Ditemukan 4320028 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-07-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 114/Pid.B/2013/PN. KDS Tanggal 21 Agustus 2013 — DARYANTO ALS SITOBIN SATIRUN, Dkk
286 — 169
286 — 169
saksisaksi, dan keterangan terdakwasertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;2Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut :Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaraini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa (I) DARYANTO ALS SITO BIN SATIRUN, Terdakwa (ID)MUHAMAD AGUS BIN SATIRUN, Terdakwa (III) NGATENO BIN SADALIT,bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal
Sugeng Sukarno, dokter pada UPT PuskesmasUndaan Kudus dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar dikelopak mata kiri dan hidung mimisan yang diakibatkan benda kerastumpul;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telahmengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan(eksepsi);Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umummengajukan
Sugeng Sukarno, dokter pada UPT PuskesmasUndaan Kudus dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar dikelopak mata kiri dan hidung mimisan yang diakibatkan benda kerastumpul;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang bersifat tunggal, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsurunsur sebagaiberikut :1 Barang siapa ;2 Dimuka umum;3. Bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang ;4 yang menyebabkan luka;Ad. 1.
pembenaryang dapat menghapuskan pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut umum, serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap diri paraterdakwa, para terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh paraterdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal
membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan halhalyang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa, yaitu :20HalHal yang memberatkan : Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting );HalHal yang meringankan :e Para Terdakwa belum pernah dihukum;e Para Terdakwa menyesali perbuataannya dan berjanji untuk tidak mengulanginyalagi;e Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;Mengingat, ketentuan Pasal
Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 K/PID.Sus/2016 Tanggal 8 September 2016 —
333 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
333 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 ayat (1)KUHAP, Pasal 155 ayat(1), (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harusdibatalkan;2.
185 ayat (1), (4) KUHAP juncto Pasal 184ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimanadimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP serta didukungpula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janjisebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) juncto Pasal 186 KUHAP makadinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184ayat (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim
Pasal 2 dan Pasal 3 undangundang tersebut;Kemudian, di dalam penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 dijelaskan sebagai berikut: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsurunsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindakpidana tersebut.Pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yangmeringankan.Kemudian
143 ayat (1)KUHAP, Pasal 155 ayat (1), (2) KUHAP, sehingga Putusan tersebut harusdibatalkan;2.
160 ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (1), (4)KUHAP juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat buktisurat sebagaimana dimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf cKUHAP serta didukung pula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksatelah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) junctoPasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai KeteranganAhli sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yangdiajukan oleh Penuntut Umum tersebut
Putus : 07-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 781 K/PID.SUS/2018 Tanggal 7 Juni 2018 — WAHYU SOLIN bin NINJAK
153 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badar;Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / Juli 1983;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal :Desa Lambada Kemukiman Lamteuba,Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar;Agama : Islam;Pekerjaan : Tani;Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Janthokarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair :diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1eKUHPidana;Dakwaan Subsidiair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Besar tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:Hal. 1 dari 6 hal.
Putusan Nomor 781 K/PID.SUS/2018Menyatakan Terdakwa WAHYU SOLIN bin NINJAK terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuktanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)batang pohon yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam Dakwaan Primair
Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dipidana penjaraseumur hidup; Keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karenadi dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak tedapat cukup alasan untukmemperberat pidana penjara bagi Terdakwa; Judex Facti sudah tepat dalam hal menjatuhkan pidana penjara karenasecara adil bijaksana mempertimbangkan keadaan memberatkan danmeringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf FKUHAP juncto Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Kekuasaan Kehakiman
114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 5 dari 6 hal.
Register : 04-06-2010 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 14-K/PM I-06/AD/Vi/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 — Pratu Kuat Supriyadi
740 — 531
740 — 531
BPKB, kemudian saksi IV menjelaskan bahwamobil tersebut adalah milik orang tua saksi (saksi 1)yang minta bantuan kepada terdakwa untuk menjualmobil tersebut namun sampai dengan saat ini uanghasil penjualan mobil tidak pernah diserahkan olehterdakwa kepada saksi , kemudian saksi IV langsungmelaporkan kejadian tersebut ke kantor SubdenpomVi/2 2 Banjarbaru.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebuttelah memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanapertama pasal
378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang9Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkanbahwa benar benar mengerti atas Surat dakwaan yangdidakwakan kepadanya.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidakmengajukan eksepsi atau Keberatan.Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwamenerangkan mengakui dan membenarkan telah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditurmiliter atas dirinya dengan memberikan keteranganyang disertai dengan uraian yang cukup
5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana diIndonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatannya secara hukum.Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua WargaNegara Indonesia termasuk yang berstatus INI, dalamhal subyeknya adalah seorang prajurit INI maka padawaktu). melakukan tindak pidana tersebut harus masihMenimbang34berstatus TNI aktifBerdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwadan alat bukti' lainnya dipersidangan
378 KUHP Pasal 190 ayat (1),(4) UU No 31tahun 1997.
Pasal 26 KUHPM . Serta ketentuan perundanganundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenyatakan : 1. Terdakwa .Kuat Supriyadi Pratu,Nrp21030242080783 telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: .Penipuan2. Memidana Terdakwa oleh karenaitu. dengan: Pidana Pokok : penjaraselama 9 (sembilan) bulan.menetapkan selama waktuterdakwa = menjalani penahanandikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.
Register : 18-10-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 18 Juli 2017 — Senyorita Rosliana, Skm
1521 — 1113 — Berkekuatan Hukum Tetap
1521 — 1113 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
Kasih Karunia Kekal sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat(2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Bahwa Penyusunan HPS sebagaimanadimaksud dalam pasal 13 Keppres 80 tahun 2003 tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu bahwa pengguna barang/jasamemiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahliandan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.Bahwa drg.
Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum.3.
2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diuabah dan ditambah denganUndangUndang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 tahun 1999 Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke KUHP serta Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No 31 tahun 1999,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 tahun201 tentang perubahan atas UndangUndang No 31 tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 yangdidakwakan
3 jo Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 tahun 2001;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan terhadap Pasal2 ayat (1) maupun Pasal 3 tidaklan didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan diukur dari kerugian Negara yang terjadi beralasan kerugianNegara pada suatu ketentuan dan signifikan memperkaya diri sendiri makaditerapkan Pasal 2 ayat (1) sedangkan bilamana kerugian Negara kurang dariRp100.000.000,00 (seratus juta maka
Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapatJudex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berpendapat tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana,keberatan kasasi Penuntut Umum dapat beralasan sebagai berikut :2.
Putus : 14-06-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 14 Juni 2018 — IMOP SUTOPO, S.E. bin SUDARMAN
333 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
333 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
V RT. 004, KelurahanPringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu Barat,Kabupaten Pringsewu;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindakpidana yang diatur dan diancam pidana dalam:KesatuPrimairSubsidair: Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun
2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;: Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus
/2018AtauKedua : Pasal 9 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaAgung tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin
Sudarman terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarmandengan pidana penjara selama 4 (empat
263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak danputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (83) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004
Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1154 K/PID.SUS/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — Ir. Hi. M. DIZA NOVIANDI, M.Sc. bin NIAZIE GANI
226 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/20181.SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bandar Lampung tanggal 28 November 2017 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa M.
., M.Sc. alias Dinodibebaskan dalam Dakwaan Primair Turut melakukan Tindak PidanaKorupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair
Diza Noviandi, S.T., M.Sc. alias Dino terbuktisecara sah dan bersalah Turut melakukan Tindak Pidana Korupsimenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana
Sus/2018dibandingkan dengan akibat perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Terdakwa terlibat mengendalikan beberapa perusahaan danterlibat aktif dalam proses pengadaan barang sehingga merupakanrekayasa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c, d, f, danPasal 6 huruf a dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir denganberlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa dan Pasal
Sus/2018TPK/2018/PT.TJK. tanggal 9 Februari 2018 mengenai pidana penjara danpidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 14-03-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID.SUS/2018 Tanggal 14 Maret 2018 — RONAWAN SB. SIHIRA, SE Alias RONAL
854 — 709 — Berkekuatan Hukum Tetap
854 — 709 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal lahir >: 29 Tahun/ 11 November 1986;Jenis kelamin > Lakilaki:Kebangsaan > Lakilaki;Tempat tinggal : Kelurahan Leok Kecamatan BiauKabupaten Buol;Agama > Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan 14 November2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMIAR :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal
Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Buol tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RONAWAN SB.
SIHIRA, SE Alias RONALbersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanadalam
Putusan Nomor 4 K/PID.SUS/2018mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti dan status penahananTerdakwa:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor
Putus : 29-11-2016 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775 K/PID/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — BUDI SUSANTO
199 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah), denda keterlambatanPPh Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp12.982.107,00 (dua belas jutasedmbilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), PPh Pasal 25Hal. 3 dari 91 hal.
No.775 K/PID/2016pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;ATAUKeduaBahwa mereka Terdakwa 1. Budi Susanto dan 2.
Sinar Jaya Wijaya (vide Bukti T33), sehingga telahmemenuhi Pasal 94 ayat (7) UUPT dan Pasal 111 ayat (7)UUPT,Kemudian Para Pemohon Kasasi tidak lagi menjabatsebagai pemegang saham PT.
, kasasi ataupeninjauan kembali;Penjelasan Pasal 60 UndangUndang Arbitrase disampaikanjuga oleh ahli Dr.
Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1)UUPT.
Putus : 02-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 805 K/Pid/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 — YOKI ARLANDO MANALU
132 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agustus 1975;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Kavling DKI, Jalan Cengkir IC Blok F.5Nomor 10, RT. 007/011, Kelurahan PondokKelapa, Kecamatan Duren Sawit, JakartaTimur;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 27November 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Alternatif:KESATU : Pasal
374 KUHP;ATAUKEDUA : Pasal 378 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara tanggal 1 Maret 2018 sebagai berikut:Hal. 1 dari 8 hal.
No. 805 K/Pid/2018Menyatakan Terdakwa YOKI ARLANDO MANALU terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidanaPenipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan Kedua);Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa:Disita dari saksi ARIF SAPUTRA YUSUP:1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Net Nomor : 268/SPH/HMII/IV/13 tertanggal 04 April 2013 tentang penjualan alat
Dengan demikian, permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan denganCara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1427/Pid.B/2017/PN. Jkt.
Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak diterapbkannya suatu peraturan hukum atau peraturanhukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex
Putus : 28-03-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 901 B/PK/PJK/2023 Tanggal 28 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SUMBER KHARISMA PERSADA
46 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — PT LEKOM MARAS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
466 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
466 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 429/B/PK/Pjk/2020 Dasar Pengenaan Pajak Rp 11.171.028.384,00,00PPh Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 918.795.676,00Kredit Pajak (Rp 20.434.231 ,00)Pajak yg kurang dibayar Rp 898.361.445,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 431.213.494,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 1.329.574.939,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP1599/WPJ.04/2014 tanggal 14 Oktober 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa PajakJanuari s.d.
Putusan Nomor 429/B/PK/Pjk/2020mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1599/WPJ.04/2014 tanggal 14 Oktober 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d.
Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat menguatkan kembali putusan Majelis Pengadian Pajak danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian
11.171.028.384,00,00PPh Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 918.795.676,00Kredit Pajak (Rp 20.434.231,00)Halaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/Pid/2017 Tanggal 6 September 2017 — YON FREDY Alias ANTON
234 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 835 K/Pid/2017memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri TanjungPinang pada tanggal 01 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain
Oleh karena ituHakim harus hatihati, cermat, dan matang dalam menilai danmempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batasminimum kekuatan pembuktian atau bewiskracht dari setiap alat bukti yang sahmenurut Undangundang;Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidakmemberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum danpenjelasan Pasal demi Pasal.
Pembuktian juga merupakanketentuan yang mengatur alatalat bukti yang dibenarkan undangundang danboleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2003: 273):Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapatdigunakan sebagai alat bukti adalah:1. Keterangan saksi;2. Keterangan ahi;3. Surat:4. Petunjuk;5.
Namun perihal nilai alatalatbukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti(bewijskracht) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknyaTerdakwa:Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 835 K/Pid/2017Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakanpada kesaksian, namun Hakim tetap harus hatihati, dan cermat dalam menilaialatalat bukti lainnya.
Tpg Tanggal 17 Februari2017 telah keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian Pasal 183 KUHAP danPasal 184 ayat (1) KUHAP, karena Majelis Hakim dalam putusannya hanyamempertimbangkan alat bukti berupa keterangan Ahli yang dalam hal ini saksiyang meringankan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penasehat Hukumnya dalammenjatuhkan putusan kepada Terdakwa yaitu berupa putusan membebaskanTerdakwa.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1018/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
213 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35dan Pasal 36 UndangUndang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002dengan ini Pemohon Banding:a. Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada PengadilanPajak;Halaman 2 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016b. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP305/WPJ.26/2013 tertanggal 31 Oktober 2013;c.
Halaman 19 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016 (Vide Pasal 31 jo. Pasal 1 angka 5 UU No.14 Tahun2002).Bahwa Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimanaterakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009mengatur mengenai pembatasan kompetensiPeradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibacapada Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi sbb: Pasalini) mengatur pembatasan terhadap pengertianKeputusan Tata Usaha Negara yang termasukdalam ruang lingkup kompetensi mengadili dariPeradilan Tata Usaha Negara.
31UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannyayaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK No.146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1angka 16 PMK No. 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1angka 16 dan 17 UU KUP.2.
No. 146/PMK.03/2012 untukverifikasi dan Pasal 1 angka 16 PMK No.17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UUKUP untuk SKP melalui proses pemeriksaan.
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yangberkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitandengan Surat Tagihan Pajak;Bahwa yang dimohonkan Banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak termasuk objek gugatan yang diaturdalam Pasal 23 ayat (2) jo.
Putus : 11-09-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 231/PID.B/2013/PN-SBG Tanggal 11 September 2013 — SIHARDI SIMATUPANG ALS SIHAR.
290 — 100
290 — 100
tersebut dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) namun karena hargatersebut terlalu murah terdakwa batal menjual Handphone tersebut, selanjutnya sekirapukul 23.00 wib terdakwa menemui Etek Upik lalu meminjam uang sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) kepada Etek Upik dan memberikan Handphone tersebut sebagaijaminannya.Akibat perbuatan terdakwa, korban Mindo Parlin Sianipar mengalami kerugian Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telahmelakukan tindak pidana sebagai berikut : Pasal 362 KUHP.Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, terdakwa dituntut oleh PenuntutUmum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 362 KUHP.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan mana dariPenuntut Umum yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana
sebagaimanadalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1 Unsur Barang siapa.2 Unsur Mencoba melakukan mengambil barang sesuatu.3 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasukkepunyaan orang lain.4 Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.Ad. 1.
unit Handphonemerk Nokia Type E63 warna hitam, (satu) unit Handphone merk Nokia TypeE90 warna hitam tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis unsur ketiga dengan maksuduntuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatanterdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur yang tersebut didalamdakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan perbuatan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan ini.Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan UndangUndang yangbersangkutan khususnya Pasal 362 KUHP serta PasalPasal lainnya dari UndangUndangyang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI 1 Menyatakan terdakwa SEIHARDI SIMATUPANG ALS SIHAR, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENCURIAN.2 Menghukum terdakwa SIHARDI SIMATUPANG
Putus : 19-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ANZ PANIN BANK
151 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, Surat BandingPemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkanPasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;Bbahwa Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalamBahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusanditerima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan
27 ayat (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (2) UUPengadilan Pajak;Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yangterutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telahdibayar sebesar 50% (lima puluh persen);Bahwa Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang masih harus dibayar sebesarRp.1.522.824.544,00
Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Bandingtelah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UUPengadilan Pajak;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Bandingatas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menuruttata cara yang telah disyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan(3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak,oleh karena itu sudah sepatutnya
Biayabiaya tersebut bukan merupakan objekpemotongan PPh Pasal 23;Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP170/PJ./2002 tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1) huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 tidakmenyebutkan jasa pemasangan iklan di media massa maupun media luar ruangansebagai jasa lain yang harus dikenakan pemotongan PPh Pasal
hakim"Pasal 76"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2396/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
265 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
265 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89480/PP/M.VIA/12/2017 karena tidak sesuai dengan ketentuanPerundangUndangan yang berlaku, sehingga Pajak PPh Pasal 23 yangTerhutang menjadi Nihil:3. Dengan mengadili sendiri:a. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali), untuk seluruhnya,dengan Pajak PPh Pasal 23 Terhutang Nihil;b.
Menyatakan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: tentangKeberatan PPh Pasal 23 atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor00058/203/12/313/14 tanggal 21 Agustus 2014 Masa PajakDesember 2012 sebesar Rp2.933.197.551,00 adalah batal demihukum;c.
Putusan Nomor 2396/B/PK/Pjk/2018Banding sekarang sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telahdidukung dengan SPT Masa PPh Pasal 23 berikut bukti pemotongan,sehingga penerbitan Keputusan a quo dilakukan tidak secara terukur.Lagipula in casu Penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 seharusnya ditetapkanuntuk Masa perMasa, bukan untuk Masa 12 (dua belas) bulan yangditerbitkan dalam 1 (satu) SKPKB Satu Masa, sehingga Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kekeliruandalam penerbitan SKPKB a
PPh Pasal 23 yang Terutang Rp 15.296.540.662Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2396/B/PK/Pjk/20183. Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0b. Setoran masa Rp 15.296.540.662c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak Rp 0e. Lainlain Rp 0f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak Rp 0g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 15.296.540.6624. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 05. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b.
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP Rp 0e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d) Rp 06. Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus Rp 0dibayarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89480/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
Putus : 21-08-2017 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 — YOHANDRI ROZA
410 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
410 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa Yohandri Roza secara sah dan meyakinkanmenurut hukum terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hakmenggunakan merek yang sama pada Keseluruhannya dengan merekterdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yangdiproduksi dan / diperdagangkan dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 UUNo.15 Tahun 2001 tentang merek;2.
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang undang no 15 tahun 2001tentang merk, jelas menyebutkan bahwa bilamana terjadi perselisihan antarapemegang merk usaha tertentu maka yang berwenang mengadili adalahPengadilan Niaga,dan bukan Peradilan Umum.Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/20174. Bahwa oleh karenanya sudah sangat jelas Judex Factie telah salahmenerapkan hukum karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilisengketa merk adalah Peradilan Niaga BUKAN Peradilan Umum.
Karenanyaperbuatan pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatanpidana yang diuraikan dalam dakwaan ke satu.Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah bertindakmelampaui kewenangannya selaku hakim pidana dan karenanyabertentangan dengan ketentuan dalam pasal 76 undang undang no.15tahun 2001 tentang merk.1.
Bahwa di dalam ketentuan pasal 76 ayat 1 undang undang merk tahun 2001menjelaskan bahwa merk memberikan hak kepada pemilik merek terdaftaruntuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secaratanopa hak menggunakan merek yang memounvai nersamaan Dadapokoknva atau keseluruhan, denaan mereknya.
Nomor 370 K/Pid.Sus/2017UndangUndang No 15 tahun 2001 yang merupakan dasar pemeriksaansubstantif atas suatu permohonan pendaftaran merek;Keberatan Terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 76 UndangUndangNomor 15 Tahun 2001 pada pokoknya menyatakan Judex Facti salahmenerapkan hukum dan bertindak melampaui batas kewenangannyaselaku Hakim Pidana;Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan bahwa maksud yangterkandung dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) adalah terkaitdengan gugatan terhadap orang
Putus : 02-11-2009 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 262/Pid.B/2009/PN Kbm Tanggal 2 Nopember 2009 — Agus Sulistiyanto
469 — 298
469 — 298
Menyatakan terdakwa AGUS SULISTIYANTO BIN SUDIYANTObersalah melakukan tindak pidana ryang memberitahukan ataumengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapatdihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidakada sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP sebagaimanadalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SULISTIYANTO BINSUDIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan denganmasa percobaan 8 (delapan) bulan;3.
;e Bahwa Terdakwa mendapat imbalan Rp.100.000, karena telahmeminjamkan KTP untuk mengambil kredit atas nama BUDIYANTO;wonennnne= Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaantunggal melanggar Pasal 220 KUHP;eonnnnnnn= Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukanperbuatan pidana yang didakwakan, maka seluruh unsure dari pasal yangdidakwakan harus terpenuhi;aaa Menimbang, bahwa unsureunsur dari Pasal 220 KUHP adalah sebagaiberikut :1. Barangsiapa;2.
kredit sepedamotor Suzuki Smash AA4696YM tersebut di dealerdengan menggunakan atas nama Terdakwa dan KTP Terdakwa, akan tetapipada cicilan yang ke 3 ternyata menunggak sehingga Terdakwa yang ditagihuntuk melunasi cicilan motor tersebut oleh pihak dealer;wonnennne= Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, unsurmemberitahukan atau melaporkan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana,padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu, telah terpenuhi;monoamine Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal
nnn nnn nnn ence nnn n ence neeHalhal yang memberatkan :e Tidak ada;13Halhal yang meringankan : e Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaikikelakuannya;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancarjalannya sidang;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;eonennnne= Menimbang, mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepedaSuzuki Smash No.Pol.: AA4696YM, oleh karena tidak jelas siapa pemiliknya,sesuai dengan Pasal
46 KUHAP barang bukti tersebut dikembalikan kepadaorang dari barang tersebut disita, yaitu saksi ARIF SUDIYANTO BIN MUHAMADFADAL I; 22 22222 20 2 no nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nasesehen Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman, maka sesuai Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara m2 nn nnn nn nnn nn nnn ne nnn ene nenaeonnnnnnn= Memperhatikan ketentuan Pasal 220 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981(KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang
Putus : 29-06-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 PK/Pid.Sus/2022 Tanggal 29 Juni 2022 — SUPRIADI alias ADI SAPI bin Alm. SUDARSONO
161 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap