Hal demikian berpotensimenimbulkan pertentangan kepentingan hukum, dalam kualitas sebagaiPenggugat maupun sebagai Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum acara perdata Turut Tergugathanya dipergunakan pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidakberkewajiban untuk melakukan sesuatu namun demi lengkapnya suatu gugatan,harus disertakan.

Isi gugatan yang tidak jelasbisa terjadi karena pertentangan posita dan petitumnya misalnya, atau kedudukanpara pihaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum (reckts betrehking) atauada pertentangan kepentingan hukum, sehingga akan mempersulit dalampelaksanaan atau eksekusinya, bukan karena adanya potensi atau berpotensimenimbulkan pertentangan kepentingan hukum.

Penggunaan katapotensi/berpotensi artinya dalam hal ini memang tidak ada atau belum adapertentangan kepentingan hukum yang dapat membuat gugatan itu rancu;Adalah sesuatu yang kontradiktif ketika satu sisi disebutkan rancu olehPengadilan Tinggi Bandung, yang menggambarkan seolaholah telah adapertentangan kepentingan hukum, tapi di sisi lain Pengadilan Tinggi Bandungmenyatakan "berpotensi" menimbulkan pertentangan kepentingan hukum, yangmenggambarkan pertentangan kepentingan tersebut belum atau tidak

Harjo Suparno atasharta warisan HM No. 698 yang telah dibagi 3 bagian ahli waris ( posita 6 )Akan tetapi mendapatkan pertentangan dan penolakan dari ahli waris Alm. Tn.Joyo Pardi yakni 1. Suwarni (Tergugat ) dan 2.

Suwarmi ( Tergugat 2 );19.Bahwa proses balik nama atas sertifikat HM No. 2851 tersebut ke atas namaPenggugat ( Sri Mulyani ) mendapatkan pertentangan dan penolakan dariTergugat dan Tergugat Il dengan cara tidak mau memberikan ataumembubuhkan tanda tangan pada proses balik nama atau proses AktaPembagian Harta Bersama pada sertifikat Hak Milik No. 2851 Desa Ngijo,Tasikmadu, Karanganyar yang dimana telah sah secara hukum menjadi Hakdari Penggugat ( Sri Mulyani ) untuk membaliknamakan sertifikat HM No

Harjo Suparno; 20.Bahwa pertentangan dan penolakan dari Tergugat dan Tergugat Il tidakmempunyai alasan yang kuat dihadapan hukum karena semasa hidupnya Alm.Joyo Pardi telah menjual tanah sawah hasil waris dari Alm. Ny. Joyo Pawirodan Tn.

Joyo Pawiro atas HM No. 698 yang telah dipecah menjadi HM No.Hal. 6 Putusan No.120/PDT/2017/PT.SMG2850 kepada Notaris Peniwati Hadi Soekamto,SH ( Posita 10,11,12,13,14,15 )dengan demikian Tergugat dan Il telah melakukan perbuatan melawanhukum.21.Bahwa upaya upaya penyelesaian masalah pertentangan dan penolakandari Tergugat dan Il telah diupayakan melalui jalan serta musyawarahkekeluargaan baik penyelesaian dengan keluarga besar ahli waris dari Alm.Joyo Pawiro yang masih hidup maupun ahli waris dari

Bambang Hertanto Paulus,SStidak ada penolakan dan tidak ada pertentangan untuk =memberikanpersetujuan serta membubuhkan tanda tangan untuk proses balik nama SHMNo. 2851 ke atas nama diri Penggugat (Sri Mulyani ) yang merupakan ahliwaris sah dari Alm. Tn.

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum karena dalam putusannya mengandung saling pertentangan antara pertimbangan hukum yangsatu dengan yang lain. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi danPeninjauan Kembali Perkara Perdata, halaman 335, putusan judex factiyang mengandung saling pertentangan selalu dikategori putusan yangsalah menerapkan hukum.

