Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi3 danTerdakwa tidak pernah mendapat ijin maupun meminta Ijin kepadaSaksi1 selaku istri sahnnya dan selama Terdakwa menikah siridengan Saksi3, Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi1dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi1maupun anaknya hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 10November 2015 Saksi1 telah melaporkan kejadian ini ke DenpomV/4 Surabaya untuk diproses secara hukum.9.

Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi3 danTerdakwa tidak pernah mendapat ijin maupun meminta ijin kepadaSaksi1 selaku istri sahnnya dan selama Terdakwa menikah siridengan Saksi3, Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi1 dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi1 maupun anaknya hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 10November 2015 Saksi1 telah melaporkan kejadian ini ke DenpomV/4 Surabaya untuk diproses secara hukum.9.

larangan bagimereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK dan ANAK II, saat menikahPemohon berstatus jejaka dan pemohon II gadis/perawan serta tidak pernahbercerai dan tetap beragama Islam, sementara keduanya tidak memiliki kutipanakta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnnya

pokok sengketa dalam perkara ini denganbenar, bahkan salah satu obyek perkara ini masih menjadi obyek sengketa diPengadilan Negeri Kepanjen Nomor 288/Pdt.G/2019/PN.Kpn. sebagaimana daliPenggugat sehingga materi gugatan ini menjadi tidak jelas dan tidak pasti karenamasih bergantung kepada perkara lain;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga mengandung hal hal yangbertentangan antara posita dengan petitumnya sehingga gugatan yang demikiandikatagorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sahnnya

sebagaiUndangUndang bagi yang membuatnya (asas pacta sunt servanda),maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacupada Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 51801170967yang mengikatdan berlaku sebagai undangundang bagi Penggugat dan Tergugat;Bahwa pada saat terjadi pengikatan akad kredit perjanjian pembiayaan aquo, Penggugat telah memiliki kKecakapan bertindak atas dirinya sendiridan telah memenuhi syarat Cakap sebagaimana dipersyaratkan dalamPasal 1320 KUHPerdata tentang syarat subjektif sahnnya

Oleh karena itu perjanjian jual beli tanah adattersebut haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum yang pada dasarnyatelah melanggar 2 syarat obyektif sahnnya suatu perjanjian yaitu Suatuhal tertentu (certainty of terms) Pasal 1332 KUHPerdata dan sebabyang halal (considerations) 1335 KUHPerdata3.

Oleh karena itu perjanjian jual beli tanah adattersebut haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum yang pada dasarnyatelah melanggar 2 syarat obyektif sahnnya suatu perjanjian yaitu Suatuhal tertentu (certainty of terms) Pasal 1332 KUHPerdata dan sebabyang halal (considerations) 1335 KUHPerdata;4.

Penggugatdalam tenggang waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan.Bahwa menurut Ahli status produk hukum keputusan tata usaha negara yangdilakukan oleh Wakil Bupati adalah berkaitan dengan keabsahan apakah produkhukumnya bertentangan dengan peraturan perundangundangan danbertentangan dengan AUPB .Berdasarkan pasal 14 ayat (7) UUAP Wakil Bupati tidak berwenang mengambilkeputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspekorganisasi, Kepegawaian dan alokasi angggaran.Selanjutnya syarat sahnnya

Pasaman Barat, terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyadi dari SatuanPolsek Gunung Tuleh karena terdakwa mengangkut kayu olahan berjenis Ranggaudan masih termasuk dalam kelompok Meranti sebanyak lebih kurang 60 (enampuluh) keping yang diangkut terdakwa dengan cara memikul dari tunggul kayutersebut ke tepi sungai di daerah Pulutan menuju tepi sungai jorong Kartini dankemudian diangkut lagi dengan cara memikul dari dalam sungai ke tepi sungaitanpa dokumen atau tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnnya

Nafkah ada 2, yang saya dapatkan dari suamiadalah makan (1. nafkah belanja) untuk makan sekeluarga sedang 2.uang nafkah adalah untuk pribadi istri mis. perawatan wajah, tubuh danrambut tidak pernah saya dapatkan sebagai istri sahnnya. Nafkah belanjakadang kurang saya tambahkan karena saya bekerja. No.3 s/d 5 sayatidak mendapatkan dari suami.

