• menjadi Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 TentangRTRW Aceh Tahun 20132033 dalam Lembaran Aceh Tahun 2014Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62, pada Tanggal 3 Maret2014;Bahwaterhadap perbuatan dari TERGGUGAT Il yang tidakmeni ndaklanjuti hasil evaluasi dan melakukanpenyempurnaan/penyesuaian atas Rancangan Qanun Tentang RTRWAceh terlebin dahulu sebelum ditetapbkan menjadi Qanun Aceh Nomor19 Tahun 2013, TERGGUGAT tidak melakukan tindakan apapun,baik tindakan untuk pembatalan Qanun dan/atau melakukan

  Nomor 157/PDT/201 7/PT DKIberada di Aceh didalam Qanun RTRW Aceh.

  , maka hal tersebut tidak diakomodir didalam Qanun Aceh tersebut.

  Bahwa tidak benar pada tanggal 30 Desember 2013 Tergugat Ilmenetapkan Rancangan Qanun Aceh tersebut menjadi Qanun Aceh,yang benar adalah Tergugat II menetapbkan Qanun Aceh tersebut padatanggal 31 Desember 2013, namun demikian Qanun Aceh tersebutbelum memiliki legalitas berlakunya.

  Aceh menjadi Qanun aceh tersebut.Disamping itu juga bahwa tidak benar hakhak dari Para Penggugatyang diabaikan, yang benar bahwa, mekanisme pembentukan Qanun initelah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ParaPenggugat yang bergabung dibawah WalhiAceh juga telahmenggunakan Hak Uji Materiil atas Qanun Aceh tersebut ke MahkamahHal 41 dari 60 Hal.

• sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua;

• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 3 (tiga) lembar surat Berita Acara tentang persetujuan penyempurnaan dan perbaikan rancangan Qanun

  Yacob IB di Palsukan, maka Qanun APBGGampong Glumpang VII tersebut seolaholan sudah sah dan bisamenerbitkan suatu hak yaitu Qanun APBG yang dipalsukan salah satu tandatangan Tuha Peut sah untuk diajukan ke Pemerintah Daerah Aceh Utaraguna di proses untuk pencairan Dana Desa untuk Gampong Glumpang VIITahun Anggaran 2017. Kemudian oleh terdakwa, Qanun APBG tersebutyang salah satu tanda tangan Tuha Peut di palsukan tersebut, terdakwagunakan untuk salah satu syarat dalam pencairan Dana Desa.

  Qanun APBGyang didalamnya terdapat tanda tangan palsu, seolaholah Qanun APBGtersebut asli dan tidak dipalsukan, sehingga dengan Qanun APBG yangsalah satu tanda tangan di dalamnya dipalsukan oleh terdakwa, cair lahDana Desa ke dalam Rekening Kas Desa Gampong Glumpang VII TahunAnggaran 2017. Akibat perbuatan terdakwa Usman Bin Muhammad tersebut,saksi M. Yacob IB merasa keberatan dan juga dirugikan karena terdakwatidak ada memberitahu atau meminta izin kepada saksi M. Yacob IB.

  Bahwa Berita Acara Persetujuan Penyempurnaan dan PerbaikanRancangan Qanun APBGampong untuk menjadi Qanun APBGampongtahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 tersebut sebagai syarat untukpengajuan pencairan Dana Desa untuk Gampong Geulumpang VII Kec.Matangkuli tahun 2017.

• Fotokopi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan LembagaAceh, (Bukti P1)2.

  dankeberadaan Qanun Aceh tersebut.

  Bahwa Qanun Aceh No.3 Tahun 2013, adalah Qanun Khusussebagai derivasi dan turunan dari Pasal 246 ayat (2) ayat (3) dan ayat(4) UU No.11 Tahun 2006, karenanya Qanun a quo in casu pasal (4)dan Pasal (17 ) yang diminta diuji terhadap Peraturan PemerintahNomor 77 Tahun 2007 adalah Tidak relevan, karena PeraturanPemerintah Nomor 77 Tahun 2007, tidaklah dapat untuk diuji denganQanun Aceh No. 3 Tahun 2013, sebab Qanun Aceh aquo dibentukberdasarkan dan dengan Perintah UndangUndang No. 11 TahunHalaman 26

  Fotokopi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, (Bukti T3);4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Antara Tim Pemerintah dan TimPemerintahan Aceh Pada Pertemuan Pertama Hari Selasa Tanggal 7 Mei2013, (Bukti T4);BUKTI TERMOHON II1.Fotokopi Undangan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) saatpembentukan Qanun Aceh, membuktikan Qanun a quo dilakukan denganmelibatkan partisipasi publik yang luas. (Bukti T.II 1);.

