Ditemukan 18102 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penanaman modal Jasa konsultasi Bumn Perjanjian penanaman pohon Ganti rugi Tf Tindakan faktual Dinas penanaman modal Kepala badan koordinasi penanaman modal ri vs h. darmawan; Pt. sinar damai vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pt. sursarita sejahtera vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pajak Penanaman modal asing Uap Lisitrik Pt. caltex pacific indonesia Pt. gaharu kapita indonesia vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT LUMPO;;
34 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT LUMPO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 10-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
146 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
157 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. NILA UTAMA NUSANTARA DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
115 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. NILA UTAMA NUSANTARA DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;
105 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — BINTANG BARITO JAYA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BINTANG BARITO JAYA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 19-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — BUKIT BELAWAN TUJUH VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
179 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUKIT BELAWAN TUJUH VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)., II. PT. ADARO INDONESIA;
514 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)., II. PT. ADARO INDONESIA;
    PENANAMAN MODAL(BKPM)., tempat kedudukan di Gedung ManggalaWanabakti, Blok Lt. 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Nomor 44, RT. 005, RW. 004, Karet Semangi, Setiabudi,Jakarta Selatan 12930;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada Dr. Riyatno,S.H., LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum,Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6/A.1/2018, tanggal 5 September 2018;ll. PT ADARO INDONESIA, beralamat di Menara KaryaLantai 22 23, Jalan H. R.
    Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Keputusan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017Tanggal O2 Agustus Tahun 2017 Tentang Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukung NyaPada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan ProduksiYang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Adaro Indonesia, diKabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan ProvinsiKalimantan Tengah Seluas (+) 381,69 (tiga ratus delapan puluh satudan enam puluh sembilan perseratus
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor = 1//1/IPPKH/PMA/2017, tanggal 02 Agustus Tahun 2017 Tentang Izin PinjamPakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana PendukungNya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Adaro Indonesia, diKabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan ProvinsiKalimantan Tengah Seluas (+) 381,69 (tiga ratus delapan puluh satudan enam puluh sembilan perseratus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. BINTANGDELAPAN ENERGI;;
102 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. BINTANGDELAPAN ENERGI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/LH/2021
Tanggal 1 Juli 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI VS ZAKARIA., DKK;
465 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI VS ZAKARIA., DKK;
    PENANAMAN MODALREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tentiana Rusbandi,S.H., M.H., dan kawankawan, kesemuanya WargaNegara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada BadanKoordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia,beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6/SK/A.1/2020, tanggal 7 Desember 2020;PT.
    Putusan Nomor 77 PK/TUN/LH/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam
    Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017;Menghukum Tergugat untuk
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALHalaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/LH/2021REPUBLIK INDONESIA;b. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali Il: PT. EMAS MINERAL MURNI tidak diterima;2.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tahun 2007
436 — 197
  • Tentang : Penanaman Modal
  • Penanaman Modal
    Penanaman Modalsebagaimana dimaksud pada ayat 6) diangkat dandiberhentikan oleh Presiden.Pasal 28 ...
    memberdayakan badanusaha;membuat peta penanaman modal Indonesia; .mempromosikan penanaman modal;mengembangkan sektor usaha penanaman modalmelalui pembinaan penanaman modal, antara lainmeningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,menciptakan persaingan usaha yang sehat, danmenyebarkan informasi yang seluasluasnya dalamlingkup penyelenggaraan penanaman modal;membantu penyelesaian berbagai hambatan dankonsultasi permasalahan yang dihadapi penanammodal dalam menjalankan kegiatan penanamanmodal;mengoordinasi
    penanam modal dalam negeri yangmenjalankan kegiatan penanaman modalnya di luarwilayah Indonesia; danmengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadusatu pintu.Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modalbertugas melaksanakan pelayanan penanaman modalberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 29 ..
    22 b. penanaman modal pada bidang industri yangmerupakan prioritas tinggi pada skala nasional;c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatudan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnyalintas provinsi;d, penanaman modal yang terkait pada pelaksanaanstrategi pertahanan dan keamanan nasional;e. penanaman modal asing dan penanam modal yangmenggunakan modal asing, yang berasal dari.pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjianyang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negaralain; danf
    diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1970 tentangPerubahan dan Tambahan UndangUndang Nomor 1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing danUndangUndang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1970tentang Perubahan dan Tambahan UndangUndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal DalamNegeri dinyatakan tetap berlaku sampai denganberakhirnya persetujuan penanaman modal dan izinpelaksanaan tersebut.Permohonan penanaman modal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 10-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 K/TUN/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI WEDA NIKEL DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
215 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI WEDA NIKEL DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
117 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
143 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2021
Tanggal 21 April 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
125 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 19-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
118 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — PT BERKAT BARA JAYA VS MENTERI INVESTASI ATAU KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM);;
136 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BERKAT BARA JAYA VS MENTERI INVESTASI ATAU KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM);;