11/G/2016/PTUN.MTR

Haryono, Kecamatan Selong, Kabupaten LombokTimur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik bersamasama maupunmasingmasing atau sendirisendiri ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 106/52.03/V/2016ertanggal 10 Met 201 6 jnnasenece nent etree nennetimimnmnnrneniein$elanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : 1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 11/PENL.DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2016tentang LolosDISMISSl; n= manne

tenn enn nner nnn nemnnennsnncemnennneSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 11/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2016tentang Penunjukan MajelisSurat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahalNegara Mataram Nomor: 11/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;4.

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 11 /G/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 April2016 tentang Penetapan Hari5.

; 20202 n nono anne concn en en acneMenimbang, bahwa di Pemeriksaan Persiapan hari Rabu tanggal 27 April2016 Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak ketiga yaitu LALU ASRINselaku pemegang obyek sengketa menyatakan tidak akan masuk sebagai pihakdalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, keterangan inidipertegas pula dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2016 yang isinyamenyatakan untuk tidak masuk sebagai pihak dalam Perkara/Sengketa TataUsaha Negara No. 11/G/2016/PTUN.MTR

12/G/2015/PTUN.MTR

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 12/PenLDis/2015/PTUN.MTR, tanggal 9 Juni 2015, tentangGugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1986 (Lolos Dismissal);Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 12/PenMH/2015/PTUN.MTR, tanggal 9 Juni 2015, tentangSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Nomor 12/G/2015/PTUN.MTR;Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor

: 12/PenPP/2015/PTUN.MTR tanggal 9 Juni2015, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa aquo;.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 12/Pen.HS/2015/PTUN.MTR tanggal 30 Juni2015, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa a quo;Membaca Putusan Sela Nomor 12/G/2015/PTUN.MTR/INTV. tanggal18 Agustus 2015tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yangdiajukan olehH.

Huspiani, dan mendudukkannya sebagai Tergugat IlIntervensi dalam sengketa Nomor 12/G/2015/PTUN.MTR;Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihakyang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yangdiajukan di persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 3Mataram pada tanggal 5 Juni 2015 dengan register Nomor:12/G/2015/PTUN.MTR,yang telah diperbaiki pada tanggal

25/G/2015/PTUN.MTR

22/G/2015/PTUN.MTR

50/G/2016/PTUN.MTR

Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Lombok Tengah ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 444/SK52.02.600.14/XV2016 tanggal 7 Desember 2016 ;Putusan Nomor: 50/G/2016/PTUN.MTR Halaman 1Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATDan1.

memberikan kuasa khusus kepada :Muhammad Busairi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad,beralamat di Gerantung, Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKTUN/V/2017 tanggal 11Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 10Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaPutusan Nomor: 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman 2Negara Mataram pada tanggal 15 Nopember 2016, dengan register Nomor50/G/2016/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Desember Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 50/PENDIS/2016/PTUNMTR, tanggal 16 Desember 2016 tentangLolos Dismissal j n 22+ 222 nnn non non nen nen cee nee nae nee nee ne Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 50/PENMH/2016/PTUNMTR, tanggal 16 November 2016 TentangPenetapan Majelis Hakim; 22 " Telah

membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor 50/PENPP/2016/PTUNMTR, tanggal 17 November2016 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor : 50/PENHS/2016/PTUNMTR, tanggal 22 Desember2016 Tentang Hari Sidang 22 222 Telah membaca Penetapan P.Ih Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :50/PEN/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 April 2017 Tentang Penggantian Majelis Telah membaca surat

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPutusan Nomor: 50/G/2016/PTUN.MTR Halaman 3Mataram pada tanggal 15 Nopember 2016, dengan register Nomor50/G/2016/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2016,yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut; Obyek SONQKe 1a j

