Bank Persyarikatan Indonesia tanggal28 Januari 2004 Rek. No. 1.02.01.01.000 sebesar Rp. 800.000.000,;15.Fotocopy aplikasi pengiriman uang PT. Bank Persyarikatan Indonesiatanggal 28 Januari 2004 atas nama PT. Djuta Karya Artindo No. Rek.436.300.22.37 sebesar Rp. 800.000.000.;16.Fotocopy legalisir RTGS terminal PT. Bank Persyarikatan Indonesiatanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp. 800.000.000,;17.Fotocopy legalisir surat dari PT.

Bank Persyarikatan tanggal 27 Januari2004 sebesar Rp. 1.200.000.000, untuk pembayaran sewa signage BPI;20.Fotocopy aplikasi pengiriman uang Bank Persyarikatan Indonesiasebesar Rp. 1.200.000.000, dari Rek BPI kepada PT. Artindo DesainPlus No. Rek. 436.300.4246 pada Bank BCA Cabang Tebet tanggal 27Januari 2004;21.Fotocopy legalisir RTGS terminal PT. Bank Persyarikatan Indonesiatanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp. 1,2 milyar;22.Fotocopy legalisir transaksi rekening No.

Bank Persyarikatan Indonesia tanggal28 Januari 2004 Rek. No. 1.02.01.01.000 sebesar Rp. 800.000.000,;Fotocopy aplikasi pengiriman uang PT. Bank Persyarikatan Indonesiatanggal 28 Januari 2004 atas nama PT. Djuta Karya Artindo No. Rek.436.300.22.37 sebesar Rp. 800.000.000.;Fotocopy legalisir RTGS terminal PT. Bank Persyarikatan Indonesiatanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp. 800.000.000.,;Fotocopy legalisir surat dari PT.

Bank Persyarikatan tanggal 27 Januari2004 sebesar Rp. 1.200.000.000, untuk pembayaran sewa signage BPI;Fotocopy aplikasi pengiriman uang Bank Persyarikatan Indonesiasebesar Rp. 1.200.000.000, dari Rek BPI kepada PT. Artindo DesainPlus No. Rek. 436.300.4246 pada Bank BCA Cabang Tebet tanggal 27Januari 2004;Fotocopy legalisir RTGS terminal PT. Bank Persyarikatan Indonesiatanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp. 1,2 milyar;Fotocopy legalisir transaksi rekening No.

Bank Persyarikatan Indonesia,akibatnya merugikan PT.

BANKPERSYARIKATAN INDONESIA), DKK

Indrie Puradiatie tanggal 26 Mei 2003yaitu surat kuasa untuk mengurus dan menandatangani suratsuratyang berkaitan dengan permohonan penambahan kredit kepada PT.Bank Persyarikatan Indonesia di Jakarta (T12) yang secara faktabahwa Edy Sudiarto, S.H., Pemohon Kasasi tidak pernah membuatataupun menandatangani surat kuasa tersebut (Surat kuasa tanggal 6September 2002 dan Surat Kuasa tanggal 26 Mei 2003);Bahwa faktanya, Akta Perjanjian Kredit Nomor 103 tanggal 10September 2002, yaitu perjanjian kredit

Bank Persyarikatan Indonesia, Jakartadengan Dra. Indrie Puradiatie yang dibuat oleh Notaris/PPATRusnaldy, S.H., di Jakarta bahwa Dra. Indrie Puradiatie untukmelakukan tindakan hukum dalam akta tersebut telah mendapatkanpersetujuan dari suaminya (Edy Sudiarto, S.H.,/Pemohon Kasasi)berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 30 Mei 2003 kuasadari Edy Sudiarto, S.H., kepada Dra. Indrie Puradiatie. Demikian jugadalam hal ini secara fakta bahwa Edy Sudiarto, S.H.