Mengenai ruang lingkup putusan mengandungsaling pertentangan yang dapat dikategori kesalahan penerapan hukummeliputi : galing pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbanganyang lain. galing pertentangan antara pertimbangan dengan berita acarapersidangan, atau saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan.Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 14 s/d 15, MajelisHakim berpendapat bahwa :"Penggugat telah

Pasal 38 ayat (1)dan (2) Peraturan Perusahaan Tergugat berkewajiban membayar kepadaPenggugat uang pisah sebesar 1,5 upah dan uang Penggantian hak cutiyang belum gugur sebanyak 9 hari kerja (bukti P5 dan P6 ) ".Bahwa kedua pertimbangan hukum Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikantersebut di atas mengandung saling pertentangan antara pertimbanganhukum yang satu dengan yang lain, yaitu : pada satu sisi dalampertimbangan hukumnya berpendapat bahwa

Dengan demikian judex facti telah salah menerapkanhukum karena dalam putusannya mengandung saling pertentangan antarapertimbangan hukum yang satu dengan yang lain sebagaimana diuraikantersebut di atas.2.

keberatan terhadap pertimbangan putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 29 April 2021 Nomor67/Pdt.G/2021/PN Gto, sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak tepat dalam menerapkan pertimbanganhukumnya, yakni dengan menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat /Pembanding bertentangan satu sama lain sehingga berakibat pada adanyapertentangan dalam hal kerugian yang dimaksudkan yang dialami olehpenggugat,e Bahwa Majelis Hakim Judex Factie menyatakan atas pertentangan

Gugatan Nomor 11/PDT/2021/PT GTOTegugat / Terbanding, akan tetapi Penggugat/Pembanding merasa keberatan dantidak terima dengan jumlah kerugian yang dilaporkan oleh Tergugat/Terbandingyakni, Rp. 32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibesarbesarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il, dengan kata lain,Penggugat/Pembanding hanya menyangkal dan keberatan terkait jumlahkerugian yang dilaporkan oleh Tergugat/Terbanding, bukan menyangkalperbuatannya;Bahwa berdasarkan uraian diatas, pertentangan

Bahwa di dalam Gugatan Pembanding, terdapat pertentangan antara satu dalildengan dalil yang lainnya.

Atas pertentangan dalildalil tersebut mengakibatkan pertentangan pula dengandalil Pembanding mengenai kerugian yang dimaksud oleh Pembanding telahdialaminya, karena yang dipersoalkan Pembanding dalam gugatannya hanyalahmengenai jumlah kerugian yang dialami dengan jumlah sebenarnya yangdialami Pelapor (in casu Terbanding Il) dengan kata lain Pembandingmendalilkan dan membenarkan adanya kerugian yang dialami Terbanding IItetapi di sisi lain Pembanding mendalilkan dirinya mengalami kerugian akibatlaporan

Dalam pertimbangan hukumnyaMajelis Hakim menyatakan:Menimbang, bahwa dari dalildalil posita Penggugat, Majelis Hakimberpendapat adanya pertentangan antara satu dalil dengan dalil yanglainnya dalam gugatan Penggugat.

merupakan keinginanyang memiliki arti anak lakilaki utama yang bisa memiliki karakter sepertiRaja Sriwijaya pertama (Sri Jayanasa) dan Raja Syailendra (wangsasyailendra) yang tegas berwibawa serta dapat mempersatukan Indonesianantinya;Bahwa kami anggap ketidakmampuan mengemban nama tersebut makaterjadilah jiwa yang labil, linglung dan akibatnya orang tua sulitmenyatukan pikiran (bingung melihat tingkah anak yang terus berubahkemauannya) menunggu berhenti nangis yang lama baru bisa diam,selalu. terjadi pertentangan

seiring waktu kami menganalisa dari nama AHSAN JAYANASASYAILENDRA kami anggap sering terjadi perbedaan pendapat keduaorang tuanya, sering terjadi keributan yang karenakan anak, seperti adapertentangan antara JAYANASA DAN SYAILENDRA ( Diibaratkan suamiHal. 2 dari 9 Halaman Perkara Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bgsbg jayanasa dan istri sebagai syailendra yang memang sulit bersatudalam sejarah kerajaan, artinya mereka memiliki wilayah kekuasaanmasingmasing, bila diwujudkan dalam kehidupan seharihari adaadaSaja pertentangan

