Penggugat untuk seluruhnya, kecualiapabila secara tegas telah diakuinya ;Bahwa terhadap pengangkatan Kepala Dusun Haji Nyak Syam GampongNeusu Aceh dan pemberhentian Kepala Dusun yang lama (Penggugat) telahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa Penggantian Kepala Dusun Haji Nyak Syam dilakukan sesuai denganrekomendasi Tuha Peut Gampong Nomor: 12/IX/TPG/2014 tertanggal 18Nopember 2014, yang memberikan rekomendasi untuk melakukanpenyegaran aparatur Gampong; 4 Bahwa proses peremajaan / penyegaran

02 April 2015 telah menyerahkan buktibukti surat berupafotokopi yang telah dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan denganaslinya di persidangan (kecuali bukti T4, T5 dan T7 yang merupakan fotokopi dariHalaman 11 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2015/PTUNBNAfotokopi), dan diberi tanda T1 sampai dengan T10, sebagaiberikut: 1Bukti T1: Fotokopi Notulen Rapat Gampong Neusu Aceh Kepala Dusuntertanggal 14 Nopember 2014 menindaklanjuti hasil rapat tanggal 15 Juni2014 rencana penyegaran

Dusun Haji NyakSyam dengan hasil suara Muzakir Usman 55 Suara dan Syamsuddin(Penggugat) 43 suara, yang turut dihadiri oleh ketua TPG, Ketua Pemuda,Imum Mukim, Babin Kamtibmas Polsek Baiturrahman, Babinsa Koramil 014/Baiturrahman dan Tokoh Masyarakat; Bukti T4: Fotokopi Daftar Hadir Pemilihan Kepala Dusun Haji NyakBukti T5: Fotokopi Surat Pernyataan keberatan warga terhadap Penggugatsebagai Kepala Dusun Haji Nyak Syam; Bukti T6: Fotokopi Surat Rekomendasi Tuha Peut Gampong Neusu Acehuntuk melakukan penyegaran

Surat P4) saksi yang buat;Bahwa pada saat Pengangkatan Kepala Dusun Haji Nyak Sam yang baru tidakada dilaksanakan pelantikan Bahwa saksi tidak ingat, apakah pada saat Penggugat diangkat Sebagai KepalaDusun ada dilaksanakan pelantikan; Bahwa Gampong Neusu Aceh terdiri dari 5 (lima) dusun, 2 (dua) dusun sudahmelaksanakan Pemilihan Kepala Dusun, sedangkan 3 (tiga) dusun lagi belumdilaksanakan;Bahwa saksi tidak ingat, apakah pada tanggal 14 November 2014, saksi pernahmengikuti rapat tentang rencana penyegaran

yang memberikan undangan pemilihan Kepala Dusun Haji NyakSam yang baru kepada warga;Bahwa benar Bukti Surat T2 ( Undangan Pemilihan Kepala Dusun Haji NyakSam yang baru) yang saksi sampaikan kepada warga;Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun Haji Nyak Sam yangbaru, saksi ada mengisi Daftar Hadir Pemilihan Kepala Dusun tersebut (BuktiSurat T4);Bahwa saksi ada manandatangani Surat Pernyataan Keberatan (Bukti SuratBahwa saksi mengetahui Surat Rekomendasi Tuha Peut Gampong untukmelakukan penyegaran

Bahwa dari uraian posita angka 7 (tujuh) huruf a dan b tersebut diatas, jelas bahwa dasar Tergugat untuk mengeluarkan keputusanMutasi Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (KepalaDusun) sebagaimana tertara pada surat keputusan tersebut terlihatpada poin MENIMBANG~ Huruf a: Bahwa guna tujuan efektifitas,efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan dan untuk menunjangkelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desaserta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa Brujul;7

Bahwa jelas bahwa dasar Tergugat untuk mengeluarkan KeputusanMutasi Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (KepalaDusun) menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, KecamatanJaten, Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertara pada positaangka 6 huruf a dan b tersebut di atas selain tujuan efektifitas,efisiensi, penyegaran organisasi juga berdasar antara lain terkaitpembinaan dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatanpelayanan kepada

kepala dusun;e. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala seksi;f. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala urusan;g mutasi dari kepala urusan menjadi kepala seksi;h. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala urusan;atau;i. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala dusun;c) Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan BupatiKaranganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa,Pasal 82 ayat (1) disebutkan Kepala Desa dapatmelaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengantujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran

Bahwa Pejabat yang berwenang dalam Mutasi Perangkat Desaadalah Kepala Desa, hal sesuai dengan ketentuan PeraturanBupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang PerangkatDesa, Pasal 82 ayat (1) disebutkan Kepala Desa dapatmelaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengantujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan,dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraanPemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatanpelayanan masyarakat, sehingga ketika Kepala Desa Brujul,Kecamatan

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas danwewenangnya.Pasal 49 ayat (2);Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat olehKepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas namaBupati/ Walikota.Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati KaranganyarNomor 77 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa;Pasal 82 ayat (1);Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desadengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan,dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan

yang memeliki hubungantali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satuUNIt K@ia~= wn nnn nnn nnn nnn nennnancaneennnansnsBahwa Penggugat keliru atau salah dalam memahamimenyangkut tujuan diterbitkannya Keputusan Bupati Pangkajenedan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016 sebagaimanadikemukakan dalam dalilnya pada poin 2, penerbitan KeputusanBupati Pangkajeme dan Kepulauan Nomor: 821.29/583/BKDD/2016 semata mata merupakan Keputusan Bupati selaku PejabatPembina Kepegawaian dalam rangka penyegaran

sehingga objek sengketa a quobertentangan dengan Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 69 ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 73 ayat (7) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,serta Pasal 36 huruf a dan b Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa diterbitkan telah sesuai hukum dan berdasar hukum,dilaksanakan dalam rangka penyegaran

kerja Penggugatuntuk pelaksanaan tugastugas sebagai pengawas sekolah cukup baik;Menimbang, bahwa dalam usulan mutasi sebagaimana Bukti T1maupun pertimbangan Baperjakat sebagaimana Bukti T2, tidak terdapatcatatan/penjelasan khusus mengenai alasanalasan diusulkannya pemberhentian Penggugat dari pengawas SD di Kecamatan Segeri untukdipindahkan menjadi staf UPTD Pendidikan di Kecamatan Balocci, selainHalaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.alasan yang bersifat umum yaitu untuk penyegaran

tidak mengindahkan peraturan perundangundangan, juga tidakdidasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas pengambilan keputusan, oleh karenanya tindakanHalaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor: 116/G/2016/PTUN.MKS.hukum Tergugat tersebut telah melanggar azas kepastian hukum dan azaskecermatan dalam AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf a dan d UU AP;Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo dalam rangka penyegaran

Bahwa pemindahan/mutasiPenggugat dilakukan untukpendistribusian yang meratakarena banyaknya guru yangmenumpuk pada SMK Negeri 5Telkom Banda Aceh sehinggaharus dimutasi/didistribusikan kesekolah lain yang sangatmembutuhkan, selain itu mutasiini juga dilakukan sematamatadalam rangka penyegaran dikalangan guru yang berada padasekolah yang banyak jumlah guru,karena pada satu sekolah yangjumlah gurunya sudah berlebihanmaka tidak akan efektif danmubazir, apalagi mutasimerupakan kewenangan sertakebijakan

tanggal 7 Nopember 2012Penggugat dipindahkan ke SMA Negeri 6 Kota Banda Aceh sehingga Majelis Hakimmengetahui Penggugat bertugas di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh barulah selama2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang tentu saja menurut Majelis Hakim belummencapai waktu paling singkat 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru ; Menimbang, bahwa dalam dalilnya Tergugat menegaskan bahwapemindahan/mutasi Penggugat ini dalam rangka penyegaran

Penggugat, yang mana jam mengajar (bebankerja) ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi(tunjangan sertifikasi) guru ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang ada dalamPasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru tidaklahmenjadi aturan mutlak dalam melaksanakan pemindahan/mutasi guru sepanjang adaalasanalasan yang dapat dibenarkan secara hukum, seperti halnya yang didalilkanTergugat bahwa pemindahan Penggugat ini dalam rangka penyegaran

Penumpukan guru bidang studi tertentu pada satuan pendidikan;c) Upaya Penyegaran, Peningkatan Etos dan Prestasi KinerjaMutasi dibidang ini dilakukan apabila :I.

tidak benar jika penyegaran dijadikan alasan terhadap pemindahan/mutasiPenggugat karena Penggugat baru bertugas selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulansehingga tidak termasuk dalam kriteria alasan penyegaran, yang mana guru tersebutsudah bertugas selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih pada satuan pendidikan tersebut ; Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa pemindahan ini dalamrangka pemerataan untuk memenuhi jam mengajar (beban kerja) Penggugat yangmasih kurang, Hal ini ditegaskan juga oleh