Nomor 103tanggal 10 September 2002, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rusnaldy,S.H., Notaris di Jakarta yang disebutkan bahwa terdapat suratpersetujuan, dibawah tangan dari Edy Sudiarto, S.H., kepada Dra.Indrie Puradiatie bermaterai cukup tanggal 6 September 2002 danaslinya dijahitkan pada Akta Perjanjian Kredit;Bahwa faktanya, demikian juga akta pembebanan Hak TanggunganNomor 292/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris/PPATAristyo, S.H., di Semarang untuk pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Persyarikatan

Menyatakan hukum Penggugat/Pimpinan Daerah MuhammadiyahKabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalahsebagai pemilik yang sah dan yang paling berhak atas tanah danHalaman 1 dari 171 hal. Put.

Nomor 995 K/Pdt/20209.10.11.12.13.Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang tanpa seizin dansepengetahuan Penggugat/Pimpinan Muhammadiyah KabupatenAlor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor masuk menguasaidan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa milikPenggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenAlor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan melanggar hak;Menyatakan hukum sifat, perilaku dan perbuatan Para Tergugat yangmasuk

sengketayang adalah tanah dan bangunan rumah milik Penggugat/PimpinanDaerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan MuhammadiyahKabupaten Alor dengan sengaja dan tanpa alas hak yang sah dari segihukum serta secara diamdiam adalah merupakan perbuatan melawanhukum dan melanggar hak;Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat masuk danmenguasai serta memiliki bidang tanah dan bangunan rumah milikPenggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenAlor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor dengan

caramembongkar paksa pintu rumah dan merusakan pintu rumah adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;Menyatakan menurut hukum perbuatan dan tindakan Para Tergugatadalah sangat merugikan Penggugat/Pimpinan Daerah MuhammadiyahKabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagaipemilik tanah dan bangunan rumah objek sengketa, dimanaPenggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenAlor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor tidak dapatmenggunakan dan memanfaatkan bidang

/Pimpinan DaerahMuhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan MuhammadiyahKabupaten Alor adalah sah menurut hukum;Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanahdan bangunan rumah objek sengketa kepada Penggugat/PimpinanDaerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan MuhammadiyahKabupaten Alor sebagai yang paling berhak berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 1779/2014 yang telah terjadi pengalinan hak pada tanggalHalaman 7 dari 11 hal.

PT BANK PERSYARIKATAN INDONESIA), DKK

PTBANK PERSYARIKATAN INDONESIA), berkedudukan di Gedung BankSyariah Bukopin, Jalan Salemba Raya Nomor 55, Jakarta Pusat, yang diwakilioleh Direktur Utamanya Riyanto, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor55, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwoko J. Soematri,S.H., M.Hum dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Danau GelinggangBlok C If Nomor 59, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Maret 2013;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.

Tergugat I seluruhnya berjumlah sebesarRp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) (bukti P5);2 Bahwa berdasarkan korespondensi yang Penggugat baca tentang Tergugat I sebagaiKreditur adalah Bank yang berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior BankIndonesia Nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang PerubahanNama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank PersyarikatanIndonesia, kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Bank Persyarikatan

Indonesia Nomor 28 tertanggal31 Maret 2003, dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakartamenyatakan tentang akuisisi Saham PT Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT BankBukopin Tbk.

consultants and professional appraisers PT Winara Sabenapada tahun 2002, penilaian atas 18 (delapan belas) unit ruko (under construction)CV Helmmuri milik Penggugat yang dibuat untuk tujuan/kepentingan jaminankredit/collateral yang ditujukan kepada Direksi PT Bank Swansarindo Internasionaldengan nilai taksir sebesar Rp10.313.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga belasjuta rupiah) (bukti P6);4 Bahwa sejak Tergugat I mengalami perubahan nama dari PT Bank SwansarindoInternasional menjadi PT Bank Persyarikatan