garagara anak tersebut); Bahwa sehubungan dengan itu kami sepakat mengganti nama AHSANJAYANASA SYAILENDRA dengan NUR AHSAN KOMARUDINJAYASAKTI ; Bahwa Arti NUR AHSAN KOMARUDIN JAYASAKTI bahwa cahayautama bulan yang lembut dan terus hidup serta mampu menjadipenerang, yang tujuan dan niatan yang baik agar kedua orang tua dananakanaknya menjadi lebih baik, akur, damai, dan tentram dan tidak adaterjadi pertentangan; Bahwa Proses perubahan nama yang baru telah dilakukan secaraagama dengan berkonsultasi

arti anak lakilaki utama yang bisa memilikikarakter seperti Raja Sriwijaya pertama (Sri Jayanasa) dan Raja Syailendra(wangsa syailendra) yang tegas berwibawa serta dapat mempersatukanIndonesia nantinya, Bahwa Para Pemohon menganggap ketidakmampuananak tersebut mengemban nama tersebut maka terjadilah jiwa yang labil,linglung dan akibatnya orang tua Sulit menyatukan pikiran (bingung melihattingkah anak yang terus berubah kemauannya) menunggu berhenti nangis yanglama baru bisa diam, selalu terjadi pertentangan

Gugatan Penggugat mengandung pertentangan antara sesama Posita GugatanBahwa di dalam Gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara Posita yang satu denganposita yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan antara posita pada angka 1dan angka 2, 3, 5, 6, 7.

Pada posita angka 1 Penggugat mendalilkan nilai hutang sebesar Rp.540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tetapi pada dalil Penggugat pada positaangka 2, 3, 5, 6, 7 disebutkan nilai uang yang diberikan kepada Penggugat adalah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga dari posita tersebut terjadi pertentanganmengenai nilai hutang yang diberikan kepada Tergugat, disatu dalil menyebutkan Rp.540.000.000 tetapi dalil lainnya menyebutkan nilainya Rp. 500.000.000,Bahwa pertentangan lainnya

Penggugat tidak menyebutkan apakahpenyerahan tersebut dilakukan dengan cara mentransfer atau dengan cara diserahkanlangsung, sehingga ada dua pertentangan atau ketidakjelasan dalam dalil Penggugat.

Pertamamengenai nilainya yang benar Rp. 540.000.000 atau Rp. 500.000.000, Kedua mengenai bentukpenyerahannya apakah ditransfer seperti pada dalil angka 1 atau diserahkan langsung kepadaTergugat.Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 46/Pdt.G/2019/PN.SDA.Bahwa dengan adanya pertentangan atau ketidakjelasan tersebut, maka dalil gugatanPenggugat menjadi kabur atau tidak jelas dan saling bertentangan, sehingga patut untukdinyatakan gugatan tidak dapat dietrima.1.2.

G/2017/PN WipScanned by CamScanner Tentang Pertentangan Positum dan Petitum3. Jika dicermati secara saksama dalil gugatan Penggugat dalam positumPoint Ill dan petitum point 4, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalahbahwa antara Positum dengan Petitum tersebut satu sama lainnya salingbertentangan. Mengapa ?

dalam positum point III dikatakan: Tergugat Vmelalui bantuan surat perubahan nama, sementara dalam petitum point 4 dikatakan ; bahwa Tergugat V yang merubah pajaknya semula atas namaayah kandung Penggugat... dstnya;Bahwa dengan adanya pertentangan antara positum point Ill danpetitum point 4, maka tidak dapat tidak, gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara1.