  Fotokopi Surat Kepada Instansi, Bupati/Walikota, Rektor Unsyiah, PimpinanPartai Politik terkait RDPU Rancangan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.(Bukti T.II2);Fotokopi daftar hadir peserta RDPU Rancangan Qanun Aceh Nomor 3Tahun 2013. (Bukti T.II3);Fotokopi surat Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri tentangPenyampaian Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.

• Dan bahwa Terdakwa didakwamelakukan pemerkosaan sebagaimana Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tidak tepat untuk digunakan, bahwa Mayelis Hakim telah salahdalam menerapkan hukum;2.1.

  Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam hal Ugubat dalam Qanun inisebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternative antara penjara, dendaatau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Cambuk. sesuai pula denganketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Uqubat tazir utamasebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalambentuk cambuk.Menimbang, bahwa Pembanding keliru dalam mengutip bunyi Pasal 73ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

  tentangHukum Jinayat, sedangkan apabila pilinan uqubat dalam qanun ini tidak diaturHal. 27 dari 34 hal.

  No. 04/JN/2021/MS.Acehdengan mengutamakan cambuk, hal ini dapat dilinat dalam Pasal 73 ayat (3)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Dalam halUqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifatalternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalahUqubat cambuk.

  AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa putusanpenjatuhan uqubat menyebutkan pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhanuqubat atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dariHal. 30 dari 34 hal.

• Dan bahwa Terdakwa didakwamelakukan pemerkosaan sebagaimana Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tidak tepat untuk digunakan, bahwa Majelis Hakim telah salahdalam menerapkan hukum;2.1.

  Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam hal Ugqubat dalam Qanun inisebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternative antara penjara, dendaatau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Cambuk. sesuai pula denganketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Uqubat tazir utamasebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalambentuk cambuk.Menimbang, bahwa Pembanding keliru dalam mengutip bunyi Pasal 73ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

  tentangHukum Jinayat, sedangkan apabila pilihan uqubat dalam qanun ini tidak diaturHal. 27 dari 34 hal.

  No. 04/JN/2021/MS.Acehdengan mengutamakan cambuk, hal ini dapat dilinat dalam Pasal 73 ayat (3)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Dalam halUqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifatalternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalahUqubat cambuk.

  AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa putusanpenjatuhan uqubat menyebutkan pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhanuqubat atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dariHal. 30 dari 34 hal.

• ;

• Membatalkan putusan Mahkamah Syariyah Takengon nomor 06/JN/2020/MS.Tkn tanggal 27 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Syaban 1441 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Al-Fitra bin Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama Pasal 34 Qanun

   faktafakta yang terungkapdi persidangan serta unsurunsur yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 a quo berpendapat bahwa semua unsur yang terdapatdalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut terbukti secarasah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa/Pembanding dijatuhi uqubatberdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebutsebagaimana halnya tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwaMahkamah Syariyah Takengon telah keliru memahami

   unsurunsur yangterdapat dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut.

   Sebabuntuk memahami unsurunsur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tersebut tidak terlepas dari penilaian terhadap unsur yang terdapat dalamPasal 1 angka 30 Qanun a quo, karena kedua pasal tersebut merupakankesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

   Sehingga MahkamahSyariyah Aceh berpendapat bahwa unsurunsur yang terdapat dalam Pasal50 Qanun aceh Nomor 6 Tahun 2014 a quo tidak terbukti, sehinggaTerdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua;Hal. 10 dari 17 hal. Put.No. 12/JN/2020/MSAcehMenimbang, bahwa terhadap dakwaan ketiga, Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaannya menjerat Terdakwa dengan Pasal 47 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014.

   Unsurmelakukan zina, telah memenuhi unsur sebagaimana pertimbanganterhadap Pasal 1 angka 26 Qanun a quo di atas.