PersetujuanPrinsip atas Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit CV.Helmmuri oleh Bank Persyarikatan Nomor 160/OFF/JKT/KPO/2003 tanggal 23September 2003 (bukti P34);1514151617Bahwa jelaslah Penggugat adalah debitur yang berikhtikad baik, oleh karenanyaharus dilindungi hukum;Bahwa Penggugat sebagai pengusaha tidak mau menyerah begitu saja dan tetapberusaha bagaimana usaha tetap berjalan sampai kewajiban Penggugat kepadaTergugat I dapat Penggugat penuhi, dan Penggugat tetap kooperatif

Penggugat:
PERSYARIKATAN MUHAMMADIAH CAB SUMBERREJO BOJONEGORO
Tergugat:
1.BUPATEI BOJONEGORO
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOJONEGORO

MASNOOR ISMAR bin PERMATA MAIL, DKK VS Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah cq. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Zainal Abidin dan Muslim dengan biaya dari masyarakatIslam Labuhan Ratu (bukan biaya dari Muhammadiyah) untuk pulang pergi kePalembang, sehingga dalam putusannya Pengadilan Tinggi Palembangmenyatakan pihak Persyarikatan Muhammadiyah selaku Penggugatdinyatakan menang, dan pihak Tergugat ternyata tidak mengajukan Kasasike Mahkamah Agung, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yangmemenangkan Persyarikatan Muhammadiyah tersebut memperoleh kekuatanhukum yang tetap;Bahwa panitia penerimaan wakaf

AG.500.02LAR.1988 Tanggal 23 Juni 1988SKPT No. 1.007/1989 dan Surat Ukur Sementara No. 408/1989 atas namaYayasan Pendidikan Muhammadiyah Cabang Kedaton Kodya BandarLampung, maka keluarlah sertifikat hak guna bangunan Tanggal 30 April1992 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah;Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/LR tahun 1992 yangCacat Hukum ditanah wakaf atas nama Persyarikatan Muhammadiyahtersebut sudah berakhir pada tangga 8 Januari 2012 dan tidak dapatdiperpanjang atau ditingkatkan menjadi

Menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai PemegangHak yang sah berdasarkan sertifikat hak guna bangunan (HGB)No. 01/LR Tahun 1992;3. Menyatakan bangunan Masjid Allhsan berdiri diatas tanah sebagaimanaditerangkan dalam sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 01/LR tahun1992 yang haknya dipegang oleh persyarikatan muhammadiyah;4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melarang danmencabut (merusak) papan merk tanda kepemilikan Penggugat sebagaiperbuatan melawan hukum;5.

(bukti: P.1)Hal ini membuktikan bahwa pihak Persyarikatan Muhammadiyahakan menguasai dan memiliki selurun tanah wakaf (bukti: P.15)tersebut dengan menggunakan sertifikat HGB No. 01/LR Tahun1992 sebagai hak milik adalah tidak sah pada tanah wakaftersebut.

Dulhadiselaku Sekretaris Panitia Penerimaan Wakaf dari Raden SyachriDjayadiwiria tanggal 27 Desember 1977 (bukti P.10)Pada bukti P.10 dan bukti P.11 tersebut tidak ada sama sekalimenyebutnyebut Persyarikatan Muhammadiyah padatanahWakaf tersebut.e.

Bank Persyarikatan Indonesia), dkk

BANK PERSYARIKATAN INDONESIA)danPT. DALIL TANI MAJU TERUS, dan kawan-kawan

Bank Persyarikatan Indonesia adalah jelasjelas merupakan Bank Syariah yang tunduk kepada aturanlarangan penerapan bunga, dalam menyalurkan kreditnya;Bahwa Penerapan bunga oleh Termohon Kasasi/Penggugatterhadap Pemohon Kasasi/Tergugat Il adalah merupakanpelanggaran hukum terhadap Peraturan Bank Indonesia di atasyang karenanya menyebabkan perjanjian kredit antara PemohonKasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat berikutperjanjianperjanjian turunannya adalah batal demi hukum;Bahwa selain dari Peraturan

objek sengketa serta bangunan rumah agar menyerahkankembali tanah objek sengketa dan bangunan rumah kepadaPenggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenAlor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dan tergugat Il yang masukmenguasai dan memiliki tanah, serta bangunan rumah sebagai objeksengketa tanpa sizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat/PimpinanDaerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan MuhammadiyahKabupaten Alor sudah lebih kurang 1 (Satu) Tahun sehinggamenghalangi Penggugat/ Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenAlor/ Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagai organisasisosial kemasyarakatan untuk menggunakan atau memanfaatkan tanahdan

Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor tidakdapat menggunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan rumah tersebutsesuai dengan peruntukannya adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum dan melanggar hak;Menyatakan menurut hukum Perbuatan Para Tergugat yang masuk,menguasai dan mengklaim tanah dan bangunan rumah objek sengketayang adalah tanah dan bangunan rumah milik Penggugat/pimpinanDaerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan MuhammadiyahKabupaten Alor dengan sengaja dan tanpa alas hak

melanggar hak;Menyatakan menurut hukum perbuatan dan tindakan Para Tergugatadalah sangat merugikan Penggugat/Pimpinan Daerah MuhammadiyahKabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagaipemilik tanah dan bangunan rumah objek sengketa, dimanaPenggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenAlor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor tidak dapatmenggunakan dan memanfaatkan bidang tanah dan bangunan rumahtersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggarhak;Menyatakan

/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor dengan sengaja dantanpa alas hak yang sah dari segi hukum serta secara diamdiamadalah merupakan Perbuatan Melawan hukum dan Melanggar hak;Menyatakan menurut hukum perbuatan para tergugat masuk danmenguasai serta memiliki bidang tanah dan bangunan rumah milikPenggugat/ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor dengan caramembongkar paksa pintu rumah dan merusakan pintu rumah adalahmerupakan perbuatan melawan hukum

Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor.1779/2014 yang telah terjadi pengalihan hak dari Almarhum Muhammad Thahir pada tanggal 05-12-2017 kepada Pemegang Hak Persyarikatan Muhammadiyah atas tanah objek sengketa adalah sah;

7.

Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat/Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor masuk menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

11.

Menyatakan menurut hukum perbuatan para tergugat masuk dan menguasai serta memiliki bidang tanah dan bangunan rumah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor dengan cara membongkar paksa pintu rumah dan merusakan pintu rumah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

14.

Menyatakan menurut hukum perbuatan dan tindakan Para Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah objek sengketa, dimana Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan bidang tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

15.

Menyatakan menurut hukum Penegasan, pencegahan serta somasi/teguran hukum oleh Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor terhadap Para Tergugat atas penguasaan, tanah dan bangunan rumah objek sengketa milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah sah menurut hukum;

16.

Dengandemikian maka Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenAlor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor memiliki legal standingatas tanah objek sengketa.

.Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor, yang mempunyai hakpenuh serta memiliki buktibukti yang kuat atas bidang tanah dan bangunanrumah sebagai objek sengketa, maka Penggugat memohon supaya putusandalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini dapat dilaksanakanlebih dahulu yaitu menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembalibidang tanah dan bangunan rumah kepada Penggugat/Pimpinan DaerahMuhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah KabupatenAlor dalam keadaan semula/kososng

,M.Hum KuasaHukum Badan Pengurus Daerah Persyarikatan Muhammadiyah Kab.

Ibrahim Djuru kepada Muhamad Thahir hinggaberalih kepada Persyarikatan Muhamadiyah adalah sah?

Adalah sah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammdiyah KabupatenAlor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor;. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor.1779/2014 yangtelah terjadi pengalihan hak dari Almarhum Muhammad Thahir pada tanggal05122017 kepada Pemegang Hak Persyarikatan Muhammadiyah atastanah objek sengketa adalah sah;.