Yang mempunyai kewenangan untuk melakukanperubahan nama surat pajak adalah Dinas Pendapatan Daerah bukantergugat V, Kapasitas Tergugat V hanyalah mengusulkan perubahannama kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, berubah tidaknyanama dalam surat pajak sepenuhnya menjadi kewenangan dari DinasPendapatan Daerah;Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan kiranya jikagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Tentang pertentangan Positum dan Petitum2.

dalam Positum point IIIdikatakan; Tergugat V dengan bantuan surat perubahan nama,sementara petitum point 4 dikatakan; bahwa tergugat V yang merubahpajaknya semula atas nama ayah kandung Penggugat ... dstnya Halaman 9 dan 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Wip Scanned by CamScannerBahwa dengan adanya pertentangan antara Positum point Ill danpetitum point 4, maka tidak dapat tidak, gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1.

Tentang Pertentangan Positum dan PetitumMenimbang, bahwa terhadap eksepsi angka1 dan angka3 tergugat dan IV Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi angka1 danangka3 tergugat dan IV oleh karena sudah masuk dalam pokok perkaradan pembuktiannya harus dengan melihat buktibukti dari kedua belah pihak,maka eksepsi angka1 dan angka3 tersebut haruslah diputus bersamasamadengan pokok perkara, dan oleh karenanya eksepsi angka1 dan angka3tergugat dan IV

Bahwa terhadap pertentangan antara posita angka 1 danangka 3 termaksud, maka jika diuji dengan suatu pertanyaan: "Siapakahyang dimaksudkan dengan ahli waris Haji Muhamad?

, maka jawabannyaadalah orangorang sebagaimana terurai pada posita angka 1 atau dapatjuga orangorang yang namanya terurai pada posita angka 3;Bahwa demikian pula telah terjadi saling pertentangan antara positaangka 1 dan angka 3 tersebut dengan petitum angka 2 yang menerangkanbahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari Haji Muhamad adalah paraPenggugat dan Tergugat s/d XV serta Turut Tergugat.

Putusan Nomor 579 K/Ag/2014Kedua: Objek sengketa kabur akibat adanya saling pertentangan antaraposita angka 4 huruf a dengan posita angka 9 serta antara positaangka 4 huruf c dengan posita angka 7;Bahwa jika dicermati objek sengketa dalam Surat Gugatan paraPenggugat, maka ditemukan saling pertentangan yang sangat jelas antaraobjek sengketa seperti yang dimaksudkan pada posita angka 4 huruf a danposita angka 5 dan demikian pula halnya dengan saling pertentangan yangsama ditemukan antara objek sengketa

Adanya keanekaragaman jawaban atas pertanyaan yang sama, jawabanmana dipetik dari satu gugatan yang sama memberikan gambaran tentangbetapa parahnya sifat kabur atau kacau balau (obscuur libel) gagatan paraPenggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil danmateril dan beralasan untuk menyatakan gugatan ditolak atau tidak diterima;Bahwa saling pertentangan tentang objek sengketa ditemukan pulaantara posita angka 7 dalam angka 8 serta posita angka 14.

pula antara posita angka 11 dan 14 denganpetitum angka 8 serta antara posita angka 10 dan petitum angka 3,mencerminkan saling pertentangan dan tidak adanya relevansi antara positadan petitum termaksud;Bahwa pertentangan antara posita angka 1 dan angka 3 denganpetitum angka 2 terjadi oleh karena pada posita angka 1 dan 3 berisi uraiantentang anak atau keturunan dari H.

Bahwa Pembanding keberatan atas pelaksanaan eksekusi putusan tersebutyang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima : Berita Acara Eksekusi0076/Pdt.G/PA.BM tanggal 22 Mei 2017 karena pelaksanaan eksekusitersebut dapat menimbulkan pertentangan ditengah masyarakat, Karenapada satu pihak pembanding/pelawan akan mempertahankan haknya atastanah tereksekusi karena adanya sertifikat hak milik yang sah dan otentikdan belum dibatalkan dan dicabut oleh pihak berwenang Badan PertanahanNasional, dan pada pihak

