:(1) Sanggah banding disampaikan oleh Penyanggah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.(2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sanggah banding diajukan kepada PA.(3) Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikanpaling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalamaplikasi sistem pengadaan secara elekronik.(4) Sanggah banding sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskankepada APIP yang bersangkutan

Sanggah banding dari peserta Tender37.1 peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setujuatas jawaban sanggah.37.2 penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertuliskepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawabansanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan = sanggahbanding disampaikan kepada APIP sesuai LDP.3.

Tembusan sanggah bandingdisampaikan kepada APIP yang bersangkutan.b. Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah bandingyang ditujukan kepada Pokja Pemilinan sebesar 1% (satu persen)dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) harikalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untukpekerjaan kontruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Bandingbesarnya 1% dari nilai Pagu Anggaran.c.

UKPBJ mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan keKas Negara/Daerah.. Sanggah banding menghentikan proses tender..

Penggugathanya melakukan Sanggah saja, itupun waktunya sudah lewat 1 (satu) haridan tidak melakukan Sanggah Banding maupun Pengaduan ke APIP.Jikalau Penggugat merasa Dokumen Penawaran yang diajukannya itubenar dan telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam aturanperundangundangan maka pada saat sanggah bandinglah, UKPBJ bisamemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihanpenyedia ulang apabila sanggah bandingnya dinyatakan benar/diterima,dan juga pada saat sanggah bandinglah

Bahwa apabila Penggugat tidak setuju dengan jawaban sanggah,maka selajutnya dapat mengajukan Sanggah Banding, yangHalaman 44 dari 93 halaman Putusan No.16/G/2020/PTUNKPGdiatur dalam Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018, Lampiran Poin4.2.14, yaitu: Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepadaKPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atasJawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah Bandingditujukan kepada PA.

Penyampaian Sanggah Banding diaturdengan ketentuan sebagai berikut: a.Penyanggah menyampaikan sanggah Banding secara tertuliskepada KPA selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelahjawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.

Sanggah Banding dandisetorkan ke kas negara/daerah, g.

Sanggah Banding menghentikan proses Tender; h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, ataudisampaikan diluar masa Sanggah Banding, diangggapsebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penangananPONQAQUAN"; nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nennn nanan.

Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelahPENQUMUMAN, 222 nnn nnn nnnc. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atassemua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhirMASA SANGQGAN. $n nne n enn nnn nnn nnn nnn nese nend. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja pemilihanmelakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penwaranulang, atau pemilihan Penyedia ulang; e.

mengempon Merajan saksi adalahsebanyak 8 (delapan) keluarga masingmasing : Wayan Sandika, Wayan Jembut, Nyoman Dupem, Ketut Rawen, Made Minggu, Wayan Sera dan Nyoman Kariana ;Bahwa Saksi mengetahui keris tersebut tidak adaditempatnya pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012jam 18.00 Wita pada saat saksi bersama keluargamelakukan persembahyangan bersama di Merajandan pada saat mau nunas tirta wangsuhpadaternyata keris sudah tidak ada ditempatnya danKeris bisa hilang dari tempatnya karena di Merajan/Sanggah

Saksi I NYOMAN KARIANA;Bahwa saksi pernah diperiksa olehPenyidik ;a keterangan yang saksi sampaikan dihadapanPenyidik tersebut semuanya benar ;Bahwa telah terjadi kehilangan keris di BanjarSulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang,Kabupaten Badung di rumah saksi di Merajan/Sanggah Kemulan Rong Tiga ; Bahwa Keris tersebut ditaruh di Merajan / SanggahKemulan Rong Tiga sekitar satu setengah tahunyang lalu ; Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil keristersebut pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012,sekitar

Jam 10.30 Wita, karena posisi saksi saat ituada disebelah selatan diluar tembok Merajan /Sanggah, dan Pak Sudinanta ada juga bersamaterdakwa diareal Merajan / Sanggah dan setelahkeris tersebut diambil oleh terdakwa lalu bersamasaksi keris tersebut dibawa ke orang pintar dirumahPan Sana di Banjar Ubud Getasan ; Bahwa Jumlah daripada pengempon Merajan/Sanggah Kemulan tersebut adalah 8(delapan)keluarga yaitu bernama : Nyoman Kariana, MadeMinggu, Nyoman Dupem, Ketut Rawen, Wayanjebut, Wayan Sudinanta