Firman Romdhoni (saksi para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, KetuaSerikat Pekerja Hotel Ambhara) menyatakan :Bahwa saksi mengetahui bahwa posisi baru para Penggugat dan posisilama para Penggugat (room attendant) secara struktural memilikigolongan yang sama dan masih dalam satu departemen (housekeeping), hanya lokasi tempat pelaksanaan kerjanya saja yangberbeda ;Bahwa saksi mengetahui penetapan rotasi terhadap Penggugatdengan alasan Penyegaran ;Bahwa saksi mengetahui bahwa para Penggugat tidak menjalankanperintah

Sarma (saksi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat)Bahwa pada tahun 2007 saksi diberikan kebijakan Mutasi yang bersifatrotasi oleh perusahaan yakni dari departemen Engineering dimutasikanke Security selama 2 tahun 11 bulan tanpa ada upah dan tunjanganserta hak yang dikurangi ;Bahwa alasan mutasi karena adanya penyegaran ;Berdasarkan dengan keterangan saksi yang dikutip dalam putusanMajelis Hakim Judex Facti sebagaimana dimaksud di atas, maka jelas MajelisHakim tidak memperhatikan fakia persidangan dan salah

Kebijakan Perusahaan melakukan mutasi yang bersifat positif (rotasi)terbukti merupakan Hak Prerogatif Perusahaan sesuai Pasal 19 ayat (1)PKB dan sudah menjadi suatu preseden internal yang selama ini terjadi dandidukung dari keterangan saksisaksi bahwa memang benar hal tersebutsudah berulangulang terjadi dengan pekerjaanpekerjaan lainnyakhususnya dengan segala alas an penyegaran ;Namun disisi lain hanya Penggugatlah sajalah yang justru beramsumsikebijakan tersebut merupakan suatu hukuman, sehingga

mereka melakukantindakan indisipliner yaitu menolak melaksanakan perintah jabatan yangseharusnya mereka terima karena masih sesuai dengan keahlian masingmasing ditambah lagi masih dalam satu departemen (house keeping);Bahwa penyegaran yang merupakan hak prerogatii Pemohon Kasasisebagai bagian dari proses pembinaan Sebagaimana Ketentuan Pasal 19ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) PKB.

MashumAhmad, Randengan Selatan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo,terdakwa memerintahkan kepada terdakwa lainya untuk membongkar danmelakukan proses refresh atau penyegaran dengan cara memasukanbibit/benih lobster ke dalam toples plastic yang telah disediakan selanjutnyadirendam didalam air kolam yang lengkap dengan mesin pendingin suhu airdan system gelembung udara dari pompa air dan selanjutnya menungguintruksi dari NUR ROHMAN ALIAS MAMAN apabila benih lobster akansegera dikirim dan apabila

Bahwa dari keterangan para terdakwa benih lobseter tersebut di dapatdari wilayah Jawa Barat dan wilayah Lombok; Bahwa kegiatan para terdakwa didalam ruko tersebut melakukanpacking dan penyegaran benih lobster; Bahwa yang menjadi kordinator para terdakwa yang bekerja di rukotersebut adalah terdakwa I.

Deris Abdul Latip melalui Badara Juandamenggunakan pesawat Jet star; Bahwa dari keterangan para terdakwa ruko tersebut merupakan rukosewa seharga Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN SDA Bahwa dari keterangan para terdakwa yang bertugas di bagianperawatan/penyegaran dan packing mereka dibayar Rp.4.000.000 (empatjuta rupiah) oleh terdakwan I.

Elan Somaniri bertugas dibagian penyegaran dan pengepakan/packing benih lobster sedangkanterdakwa VII. M. Anjas Hasandi bertugas pada bagian umum termasukpengadaan untuk logistik gudang dan juga sebagai sopir pengambilan benihloster dari pengepul; Bahwa benih lobster yang berada di gudang/ruko di Jalan KH. MashumAchmad Randengan Selatan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjoberasal dari Jawa Barat dan dari Lombok; Bahwa terdakwa III. Tatang Suanda, terdakwa IV.

Mashum Achmad, Randengan Selatan KecamatanTanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang di jadikan tempat penyegaran danpengepakan/packing benih lobster dan nener/benih ikan bandeng oleh paraterdakwa disewa oleh terdakwa I.