No. 0063/Pdt.G/2017/PA.MtrAgama Bima, dengan demikian menimbulkan tidak adanya kepastian hukumdan menimbulkan terjadi pertentangan antar warga masyarakat;Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerlawan/Terbanding pada tanggal 20 Juni 2017 dan terhadap memori bandingtersebut, Terlawan/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingtanggal 05 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Kontra MemoriBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan agama Bima tanggal 05 Juli2017;Bahwa Pelawan

Ayat (1)menyatakan :Perlawanan itu tidak mencegah atau menunda pelaksanaankecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkanpenyitaannya.Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas pelaksanaan eksekusiputusan tersebut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima : BeritaAcara Eksekusi 0076/Pdt.G/PA.BM tanggal 22 Mei 2017 karena pelaksanaaneksekusi tersebut dapat menimbulkan pertentangan ditengah masyarakat,karena pada satu pihak pembanding/pelawan akan mempertahankan haknyaatas tanah

tereksekusi karena adanya sertifikat hak milik yang sah dan otentikdan belum dibatalkan dan dicabut oleh pihak berwenang Badan PertanahanNasional, dan pada pihak lain Pemohon eksekusi juga akan memaksakankehendaknya karena adanya eksekusi yang telah dilakukan Pengadila AgamaBima, dengan demikian menimbulkan tidak adanya kepastian hukum danmenimbulkan terjadi pertentangan antar warga masyarakat.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terasagoyah dengan terjadinya perselisinan dan pertentangan kecil di internal merekapada sekitar Bulan Juli 2014, dimana saat itu terjadi sedikit selisin pahammengenai keberadaan rumah sewa / rumah kostkostan yang terletak di JalanDarussalam.

Namun dalam masalah ini Penggugat dan Tergugat masih bisamenemukan solusi ( pemecahan ) atas perselisihan dan pertentangan kecilHalaman 2 dari 16 halaman Putusan.No. 1829/Pat.G/2018/PA.Lpktersebut sehingga perselisihan dan pertentangan tersebut tidak melebar terlalujauh.5.

Namun dalam masalah ini pun Penggugat dan Tergugat jugamasih bisa menemukan solusi ( pemecahan ) atas perselisihan danpertentangan kecil tersebut sehingga perselisinan dan pertentangan tersebuttidak melebar terlalu jauh.6.

Namun dalam masalah ini pun Penggugat dan Tergugatjuga masih bisa menemukan solusi ( pemecahan ) atas perselisihan danpertentangan kecil tersebut sehingga perselisinan dan pertentangan tersebuttidak melebar terlalu jauh.7.

Bahwa berdasarkan halhal yang telah Penggugat sebutkan diatas,Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakmungkin bisa dipertahankan lagi , karena perselisihan dan pertentangan yangterusmenerus dan sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukunlagi ,;maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik yang harus Penggugattempuh adalah bercerai dengan Tergugat .Berdasarkan Alasanalasan tersebut diatas , Pemohon memohon kepada YangMulia para Majelis Hakim yang memeriksa

1) Guia) Se2o*%ofag4) gall 5 aaly BBS aud) 3 oor iil (eats 3 sie) 3 cpiall(clolell 58) Le yh dl) G aie Liss ISSArtinya: Ishlah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan,memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabilaberkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka islah mencegahhalhal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan halhal yangmembangkitkan fitnah dan pertentangan.

Lebih lanjut permohonan Pemohon hanya dilandasiasumsi, karena dalam uraiannya Pemohon tidak menunjukkan dan tidakmembuktikan secara spesifik pertentangan antara Pasal 1 angka PermendiknasNo. 20/2011 dengan peraturan perundangundangan yang Iebih tinggi.

Selain tidakmenunjukkan pertentangan antar peraturan, Pemohon hanya berasumsi kerugiankarena persaingan tidak sehat, yang mana asumsi kerugian tersebut tidak dapatdijelaskan dan dibuktikan baik secara potensial apalagi bersifat aktual (injury infact).4 Bahwa Pemohon menganggap Pasal 3 ayat (1) huruf e Permendiknas No.20/2011 merugikan hak Pemohon.