MARWAN KUSUMAH, Dk vs PT BANK SYARIAH BUKOPIN (dahulu PT BANK PERSYARIKATAN INDONESIA, dahulu PT BANK SWANSARINDO INTERNASIONAL),

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH,TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ; ------------- M E L A W A N : 1. DRS. MUH. SALEH, 2. DRS.H.ABD.RAHIM TINRI, 3. HASANUDDIN, 4. HERMAN, 5. BAHARUDDIN AYYUB, 6. NASMIL, 7. KHAERUDDIN, 8. KAMALUDDIN, 9. HALIPA,10. MUSTAFA, 11. AZIZ AHMAD TOHARI, 12. SUHAENI, 13. ABDUL RAHMAN HAKIM BATUBARA, 14. SAHRIL, 15. SADARIAH, 16. NURUL AFIAH NASWIL, 17. RIDWAN, 18. DRS. SULEMAN,19. FITRANTO, 20. SUDIRMAN, 21. MUCHTAR, 22.

PERSYARIKATAN MUHAMMADTIYAH, berkedudukan di Jalan GunungLompobattang Nomor 201 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya bernama : 1 GAZALI ABD.RACHMAN, S.H., 222 AGUSSALIM, S.H., oe3 MUHAMMAD BASRA BASRI, S.H., =Hal. 1 dari 34 hal. Put.

kepada Persyarikatan Muhammadiyah,karena terbukti hingga saat ini tanah yang dikuasai oleh korban kebakaran dengan tanah yangdikuasai oleh legiun veteran masih tetap dikuasai dan dimiliki masingmasing pihak hinggasaat ini; Demikian halnya tanah seluas 35 m x 30 m yang diberikan kepada PersyarikatanMuhammadiyah juga tetap dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang diatasnya telahdibangun Masjid Babul Jihad dan TK.

, atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah tepat adanya; Sehingga dengan demikianberdasar hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang.

atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang disengketakanmelanggar Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 23 huruf a 1, Jo Pasal 26 ayat 1dan 2 masingmasing Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah sebatas tanah yang diatasnya berdiribangunan Masjid Babul Jihad dari Luas 924Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 23/B/2013/PT TUN Mks.

selalu ada yangberada didalam Masjid dan tidak pernah mendengar dan atau melihat Pengumumanyang ditempel oleh Pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) baikdidalam Masjid Babul Jihad maupun di Kantor Lurah BarayaBaraya Selatan danbegitu juga pihak Persyarikatan Muhammadiyah tidak pernah menyampaikan kepadaPara Penggugat bahwa Tanah seluas 924 M?

BINJALI sebagai Ketua Majelis Pembina Kesehatan DaerahMuhammadiyah Kab/Kota Mojokerto, sedangkan IMAM SUDARMAJIsebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Daerah MuhammadiyahKab/Kota Mojokerto yang bertugas dan bertanggung jawab menghimpun danmenyimpan harta kebendaan milik Persyarikatan Muhammadiyah daerahKab/Kota Mojokerto termasuk 8 (delapan) buah sertifikat hak milik dan 1(satu) buah akta jual beli yang terdiri:a. Sertifikat tanah pekarangan kosong SHM No.4034 An. Dr.

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;Sertifikat tanah SHM No. 2231 An. Hj. SIT MUJAYANAH;Sertifikat tanah SHM No. 3590 An. Hj. SIT MUJAYANAH;Sertifikat tanah SHM No. 1499 An. Hj. SIT MUJAYANAH;Sertifikat tanah SHM No. 571 An. SADENI Dkk;Sertifikat tanah SHM No. 471 An. PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAHdani. Akta jual beli No. 49 MGR/2000 an.

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;Sertifikat tanah SHM No. 2231 An. Hj. SIT MUJAYANAH;Sertifikat tanah SHM No. 3590 An. Hj. SIT MUJAYANAH;Sertifikat tanah SHM No. 1499 An. Hj. SIT MUJAYANAH;Sertifikat tanah SHM No. 571 An. SADENI Dkk;~@o9 a9 8Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 348 K/Pid/2008h. Sertifikat tanah SHM No. 471 An. PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAHdani. Akta jual beli No. 49 MGR/2000 an.