30/G/2015/PTUN.MTR

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 30/PEN.LDIS/2015/PTUN.MTR tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan LolosDismissal 5 22202 2n 2 ane nnn con ene en en en ene ee nnn ne nee ne nee ne nee ne nee eee ene nee2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor30/PEN.MH/2015/PTUN.MTR tanggal 16 Desember 2015 tentang Penunjukan MajelisHakim; 2 2 22 22222 ne ne nie nn ne cee se nn ne ne re ne ee ne cee ce see see eee nee ee cee eee eee eee eee ee3.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEM.PER/2015/PTUN.MTR tanggal 16Desember 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;=4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN.HS/2015/PTUN.MTR tanggal 16Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;5. Putusan Sela Nomor : 30/G/2015/PTUN.MTR tertanggal 09 Februari 2016 ; Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.MTR6. Berkas perkara Nomor : 30/G/2015/PTUN.MTR beserta lampiran dan mendengar keterangansaksisaksi yang diajukan para pihak;7.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan; = 200 0+ 0 0=0==TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 10 Desember 2015 dalam Register Perkara Nomor30/G/2015/PTUN.MTR, mengemukakan alasanalasan gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut : === Sertifikat Hak Milk No. 2950/Kel Paruga/2015, terbit tanggal 1692015, surat ukur No.1658/Paruga/

Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik turun temurun para penggugat yangdiperoleh dari orang tuanya yang bernama Hasan Usman ( almarhum); Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.MTR. Bahwa semasa hidup alm. Hasan Usman ( ayah kandung para penggugat ) tanah obyeksengketa tersebut tetap dikerjakan oleh ayah para Penggugat Alm. Hasan Usman, bersamasama dengan Para Penggugat; . Bahwa tanah obyek sengketa semasih hidup Alm.

Untuk melaksanakankewenangan karena jabatanya ;Bahwa pada tanggal 30112015, seorang yang bernama Irwan datangmemberikan/menyerahkan sebuah fotocopy' Sertifikat Hak Milk No. 2950/KelParuga/2015, terbit 1692015, Surat ukur No. 1658/Paruga/2015, tanggal 8 juli 2015 Luas: 2.986 m, pemegang hak tercatat atas nama Nurlailah yang terletak di Kelurahan Paruga,Kecamatan RasanaE barat, Kota Bima, Prov NTB, kepada kami (Kuasa Hukum Para Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.MTR lo 13.Pengugat).

29/G/2016/PTUN.MTR

96/G/2017/PTUN.MTR

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.Putusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 30Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telahmenanggapinya dengan Replik tertanggal 4 April 2017.

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas namaPutusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 33ive18.19,20.21.22.P17P18P19P20P21P22BahwaNurkomalasari bulan Januari 2016 sampai denganSeptember 2016.

(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14);Putusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.

Sehingga terhadap dalildalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;DALAM EKSEPSI;Putusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 551.

ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 96/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000. Sumpah Saksi : Ro. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81

40/G/2016/PTUN.MTR

., maka selanjutnya berdasarkan PutusanSela Nomor: 40/G/2016/PTUN.MTR/INTV., tanggal 9 November 2016 Hj.

pengakuan dan penyerahan obyek sengketa sebagai jaminan hutang antara Hanasek denganCarrus Costantino ; Copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris dan PPAT Nomor 24 tanggal 13 Oktober 1993tentang pernyataan pelepasan penyerahan obyek sengketa dari Hanasek dan isterinya yangCopy sesuai dengan aslinya Akta Notaris dan PPAT Nomor 10 tanggal 12 November 1999tentang perubahan Anggaran Dasar PT Gusung DutaTamisa ; Surat Kuasa dari Wak Junaidi kepada Carrus Halaman35 dari 46 halaman Putusan No. 40/G/2016/PTUN.MTR

atas nama Wak Junaidi (Pecahansempurna yaitu Hak Milik No 2437 s/d 2440) ; Halaman37 dari 46 halaman Putusan No. 40/G/2016/PTUN.MTR BuktiT2BuktiBuktiT4Bukti Copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2437 dengan Surat ukur Nomot:011755/GIH2015 tanggal 10 Maret 2015 Luas 3.053 M?