Hal iniBUKAN soal pertentangan norma hukum, tetapi ini konsepsi tentang pembagianurusan antara pusat dan daerah. Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T 6) menyatakan sebagai berikut :Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahanantara Pemerintah dengan daerah otonom.

Dengan demikian tidak ada pertentangan antara Pasal 4ayat (1) dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.7 Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pertentangan Pasal angka 1, Pasal 3ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permendiknas No.20/2011 dengan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional, namun Pemohon tidak menjelaskan pertentangan pada hal apa dariketentuan Pasal 4 yang berbunyi:Halaman 17 dari 22 halaman.

Untuk ituTermohon tidak menanggapi lebih jauh tentang asasasas pembentukan peraturanperundangundangan yang didalilkan Pemohon.9 Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pertentangan Pasal 1 angka 1, Pasal 3ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permendiknas No.20/2011 bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi10Manusia Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 100.

; (2) Sas ketegangan ataupertentangan di dl cerita rekaan atau drama (pertentangan antara duakekuatan, pertentangan dl diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh,dsb).Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ancaman bermakna: (1)sesuatu yg diancamkan: (2) perbuatan (hal dsb) mengancam: (3) usahayg dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan/ataukejahatan yg diperkirakan dapat membahayakan tatanan sertakepentingan negara dan bangsa.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata

kata sekuriti bermakna:(sesuatu yang menjamin) keamanan, kebebasan dari bahaya, ataukekhawatiran.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata anjing bermakna:binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu,dsb.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serius bermakna: (1)sungguhsungguh , tidak bergurau; (2) gawat; genting (krn menghadapibahaya, risiko, akibat, dsb yg mungkin terjadi).Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik bermakna:(1)percekcokan; perselisihan; pertentangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik bermakna:(1)percekcokan; perselisinan; pertentangan; (2) Sas ketegangan ataupertentangan di dl cerita rekaan atau drama (pertentangan antara duakekuatan, pertentangan dl diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh,dan sebagainya).

Selanjutnya, RAHMANIJAL (nama akun facebook) menyatakan keberadaan tenaga kerja Cinamenjadi suatu ancaman yang dapat menyebabkan perubahan ketatanegaraan(pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (spt dngperlawanan bersenjata), jika pemerintah tidak sungguhsungguh menanganipercekcokan; perselisinan; dan pertentangan; yang sering terjadi pada tenagakerja.Menimbang, bahwa mencermati faktafakta dan makna KBBI (KamusBesar Bahasa Indonesia) dapat disimpulkan bahwa bahasa/komentar

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai, Namun sejakbulan Oktober 2016Penggugat dan Tergugat mulaiterjadiperselisinan faham, pertentangan dan pertengkaran, yang disebabkan :Tergugat bersifat egois, dimana Tergugat lebih mementingkan orang lain danipada Penggugat sebagai istri;Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan faham,pertentangan,pertengkaran yang menyebabkan cekcok;Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;Antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa puncak perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017yangdisebabkan sifat egois Tergugat yang selalu mementingkan orang lain daripada Penggugat sebagai istri dan setia pada masalah Tergugat selalu tidakterobuka kepada Penggugat, lebih memilinh untuk tidak komunikasi kepadaHalaman 2 dari 11 HalamanPutusan Nomor 0839/Pdt.G/2018/PA.TnkPenggugat.

Antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihanfaham, pertentangan serta pertengkaran secara terus menerus yangmembuat Penggugat tidak dapat untuk hidup rukun bersama Tergugat.7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga besarPenggugatdan Tergugat untuk menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil.8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahirmaupun batin.

Bahwa terdapat pertentangan fakta hukum dan pelanggaran peraturanhukum terhadap bukti P2, diantaranya:1.

Nomor 96 K/Pdt/2015Banding, karena bukti tulisan/surat yang telah diajukan dan dijadikandasar a quo telah terbukti merupakan produk pelanggaran kKewenanganKepala Desa dalam hal pemberian keterangan hak penguasaan atastanah serta mengandung pertentangan fakta hukum;B.