SIT MUJAYANAH;Kembali kepada yang berhak yaitu Persyarikatan MuhammadiyahMojokerto melalui saksi IMAM SUDARMADgJI selaku Ketua Majelis WakafMuhammadiyah Mojokerto;4. Menetapkan kepada mereka terpidana membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 68/Pid.B/2006/PN.Mkt. tanggal 20 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan bahwa para Terdakwa I. KATIBIN CHOTTOB dan Il.

PT.BANK PERSYARIKATAN INDONESIA, dkk

Badarudin yang kemudian~ dialihkanberdasarkan Akta PPAT tanggal 10 Nopember 2009 Nomor117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas 5100 m?yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan NasionalKotamadya Mataram tertanggal 12 September 2009;2.

Badarudin yang kemudiandialihkan berdasarkan akta peralihan tanggal 10 Nopember2009 Nomor 117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas5100 m?

Badarudin yang kemudian dialihkan berdasarkanAkta PPAT tanggal 10 Nopember 2009 Nomor1117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah 18Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional KotamadyaMataram tertanggal 12 September 2009 ; 2.

Badarudin) surat permohonanmenjadi intervenient ditolak Majelis Hakim dengan alasanobyek sengketa sesuai Akta Jual Beli telah beralihkepada Persyarikatan Muhammadiyah sehingga dengandemikian kepentingan hukum untuk menjadi pihakintervenient ada pada Persyarikatan Muhammadiyah bukankepada Bapak Zarman Hadi, SH.,MH. Dan Bapak Drs.Badarudin. Salah satu azas hukum acara PTUN gugatanharus diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

BAIJURI RASYID, M.Ag , kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg.Marwan, Kelurahan Sukajawa , Kecamatan Tanjung Karang Barat, KotaBandar Lampung;PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, berkedudukan~ di jalanKHA.DAHLAN No. 103 Yogyakarta, keduanya dalam hal ini diwakili oleh:1. Drs. H.M. BAIJURI RASYID, M.,Ag., Jabatan Ketua PimpinanDaerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bandar Lampung;2. THABRONI M. ZUHRI, Jabatan Sekretaris Pimpinan DaerahMuhammadiyah (PDM).

Menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemegangHak yang sah berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/LRTahun 1992:2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secarahukum surat No. A.3/198/PDMKMBL/1988 tanggal 17 Agustus 1988yang dibuat oleh Sdr . H. Ir.

Kk.08.9.7/Kw.01/1/02/2012tanggal 12 Januari 2012/18 Shafar 1433H atas nama PersyarikatanMuhammadiyah, dimana menegaskan bahwa Tanah Wakaf dari RadenSyahri Djajadiwirja seluas 9.295 M2 yang terletak di Kelurahan LabuhanRatu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung sebagai Nazhirnyaadalah Persyarikatan Muhammadiyah;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKedaton/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KecamatanKedaton kota Bandar Lampung;2.

KkKk.08.9.7/Kw.01/1/02/2012, tanggal 12 Januari 2012/18 Shafar 1433H atasnama Persyarikatan Muhammadiyah dimana menegaskan bahwatanah seluas 9.295 m2 yang terletak di Kelurahan Labuhanratu,Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, sebagai Nazhirnyaadalah Persyarikatan Muhammadiyah;.

Ada beberapa Nama yang dimasukkan sebagai pemberi kuasa namunpada kenyataannya mereka tidak tahumenahu tentang gugatanterhadap Persyarikatan Muhammadiyah;d.

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH (PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH) - Penggugat1. GIYATMO, S.Kep., Ns. - Tergugat I2. HERNA PASIATIN, Amd.Keb. - Tergugat II3.BPN Kebumen - Turut Tergugat

G/2016/PN Kbm.Pada hari ini : Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, dalam persidanganPengadilan Negeri Kebumen yang terobuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama, telah datangmenghadap :PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH' (PIMPINAN PUSATMUHAMMADIYAH), berkedudukan di Jalan CikDitiro No. 23 Yogyakarta 55225, dalam hal inidiwakili oleh : TARSAN AL MAFTUH, BA.

Kom., tertanggal 28 Juni 2016 oleh PihakKedua dan Pihak Ketiga adalah tidak sah, karena jual beli tanah yangdilakukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dilakukan pada saat PihakKedua menjabat sebagai Pembantu Ketua II Bidang Administrasi danKeuangan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES)Muhammadiyah Gombong serta menggunakan dana/uang milik PihakPertama (Persyarikatan Muhammadiyah), maka sesuai dengan AD/ARTPihak Pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) tanahtanah tersebutsecara hukum adalah

Bahwa oleh karena kepemilikan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga atas empatbelas (14) bidang tanah hak milik tersebut adalah tidak sah, karenamelanggar AD/ART Pihak Pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) makaPihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukumterhadap Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat selaku TurutTergugat sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKebumen, di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Kbm., tertanggal 28 Juni 2016..

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menyatakan dan mengakui secarabenar bahwa Pihak Pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) adalah satusatunya pemilik yang sah dan yang berhak atas empat belas (14) bidangHalaman ke9 dari 14 halamanAkta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Komtanah hak milik yang diuraikan dalam perkara perdata Nomor : Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Kbm., tertanggal 28 Juni 2016.6.

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menyatakan dan mengakui secarabenar bahwa Pihak Pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) adalah satusatunya pemilik yang sah dan yang berhak atas empat belas (14) bidangtanah yang diuraikan dalam perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Kbm., tertanggal 28 Juni 2016.. Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanahtanah tersebutyang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undangundang dapatdianggap sebagai barang tak bergerak.Pasal 3.

2004).Jual beli rumah atasnama Drs.Herma Wiharno,Engkus kusadi sebagaisaksi,di sahkan pengurus Rt.003/Rw.008 Kelurahan Saigon.Tanggal 4 Pebruari 2004,kreditor/Bank Swansarindo Internasional datangdari Jakarta,mengadakan pertemuan dengan seluruh Debitur dan PimpinanPerum Perumnas IV.Di pertemuan baru Penggugat mengetahui,kenaikan angsuran dariRp.165.000 bulan (Ssesuai akta perjanjian) naik menjadi Rp.305.000.Para debitur mengetahui kenaikan angsuran setelah beredar RekeningKoran atasnama PT.Bank Persyarikatan

Mengatakan: "dibuat sesuai petunjuk bank".Pertemuan bubar,Kreditur berjanji akan datang dari Jakarta untuk mencarisolusi,tetapi hingga tahun 2010, janjinya tidak dipenuhi.Rekening Koran atasnama debitur YUDHI. terbit tanggal 21 September2010,oleh Bank Persyarikatan Indonesia.Angsurannya naik di bulan ke 25.Rp.305.000,meskipun sejak tgl.20 Oktober 2008,Bank Syariah Bukopin telahmengambil alih Bank Persyarikatan Indonesia.Sejak tahun 2010 Heru Haryanto mengirimkan suratsurat peringatankepada para nasabah

CacadHukum" sebagaimana dimaksud pasal 1335 KUHPerdata: Suatu perjanjian tanoa sebab.atau vana telah dibuat karenasesuatu sebab vana palsu dan terlarang tidak mempunyaikekuatan hukum.Sepuluh (10) bulan sebelum perjanjian disahkan Notaris,atau padatanggal 06 Pebruari 2002, Bank Swansarindo Internasional telahdialinkan/diakuisisi menjadi Bank Persyarikatan Indonesia.Ketika penggugat memberitahukan/menunjukkan Daftar Bukti BankSyariah Bukopin tersebut kepada Notaris Elizabeth VeronikaaEllv SH.dikantornva

Termasuk tuduhan terhadap nasabah,angsuran bulan Mei 2004sampi bulan Agustus 2004 tidak membayar angsuran,meskipun adabukti kw r nasabh telah membayar lunas.Bahwa Akta Perjanjian tanggal.21 Nopember2002/Bank SwansarindoInternasional,tetapi Bank Persyarikatan Indonesia,tahun 2004menerbitkan RekeningKoran,hingga tahun 2010,meskipun tanggal 20Oktober 2008, sudah diakuisisi/dialinkan menjadi Bank Syariah Bukopin.Isi Perjanjian, dilanggar kreditur antaralain:Angsuran Rp.165.000/bulan.

