Kewenangan Pengadilan3.1 Dasar Hukum Mengadili3.2 Amar Putusan3.3 Rapat PermusyawaratanPUTUSANNomor: 18/G/2015/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN

Menurut Aristoteles bahwa hukum itu rasa sosial etis dan keadilan hukummesti dipahami dalam pengertian kesamaan numerik dan proporsional,kesamaan proporsional melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yangHal. 13 dari 25 hal. Put. No. 19 K/MIL/201314menjadi haknya (DR. Bernard L. Tanya, S.H., M.H. dalam bukunya TeoriHukum, Strategi Tertiob Manusia Lintas Ruang dan Waktu).. Perihal kedudukan sentral manusia sebagai pelaksana hukum makaPlato, Prof. Taverne dan Prof.

NUMERIK PUTUSAN1.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi1.2 Identitas Penggugat1.3 Identitas Tergugat1.4 Penetapanpenetapan1.5 Gugatan Penggugat1.6 Jawaban Tergugat1.7 Replik & Duplik1.8 Bukti Surat Penggugat1.9 Saksi dari Penggugat1.10 Bukti Surat Tergugat1.11 Saksi dari Tergugat1.12 Kesimpulan2.1 Pertimbangan Hukum2.2 Mengenai Pendapat Berbeda2.3 Pertimbangan Hukum tentangKepentingan Pengajuan Gugatan3.1 Dasar Hukum Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)3.2 Pertimbangan Hukumtentang Eksepsi Kompetensi

NUMERIK PUTUSAN1.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram1.2 ldentitas Penggugat1.3 Identitas Tergugat1.4 ldentitas Tergugat Il Intervensi1.5 Penetapanpenetapan1.6 Pokok Gugatan1.7 Pokok Jawaban Tergugat1.8 Pokok Jawaban Tergugat Il Intervensi1.9 Replik & Duplik1.10 Bukti Surat Penggugat1.11 Bukti Surat Tergugat1.12 Bukti Surat Tergugat Il Intervensi1.13 Saksi dari Penggugat1.14 Saksi dari Tergugat1.15 Saksi dari Tergugat Il Intervensi1.16 Kesimpulan2.1 Tentang Pertimbangan Hukum2.2 Pertimbangan Hukum

NUMERIK PUTUSAN1.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi1.2 Identitas Penggugat1.3 Identitas Tergugat1.4 Penetapanpenetapan2.1 Gugatan Penggugat2.2 Jawaban Tergugat2.3 Replik & Duplik2.4 Bukti Surat Penggugat2.5 Pokokpokok Keterangan Saksi dari Penggugat2.6 Bukti Surat Tergugat2.7 Pokokpokok Keterangan Saksi dari Tergugat2.8 Pihak Ketiga2.9 Kesimpulan3.1 Tentang Pertimbangan Hukum3.2 Pertimbangan Hukum tentangKkompetensi Absolut Pengadilan3.3 Pertimbangan Hukum tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan3.4

AO menyetor ke teller sliop setoran disertai dengan lembar DaftarPemakain Slip Numerik (DPSN).Bahwa saksi kenal dengan Sdr. IMRON ROSADI sejak yangbersangkutan sebagai karyawan di PT.

NUMERIK PUTUSAN1.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi1.2 ldentitas Penggugat1.3 ldentitas Tergugat1.4 Penetapanpenetapan2.1 Gugatan Penggugat2.2 Jawaban Tergugat2.3 Replik & Duplik2.4 Bukti Surat Penggugat2.5 Pokokpokok Keterangan Saksi dari Penggugat2.6 Bukti Surat Tergugat2.7 Pokokpokok Keterangan Saksi dari Tergugat2.8 Kesimpulan3.1 Tentang Pertimbangan Hukum3.2 Pertimbangan Hukum tentang Kompetensi Absolut Pengadilan3.3 Pertimbangan Hukum tentang Pengecualian KTUN4.1 Pertimbangan Hukum Dalam

AO menyetor ke tellersliop setoran disertai dengan lembar DaftarPemakain Slip Numerik (DPSN).Bahwa Saksi kenal denganSdr. MANSUR sejak yang bersangkutansebagai karyawan di PT.

Penyusunan rencana Kehutanan.(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung petaKehutanan dan/atau data numerik..

Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak memuat norma yang bersifat limitatif numerik ataspidana penjara yang dijatunkan, sehingga dalam penerapannya tidak perludihubungkan dengan berapa lama Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, maka dasarhukum penerbitan objek sengketa a quo sudah tepat, dan secara substansi

Mks.limitatif numerik atas pidana penjara yang dijatunkan, sehingga dalam penerapannya tidak perlu dihubungkan dengan berapa lama Penggugat dijatuhipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, makadasar hukum penerbitan objek sengketa a quo sudah tepat, dan secara substansi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara, Pasal

padapertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal dimaksud tidak dibebani hakhak lain ;2) Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas KehutananProvinsi dan Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan,yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai Keputusan MenteriKehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairanprovinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas,uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan,perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkandalam data numerik

areal dimaksud tidak dibebani hakhak lain ;2) Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas KehutananProvinsi dan Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan, yangberisi fungsi kawasan hutan sesuai Keputusan MenteriKehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairanprovinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas,uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan,Halaman 48 of 145 HalamanPutusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.JBIperubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkandalam data numerik

Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan KawasanHutan, Badan Planologi Kehutanan ;Halaman 120 of 145 HalamanPutusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.JBI(3) Analisa kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),berisi fungsi kawasan hutan sebagaimana tertuang dalamKeputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutandan perairan provinsi dan data lain yang terseadia antara lain tatabatas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan,perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkandalam data numerik

Logikamenghalangi pun tidak jelas dan kabur yang mana secara numerik nomorrumah Penggugat saja bernomor 4A dan Sdr. Avi Yunawan bernomor 5A,letak rumah Penggugat berada di posisi depan dari jalan pintu gerbangmasuk perumahan.

NUMERIK PUTUSAN1.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi1.2 Identitas Penggugat1.3 Identitas Tergugat1.4 Identitas Tergugat II Intervensi1.5 Penetapanpenetapan1.6 Pokok Gugatan1.7 Pokok Jawaban Tergugat1.8 Pokok Jawaban Tergugat II Intervensi1.9 Replik & Duplik1.10 Bukti Surat Penggugat1.11 Bukti Surat Tergugat1.12 Bukti Surat Tergugat IJ Intervensi1.13 Saksi dari Penggugat1.14 Saksi dari Tergugat1.15 Saksi dari Tergugat II Intervensi1.16 Kesimpulan2.1 Pertimbangan Hukum tentang Kewenangan Pengadilan2.2

V Berdasarkan Metode Numerik Pembanding terhadap hutang antaraBpk. Muhammad Rofiq dengan Koperasi Keluarga Semen Baturaja(KKSB) adalah sebagai berikut :1. Jika Jika TIDAK TERMASUK BAGI HASIL Margin untuk KKSB sebesarRp. 154.476.868, atau SESUAI dengan Perjanjian pada NotulenRapat pada tanggal 24 Mei 2016 maka Bpk.

Dalam upayamenegakkan keadilan dalam konteks keadilan bersama, makatentunya secara numerik manusia akan ada yang diuntungkandan ada yang tidak;c. Bahwa untuk itu, objek permohonan ini sudah mencerminkanasas keadilan secara proporsional dikaitkan kepentinganbersama;d.

NUMERIK PUTUSAN1.1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi1.2 Identitas Penggugat1.3 Identitas Tergugat1.4 Identitas Tergugat II Intervensi1.5 Penetapanpenetapan1.6 Pokok Gugatan1.7 Pokok Jawaban Tergugat1.8 Pokok Jawaban Tergugat II Intervensi1.9 Replk & Duplik1.10 Bukti Surat Penggugat1.11 Bukti Surat Tergugat1.12 Bukti Surat Tergugat II Intervensi1.13 Saksi dari Penggugat1.14 Saksi dari Tergugat1.15 Saksi dari Tergugat II Intervensi1.16 Kesimpulan2.1 Pertimbangan Hukum tentang Kewenangan Pengadilan2.2

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa noresi pos express pada tahun 2008 diawali dengan tulisan MI dilanjutkandengan numerik sembilan digit dan diakhiri dengan huruf id. Sedangkanresi pengiriman undangan kepada H.

Soebari Imam Santoso ( bukti suratbertanda T.I.IIL0 ) diawali dengan huruf ML dilanjutkan dengan sepuluhangka numerik dan diakhiri dengan huruf D ( ML331200036ID ); 148 Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama buktisurat bertanda T.I.IIL0 dihubungkan dengan bukti surat bertanda PXII,Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam no. resi pos expresssebagaimana bukti surat bertanda T.l.Ill10 tercetak ML331200036ID.Dengan memperhatikan susunan huruf dan angka tersebut ternyatasesuai dengan apa yang