Carrus Contantino sebagai Presiden Direktu: Copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris dan PPAT Nomor 06/2014 tanggal 19 Agustu:2014 tentang Kuasa menjual dari Wak Junaidi yang diberikan kepada Tuan Hanase ;Copy sesuai dengan aslinya Laporan hasil audit atas laporan keuangan Tahun Buku Tahu Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengunduran diri atas nama Ni lul Suarni; Halaman43 dari 46 halaman Putusan No. 40/G/2016/PTUN.MTR Bahwa kendati telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Kuasa HukumPenggugat

Perincian biaya perkara :1 Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2 ATK Rp. 150.000,3 Meterai Rp. 12.000,4 Panggilanpanggilan Rp. 445.000,5 Pemeriksaan Setempat Rp. 6 Penterjemah Rp. 7 Sumpah Saksi Rp. 8 Redaksi Rp. 5.000,9 Leges Rp. 3.000,TOTAL Rp. 645.000,Halaman53 dari 46 halaman Putusan No. 40/G/2016/PTUN.MTR

28/G/2016/PTUN.MTR

100/G/2017/PTUN.MTR

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/086

Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2)(didalamnya termasuk nama Penggugat).Putusan Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2514.15.16.3.

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negaraPutusan Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR Halaman 29c.

diterbitkan obyek sengketa, diketahui bahwa tanggalpencabutan status CPNS ke134 orang tersebut adalah sejak 5 Oktober 2016.Inkonsistensi yang sama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor41/G/2016/PTUN.MTR, dimana dinyatakan pada pemeriksaan persiapanPutusan Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR Halaman 75tanggal 9 November 2016, Kuasa Tergugat menyatakan belum adatindakan/keputusan terbaru terkait permasalahan yang menimpa 134 orangyang dinyatakan TMK tersebut, namun pada kenyataannya SK PencabutanStatus CPNS

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.

135/G/2017/PTUN.MTR

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 16 Maret 2017 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram tanggal 16 Maret 2017 dengan Register Nomor : 135/G/2017/PTUN.MTR;2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 135/PENDIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 17 Maret 2017 tentangPenetapan Lolos Dismissal;3.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 135/PENMH/2017/PTUN.MTR, tanggal 17 Maret 2017 tentangPenetapan Sususnan Majelis Hakim;4. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :135/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 17 Maret 2017 tentang PenunjukkanPanitera Pengganti;5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/PENPP/2017/PTUN.MTR, tanggal 17 Maret 2017 tentang Hari PenetapanPemeriksaan Persiapan;6.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/PENHS/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 April 2017 tentang PenetapanPersidangan Terobuka Untuk Umum;7. Membaca Putusan Sela Nomor : 135/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 12 Mei2017 tentang masuknya Pihak Intervensi atas nama Hj. ATTNAH dankawankawan;8.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.PANITERA PENGGANTI,JAMUHUR, S.H.54Perincian Biaya Perkara Nomor : 153/G/2017/PTUN.MTR Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 105.000, Sumpah Saksi : Ro. 30.000, Meterai : Rp. 6.000., Redaksi : Rp. 5.000, Leges > Rp. 3.000, +Jumlah : Rp. 329.000,(Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

17/G/2015/PTUN.MTR

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :17/PEN.LDIS/2015/PTUN.MTR tanggal 14 September 2015 tentangPenetapan Lolos Dismissal ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor17/PEN.MH/2015/PTUN.MTR~ tanggal 14 September 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim;2 222 Putusan Nomor 17/G/2015/PTUN.MTR3.

Putusan Sela Nomor : 17/G/2015/PTUN.MTR tertanggal 29 Oktober 2015 ;6. Berkas perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN.MTR beserta lampiran danmendengar keterangan saksisaksi dan Ahli yang diajukan para pihak;7.

Keputusan Tata Usaha Negara ayang digugat itu bertentangandengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria, Putusan Nomor 17/G/2015/PTUN.MTR le Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) ;b.

Putusan Nomor 17/G/2015/PTUN.MTR Bahwa Jual Beli atas obyek tanah tersebut belum bisa dilakukanbalik nama ke PT. The Hill namun secara yuridis sudah terjadiperalihan hak keperdataan secara sah atas kepemilikan tanahberikut bangunan menjadi milik PT.

Putusan Nomor 17/G/2015/PTUN.MTR jes

103/G/2017/PTUN.MTR

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SK Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/

Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 30Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telahmenanggapinya dengan Replik tertanggal 4 April 2017.

(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14); Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.

Sehingga terhadap dalildalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 55DALAM EKSEPSI;1.

Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 103/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000. Sumpah Saksi : Ro. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81

122/G/2017/PTUN.MTR

,;Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Dompu;Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNSpada Kantor Kejaksaan Negeri Dompu, beralamat Kantor di JalanSukarno Hatta Nomor 15 Dompu;Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca :1.Surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2017, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 07Pebruari 2017, dengan Register Perkara Nomor: 122/G/2017/PTUN.MTR

;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 122/PenDis/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Pebruari 2017, tentangGugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1986 (Lolos Dismissal);Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 122/PenMH/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Pebruari 2017, tentangSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Nomor 122/G/2017/PTUN.MTR;Halaman 44.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 122/PenPP/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Pebruari 2017,tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa a quo;Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 122/Pen.HS/2016/PTUN.MTR, tanggal 08 Maret 2017,tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa a quo;Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan

saksi yangdiajukan di dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 07 Pebruari 2017, dengan Register Perkara Nomor:122/G/2017/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Maret 2017,yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut;OBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saatgugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat terlanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Nomor :814.2/099/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang PencabutanKeputusan

42/G/2016/PTUN.MTR

.; Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman 12. MARHAENY, S.H. ;3. ZAENUL BAKRI, S.H.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:42/PENLDIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2016 tentangPenetapan Lolos Dismissal;. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:42/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim;.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/PENPP/2016/PTUN.MTR, 25 Oktober 2016 tentang Penetapan PemeriksaanPersiapan;.Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/PENHS/2016/PTUN.MTR, tanggal 15 Nopember 2016 tentang Penetapan HariSidang;.

Oleh karena mutasi guru/Kepala Sekolah/PengawasSMA/SMK masih merupakan kewenangan Bupati Bima (Tergugat); Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman 206.

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya; Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman 223.

12/G/2017/PTUN.MTR

MAHA ESA*Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalampersidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara : 222 non oe nnn eon nnn ne nee en1.NYOMANKEPALARETHA ARYANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta Bertempat tinggal di Dusun Batu Kijuk Desa SekotongBarat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02.1.VIVSKTUN.G/PTUN.MTR

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 12/G/2017/PTUN.MTR, tertanggal13 April 2017, tentang masuknya RAHMAT SUDIBYO sebagai pihakTergugat Il Intervensi j 27+ 2+ 22+ 2 nnn nnn nnn nn nen7.

44/G/2016/PTUN.MTR

Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat ;Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;Setelah membaca := = = 2= 22 nnn nan non nnn nn nen nnn cn nn cee eneL,Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PENDIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Lolos Dissmisal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 Oktober 2016 tentang

Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor44/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor44/G/2016/PTUN.MTR tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan HariPemeriksaan Persidangan yang Terbuka untuk Umum ;Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan nomor. 44/G/2016/PTUNMTRPenetapan

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 7 Nopember 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim Baru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 44/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 1 Desember 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim Baru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;Berkas perkara Nomor : 44/G/2016/PTUNMTR beserta seluruh lampirannya;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang

BAMBANG SUMEDIL, S.H.Halaman 37 dari 38 halaman, Putusannomor. 44/G/2016/PTUNMTRPerincian Biaya Perkara Nomor: 44/G/2016/PTUN.MTR: Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 195.000, Sumpah Saksi : Rp. 20.000, Penterjemah : Rp. 50.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 459.000, (Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Halaman 38 dari 38 halaman, Putusannomor. 44/G/2016/PTUNMTR

14/G/2015/PTUN.MTR

92/G/2017/PTUN.MTR

Yang selanjutnya berdasarkanPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2Surat Kuasa Substiusi Nomor: SKS80/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1Maret 2017, memberikan kuasa kepada:1. ZULKARNAEN, SH;2. AGUS TAUFIKURRAHMAN, SH;oO. DEDI DILIYANTO, SH;4. AHMAD SULHAN, SH;5. CATUR HIDAYAT PUTRA, SH;oa. MILA MEILINDA, SH;7.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/031

Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2)(didalamnya termasuk nama Penggugat).Putusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2514.15.16.3.

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbngan dalam pengendalianpenyelenggaraan negaraPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 29c.

B/789/M.PAN/2/2014 Perihal PengumumanPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3110. P1011. P11Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari TenagaHonorer Kategori Il yang dikeluarkan oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RItanggal 9 Februari 2014 (beserta lampiran).