HERMA WIHARNO (Tergugat II) telahmengambil kredit kepemilikan rumah pada PT.Bank Syariah Bukopin (dahulubernama PTI.Bank Persyarikatan Indonesia dahulunya lagi bernamaPT.BANK SWANSARINDO INTRERNASIONAL) berdasarkan PerjanjianKredit Kepemilikan Rumah Nomor : 00837/XIII/SS/PKKPRM/JKT/03 tanggal23 Mei 2003; yaitu untuk pembelian rumah yang terletak di JI.

Bahwa Heru Haryanto mengirim surat atas nama Pimpinan cabangBank Persyarikatan meminta agar Para Nasabah BSI membayarangsuran melalui Bank BCA Cabang Suryo Pranoto Jakarta, haltersebut membuat nasabah bingung dan raguragu terhadap BSI;6.

Bank Persyarikatan Indonesiaatas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sambas Barat Blok 15Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt/2015RT. 003 RW. 008 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur,adalah sebagai berikut:Nama debitur : Drs.

Bank Persyarikatan Indonesia telah dirubahmenjadi PT. Bank Syariah Bukopin;Pengurus PT. Bank Syariah Bukopin belum terbentuk, MenKUM & HAMR.I, telah mensahkannya?

Bank Persyarikatan Indonesiadan PT. Bank Syariah Bukopin, sebagai pihak yang tidak memilikikata sepakat atau hubungan hukum (vide Pasal 1320 KUHPerdata)dengan Debitur yang telah menetapkan kenaikan angsuran KPR,sehingga Debitur tidak dirugikan haknya. NamunhinggaPerlawanan a quo didaftarkan belum pernah ada tanggapan dariPT.

Bank Persyarikatan Indonesia, Cq.Bank Syariah Bukopin yang tidak beritikad baik, sehingga debiturDrs.Herma Wiharno, Cq. Pelawan/Pemohon Kasasi, tidak benarwanprestasi.

Kabupaten Poso, maka disamping error in persona, maka gugatanPenggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang plurium litis consortium, apabilatanoa menempatkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pihak berperkara.4.Bahwa gugatan Penggugat masih juga plurium litis consortium, karena tidak jugamelibatkan beberapa person dalam gugatan ini baik dalam quality quo sebagaiPenggugat ataupun sebagai Tergugat.Bahwa dasarnya sangat jelas yakni bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugatmenyebutkan bahwa Penggugat

Didalam sertifikat a quo tersebut nama Tergugat Il bertindak selaku Nazhir,bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah dalam jabatannyasebagai ketua bidang aset Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Poso.4.

Bahwa penguasaan dan pemilikan Persyarikatan Muhammadiyah atas ObyekSengketa, juga diakui oleh pemilik tanah disekitar. Yang dapat dibuktikan daritanahtanah milik beberapa person yang berbatas langsung dengan obyeksengketa sekarang, pada bagian batasbatas tanahnya menyebut Muhammadiyahsebagai batasnya. Bukti mana akan disampaikan pada tahap pembuktian. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Pso Hal 87.

Bahkan suami Tergugat yakni YusrilLatola ikut membantu menurunkan material timbunan pada saat dilakukanpenimbunan atas obyek sengketa oleh Persyarikatan Muhammadiyah.8.

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Pso Hal 10Dan dari proses praperadilan tersebut, walaupun tidak mempunyai relevansi secaralangsung, karena sebagaimana disebut Penggugat bahwa hal tersebut berkaitandengan tuduhan pengrusakan yang dilakukan suami Penggugat terhadap barangmilik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada diatas obyek sengketa.Namun demikian dari proses dan putusan praperadilan tersebut tersirat denganjelas bahwa yang menuasai obyek sengketa adalah Persyarikatan Muhammadivah.