Saksi NYOMAN JASI ; eeeBahwa saksi pernah diperiksa olehPenyidik ;Bahwa keterangan yang~ saksi sampaikandihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;Bahwa kejadian kehilangan keris pada hari Minggutanggal 01 Juli 2012 sekira jam 10.30 Wita yangbertempat di Merajan/Sanggah Kemulan Rong Tigamilik dari Made Supardika Yasa sekeluarga dansaksi tidak ada hubungan keluarga dengan MadeSupardika Yasa hanya Saja saksi kenal karena saksisebagai Babin di Wilayah Desa Sulangai PetangBad UG gas seseeeeeeeee eee

dikiranya paice dan keluarga dari MadeSupardika Yasa tidak memberitahukan sebelumnyamenaruh keris di Merajan/Sanggah kemulan RongTiga dan kemudian keris tersebut dibawa ke orangpintar oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwamembenarkannya ;5.

.(2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak ditenma:a. untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihanmelanjutkan proses pemilihan; ataub. untuk pengadaan Pekernaan Konstruksi, penyanggah dapatmenyampaikan sanggah banding.Pasal 85(1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.(2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7),sanggah banding diajukan kepada PA.(3) Sanggah banding sebagaimana

Nomor : 56/B/2021/PT TUN SBYHalaman 15 dari 22 Halamane bahwa ketentuan norma mengenai Sanggah dan Sanggah Bandingdalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/019 tersebut telahmenentukan 3 (tiga) alasan sebagai syarat pengajuan Sanggah yangdiajukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenanguntuk kemudian dijawab oleh Pokja Pemilihan paling lambat 3 (tiga) harikerja setelah akhir masa sanggah.

Dalam hal sanggah dinyatakan salahatau. tidak diterima, untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi,penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding yang disampaikanpaling lambat 5 (lima) hari kerja setelan Jawaban Sanggah dimuatdalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik denganmenyerahkan Jaminan sanggah banding; e bahwa dari dalil dan Bukti Surat yang diajukan Para Pihak, Penggugattelah membuktikan adanya penyampaian Surat Sanggahan melaluiLPSE kepada Tergugat tertanggal 17 April 2020 tentang PermohonanSanggah

Mekanismepengajuan Sanggah dan Jawaban Sanggah tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo.

banding yaitupaling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Jawaban Sanggah dimuat sertatidak menyerahkan Jaminan sanggah banding sebagaimana diaturdalam Pasal 50 ayat (2) huruf h Perpres No. 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo.

Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman;c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahpaling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihanmelakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang,atau pemilihan penyedia ulang;e . Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka :1.

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggah tidaksetuju. dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapatmenyampaikan sanggah banding;Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA padapengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA;Halaman 59 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUNMDNPenyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:a.

Penyanggah menyampaikan sanggah Banding secara tertulis kepada KPAselambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Sanggah dimuatdalam aplikasi SPSE, tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIPyang bersangkutan;b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yangditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1 % (Satu persen) dari total nilaiHPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggalpengajuan Sanggah Banding.

UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kasnegara/daerah;g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;Halaman 60 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUNMDNh.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah kepada Tergugat melaluisuratnya Nomor : 011/CVRS/S1/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 perihalSanggah (vide bukti P2);3. Bahwa terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telahmemberikan penjelasan jawaban sanggah melalui surat Nomor274.12/Pokja.066PK/BPBJSU/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihalJawaban Sanggah (vide bukti P3);4.

Meskipun belum bersifat final, tetapdisediakan mekanisme keberatan oleh peraturan perundang undanganmelalui sanggah dan sanggah banding yang akan Tergugat uraikan tersendiri.Apabila ada sanggah, maka tugas Tergugat berakhir sampai kepadamenjawab sanggah;Bahwa dengan demikian, penetapan pemenang oleh Tergugat dalam BAHPHalaman 25 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUNMDN10.11.