Sibarani denganmembawa 1 (satu) lembar Fotocopy sertifikat pendidikan dan pelatihankelautan dengan Nomor identitas: 214.09.06.16.0562 atas nama MOHAMADFAJAR ASASI yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan RepublikIndonesia dan kemudian Saudara Rajuman Sibarani Menyakan apakah sayapernah duduk atau menempuh pendidikan di Balai Besar PendidikanPenyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran dan terdakwa menjawab tidakpernah sehingga terdakwa telah merugikan nama baik dan kredibiltas BalaiBesar Pendidikan Penyegaran

Lalu terdakwa YAYAT TRIYONO menghadapkankedua orang tersebut kepada saksi dan saksi menanyakan apakahmereka benar memperoleh ijazah tersebut diperoleh secara sah danmengikuti sekolah, dan terdakwa SAMSIR alias MUHAMAD FAJARASASI ALIAS FAJAR bin SAMAD dan saksi HARRY SAROSO SAIDmengaku bahwa mereka memperoleh ijazah secara sah dan mengikutisekolah, dan mereka menghubungi seorang yang mengaku bernamaRAJA ISTIGOMAH yang mengaku adalah dosen mereka di BP3IP (Balaibesar pendidikan dan penyegaran dan peningkatan

Keesokan harinya saksi kembali ke menemui saudaraYAYAT TRIYONO dan diarahkan bertemu dengan saudar RAJUMANSIBARANI dengan membawa fotocopy SERTIFIKAT PENDIDIKAN DANPELATIHAN KEPELAUTAN yang diberikan oleh saudara RAJA, saat itusaksi RAJUMAN SIBARANI mengatakan , apakah kalian pernah duduk(Sekolah) di BP3IP (balai besar pendidikan penyegaran dan peningkatanimu pelayaran), dan saat itu setelah saksi ditanya tiga kali saksi tetapmengatakan duduk, saksi RAJUMAN SIBARANI.

untuk pendidikan untuk memperoleh 1 (satu) lembar ijazahSERTIFIKAT AHLI NAUTIKA TINGKAT IV MANAJEMEN dengan nomor6200265950M40216 yang dikeluarkan oleh Kementrian PerhubunganDirektorat jenderal perhubungan laut di Jakarta tanggal 26 May 2016 berikutsatu 1 (lembar) ijasah SERTIFIKAT KEAHLIAN No : 6200265950M40216yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan laut di Jakartatanggal 26 May 2016 saksi tidak pernah ikuti.Bahwa saksi mengaku pernah mengikuti pendidikan BP3IP (balai besarpendidikan penyegaran

SMPmenjadi 14 Sekolah Negeri dan SMA menjadi 8 SekolahNegeri 5; Tergugat memprogramkan bahwa seluruh sekolah di KotaLubuklinggau memiliki Kualitas pendidikan yang baikHalaman 19 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUNPLG20dan unggul, sehingga Kota Lubuklinggau tidakmemiliki/memprogramkan salah satu sekolah yangdiunggulkan ;e Bahwa berdasarkan analisis kebutuhan dengan mengacupada kebutuhan masing masing sekolah, maka perludiadakan mutasi PNS (guru) di lingkungan~ KotaLubuklinggau untuk penyegaran

Lubuklinggau) menjadi 3orang yang masuk ke sekolah SMANI Lubuklinggautersebut sudah tepat karena merupakan bentukpemerataan jumlah guru dan penyegaran bagi gurutersebut ;.

sengketa tidakada komunikasi dari Tergugat ;44 Bahwa saksi tahu Penggugat di mutasi karenapernah ketemu dan diberitahu Penggugat : Bahwa sejak adanya mutasi suasana kerja menjaditidak nyaman, karena harus' beradaptasi dengansuasana yang baru : Bahwa tidak pernah = adaesosialisasi sebelumditerbitkan objek sengketa ; Bahwa dalam objek sengketa tidak tercantumbiaya biaya mutasi ditanggung, tetapi atasbiaya yang bersangkutan (Penggugat) ; Bahwa setahu saksi alasan terbitnya objeksengketa hanya untuk penyegaran

) secara pasti tidakada, hanya istilah penyegaran biasa di pakai61 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUNPLG62apabila mutasi tersebut adalah mutasi biasadaan bukan hukuman :Bahwa menurut saksi SK mutasi dari.

Bahwa berdasarkan analisisHalaman 65 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUNPLG66kebutuhan dengan mengacu pada kebutuhan masing masingsekolah, maka perlu diadakan mutasi PNS (Guru) dilingkungan kota Lubuk Linggau untuk penyegaran danpemerataan guru yang berkualitas demi tercapainyasekolah yang baik dan unggul ; Gugatan PenggugatPrematur; Bahwa seharusnya Penggugat menyelesaikan Sengketa dibidang kepegawaian tidak langsung mengajukan lewatPTUN Palembang, melainkan upaya administrasikepegawaian