Bahwa terdapat pertentangan fakta hukum dan pelanggaran peraturanhukum terhadap bukti P4, diantaranya:Pemohon Kasasi telah menegaskan bahwa terdapat keganjilan yangsangat nyata terhadap validitas bukti P4, diantaranya:1.

(dua puluh ribu meter persegi), sehingga penerbitansuatu surat hak atas tanah yang luasnya melebihi 2 ha (dua hektar) haruslahdinyatakan batal demi hukum, karena telah melanggar wewenangpemberian hak atas tanah oleh Kepala Desa sebagai bagian dalamPemerintanan Daerah;Bahwa terbukti Termohon Kasasi telah mengajukan bukti surat yangtidak valid, mengandung inkonsistensi dan pertentangan fakta sertamelanggar norma hukum, maka mohon Judex Juris dapat membatalkanpertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama

Nomor 96 K/Pdt/2015dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding, secara jelas meletakkanobjek sengketa di bawah wilayah hukum Desa Pematang Lumut sepertiyang tertera di atas, sedangkan fakta hukum berdasarkan Perda TJB16/2011, Dusun Gunung Mas sejak 25 November 2011 telah berada dibawah yurisdiksi hukum Desa Lubuk Terentang, pertentangan hukum inimenyebabkan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang kemudiandikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding mengandung cacat hukumdan kesalahan fatal ini menjadi

Laura Ruchi binti Ruchimat, menerangkan :Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 1963/Padt.G/2018/PA.Cbn Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksisebagai Sepupu Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 seringterjadi perselisinan dan pertentangan antara Penggugat dan Tergugat ; Bahwa penyebab

perselisihan dan pertentangan' antaraPenggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikannafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali berkata kata kasarkeapda Penggugat, Tergugat bersifat egois dan ingin menang sendiri,Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga denganTergugat ; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selamakurang lebih sejak bulan Nopember 2017 ; Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut; Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat

Lita Aprilita binti Carolina Adam , menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksisebagai tetangga Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 seringterjadi perselisihan dan pertentangan antara Penggugat dan Tergugat ; Bahwa penyebab perselisihan dan pertentangan' antaraPenggugat

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanyaperselisihnan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihanHalaman 25 dari 62 HalamanPutusan No. 633/Pdt.G/2013/PN.Mdn9.pemutusan hubungan kerja dan perselisihnan antar serikat pekerja/ serikatburuh dalam satu perusahaan ;.

Adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan ;2. Pertentangan tersebut adalah pertentangan antara pengusaha atau gabunganpengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh;Halaman 51 dari 62 HalamanPutusan No. 633/Pdt.G/2013/PN.Mdn3.

Pertentangan tersebut bisa meliputi perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisinan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ;Menimbang bahwa selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya 3 (tiga)syarat pada materi gugatan Penggugat di atas , untuk itu dengan mengacu dailildalil gugatan Penggugat , jawaban Para Tergugat maupun replik Penggugat, makamenurut Majelis ditemukan beberapa fakta diantaranya adalah :1) Menimbang bahwa

Sebagai karyawan dengan jabatan tinggiyaitu Tekniker I, Penggugat semestinya dapat memilah tidakan yang patut danyang tidak patut dilakukan, apalagi tindakan tersebut nyatanyata merupakantindakan melawan hukum yang dapat diancam pidana ;Menimbang bahwa memperhatikan fakta di atas maka telah terlihat jelasterdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat yangmengakibatkan pertentangan, dan pertentangan tersebut adalah pertentangandalam menafsirkan Perjanjian Kerja Nomor H 0047 pertanggal

2 tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugatpada butir 1, sebagaimana dibenarkan Para Tergugat pada jawabannyahalaman 3 butir 2 , karena Penggugat secara tegas menyatakan Penggugatadalah Pekerja pada Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor H 0047pertanggal 15 Desember 1996, maka dengan adanya gugatan aquo telahterbukti bahwa benar telah terdapat pertentangan , dan pertentangan tersebutadalah pertentangan yang terjadi antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh .Bahwa Pengusaha tersebut dalam

Hal ini sejalan dengan kaidahhukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970yang menegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima karena petitum gugatan tidak menyebut secara tegas apayang dituntut;Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas ("obscuur libel"), olen Karena TerdapatKontradiktif dan/atau Pertentangan Antara Posita Disatu Sisi Dengan Petitum DisisiLainnya:3.

Jaya Murni Sejahtera (in casuPenggugat), sedangkan pada sisi lain dalam Petitum Pokok Perkarabutir 2 Halaman 4 Penggugat menyatakan seolah olah Tergugat yangmelakukan tindakan PHK terhadap Penggugat, hal ini membuktikandengan sangat jelas bahwa terdapat pertentangan dan/atau kontradiksiantara Posita disatu sisi dengan petitum disisi lainya;4.3.

Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan pada butir 3. s/d butir 6Halaman 13 dari 24 hal.Put.Nomor 629 K/Padt.SusPHI/2017diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya terbukti dengan sangatmeyakinkan bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (ObscuurLibel) oleh karena terdapat pertentangan antara posita dengan posita dan jugaterdapat pertentangan antara posita disatu sisi dengan petitum disisi lain;Bahwa dengan demikian, kiranya cukup beralasan Pemohon Kasasi/SemulaTergugat mohon

Bahwa gugatan aquo bersifat tidak jelas serta tidak cermat, karenaterdapat pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lain,yaitu: Penggugat mendalilkan perbuatan hukum sebagai PINJAMANUANG DISERTAI BUNGA sedangkan di positayang lain mendalilkansebagai KERJASAMA USAHA;b.

yangmengakibatkan gugatan kabur (tidak jJjelas) karena tidaksinkron/berhubungan antara peruntukkan surat kuasa khusus denganpetitum angka (2); Bahwa akan tetapi, Majelis Hakim pada tingkat pertama telahmengabaikan fakta hukum berupa PERTENTANGAN aquo.

;Bahwa TIADA SINKRONISASI DAN KONSISTENSI antara Surat KuasaKhusus tanggal 30 Nopember 2019 DENGAN Petitum Angka (2)sehingga TERDAPAT PERTENTANGAN. Mengenai pertentangan aquo,Majelis Hakim pada tingkat pertama wajib secara ex officio menyatakangugatan aquo sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), meskipunpihak yang digugat tidak mengajukan keberatan terhadap pertentanganaquo. Sebab, terdapat pelanggaran terhadap aspek formal mengajukangugatan.

Terdapat Pertentangan Antara Posita Dengan Petitum;2. Posita Yang Satu Bertentangan Dengan Posita Yang Lain;3. Dalil Perobuatan Hukum Bermakna Ganda4. Dwangsom Tidak Berdasar HukumBahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menolak eksepsi dariTergugat dan Turut Tergugat berdasarkan pertimbangan hukum padahalaman 38 s/d 39.

Menyatakan PENITIPAN UANG TUNAI yang diberikan oleh Penggugatkepada Tergugat sesuai Kwitansi tanda terima tertanggal 22 Juli 2011 dan Kwitansi tanda terima tertanggal 05 Juni 2016 adalah sah menuruthukum;Bahwa pertentangan antara posita dengan petitum aquo mengakibatkangugatan kabur yang mustahil disangkal.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan damai, Namun sejak bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugatmulai terjadi perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaran yangdisebabkan : Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihanfaham, pertentangan dan pertengkaran masalah spiritual secaraterus menerus; Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga; Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2018/PA.

Bahwa puncak perselisihan faham, pertentangan danpertengkaran terjadi pada tanggal bulan Juli tahun 2018 yangdisebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihanfaham, pertentangan dan pertengkaran masalah spiritual secara terusmenerus dimana Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk menjadiseseorang yang diingkan tetapi diluar batas kemampuan Penggugat. dansudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat danTergugat sebagai pasangan suami istri;7.