• ., dengan mengadili sendiri ;

1. Menyatakan Terdakwa Yenny Susanti alias Fang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah khamar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan uqubat tazir kepada Terdakwa Yenny Susanti alias Fang berupa denda 150 (seratus lima puluh) gram emas murni ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 31 (tiga puluh satu) kaleng

      Oleh karenanya menurut hemat kami hukuman yang lebih tepatdijatunkan kepada Terdakwa adalah berupa uqubat tazir cambuk di depanumum terhadap Terdakwa atau denda (emas murni) atau penjara ;Bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 18alinia ke 2 yang berbunyi : Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu " Dalamhal uqubat dalam Qanun ini Ssebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifatalternatif antara penjara, denda atau cambuk

      Nomor 03/JN/2017/MS.Acehterhadap Qanun lain (selain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat) bukan Qanun ini ;7.

      Seperempat) dari ketentuan uqubat yang paling tinggiPasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan % dari hukumanmaksimal 30 (tiga puluh) kali cambuk tidak diatur dalam qanun juga dalamKUHP, oleh karenanya demi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka hukumancambuk 30 (tiga puluh) kali tidak pantas dan tidak adil bagi Terdakwa, disamping itu hukuman tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengantuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya ;Menimbang bahwa uqubat tazir sebagaimana dimaksudkan Pasal

      16ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat adalah bersifat alternatifantara uqubat cambuk 60 (enam puluh) kali, denda 600 (enam ratus) gramemas murni dan penjara 60 (enam puluh) bulan.

      Menyatakan Terdakwa ....... telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalan melakukan jarimah khamar sebagaimana diatur dalam Pasal16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;2. Menjatuhkan ugubat tazir kepada Terdakwa ...... berupa denda 150(Seratus lima puluh) gram emas murni ;3.

• MENGADILI

  1. Menyatakan terdakwa yang bernama Rosnawati bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap pasal 10 ayat (1) qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Trantibum
  2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 19.500 (sembilan belas ribu rupiah);
  3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

  • 1(satu) Viber dikemablikan Kepada Terdakwa

  4. membebankan biaya perkara sebesar Rp. 500 (lima

  Abu Lam U NO. 7 TELP. (0651) 634071 MELANGGAR PASALAN PeRAAceH 1. 7 OANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia TENTANG TRANTIBUM"BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA/ QANUN QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017TENTANG PENGELOLAAN SAMPAHPENYIDIK PEGAWA!

  NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN Di BAWAH INI MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADAHARI INI Gowns TANGGAL suan QesTAHUN Za sam FGswis DI LOKASITAMAN MNES I10 ava @tem DALAM WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN : SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPASAL 6.

  Ayat (I)LY QANUN KOTA B.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2047 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Wiser MeraMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI : SELANJUTNYA DEMI HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK : NAMA QOosSNaAwat NIK 4099006 43 cool DIKENAKAN:ALAMAT ALUG YEAH TENbok BAaNPA ACEH PIDANA KURUNGAN TEMPAT & TGL.

  LAHIR SEBANYAK BULAN PENDIDIKAN PEKERJAAN UMUR (THN) BARANG BUKTI (BB) "oeNnpaSD PNS 50JENIS PELANGGARANPERNYATAAN TERDAKWADengan ini sayamenyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lamadalam wakts 3 (tiga) Hari sebelum tanggal sidangterhitung mulai tanggal diterimanyabukti pelanggaran ini. > qHARI: Kamitror sa pin... WS.

  MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA DIBALIK BUKTI PELANGGARAN INI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM PASAL QANUN KOTAB. ACEHNO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUMC QANUN KOTAB. ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAHkt QANUN KOTAB. ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPAROKOK DAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DIPIDANADENGAN KURUNGAN /DENDARP. 9:20( ) SUBSIDAIRMEMBAYAR BIAYAPERKARA SEBESARRP, won AOOfe (oonbting. . CAS. upla4.) )2.

• Penuntut Umum/Pembanding;

• Membatalkan putusan Mahkamah Syariyah Meulaboh Nomor 16/JN/2016/MS-Mbo tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah:

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Randi Alfirali bin Zuliadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Jo Pasal 33 ayat (1) Qanun

   Menyatakan terdakwa Disamarkanterbukti bersalah dan meyakinkanbersalah melakukan jarimah perzinaan sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan primair Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat;Hal 3 dari 12 hal Putusan No.02/JN/2017/MS.Aceh2.

   ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 jugadikenakan hukuman tazir berupa 30 (tiga puluh) bulan penjara, dan dalamputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdakwa disamping diancam denganuqubat hudud juga tazir 7 (tujuh) bulan penjara;Menimbang, bahwa dalam teks Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 terdapat kata dapat, yang dalam ilmu hukum dimaknai sebagai dapatditerapkan atau tidak diterapkan sama sekali;Menimbang, bahwa menyikapi makna filosofis dari kata dapat dalampasal tersebut

   , Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alternatif terakhir darimakna kata dapat dalam pasal tersebut, bahwa terhadap terdakwaDisamarkandipadakan dengan ancaman uqubat hudud sebagaimana diaturdalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yakni uqubat hududcambuk 100 (Seratus) kali Saja tanpa menerapkan ketentuan Pasal 34 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa terdakwa meskipun telah tergolong usia dewasa sebagaimanamaksud Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor

   dalamamar putusan ini;Mengingat ketentuan Hukum Syara pasal 49 Qanun Provinsi NangrroeAceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, pasal33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan QanunAcara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah serta segalaketentuan perundangundangan yang berkaiatan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding; Membatalkan putusan Mahkamah Syariyah Meulaboh Nomor16/JN/2016/MSMbo tanggal

   Menyatakan terdakwa Disamarkantelah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur dalamHal 10 dari 12 hal Putusan No.02/JN/2017/MS.AcehPasal 34 Jo Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat;2. Menghukum terdakwa Disamarkanoleh karena itu dengan uqubat hududcambuk sebanyak 100 (seratus) kali;3.

• Menyatakan sisa harga pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, diusulkan anggaran olehTergugat kepada Tergugat II untuk ditetapbkan dan disahkan olehTergugat II dan Ill dalam Qanun Aceh ABPAP Tahun Anggaran 2013dan APBA murni Tahun 2014 sampai dengan dalam Qanun Aceh Tahun2017 tentang APBAMurni adalah Rp4.050.000.000,00 (empat miliar limapuluh juta rupiah) telah termasuk perhitungan pajak PPn. 10% (sepuluhpersen), yaitu sisa harga atas pekerjaan: Pekerjaan

  ;Menyatakan tindakan Tergugat , Il dan Ill tidak mengusulkan,mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Pengairan Aceh,Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah) telah termasukperhitungan pajak PPn. 10% (Sepuluh persen) kepada Tergugat Il, untukditetapbkan dan disahkannya Tergugat II dan Ill dalam Qanun APBAPerubahan Tahun 2014 s/d dalam Qanun Aceh tentang Qanun AcehTahun 2017 tentang APBAMurni Tahun Anggaran 2017, dan tindakan

  IIdan Ill tidak menetapkan dan mengesahkannya dalam Qanun APBAPerubahan Tahun 2014 s/d Tahun 2017 dalam Qanun Aceh tentangAPBAMurni Tahun Anggaran 2017 serta tindakan Tergugat dan II tidakmembayar lunas sisa harga pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebutpada angka 6 petitum di atas kepada perusahaan Penggugat, adalahperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan telahmenimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;Menghukum Tergugat mengusulkan, mengalokasikan anggaran dalamDaftar Pelaksanaan

  Agrawisesa Widyatama;Menghukum Tergugat untuk mengusulkan Anggaran pada DPASKPADinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara denganstandar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruhvolume pekerjaan Penggugat Rp9.004.122.000,00 (sembilan miliarempat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat II untukditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam Qanun Aceh tentangAPBAPerubahan Tahun 2017 dan/atau dalam Qanun Acen tentangAPBAMurni dan/atau APBAPerubahan

  Nomor 1794 kK/Pdt/201810.Perubahan Tahun 2014 s/d dalam Qanun Aceh tentang Qanun AcehTahun 2017 tentang APBAMurni Tahun Anggaran 2017, dan tindakan IIdan Ill tidak menetapkan dan mengesahkannya dalam Qanun APBAPerubahan Tahun 2014 s/d Tahun 2017 dalam Qanun Aceh tentangAPBAMurni Tahun Anggaran 2017 serta tindakan Tergugat dan II tidakmembayar lunas sisa harga pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebutpada angka 6 petitum di atas kepada Perusahaan Penggugat, adalahperbuatan melawan hukum yang dilakukan

• Menyatakan sisa harga pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, diusulkan anggaran oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Qanun Aceh ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 sampai dengan dalam Qanun Aceh Tahun 2017 Tentang APBA-Murni adalah Rp.4.050.000.000.- (empat milyar lima puluh juta rupiah) telah termasuk perhitungan pajak PPn. 10% (sepuluh persen), yaitu sisa harga atas pekerjaan

  Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan III tidak mengusulkan, mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengairan Aceh, Rp. 4.050.000.000.- (empat milyar lima puluh juta rupiah) telah termasuk perhitungan pajak PPn. 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat II, untuk ditetapkan dan disahkannya Tergugat II dan III dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun 2014 s/d dalam Qanun Aceh tentang Qanun Aceh Tahun 2017 Tentang APBA-Murni Tahun Anggaran 2017, dan

  tindakan II dan III tidak menetapkan dan mengesahkannya dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun 2014 s/d Tahun 2017 dalam Qanun Aceh tentang APBA-Murni Tahun Anggaran 2017 serta tindakan Tergugat I dan II tidak membayar lunas sisa harga pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 petitum di atas kepada Perusahaan Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;8.

  Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 10% (sepuluh persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp.9.004.122.000.- (sembilan milyar empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam Qanun Aceh tentang APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam Qanun Aceh tentang APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran

  Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) pertahunnya atau setara dengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaan Penggugat adalah Rp.9.004.122.000.- (sembilan milyar empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun Aceh tentang APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam Qanun Aceh tentang APBA-Murni dan/atau APBA Tahun Anggaran berikutnya

• Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Meulaboh bertentangandengan Kaidah Hukum yang seharusnya memutus dengan uqubat cambuk sesuaidengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat, yaitu Dalam hal uqubat dalam qanun ini sebagaimana dimaksud padaayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikanpegangan adalah cambuk.

  Bahwa terhadap bunyi pasal pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut terdapatkekeliruan sehingga dengan sendirinya pendapat atau penafsiran yang dijadikandasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk memutus cambuk juga menjadikeliru yaitu bahwa pasal tersebut merupakan ketentuan peralihan yangdiperuntukkan terhadap qanun lain (selain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat) bukan qanun ini sebagaimana yang dimaksudkan olehMajelis Hakim dalam pertimbangannya..

  Bahwa pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatmemuat ketentuan hukuman berupa uqubat tazir yang dikedepankan adalah(cambuk). Yang mana terhadap uqubat tazir sendin dimungkinkan untukmenjatuhkan hukuman berupa uqubat cambuk atau denda atau penjara.

  No. 10/JN/2017/MS.Acehsebagaimana dalam memori bandingnya, bahwa terhadap Terdakwa harusdijatunkan uqubat cambuk sebagaimana maksud Pasal 20 Qanun AcehNomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan memperhatikanketentuan Pasal 73 ayat (83) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagaihukuman pokok dalam qanun jinayah yang harus didahulukan dari padauqubat lainnya;Menimbang, bahwa adapun jumlah cambukan yang diancamkan olehkarena Terdakwa telah berulang kali melakukan tindakan jarimahsebagaimanadimaksudkan

  No. 10/JN/2017/MS.AcehQanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepadaTerdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama dan tingkat banding ;Mengingatketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIMengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut

• Tentang : Maisir (Perjudian)

• ) Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000Nomor 30);Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri ENomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 4);Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah

  , lbadahdan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor5);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEHMenetapkan:DARUSSALAMMEMUTUSKAN :QANUN PROVINS!

  (UndangundangNomor 8 Tahun 1981), dan peraturan perundangundangan lainnyatetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.BAB XKETENTUAN PERALIHANPasal 33Halhal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebihlanjut dengan Keputusan Gubernur.Pasal 34Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Disahkan di Banda Acehpadatanggal15 J

  Budaya dan adat Aceh yang lahirdari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya.Dalam ungkapan bijak disebutkan Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak SyiahKuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana.

  Jenis uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harusditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis uqubatlainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.Oleh karena materi yang diatur dalam Qanun ini termasuk kompetensiMahkamah Syariyah dan sementara ini Qanun yang sesuai dengan kebutuhan SyariatIslam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, Qanun ini jugamengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan uqubat.Il.

• Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 23 ayat (1) Qanun No.13 tahun 2003 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair melanggar pasal 23 ayat (1)Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir ;3.

  pasal 2 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi Ruanglingkup larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatandan/atau perbuatan yang mengarah pada taruhan dan dapat berakibatkepada kemudharatan bagi pihakpihak yang bertaruh dan orangorang/lembaga yang ikut dalam taruhan tersebut ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Qanun nomor 13 Tahun 2003 tersebut,kami beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwasebagaimana yang telah terbukti di depan persidangan, merupakan kegiatandan

  /atau perbuatan yang telah mengarah kepada taruhan sehingga dengandemikian perbuatan terdakwa tersebut telah masuk ke dalam ruang lingkuplarangan maisir dalam Qanun tersebut.

  Oleh karena itu kami mendakwakandan menuntut terdakwa telah melakukan percobaan perbuatan maisirmelanggar pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 tahun 2003, dan oleh karena didalam Qanun tersebut tidak terdapat ketentuan pasal yang khusus mengaturHal. 5 dari 8 hal. Put.

  No. 01 K/AG/JN/2009tentang percobaan maka dengan demikian dakwaan terhadap terdakwatersebut kami juncto dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dengandasar ketentuan peralihan pasal 32 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yangberbunyi sebelum adanya hukum acara yang mengatur dalam Qanuntersendiri, maka Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidan (UU No. 8 Tahun1981) dan peraturan perundangundangan lainnya tetap berlaku sepanjangtidak diatur dalam Qanun ini;4.

• MENGADILI

  1. Menyatakan Terdakwa (Riski Alvendi T Bin Samsudin) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir jenis togel online, sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
  2. Menghukum dan menjatuhkan Uqubat Tazir kepada Terdakwa dengan Uqubat cambuk

  AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dakwaan keduasebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaandipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertamadimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkanapakah Terdakwa benarbenar melakukan jarimah maisir sebagaimanadakwaan Jaksa

  Penuntut Umum;Menimbang, bahwa unsurunsur Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:Halaman 12 dari 22 hal.

  Unsur Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayaiJarimah Maisir; eli.Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orangyang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakansubjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannyasebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

  Perbuatan tersebut pelanggarannya diatur dalam Pasal 18 dan 19Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kemudian bagipenyelenggara, penyedia fasilitas dan pembiaya Jarimah Maisir tersebut diaturdalam Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat di maksud;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat maka dilarang untuk menyelenggarakan,menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga barang siapayang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan hukuman

  AlMaidah(5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1angka (22) dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumHalaman 20 dari 22 hal. Putusan Jinayat Nomor 9/JN./2021/MS.Sus.Jinayat, serta segala peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

• Qanun Aceh BRA adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015tentang Badan Reintegrasi Aceh.B. Alasan Permohonan;1. Bahwa Pemohon merupakan para mantan Anggota GerakanAceh Merdeka (GAM) yang terdiri dari Panglima Daerah WilayahAceh Barat Daya dan para korban konflik Aceh yang merasadirugikan dengan adanya frasa atas usul tertulis dari KetuaKPA pada Pasal 44 ayat (1), dan frasa atas usul tertulis KetuaKPA wilayah pada pasal 44 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;2.

  Namun demikian menurut Pemohonmuatan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Qanun aceh BRA seharusnyadidasarkan pada dolmatigheid yang jelas dan sangat diperlukandan harus juga didasarkan pada Asas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga frasa atas usul tertulis ketua KPA danatas usul tertulis Ketua KPA wilayah pada Pasal 44 ayat (1)dan (4) Qanun Aceh BRA menjadikan muatan pada pasalpasaltersebut tidak sesuai dengan kepastian hukum dan kejelasantujuan;19.

  Bahwa Pemohon mengajukan hak uji materil terhadap materi normahukum Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;B.

  Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata CaraPembentukan Qanun (Bukti T6);7. Fotokopi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan ReintegrasiAceh (Bukti T7);8.

  yang berlaku di Provinsi Aceh, dan Peraturan DaerahKabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota;Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dinyatakanbahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundangundangan sejenisperaturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahandan kehidupan masyarakat Aceh;Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, maka Qanun merupakanperaturan perundangundangan yang kedudukannya di

• Tentang : Hukum Jinayat

• qanun lain,sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan Uqubatdalam Qanun ini.(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganperhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.(3) Dalam hal Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda ataucambuk, yang dijadikan pegangan adalah Uqubat cambuk.(4) Dalam hal Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bersifat

  Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (algqadha) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadat (shalat, puasa, zakatdan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam;2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang jinayat (pidana) materiil dan formil;dan3.

  Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentangMinuman Khamar dan Sejenisnya;b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentangMaisir (Perjudian); danc. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentangKhalwat (Mesum).Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam Qanun sebagaiQanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena duapertimbangan.

  Pada saat itu telah terlihatberbagai kelemahan pada Qanun yang ada, baik di bidang materiil ataupunformilnya...27 formilnya.

  Di dalam Qanun ini uqubat ta zir dibagi dua, pertama uqubatta zir utama yang bentuk dan besarannya ditentukan di dalam Qanun, dan yangkedua uqubat tazir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan di dalamganun. Sedang besarannya dan alasan serta pertimbangan untukmenjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebihlentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya walaupuntidak dituntut oleh jaksa penuntut umum.

• Said) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tshun 2014 tentang hukum Jinayat.

• Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidanamelanggar Pasal 5 Jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Syariat Islam PropinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir(Perjudian) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Sepengetahuan kami telah ada Qanun Jinayat yang baru yang telahberlaku dan menggantikan Qanun Syariat Islam Propinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) sehinggadengan demikian Jaksa telah keliru dalam penerapan hukum ;2.

  berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat, karena dalam Pasal 285 ayat (1) huruf (b) tentangketentuan peralihan disebutkan bahwa perkara yang sudah masuk kePengadilan, tetapi belum mulai diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuandalam Qanun ini, dalam penentuan ,ugubat lebih menguntungkan ParaTerdakwa;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 141 huruf (g) Qanun Nomor7 Tahun 2013 disebutkan bahwa dakwaan tidak dapat diterima jika Qanun atauPasal yang menjadi dasar

  Jaksa Penuntut Umum melimpahkan jarimahmaisir ini pada bulan Desember 2015 setelah lebih kurang dua bulanberlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 secara efektif.

  dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah,harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amardibawah ini ;Menimbang, bahwa sebagaimana halhal tersebut diatas, makadakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biayaperkara dalam kedua tingkat mahkamah dibebankan kepada Negara;Mengingat ketentuan Hukum Syara, Pasal 49 Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'atIslam, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

  2014 tentang HukumJinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayatserta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan denganperkara int ;MENGADILI1.

• Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 mengenai MajelisPermusyawaratan Ulama menetapkan fatwa yang diduga aliran sesatdimana perumusan Qanun tersebut bersifat tidak pasti denganperkataan diduga sesatbisa berlatarbelakang politik atau mendua.Disamping itu perumusan Qanun tersebut error, makna yangterkandung didalamnya cacat. Seharusnya diatur dalam AD/ART.Majelis Permusyawaratan Ulama bukan mengatur pada peraturanperundangundangan yang bersifat publik dan berlaku umum;Halaman 10 dari 38 halaman.

  Putusan Nomor 73/P/HUM/201910.Pemohon mendalilkan adanyakerugian spiritual denganditiadakannya banyak kajian oleh karena dampak Fatwa MPUkepada salafi, Seharusnya kerugian yang didalilkan oleh Pemohonadalah kerugian yang timbul akibat adanya Qanun Aceh Nomor 8Tahun 2015 yangdijadikan objek pengujian bukan kerugianPemohon akibat adanya fatwa MPU.Hal ini membuktikanPemohon tidak bias mendalilkan adanya hak yang dirugikanakibat terbitnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015;Bahwa lahirnya Qanun Aceh Nomor

  Putusan Nomor 73/P/HUM/2019Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan;Pembentukan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Sudah SesuaiDengan Prosedur Hukum;1.

  Keputusan DPR Aceh tentangPersetujuanRancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh.Selanjutnya atas dasar persetujuanbersama tersebut, Termohonmenetapkan Qanun Aceh dimaksud dan diundangkan dalamLembaran Aceh, Tambahan Lembaran Aceh oleh Sekretaris DaerahAceh,yang kemudian Termohon menyampaikan Qanun tersebutkepada Menteri DalamNegeri RI untuk dilakukan klarifikasi materiQanun tersebut, yang sampai saat initidak ada hasil klarifikasi dariKementerian Dalam Negeri, sehingga menurut peraturan perundangundangan

  Aceh(BuktiT 1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh(BuktiT2):Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanUlama(BuktiT3):Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara PembentukanQanun(BuktiT4);Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang PokokPokokSyari atIslam (BuktiT5):Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan danPerlindungan Aqigah (BuktiT6);Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 8 Tahun2014 tentang Hasil Lokakarya UlamaUmara