Bahwa Terdakwa telah mengabaikan tanggung jawabnyaselaku kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahirberupa biaya hidup kepada Saksi1 sebagai istri sahnnya sejakmenikah pada tanggal 12 Desember 2017 sampai Saksi1 diperiksaPenyidik tanggal 23 September 2019 dan juga tidak diberikannafkah batin yaitu hubungan intim layaknya suami istri didalamrumah tangga yang dijalani Saksi1 bersama dengan Terdakwasejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Saksi1 diperiksaPenyidik tanggal 23 September 2019.13

Bahwa Termohon Akta atas kebenaran dalilnya, yang tidak dibantahkebenarannya oleh Pemohon, yang pada pokoknya menganyatakanhubungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon saat ini sudahtidak harmonis sejak bulan Februari 2016 yang disebabkan oleh sikap danperbuatan diri Pemohon yang telah menikah siri dengan perempuanidamannya tanpa izin dan sepengetahuan dari Termohon yang nota benesebagai isteri sahnnya dan saat ini pernikahaannya telah dikaruniai satuorang anak.4.

Nganjuk yang diangkat dengan Petikan KeputusanCamat Rejoso Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pengangkatan KepalaDusun Ngadiboyo Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Daerahtingkat Il Nganjuk tertanggal 06 Juni 1998.Bahwa sesuai Pasal 52 Undangundang No.30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan Syarat sahnnya Keputusan berbunyi:1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;b. Dibuat sesuai Prosedur; danc.

Yurisprudensi MA RI No. 492.K/Sip/1970 tanggal 21Nopember 1970) ;Bahwa dari halhal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelasgugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sahnnya sebuahgugatan menurut Hukum Acara Perdata Indonesia, sehinggadimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet on vanklijk verklaard) ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan

MANDIRIMULIA;Menimbang, bahwa dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa PT RMM (Bukti P 3dan T Ill 2) yang dibuat oleh Tergugat IV dituliskan pada pokoknya, bahwa rapat inidapat dilangsungkan tanpa melalui pemanggilan atau undangan rapat terlebin dahulukarena semua pemegang saham pada saat rapat ini hadir dan diwakili, hal manamenurut majelis hakim meskipun seluruh pemegang saham hadir baik secaralangsung maupun diwakili dengan surat kuasa, namun pernyataan setuju/ suara bulatsemua pemegang saham sebagai syarat sahnnya

Watruty, SH.merupakan orang yang dipinjam namanya oleh Penggugat (nominee), makahal tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnnya suatu perjanjian dalamPasal 1320 KUHPerdata, sehingga Penggugat bukanlah investor yangberitikad baik dan oleh karenanya petitum gugatan angka 2 harus ditolak;24.Bahwa mengingat inti gugatan Penggugat adalah mengenaipembayaran sejumlah uang, BUKAN menuntut agar Tergugat melakukansuatu perbuatan, maka petitum gugatan angka 10 mengenai uang paksa(dwangsom) harus ditolak

Februari 2020 dan surat Tergugat DalamKonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tertanggal, 5 Februari 2020, Tergugat DalamKonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasiterhadap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok perkara MajelisHakim terlebih dahulu akan memeriksa surat gugatan yang diajukan oleh PenggugatDalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi terlebih dahulu, apakah telahmemenuhi syaratsyarat formalitas sahnnya

MOLLYAHMAD, MM pada saat di serahkan ke penggugat tidak lengkap karenatidak mencantumkan keterangan Terhitung Mulai Tanggal TMT dan tidakdi stempel/ di cap, hal ini bertentangan dengan:Pasal 52 ayat 1 Syarat sahnnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan olehpejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur;dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.2 Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud padaayat 1 didasarkan pada ketentuan peraturanperundangundangan dan AUPB.Pasal 58 Ayat 1 Setiap Keputusan

oleh tersangka atau ahli warisnya ataspenangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yangberdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenalorang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri,diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal77;Ketentuan Pasal 95 ayat (2) ini memberikan hak baik bagi tersangkaatau ahli warisnya untuk mengajukan ganti kerugian atas penahananyang diderita atas tidak sahnnya

perkaranya;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Para Penggugat dan dalilbantahan Para Tergugat tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akanmemberikan penilaian hukum apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan/atau melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik denganmenggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnnya

2017/PN Dps.membatalkan perjanjian pengikatan jual beli atas tanahn obyek sengketa,menurut Majelis Hakim tidak dapat dikatagorikan sebagai perbuatanwanprestasi, karena Penggugat tidak sebagai pihak dalam perjanjianpengikatan jual beli yang tertuang dalam akta No.5 tanggal 2 Mei 2005;Menimbang, bahwa disamping itu perjanjian pengikatan jual beli tanahantara Tergugat dengan Tergugat II selaku orang yang dipinjam namanya(nominee) oleh Penggugat (Warga Negara Asing), tidaklah memenuhi syaratobyektif sahnnya

Kekeliruan ini jelas menyebabkan PPJB No. 001Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2019/PN Cbisecara hukum tidak memenuhi syarat objektif sahnnya suatu perjanjian.Sehingga atas hal tersebut demi hukum PPJB No. 001 adalah cacatformil.29.