Dalam halKPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPAdianggap menerima Sanggah Banding..

UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkanke kas negara.(3) Sanggah banding yang:a. pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA; ataub. disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap dandiproses sebagai pengaduan.11.

Masa Sanggah;11. Surat penunjukan penyedia barang/jasa;12.

Banding atas Jawaban Sanggah TERGUGAT.

setuju dengan jawaban sanggah makapenyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;c.

Bahwa apabila PENGGUGAT tidak setuju dengan jawaban sanggah,maka selajutnya dapat mengajukan Sanggah Banding, yang diaturdalam LKPP No. 9/2018, Lampiran Poin 4.2.14, yaitu:Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepadaKPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atasJawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah Bandingditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding adiaturdengan ketentuan sebagai berikut:a.

Dalamhal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding makaKPA dianggap menerima sanggah Banding;e.

Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:a.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang ELZA DWI OKTAVIA Binti SUYANTO untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernamaSANGGAH BAYU SAPUTRA Bin ASIKAN;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa akan tetapi, CV Krida Karya mengajukan Sanggah danSanggah Banding. Sanggah Banding diajukan oleh CV Krida Karyapada tanggal 7 Desember 2011, sanggah banding mana dinyatakantidak benar dan ditolak oleh Bupati Blora dengan suratnyatertanggal 27 Desember 2011 Nomor: 027/7806 perihal: JawabanSanggah Banding;.

Bahwa sebenarnya Sanggah Banding oleh CV Krida Karya dengansuratnya tanggal 7 Desember 2011 Nomor: 014/CV.KK/XII/2011diajukan diluar jadwal yang telah ditentukan karena berdasarkanjadwal Masa Sanggah Hasil Lelang adalah tanggal 27 November2011 pukul 00:00 sampai O02 Desember 2011 ~ pukul23:59; .

Oleh karena sanggah/sanggahbanding CV. Krida Karya yangdiajukan tanggal 7 Desember 2011 dilayani, padahal sesuai ketentuanTahapan Kegiatan pada tanggal 7 Desember 2011 masa sanggah telahberakhir, dan jawaban sanggah banding tanggal 27 Desember 2011Hal. 9 dari 34 hal. Putusan nomor :20/G/2012/PTUN.Smg.mengakibat tahapan kegiatan yang ditentukan dilanggar sendiri.

Menimbang, bahwa Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 mengatur bahwa PPK menerbitkan SPPBJ denganketentuan :a. tidak ada sanggahan banding dari peserta, b. sanggahandan/atau sanggahan banding terbukti benar atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah bandingberakhir. Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor : 54 Tahun 2010 Tanggal : 6 Agustus 2010 huruf B. angka1.

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa angka 2 dan angka 10,yang menjadi dasar pertimbangan bagi Pejabat Pembuat Komitmendalam mengabulkan penerbitan surat penunjukkan penyedia barangdan jasa adalah tidak ada sanggahan banding, sanggahan dan/atausanggahan banding terbukti tidak benar; atau masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

setujuatas jawaban sanggah.

;j. masa sanggah banding; dank.

Masa sanggah;i. Masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi dan;jLaporan Pokja Pemilihan kepada PPk;6.

Dalamhal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding makaKPA dianggap menerima Sanggah Banding.e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang ataupemilihan Penyedia ulang.f.

Dalamhal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding makaKPA dianggap menerima Sanggah Banding.e.Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJmemerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang ataupemilihan Penyedia ulang.f.

dan langsung mengajak terdakwa untuk melihatlokasi tempat akan dibangunnya pelinggih sanggah tersebut yaitudi Desa Pajahan, Kec.

bersama sama dengan saksi untuk melihatlokasi tempat akan dibangunnya pelinggih sanggah tersebut yaitudi Desa Pajahan, Kec.

dan langsung mengajak terdakwa untukmelihat lokasi tempat akan dibangunnya pelinggih sanggah tersebutyaitu di Desa Pajahan, Kec.

danlangsung mengajak terdakwa untuk melihat lokasi tempat akan dibangunnyapelinggih sanggah tersebut yaitu di Desa Pajahan, Kec.

