Ditemukan 136579 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pelaksana verifikasi
Penelusuran teknis impor guia
Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra
Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar;
“kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “;
Muhammad sholeh
S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19;
Rosa sabina j. aliandoe
Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara;
Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;;
1. mangatas togi butarbutar.
2. bevin butarbutar.
3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir.
2. badan pelaksana otorita toba;
Samsudiredja sunadim vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bandung selaku ketua pelaksana pengadaan tanah.
Ii. ppk pengadaan tanah jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan i dan soreang - pasir koja;
Register : 20-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 03-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/TUN/TF/2021 Tanggal 19 Juli 2021 — PANITIA PELAKSANA PEMBEBASAN DAN PENGADAAN TANAH KOTA TANGERANG UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL OUTER RING ROAD (JORR) II RUAS CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN VS ENDANG NATALIANTINI;
252 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PELAKSANA PEMBEBASAN DAN PENGADAAN TANAH KOTA TANGERANG UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL OUTER RING ROAD (JORR) II RUAS CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN VS ENDANG NATALIANTINI;
Putus : 10-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 849 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 10 Juli 2018 — ANDI ARMAN GAU, S.T
856 — 443 — Berkekuatan Hukum Tetap
856 — 443 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menghukum Terdakwa karena terbukti menyalahgunakan kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Peningkatan Jalan. Terdakwa terbukti ikut mengajukan,menandatangani dan ... [Selengkapnya]
dari 13 halaman Putusan Putusan Nomor 849 K/Pid.Sus/2018dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)pembangunan Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Lembang Jaya LopiLopidengan pagu anggaran Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Selayar terbukti menyalahgunakankewenangan;Bahwa Terdakwa ikut mengajukan,menandatangani dan menyetujuipembayaran dengan bobot 85 % kepada Putra bin M Alwi Husain (Direktur cvSinar Baru) sebagai pelaksana proyek walaupun pengukuran volume pekerjaanterpasang oleh ahli kontruksi membuktikan hanya 37,78
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 K/Pdt/2017 Tanggal 30 Maret 2017 — NURIDIN VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
NURIDIN VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
., Advokat berkantor di JalanSalak RT 02 RW 01 Nomor 13 Procot Slawi Kabupaten Tegal,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, berkedudukan diJalan Ahmad Yani Nomor 7 Slawi Kabupaten Tegal;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasidahulu
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675 K/Pdt/2017 Tanggal 30 Maret 2017 — ROIDAH VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
118 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROIDAH VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
., Advokat berkantor di Jalan SalakRT 02 RW 01, Nomor 13 Procot Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, berkedudukan diJalan Anmad Yani Nomor 7 Slawi Kabupaten Tegal;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasidahulu
Nomor 675 K/Pdt/2017dan keberatan terhadap kesepakatan bentuk dan/atau besarnya gantikerugian dalam pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 38Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Pasal 73 Perpres Nomor 71Tahun 2012 terjadi pada tahap pelaksanaan yang menjadi tugas dantanggung jawab Pelaksana Pengadaan Tanah;Bahwa hingga gugatan didaftarkan oleh Penggugat, Penggugat tidakpernah mengetahui siapa pihak instansi yang memerlukan tanah danapalagi Penilai Pertanahan, karena Tergugat tidak pernah
Register : 27-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Slw Tanggal 1 Desember 2016 — ALI MANSYUR
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
83 — 22
83 — 22
ALI MANSYURKetua Pelaksana Pengadaan Tanah
Putus : 02-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1422 K/Pdt/2019 Tanggal 2 Juli 2019 — PELAKSANA JAYA MULIA, dk
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELAKSANA JAYA MULIA, dk
PELAKSANA JAYA MULIA, yang diwakili oleh BobSidharta selaku Direktur, berkedudukan di JalanPesanggrahan Raya, Nomor 88, Kelurahan Meruya Utara,Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11620;2. PT. ALAM JAYA PERKASA, yang diwakili oleh ChrysantYuliani Gunawan selaku Direktur Utama, berkedudukan diJalan Pesanggrahan Raya, Nomor 88, Kelurahan MeruyaUtara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11620,keduanya memberi kuasa kepada Sun Shine Monalisa, StafLegal KSO PT. Pelaksana Jaya Mulia PT.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/Pdt/2017 Tanggal 30 Maret 2017 — ALI MANSYUR VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
61 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALI MANSYUR VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
., Advokat berkantor di Jalan SalakRT 02 RW 01, Nomor 13 Procot, Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, berkedudukan diJalan Ahmad Yani Nomor 7 Slawi Kabupaten Tegal;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalampengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang UndangNomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 73 Perpres Nomor 71 Tahun 2012dengan perubahannya Perpres Nomor 30 Tahun 2015, sangat jelasdimana setiap tahapan diatur tugas dan penanggung jawab kegiatanserta mekanisme keberatan pada setiap tahapan sedangkan perkarakeberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalampengadaan tanah terjadi pada tahap pelaksanaan yang menjadi tugasdan tanggung jawab Pelaksana
Nomor 674 K/Pdt/2017mendapatkan penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaaninfrastruktur untuk kepentingan umum dalam perkara a quo adalahDirektorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RepublikIndonesia dan Penilai Pertanahan adalah hasil dari penunjukan/penetapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Tergugat) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertanahanadalah inklusif, satu kesatuan dengan Tergugat dalam menyelenggarakanpembangunan untuk kepentingan umum.Bahwa
Putus : 21-09-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1975 K/Pdt/2016 Tanggal 21 September 2016 — KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH vs SISWANTO, dkk
85 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH vs SISWANTO, dkk
PUTUSANNomor 1975 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan KabupatenKendal, yang diwakili oleh Kepala Kantor, Ir.
terjadi kesepakatanmengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhakdapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan negeri setempat dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelan musyawarahpenetapan ganti kerugian;Bahwa apabila berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan NegeriKendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan ParaPemohon dalam perkara a quo;Tentang Duduk Perkara;4;Bahwa untuk kepentingan pembangunan ruas jalan Tol Trans Jawa telahdibentuk Tim Pelaksana
Dengan pemberian kuasa kepada pihak yang selain dariyang diperbolehkan adalah bentuk ketidak jelasan pihak yang berhak;c; Bahwa sebagai bentuk Permohonan keberatan adalah khusus kepadapihak yang merasa belum sependapat terkait bentuk dan/atau besaranganti kerugian yang disampaikan oleh Pelaksana pengadaan Tanah,dimana secara khusus telah diatur dalam Undang Undang Nomor 2Tahun 2012 juncto Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012.Mengingat permohonan keberatan adalah bukan suatu gugatan makatidak
Usman) selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah digantiMr. X, yang mana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tidakpernah mengalami Mutasi dan/atau pensiun akan tetapi Ir. Usman akanmengalami Mutasi dan/atau pensiun, dan untuk selanjutnya terhadap SKKeanggotaan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana Pasal 51 PerpresNomor 71 Tahun 2012 harus secepatnya diganti karena peristiwa mutasidan/atau pensiun. Apakah dengan adanya penggantian pejabat dari Ir.Usman menjadi Mr X maka penggantian Ir.
Usman menjadi Ketua Tim Pelaksana Pengadaan TanahKendal. Untuk itu dengan telah menyebut nama Ir. Usman patut dinyatakantelah salah orang (error in persona) sehingga eksepsi TermohonHalaman 15 dari 42 hal. Put.
Register : 26-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 32/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 13 Februari 2017 — RAYENDRA lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
106 — 23
106 — 23
Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/183/Kpts/2016, tanggal 02 Juni 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II / B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural II / B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atasnama Drs. Rayendra dan Nomor Urut 02 atasnama H. Darwin MH, S.E. ;--------------------------------------------------b.
Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.800/316/2016, tanggal 01 September 2016 tentang Surat Perintah Tugas kepada Drs. Ismarissiska, M.M. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah ;---------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut :a.
Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.821.2/183/Kpts/2016, tanggal 02 Juni 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II / B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural II / B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor Urut 05 atasnama Drs. Rayendra dan Nomor Urut 02 atasnama H. Darwin MH, S.E. ;---------------------------------------------------b.
Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.800/316/2016, tanggal 01 September 2016 tentang Surat Perintah Tugas kepada Drs. Ismarissiska, M.M. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah ;----------------------------------------------------------------------------------4.
RAYENDRA lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
Objek Gugatan TUN 2 ini adalah Keputusan Pelaksana Tugas BupatiMeriah No.
Peg.800/316/2016, tanggal 1 September 2016 M/29 DzulQaidah 1437 H tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas kepadaDrs.Ismarissiska,M.M. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah;Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan TUNPasal 55 UU PTUN menentukan bahwa:"0Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh harisejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara; 27+ 22222 n 2 nnn nnn nnn ene nnn nnn nnn nen nseBagi
Bahwa Objek gugatan TUNpada intinya berisikan surat pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggipratama eselon II/B, staf, pelaksana pada Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten BenerMeriah.
Bahwa karena angka 4.a. tersebut, Tergugat mengirim Suratkepada Gubernur Aceh pada tanggal 26 April 2016 perihal :Penjelasan Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah;c.
,S.E. yang mengantikan jabatanPenggugat telah mengundurkan diri pada tanggal 29 Agustus2016, sehingga oleh Tergugat guna mengisi kekosongannya telahmemerintahkan sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Drs.Ismarissiska,M.M. sebagai Pelaksana Tugas Kepala DinasPendidikan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah terhitung sejaktanggal 1 September 2016 sebagaimana yang dimaksud dalamsurat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Bener MeriahNo.Peg.800/316/2016, tanggal 1 Sept.2016 M/29 DzulQaidah1437 H tentang Surat
Register : 14-07-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 041/G/2015/PTUN.Smg. Tanggal 10 Nopember 2015 — Melawan PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI REMBANG
114 — 98
114 — 98
Melawan PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI REMBANG
Kertanegara 3/3 Pleburan Semarang 50241 .Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.wanna nnn nena nnn nan nnn an nnn nnn MELAWAN >Nama Jabatan : PELAKSANA TUGAS (PIt) BUPATI REMBANG.Tempat Kedudukan : Jl. Diponegoro Nomor 90 Rembang.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1598/2015, tanggal 6 Agustus2015 memberikan kuasa kepada : 2 222 wren nnn ren nnn een nnn1. Nama : EDDY DJOKO PRASETUO, SH.Kewarganegaraan : Indonesia. Pekerjaan : PNS (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten RembangAlamat : Jl.
Nama HADI PRAMONO, SH. 22022cooeeeeceeeeeeeeKewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan : PNS (Pelaksana Bagian Hukum Setda KabupatenRembang ). wn nono nnn nnn ne ne ne eneAlamat : JI. Diponegoro Nomor 90 Rembang.4. Nama : AJENG NURLINGGA W, SH. Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan : PNS (Pelaksana Bagian Hukum Setda KabupatenRembang). nn nn nnn nnn nn cn ne nen nen nnnnnnnne =Alamat : JI. Diponegoro Nomor 90 Rembang.
Bahwa pada tanggal 30 April 2015 Istri Pengugat menerima surat dariWakil Bupati Rembang selaku Plt (Pelaksana Tugas) Bupati Rembangyang isi surat BERKOP SURAT BUPATI REMBANG DENGAN GAMBARLOGO BURUNG GARUDA tentang RAHASIA KEPUTUSAN BUPATIREMBANG NOMOR 888/0496/2015 Tertanggal 26 Maret 2015, yangisinya : KEPUTUSAN BUPATI REMBANG yang menetapkanMEMBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAIHalaman 6 dari 37 hal Putusan Nomor : 041/G/2015/PTUN.SMGNEGERI SIPIL TANPA HAK PENSIUN kepada Penggugat Atas
namaABDUL MUTTAQIN, ST, NIP : 19710526 200604 1 004, yangditandatangani oleh Plt (Pelaksana Tugas) Bupati Rembang yakni WakilBupati Rembang dengan cap stempel resmi Bupati Rembang (ObyekSengketa). ++ nn = nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nen nnn.
49Tahun 2008 Pasal 132A ayat (1) yang berbunyi Penjabat KepalaDaerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4), atau yangdiangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karenamengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepaladaerahMakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakilkepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkandir untuk mencalonkan.dicalonkan sebagai
Register : 25-04-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 77/B/2017/PT.TUN.MDN Tanggal 22 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Diwakili Oleh : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah
Terbanding/Penggugat : Tuan H. Mahyuddin, S.T., M.M
20 — 5
Terbanding/Penggugat : Tuan H. Mahyuddin, S.T., M.M
20 — 5
Pembanding/Tergugat : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Diwakili Oleh : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah
Terbanding/Penggugat : Tuan H. Mahyuddin, S.T., M.M
Register : 20-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 — PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH VS H. MAHYUDDIN, ST.,MM;
88 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH VS H. MAHYUDDIN, ST.,MM;
Saleh jabatan Wakil Bupati Bener Meriah untukmelaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana TugasBupati Bener Meriah;Bahwa konkret tanggal 24 Maret 2016 Wakil Bupati Bener Meriahdefinitif selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah, sehinggadimaknai kaidah hukumnya bahwa Tergugat adalah bukan BupatiHalaman 10 dari 34 halaman.
Bahwa melakukan pemberdayaan aparatur PemerintahKabupaten Bener Meriah dengan cara mengumpulkannya,mendiskusikan, studikajian konsep hukum Pelaksana TugasBupati, guna memenuhi maksud mutasi aparatur pemerintahKabupaten Bener Meriah di ruang Ops.
Bahwa karena angka 4.1. tersebut, Tergugat mengirim Suratkepada Gubernur Aceh pada tanggal 26 April 2016 perihal:Penjelasan Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati BenerMeriah;c.
Bahwa kaidah hukum Pasal 132A PP Pelaksana UUPemilukada dimaknai dari aspek prosedural bahwa jikaTergugat berhasrat melaksanakan mutasi maka Tergugatterlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari MenteriDalam Negeri.
Pergantian status hukum dari WakilBupati Bener Meriah menjadi Pelaksana Tugas Bupati BenerMeriah adalah sejak tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana yangdimaksud dalam surat, yaitu:1) Menteri Dalam Negeri Nomor 132.11/1999/SJ, tanggal 24Maret 2016, perihal: Penugasan Wakil Bupati BenerMeriah selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah;2) Surat Perintah Gubernur Aceh Nomor 04/SPRINT/2016tanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Drs. RusiliM.
Register : 23-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 34/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth Tanggal 30 Desember 2021 — PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I VS Armia
91 — 0
91 — 0
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I VS Armia
Register : 25-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 30/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 13 Februari 2017 — ,M.Kes lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
100 — 142
100 — 142
,M.Kes lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota ; danBahwa Tergugat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah adalah PejabatTata Usaha Negara yang bertugas melakukan/melaksanakan urusanpemerintahan (eksekutif) di tingkat Kabupaten Bener Meriah dalam wilayahProvinsi Aceh berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Daridan karena kaidah hukum tersebut maka Tergugat yaitu Pelaksana Tugas (PIt)Bupati Bener Meriah adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara ;Bahwa Objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berisikan tindakanhukum tata usaha negara. Pasal 1 angka 8 UU PTUN menentukan,Badan atauPejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.
Saleh jabatan Wakil Bupati Bener Meriah untuk melaksanakan tugasdan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah ;3.
Bahwa konkret tanggal 24 Maret 2016 Wakil Bupati Bener Meriah definitifselaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah, sehingga dimaknai kaidahhukumnya bahwa Tergugat adalah bukan Bupati Bener Meriah baik karenaTergugat tidak pernah disumpah sebagaimana disumpahnya bupatimaupun karena konsep dan konstruksi hukum adalah tidak sama baik dariaspek hukum tata negara maupun hukum administrasi negara ;4.
Bahwa karena angka 4.a. tersebut, Tergugat mengirim Surat kepadaGubernur Aceh pada tanggal 26 April 2016 perihal : PenjelasanKewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah ;c.
Register : 23-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 35/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth Tanggal 30 Desember 2021 — PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I VS Farizi
97 — 0
97 — 0
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I VS Farizi
Putus : 03-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571/PK/Pdt/2022 Tanggal 3 Agustus 2022 — KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DKK VS HARTATIK
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADANPERTANAHAN NASIONAL DKK VS HARTATIK
Register : 25-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 13 Februari 2017 — ,M.M lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
120 — 78
120 — 78
,M.M lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; danTergugat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah adalah Pejabat TataUsaha Negara yang bertugas melakukan/melaksanakan urusan pemerintahan(eksekutif) di tingkat Kabupaten Bener Meriah dalam wilayah Provinsi Acehberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
,M.M., 196302191987031003, 19021963 diberhentikan dari jabatanlama Kepala dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten BenerMeriah dan selanjutnya dilaksanakan pengangkatan dalam jabatanbaru yaitu Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Kabupaten Bener Meriah ;6.2.
Saleh jabatan Wakil Bupati Bener Meriah untuk melaksanakan tugasdan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah;3.
Bahwa karena angka 4.1. tersebut, Tergugat mengirim Surat kepadaGubernur Aceh pada tanggal 26 April 2016 perihal : PenjelasanKewenangan Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah;.
Bahwa kaidah hukum Pasal 132A PP Pelaksana UU Pemilu Kadadimaknai dari aspek procedural bahwa jika Tergugat berhasratmelaksanakan mutasi maka Tergugat terlebih dahulu mendapatpersetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Register : 06-03-2023 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor PK Kedua 179/Pdt.G/2020/PN Kpn Tanggal 13 April 2021 — Perdata
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional melawan Hartatik, Dk
122 — 14
122 — 14
PerdataKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional melawan Hartatik, Dk
Register : 14-11-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 06-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 714/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 5 Februari 2018 — RITA YUNIARTI >< PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN CS
56 — 28
56 — 28
RITA YUNIARTI >< PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN CS
Bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk KepentinganUmum Kota Adminitrasi Jakarta Selatan (Tergugat 1)mempunyai tugas antara lain mengadakan musyawarah denganpara pemegang hak atas tanah dan bangunan (ParaPenggugat) dan Instansi Pemerintah dan atau pemerintahdaerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkanbentuk dan atau besarnya ganti rugi;. Bahwa pelaksanaan atau undangan Musyawarah yangdiadakan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Untukhal 7 dari 47 hal put.
Memerintahkan PPK Tim Pengadaan Tanah (TergugatIl) untuk membatalkan keputusan Pelaksana PengadaanTanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk tanah yangbelum sepakat menerima Penawaran Ganti Rugi atastanah yang terkena Jalan Tol Depok Antasari ;38.2. Memerintahkan PPK Tim Pengadaan Tanah (TergugatIl) dan PT.
Memerintahkan kepada PPK Tim Pengadaan Tanah(Tergugat Il) dan Pelaksana Pengadaan Tanah(Tergugat 1!) untuk mengappraisal kembali tanah milikPara Penggugat terkait dengan penetapan harga yangditawarkan sebelumnya jauh dari nilai harga wajar dankepatutan;hal 21 dari 47 hal put.
No.714/PDT/2017/PT.DKIsebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan Nomor: 1/6.31.74.300/Set P2T/Desari/VV15tertanggal 8 Juni 2015;Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selanjutnya membentukSatuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang terdiri dari Satgas Ayang membidangi Inventarisasi dan ldentifikasi atas data fisikPenguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah danSatgas B membidangi Inventarisasi dan ldentifikasi atas data Pihak yangBerhak
yang menjadi Pedoman Pelaksana yaitu PeraturanPresiden No 71 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 tahun 2012,Keputusan Gubernur DKI Nomor 1177 tahun 2015 danperaturanMahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 kesemuanya merupakanhal 43 dari 47 hal put.
Register : 26-03-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 71/B/2018/PT.TUN.JKT; Tanggal 23 Mei 2018 — RASHMEE MAHESH LALMALANI; KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
39 — 14
39 — 14
RASHMEE MAHESH LALMALANI; KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
Aziz Fauzi, S.H. a GCSs SsKeduanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung padaay Aefirma hukum Alvon Kurnia Palma & Partners (AKP & PARTNERS& >LAW a alamat kantor di Jalan R.S. raimaweay 53B,Gapdana Selatan, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI JakartaBARU), == nanan nnn oF/ Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT y PEMBANDING ; eonnennne=a MELAW AN & KETUA PELAKSANA PENGADAAN jANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA s= SELATAN.