Kalau Tergugatmelakukan mutasi benarbenar karena alasan penyegaran karyawan,janganlah jabatan Penggugat dari HRD dan Bagian Umum menjadiKaryawan Kompuser (karyawan' biasa) dan jangan jugamenghilangkan tunjangan atau upah dikurangi dan hal inibertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan.Bahwa apabilaTergugat tidak membutuhkan Penggugat lagi dan diPHK, Penggugat harus membayar uang pesangon sesuai denganpasal 156 ayat 1, 2 dan 3 UndangUndang No 13 Tahun 2003 karenaPenggugat

Mulia Medan sebagaipengawas di bagian produksi.Bahwa Surat Mutasi tersebut mulai berlaku pada tanggal 16 April 2015tanpa mengurangi hak berupa gaji yang diterima selama ini dan halini merupakan hal yang wajar terjadi serta merupakan hak Tergugatuntuk melakukan Mutasi kepada pekerjanya.Bahwa adapun alasan yang mendasari dilakukannya mutasi antarbagian ini adalah dikarenakan kebutuhan tenaga pimpinan di bagianproduksi dan sebagai penyegaran di semua bidang dan hal ini sesuaidengan pasal 5 tentang Mutasi

Faktanyamutasi Tergugat kepada Penggugat justru berlangsung secaratertutup, tidak demokratis, tidak berkeadilan, menurunkanjabatan, gaji / penghasilan dan status, serta menurunkankesejahteraan ;e Bahwa tentang alasan Tergugat melakukan mutasi kepadaPenggugat untuk kepentingan penyegaran, haruslahdikesampingkan dan tidak dipertimbangkan karena alasanTergugat tersebut sama sekali tidak didukung berdasarkan faktayang ada ;Menimbang, bahwa oleh karena mutasi Tergugat kepada Penggugatbertentangan dengan

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 19Tahun 2011, dan Diundangkan Pada Tanggal 12 Maret 2012, maka PeraturanDaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 1987 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ..........Organisasi dan Tatakerja Rukun Tetangga dan Rukun Keluarga Dalam KabupatenDaerah Tingkat II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan apalagi setelahdibentuknya Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan RW belum pernah diadakanpergantian selama beberapa periode hal ini agar ada penyegaran

baru untuk Rukun Tetangga 18 Rukun Warga 04; bahwaberdasarkan bukti T4 berupa Berita Acara rapat11khusus Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) tertanggal 20 April 2013 diperoleh fakta hukum bahwasebelum menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, Tergugat/Terbanding juga telan bermusyawarah dengan BPD DesaPenambangan yang hasilnya masyarakat Dusun Plumpangmenghendaki kepengurusan Rukun Tetangga dibawah DusunPlumpang yakni Rukun Tetangga 16 Rukun Tetangga 19diadakan reformasi atau penyegaran

SURAHMI) bisamenerima alasan/dasar dan melaksanakan surattugas yaitu untuk penyegaran dan pemerataan ;18. Bahwa penempatan Penggugat (Ny. SURAHMI) diSMPN 9 jelas sangat tidak tepat karena jumlahguru IPS di SMPN 9 ada 6 orang dengan jumlahkelas 15. Dan jika dihitung = rata rata gurumengajar : 4x15:6= 10 jam. Dari perhitungantersebut apakah sudah bisa dikatakan merata14dan segar karena beban kerja tidak sesuaidengan peraturan pemerintah ;19.

bahwa dengan demikian dapat disimpulkanbahwa Tergugat didalam menerbitkan keputusan objektumlitis telah berdasarkan pada kewenangan yang ada padaTergugat 544Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai inti pokokpersengketaan didalam obyek sengketa aquo (bukti P1 =T7) pada bagian dasar penerbitan keputusan, MajelisHakim memperoleh fakta hukum bahwa dasar penerbitan SuratTugas Nomor. 800/281/230 tanggal 17 Januari 2008 tentangPenugasan Penggugat dari SMP Negeri 6 ke SMP Negeri 9Kota Magelang adalah untuk penyegaran

haruslahsesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baikantara lain asas akuntabilitas yang menentukan bahwasetiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanpenyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat, serta asas tertib penyelenggara negarayang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara(vide Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999) ;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan dasarpenerbitan surat keputusan yaitu penyegaran

banyak agar dapat saling merasakan bagaimanamengajar di sekolah dengan beban mengajar yang banyak danbagaimana mengajar di sekolah dengan beban mengajar yangsedikit 3; eee ee eeeMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T149berupa Notulen rapat tanggal 15 Januari 2008, MajelisHakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum diterbitkannyasurat tugas objektum litis Tergugat telah mengadakanrapat yang dihadiri oleh Kabag TU, Kasubsi Diknas,Kasubbag Kepegawaian, Pengawas SMP yang berkesimpulanperlu) penyegaran

Sebagaipedoman dan prosedur mutasi ataupun penyegaran pada perusahaanhanya sematamata kepentingan Tergugat tanpa mempertimbangkanazas kepatutan, azas manfaat dan azas keadilan;4.

Bahwa adalah keliru dan tidak tepat putusan Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena tidakmempunyai bukti kuat permintaan/penyegaran dari Sopir CPO ke DumpTruk dimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dianggapmengundurkan diri sepihak karena Tergugat tidak mempunyai buktiseperti absensi, dan surat panggilan , Il, Ill dan atau surat peringatan ,I, Hl;5.

Permusyawaratan Desa MayungKecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon sudah berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah KabupatenCirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa danberdasarkan hasil musyawarah Desa Mayung yang diadakan pada tanggal 22Oktober 2013 dan 20 Desember 2013 di Kantor Kuwu Mayung yang sesuaidengan mufakat bersama pada prinsipnya hasilnya adalah :Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 10/G/2014/PTUNBDGa.Segera dilaksanakan Penggantian/Penyegaran

Perangkatb.Segera dilaksanakan penggantian/penyegaran anggotaBahwa perihal pelaksanaan Musyawarah Desa Mayung ini telah sesuaidengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;3.

lingkungan Dusun Duwet dapat TERGUGAT sampaikanjawaban sebagai berikut:1) TERGUGAT I, selaku Kepala Desa Brujul, dalam proses mutasiperangkat desa berpedoman pada Peraturan Perundangundanganyang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun2019 tentang Perangkat Desa;2) Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Bupati KaranganyarNomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa disebutkan: KepalaDesa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desadengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran

Pdt.G Nomor 85/Pdt.G/2019/PN KrgPasal 83(1) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)dapat dilakukan pada posisi jabatan dalam unsur yang sama ataujabatan dalam 1 (satu) unsur ke unsur lainnya;(2) Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan Perangkat Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkankesesuaian antara kemampuan Perangkat Desa dengan tugasjabatan yang akan dilaksanakan;4) Rencana Mutasi Perangkat Desa Brujul dilaksanakan dengan tujuanefektifitas, efisiensi, penyegaran

Bahwa Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi terhadap PerangkatDesa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan BupatiKaranganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa:Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desadengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan,dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan danpembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat;b.

Bahwa Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi terhadap PerangkatDesa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan BupatiKaranganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa:Hal 20 dari 26 Ptsn sela Pdt.G Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Krg4.Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desadengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan,dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan danpembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat

Pokok PerkaraBahwa Tergugat mengakui Penggugat sebagai Karyawan PT.Tor GandaKebun Karya Perdana Riau sejak tanggal 09 Mei 2005 s/d tanggal 02 Nopember2013 (8 tahun 5 bulan masa kerja) dengan jabatan terakhir sebagai PetugasGudang Material Kebun Karya Perdana dengan menerima upah terakhirsebesar Rp.3.566.798,perbulan.Bahwa Tergugat mengakui memutasikan Penggugat (Jimmi Pardede)terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2013 pada prinsipnya Tergugat dalammelakukan kebijakan mutasi bertujuan sematamata untuk penyegaran

23Putusan No. 17/G/2014/PHI.Mdn Bahwa Penggugat merasa hubungan kerja dengan Tergugat sudah tidak lagiharmonis dan menuniut Tergugat untuk membayar uang pesangon, uangperhargaan masa kerja, dan uang penggantian perumahan & perobatansesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak menyangkal telahmelakukan demosi sekaligus penurunan pangkat terhadap Penggugat, tetapi haltersebut dilakukan adalah untuk penyegaran

Ganda ; Bahwa dari keterangan saksisaksi tidak terdapat bukti yang cukup adanyamasalah berupa kesalahan kerja yang dilakukan Penggugat sehinggadimutasi berupa demosi turun golongan dari Pengbengkelan Mabar kePerkebunan Karya Perdana Riau ; Bahwa mutasi tidak ada diatur secara khusus di dalam ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan, walau demikian mutasi haruslah disertaidengan alasan yang layak dan patut ; Bahwa mutasi adalah hak Pengusaha yang lazim dilakukan untuk berbagaialasan seperti promosi, penyegaran

Brantas KM.Probolinggo Jawa Timur dengan dilengkapi dokumen yang tidak sah karenasesuai data yang ada di Dinas Kehutanan Bulukumba tersebut penerbitFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dari UD Ratulangi adalah saudaraWahyudi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomer Register186/24/2411/FAKO/WY/KO namun ijin tersebut sudah tidak berlaku lagimengingat yang bersangkutan tidak ikut penyegaran dan tidak diperpanjanglagi dan menjadi penerbit FAKO sampai dengan tanggal 31 Juli 2007 ; Bahwa Terdakwa selaku

Brantas KM.Probolinggo Jawa Timur dengan dilengkapi dokumen yang tidak sah karenasesuai data yang ada di Dinas Kehutanan Bulukumba tersebut penerbitFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dari UD Ratulangi adalah saudaraWahyudi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomer Register186/24/2411/FAKO/WY/KO namun ijin tersebut sudah tidak berlaku lagimengingat yang bersangkutan tidak ikut penyegaran dan tidakdiperpanjang lagi dan menjadi penerbit FAKO sampaidengan tanggal 31 Juli2007 ; Bahwa Terdakwa selaku

bukti Fako yang saksi tanda tangani, namunsebenarnya nama saksi bukan Wahyudi tapi Wahyu Wahab denganpendidikan SMP, Wahyudi adalah kakak saksi pada saat dia harus mengikutipelatihan untuk menjadi penerbit Fako sedang sakit, maka saksimenggantikan posisinya dengan menggunakan KTP Wahyudi, setelah saksipengikuti pelatihan maka dokumen Fako saksi yang tanda tangani dan hanyaberjalan 1 tahun saja ;e Bahwa Terdakwa mengetahui saksi adalah bukan Wahyudi, juga diayang mengetahui persyaratan mengikuti penyegaran

, sehingga saksi disuruhuntuk mengikuti pelatihan/penyegaran dan menurut Terdakwa tidak akan21ada masalah setelah saksi menjadi penerbit Fako, maka semua dokumenyang menyangkut penerbit Fako saksi disimpan oleh Terdakwa ; Bahwa saksi di UD Ratulangi tidak digaji namun setiap saksimenandatangani dokumen Fako mendapat imbalan uang dari Terdakwa ;e Bahwa sebagai penerbit Fako dibatasi hanya berlaku selama 1 tahunSaja, sehingga kalau waktunya sudah habis penerbit Fako harus mengikutipelatihan/penyegaran

Rimba Sempanalndonesia ;e Bahwa benar setelah dicek di Dinas Kehutanan ternyata nomer registersaksi Wahyudi sudah tidak terdaftar lagi dan sudah tidak berlaku lagi, karenasaksi Wahyudi tidak memperpanjang lagi ;e Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi Wahyudi sebenarnyabernama Wahyu dan telah mengikuti penyegaran sebagai penerbit Fako UDRatulangi menggunakan KTP kakaknya dan menggantikan kakaknyabernama Wahyudi yang sedang sakit untuk mendapat no register186/24/2411.

Nomor:0092/99908.1.04/00/2011 tanggal 23 Desember 2011 dengan merevisi jumlahanggaran semula sebesar Rp503.813.844.000,00 (Lima ratus tiga milyardelapan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)menjadi sebesar Rp518.334.389.000,00, (Lima ratus delapan belas milyar tigaratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)untuk Kegiatan CBN benih padi non hibrida, padi hibrida, jagung komposit,jagung hibrida, kedelai, dan biaya distribusi, pengolahan, penyegaran

Alokasidana CBN yang ditugaskan kepada PT Pertani (Persero) sesuai DIPA tahunanggaran 2011 termasuk biaya distribusi, pengelolaan dan penyegaran adalahRp.110.149.401.000,00, (seratus sepuluh milyar seratus empat puluhsembilan juta empat ratus satu ribu rupiah) dengan jangka waktu 01 Januari2011 sampai dengan 31 Desember 2011 5Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5011/Kpts/SR.120/ 12/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Penetapan Harga PokokPenjualan (HPP), Harga Penyerahan (HP) dan

Rp/kg)Padi Non Hibrida 3.300.000 5.548 18.308.400.000 5.971 19.704.300.000Padi Hibrida 468.770 46.725 21.903.278.250 47.495 22.264.231.150Jagung Komposit 122.650 8.009 982.303.850 8.007 982.058.550Jagung Hibrida 954.900 32.198 30.745.870.200 32.728 31.251.967.200Kedelai 1.496.000 /10.148 15.181.408.000 10.155 15.191.880.000Jumlah 6.342.320 87.121.260.300 89.394.436.900Biaya Distribusi (1 paket) 6.342.320 3.805.392.000 650 4.122.508.000600Biaya Pengelolaan (15%) 13.068.189.045 13.409.165.535Biaya Penyegaran

Ansari Saleh BanjarmasinProvinsi Kalimantan Selatan, adalah merupakan mutasi biasa dan telahsesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa sesuai Surat Bupati Tapin tanggal 18 Agustus 2014 Nomor824.4/342SI/BKD, dinyatakan Penggugat telah mengabdi selama 12tahun sehingga dirasa perlu untuk menjalani penyegaran melalui mutasitempat kerja, dan Penggugat dinyatakan tidak sedang dalam prosesatau menjalani hukuman disiplin atau pengadilan, sehingga keliruapabila Penggugat menjadikan UndangUndang

Bahwa dalil Penggugat ( vide hal 3 ) angka 4 dan 5 menyatakan yangintinya adanya isu yang beredar atau tuduhan dari direktur RSUD DatuSanggul, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut bahwa berdasarkanpenawaran mutasi tepat kerja ke lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan sesuai surat Bupati kepada Gubernur KalimantanSelatan Nomor 824.4/342SI/BKD tanggal 18 Agustus 2014, yangintinya pemindahan Penggugat lebih hanya mutasi biasa yaitu untukkepentingan penyegaran sehingga informasi tidak resmi

Alasan mutasi upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas PNS.3. Tenaga dibutuhkan karena keahlian, keterampilan di tempat lain.4. Mutasi bisa karena hukuman disiplin.5. Mutasi dalam rangka promosi jabatan.6.

Bahwaada aturan mutasi, jadi seorang pejabat itu harus menggunakanalasannya, kalau tidak ada alasan akhirnya jadi sewenangwenang Bahwa kalau mutasi dengan alasan refreshing PNS, biasanya antarbagian dalam satu instasi dan tidak bisa antar instansi berbeda sertaada mekanismenya, sehingga tidak rasional fefreshing dilakukan antarlingkungan pemerintah yang berbeda; bahwa pemindahan atau mutasi dengan alasan penyegaran, lazimnyahanya dilakukan dalam 1 (satu) lingkungan pemerintahan (internal) danbukan

antar 1 (satu) lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota denganPemerintah Kabupaten/Kota lainnya, sehingga pemindahan atau mutasiPenggugat dengan alasan penyegaran menjadi tidak rasional.

Kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 202/ Tajimalelasampai dengan tahun 2009, lalau dipindah tugaskan di Kodam Jaya sebagai anggotaProvost Denma Kodam Jaya sampai dengan tahun 2010 kemudian dipindah tugaskan diBrigif 1 PIK/ JS dan menjalani masa penyegaran selama 3 (tiga) bulan kemudianditempatkan kembali di Yonif 202/ Tajimalela dan sampai saat melakukan perbuatan yangmenjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 3102086560681.2.

Kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 202/ Tajimalelasampai dengan tahun 2009, lalu dipindah tugaskan di Kodam Jaya sebagai anggota ProvostDenma Kodam Jaya sampai dengan tahun 2010 kemudian dipindah tugaskan ke Brigif 1PIK/ JS dan menjalani masa penyegaran selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkankembali di Yonif 202/ Tajimalela, dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadiperkara ini dengan pangkat Praka NRP. 3102086560681.2.

Kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 202/Tajimalela sampai dengan tahun 2009, lalau dipindah tugaskan di Kodam Jaya sebagaianggota Provost Denma Kodam Jaya sampai dengan tahun 2010 kemudian dipindahtugaskan di Brigif 1 PIK/ JS dan menjalani masa penyegaran selama 3 (tiga) bulankemudian ditempatkan kembali di Yonif 202/ Tajimalela dan sampai saat melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 3102086560681.2.

Bahwa sebagaimana diutarakan oleh Para Penggugat dalam gugatannyaPenggantian tersebut Tergugat lakukan hanyalah penyegaran dalam strukturDesa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang biasadilaksanakan untuk mereposisi jabatanjabatan guna mengingkatkan kinerja;10.

Dalam dalil Tergugat maupun bukti yang diajukannya,tidak ditemukan fakta hukum adanya jabatan perangkat desa yang kosongsehingga harus dilakukan prosedur mutasi perangkat desa untuk mengisinya,namun mutasi tersebut dilakukan oleh Tergugat sebagai penyegaran perangkatdesa:Halaman 26 dari 32 Hal. Putusan No.50/G/2019/PTUN.Mtr.Menimbang, bahwa dalil Tergugat mengenai harus dilakukannya mutasiperangkat desa sebagai sarana penyegaran perangkat desa, khususnyaterhadap Penggugat atas nama H.M.

Tergugat telah melanggar PeraturanBupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (videBukti P11) dan surat tersebut juga telah ditindaklanjuti olen Kepala DPMDKabupaten Lombok Tengah Nomor: 410/642/DPDM/2019 tanggal 3 Juli 2019(vide Bukti P12);Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya terkait alasandilakukannya mutasi perangkat desa yaitu penyegaran