Bahwa setelah Pengumuman Hasil Lelang pada tanggal 15 Nopember 2011, makaPenggugat langsung mengajukan Surat Sanggah Banding pada tanggal 19Nopember 2011 No. 021/TRPPbr/Adn/XI/2011 melalui surat elektronik LPSEPropinsi Sumatera Barat. Akan tetapi surat sanggah banding menurut aturan yangberlaku tidak mememuhi syarat karena ; Tanpa didahului dengan Surat Sanggah yang mempersoalkan halhal yangditentukan dalam pasal 81 Perpres No.54 Tahun 2010.

Oleh karena itulah maka Surat sanggah banding tersebut tidak dapat dianggapsebagai sanggahan banding sehingga tidak dapat ditindak lanjuti.Bahwa keliru sekali dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sanggah bandingtidak dijawab dalam waktu 15 (lima belas ) hari.

tidak lulus dalam tahap Teknis;Bahwa sanggah dari PT.

Tamako Raya Perdana yaitu Surat sanggah tanggal 19Nopember 2011 yang diupload tgl. 20 Nopember 201 1;Bahwa nama sanggah dari PT. Tamako Raya Perdana adalah sanggah banding ;Bahwa dalam lelang ada 2 sanggah yaitu sanggah banding dan sanggah lelang ;Bahwa Sanggah dari PT.Tamako Raya Perdana menyimpang dari Prosedurkarena materi sanggah tidak sesuai dan tidak ada jamiman ;Bahwa PT.

harus adapengulangan proses ;Bahwa menurut saksi sanggah dari PT.

Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihnan, pimpinan UKPBu,PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;b Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman;c Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahpaling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;d Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilinan melakukanevaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilinanpenyedia ulang;e Apabila sanggah dinyakan salah/tidak diterima, maka

Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggah tidaksetuju. dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapatmenyampaikan sanggah banding;Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA padapengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA;Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:a.

Penyanggah menyampaikan sanggah Banding secara tertulis kepada KPAselambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuatdalam aplikasi SPSE, tembusan Sanggah Banding disampaikan kepadaAPIP yang bersangkutan;Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 175/G/2020/PTUNMDNb.

Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkanPokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilinan Penyedia ulang;f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka :1. Pokja pemilihnan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikanhasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan kontrak, dan2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kasnegara/daerah;g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;h.

Bahwa terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telahmemberikan penjelasan jawaban sanggah melalui surat Nomor:140/SU/POKJA KONSTRUKSI/DISDIKDS/2020 tanggal 31 Agustus 2020(vide bukti P2d = T3);4.

Pengadaan, sehingga Tergugat disamping telah melanggar ketentuanBab III huruf (F) halaman 39 Dokumen Pengadaan Secara Elektronik jugamelanggar ketentuan Pasal 82 ayat (6) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa jawaban sanggah banding Tergugat disampaikan kepada Penggugatsudah diluar masa laku jaminan sanggah banding yaitu sejak tanggal 22 April2013 s/d 06 Mei 2013, akan tetapi jawaban sanggah banding yang Penggugatterima yaitu pada tanggal 8 Mei 2013 sehingga disini

yaitutanggal 25 April 2013;Bahwa oleh karena sanggah banding Penggugat telah ditolak oleh Tergugat danpenolakan sanggah banding yang dilakukan oleh Tergugat diluar masa berlakujaminan sanggah banding Penggugat, maka jawaban sanggah banding Tergugatdemi hukum harus dinyatakan tidak sah karena telah melanggar peraturanperundangundangan sebagaimana dimaksud oleh UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf

(a) dan (b) yaitu melanggarBab HI huruf (F) halaman 39 Dokumen Pengadaan Secara Elektronik danketentuan Pasal 82 ayat (6) PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah;Bahwa oleh karena jawaban sanggah banding yang dikirimkan Tergugat kepadaPenggugat diluar masa waktu berlakunya jaminan sanggah banding Penggugat,maka tindakan ULP mencairkan uang jaminan sanggah banding Penggugattersebut pada Bank Aceh Syaiyah tanggal 17 Mei adalah sebuah perbjuatanyang tidak sah dan melawan

Dengan demikian maka pada tanggal 29April 2013 jawaban sanggah banding Tergugat/Termohon Kasasi itu harus telahditerima oleh penyangah banding (Penggugat/Pemohon Kasasi), bukan harussudah dijawab oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 29 April 2013tersebut;Ternyata dalam kenyataannya Surat Jawaban Sanggah Banding (objek sengketa)diakui Tergugat/Termohon Kasasi telah dijawab pada tanggal 29 April 2013terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Sanggah Banding tanggal 24 April 2013.Surat Jawaban

Putusan Nomor 35 K/TUN/20142222Kasasi dalam 5 (lima) hari kerja, bukan bermakna dalam 5 (lima) hari kerjaTergugat/Termohon Kasasi menjawab surat sanggah banding.

Upaya administratif yangPenggugat lakukan berupa sanggah, tetapi tidak melanjutkan sampaidengan sanggah banding karena sanggah banding merupakan pilihanhukum.

sanggah dinyatakan benar/ditenma, Pokja Pemilihan melakukanevaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihanPenyedia ulang;e Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:1).

Penyampaian SanggahBanding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:a.Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPAselambatlambatnya 5 (lima) hari keya setelah jawaban sanggah dimuat dalamaplikasi SPSE.

;Sanggah Banding menghentikan proses Tender.Putusan Perkara No. 34/G/TF/2020 46h.

Oleh karenanya, setelan Penggugat mengajukan Sanggah kepadaTergugat dan Tergugat telah memberikan Jawaban Sanggah melalui surat Nomor:04/BA/PB.001/PPLXXVII, tanggal 22 September 2020 (vide Bukti T12) yang padapokoknya menolak Sanggah yang diajukan, apabila Penggugat tidak setuju atasJawaban Sanggah maka Penggugat seharusnya tidak langsung mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan terlebin dahulu harusmengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimanadiatur dalam

Sanggah dan (2) selain ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk Pelaksanaan Pemilihan Pekerjaan Konstruksiditambahkan Tahapan Sanggah Banding Juncto PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah angka 4.2.13 Sanggah dan angka 4.2.14.

NTT pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020,Pengguna Anggaran telah menjawab Sanggah Banding tersebutpada hari itu juga Senin Tanggal 20 Juli 2020 yang intinya isinyasama dengan alasan dalam Jawaban Sanggah oleh PokjaPemilinan sebelumnya dan menyatakan tetap menolak SanggahBanding dari Penggugat;Bahwa Jawaban Sanggah Banding oleh Kuasa PenggunaAnggaran tanpa membentuk Tim atau melibatkan pihak daninstansi terkait termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten MalakaSelaku APIP sehingga terkesan Jawaban Sanggah

Bandingdibuat terburuburu yang hanya mengulangi Alasan dalam HasilEvaluasi dan Jawaban Sanggah dari Pokja Pemilihan.Seharusnya Jawaban Sanggah Bading harus MelibatkanInspektorat selaku APIP untuk Melakukan Audit atau Evaluasi atasProses yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

Penyampaian Sanggah Banding diaturdengan ketentuan sebagai berikut:a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Bandingsecara tertulis kepada KPA selambatlambatnya 5(lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuatdalam aplikasi SPSE. Tembusan SanggahBanding disampaikan kepada APIP yangbersangkutan;b.

Dalam hal KPAHalaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 42/G/2020/PTUN.KPGtidak memberikan jawaban Sanggah Bandingmaka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;e. Apabila Sanggah Banding dinyatakanbenar/diterima, UKPBJ memerintahkan PokjaPemilinan melakukan evaluasi ulang ataupemilinan Penyedia ulang;f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidakditerima, maka:1. Pokja Pemilinan melanjutkan prosespemilinan dengan menyampaikan hasilpemilinan kepada Pejabat PenandatanganKontrak; dan2.

Sanggah Banding dan Jawaban;Bahwa berkenaan dengan upaya sanggah bandingyang dilakukan oleh penyedia haruSs memenuhiketentuan peraturan perundangundangan = yangmengatur sanggah banding dan kewajiban yang harusdipenuhi ketika melakukan sanggah banding sebagaiberikut:1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPasal 50 ayat (1) huruf h yang berbunyi:Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksimeliputi:Qu veseseeeeesh.

asli secara langsung atau melaluipos/jasa pengiriman diterima pokja pemilihan sebelum batasakhir masa sanggah banding;Halaman 27 dari 58 HalamanPutusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBIButir 37.8 yang berbunyi: Dalam hal jaminan sanggah bandingasli tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas akhirmasa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakantidak diterima;Butir 37.11 yang berbunyi: Pokja pemilihan mengklarifikasiatas kebenaran jaminan sanggah banding asli kepada penerbitjJaminan dan KPA tidak

akan menindaklanjuti sanggah bandingsebelum mendapatkan hasil klarifikasi pokja pemilihan;.

yakniharus disertakan Jaminan Sanggah Banding.

Jawaban sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikanmelalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;Halaman 49 dari 58 HalamanPutusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.JBIMenimbang, bahwa sedangkan sanggah banding diatur dalamketentuan Pasal 104:(1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepadaKPA;(2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sanggah

Surat Sanggah Banding yang didalilkan PENGGUGAT tidakmenyertakan jaminan sanggah banding sebesar 1% (satu persen)Halaman 23Perkara No.100/G/2021/PTUN.MDNdari Nilai HPS, dimana seharusnya disampaikan PENGGUGAT padasaat mengajukan Sanggah Banding.5.

Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Bandingditujukan kepada PA.

Akan tetapi, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, PENGGUGATtidak menyampaikan Jaminan Sanggah Banding kepada TERGUGAT.Bahwa penyampaian Jaminan Sanggah Banding harus dilakukanbersamaan dengan setiap pengajuan Sanggah Banding.

Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelahpengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah palinglambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada harikerja dan jam kerja;d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukanevaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang;e . Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka :1.

Bahwa terhadap Sanggah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telahmemberikan penjelasan jawaban sanggah melalui surat NomorPL.101/1/1/SGHPK/KSOP.BTM/2021 tanggal 13 September 2021 perihalJawaban Sanggah (vide bukti P4, T4B);.

BUMI INDO GRAHA;Bahwa menurut pendapat ahli Perpres 12 tahun 2021 tentang PengadaanBarang dan Jasa maka upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pihakPenggugat selain sanggah adalah sanggah banding.

menurut ahli yang dilakukan olehPenggugat karena alasan tidak melakukan sanggah banding.

sifatnya atau pilihan; Bahwa menurut ahli sanggah banding itu termasuk kategori upayaadministratif karena kalau sanggah sudah dilakukan tetapi Penggugat tidakmerasa puas itu bisa melakukan sanggah banding, jadi termasuk dalamkategori upaya administratif; Bahwa ketika Penggugat sudah mengajukan sanggah banding secaratertulis namun belum memberikan jaminan 1% terkait persyaratan tersebutapakah itu sudah dikatakan sanggah banding, menurut ahli itu belum bisadikatakan sanggah banding karena persyaratannya

bagian 4.2.14 tentangsanggah banding, menyatakan:Hurufa : Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertuliskepada KPA selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelahjawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.

Untukpekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Bandingbesarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;Huruff : Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, ataudisampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagaipengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya dan juga buktisuratnya telah mengajukan sanggah banding, namun setelah Majelis Hakimmemeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidakmenemukan

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zainal Abidin bin Alia) dengan Pemohon II (Jamaiyah binti Sanggah) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1980, di Desa Kampung Bakti, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara