Menghukum para Terlawandan Turut Terlawan untuk membayar biaya dalamperkara ini ;Atau : Pengadilan memberikan putusan lain yang dipandang adil ;Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan telahmengajukan eksepsi dengan dalildalil sebagai berikut :Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat antara para Pelawan denganpenerima kuasa (TASLIM) tidak sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMARI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ;Hal 4 dari 7 hal.

TAUFIK dan kawankawan,telah memuat dimana Pengadilan Negeri yang bersidang yaitu Pengadilan NegeriBanyuwangi, telah memuat dalam perkara apa surat kuasa itu dibuat yaituperkara Nomor 11/Pdt.G.Plw/2008/PN.Bwi., di dalam hal ini perkara perlawananterhadap sita eksekutorial, sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhikeabsahan sebagai surat kuasa khusus sebagaimana yang ditentukan dalam SEMARI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Terdakwa yang melihatSaksi Korban berhenti pun turun dari sepeda motor yangdikendarainya lalu menghampiri Saksi Korban semari berkata bahwaTerdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Unit 6 yang bernamaDanu.

Terdakwa yang melihatSaksi Korban berhenti pun turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalumenghampiri Saksi Korban semari berkata bahwa Terdakwa adalah AnggotaKepolisian dari Polsek Unit 6 yang bernama Danu.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (Belin Nur Adhi Bin Semari) terhadap Penggugat (Sumiatun Binti Kamsuri);

3.

Proses mediasi sebagaimana SEMARI nomor 1 tahun2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudiandibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maskusudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukanbukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya berupa:Hal 3 dari 7 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2018/MS.Tkn.1. Fotocopy KTP. An. Penggugat (T.

Proses mediasisebagaimana SEMARI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karenaTergugat tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat sebagai dalil gugatannyaadalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat dan Tergugattelah pergi tanpa diketahui alamatnya di seluruh indonesia sudah 1 tahun 10bulan tanopa memberikan nafkah lahir dan bathin, dan juga telah melanggartaklik talak poin 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam bukti P.2.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (RUSKAN bin SEMARI) terhadap Penggugat (RIFANIYA binti TAMIRAN);

4. Menetapkan anak yang bernama RAISYHA ANANDA KANIYA, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada

Catatan putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri dalam daftar catatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 20/Pid.C/2019/PN Phu.Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriPangkalan Bun Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidanaringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama : PETRUS SANDI Bin DENGGOL;Tempat lahir : Kapuas Hulu (Kalbar)Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Desember 1997;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Alamat : Jalan Semari

Adat di Balidisebut dengan istilah Anak UponUpon, anak mana bernama NI WAYANSEMARI, sebagai penuntun (Bahasa Bail) untuk memiliki keturunandan memang benar akhirnya lahirlah ketiga anak kandung tersebut;Bahwa setelah ke 3 (ketiga) anak itu lahir, hubungan batin Pan Intaran danIstrinya Men Rusut begitu dekatnya sehingga akhirnya NI WAYANSEMARI disaudarakan dengan ke 3 (ketiga) anak kandungnya;Bahwa oleh karena sudah merupakan bagian dari anak PAN INTARAN,maka pada saat perkawinan antara NI WAYAN SEMARI

tinggal di rumah PANINTARAN;Bahwa pada saat menjanda tersebut MEN SIMBAR alias NI WAYANSEMARI menjalin hubungan di luar nikah dengan I NYOMAN TARA,yang kemudian dari hubungan luar nikah dengan I NYOMAN TARAHalaman 13 dari 69 halaman14tersebut, MEN SIMBAR alias NI WAYAN SEMARI melahirkan seoranganak lakilaki yang bernama I KADE SABDA;Bahwa karena lahir di luar nikah, maka secara hukum adat I KADESABDA tersebut berstatus sebagai anak MEN SIMBAR alias NI WAYANSEMARI dan bukan sebagai anak dari I NYOMAN

TARA, sehinggadengan demikian pula maka I KADE SABDA merupakan keponakan dariWAYAN GRIYA;Bahwa kemudian I KADE SABDA dijadikan Anak UponUpon dan AnakAngkat oleh WAYAN GRIYA, sehingga sejak saat itu WAYAN GRIYAdiberi pungkusan PAN SABDA dan sampai meninggal dunia berpungkusanPAN SABDA;Bahwa status Nyentana NANG RENAN tersebut, bisa dibuktikan padawaktu NI WAYAN SEMARI alias MEN SIMBAR meninggal dunia,upacara pengabenan dilaksanakan di rumah PAN INTARAWN sertaupacara ngelinggihan rohnya dilaksanakan

NIKETUT NINA ARSINI (perempuan).Bahwa setelah kakek Para Penggugat/PAN INTARAN meninggal dunia, tidakbenar MEN RUSUT/nenek Para Penggugat mengajak NANG RENAN sebagaipembantu untuk mengasuh anaknya WAYAN GRIYA (bapak Para Penggugat)dan NENGAH RIBUT (bibi Para Penggugat); Yang benar bahwa NANGRENAN tersebut adalah suami dari NI WAYAN SEMARI (Anak UponUpon,sekaligus menjadi Anak Angkat dari PAN INTARAN) yang status kawinNyentana ke ramah PAN INTARAN;Bahwa tidak benar PAN INTARAN (almarhum) meninggalkan

(Men Simbar) danmempunyai (satu) orang anak yang bernama Ni Simbar namun meninggal padausia muda dan kemudian Ni Wayan Semari (Men Simbar) mempunyai (satu) oranganak lagi yang diberi nama I Kade Sabda yang merupakan anak hasil hubungandiluar nikah (ngalisasuan bahasa bali) dengan I Nyoman Tara (Bukti P 16)setelah Nang Renan meninggal sehingga I Kade Sabda tinggal bersama ibunya NiWayan Semari (Men Simbar) bersama Men Rusut, Wayan Griya, Nengah Muklek,Nengah Ribut dan Nengah Sai;Menimbang, bahwa

SEMARI, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yangketerangannya bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap faktasebagai berikut:Bahwa objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 2 (dua) telahterdaftar dalam buku Letter C nomor 161 Desa Pagowan, atas nama DjoemainP. Sulastri, yang semasa hidupnya dikuasai dan dikelola Djoemain P. Sulastri,yang sebagiannya (seluas 533 M2) pada tanggal 27 Juli 2000 telah dijual olehDjoemain P.

SEMARI;Menimbang, bahwa meskipun Buku Letter C Desa bukan merupakanbukti kepemilikan tanah, namun dapat dianggap sebagai bukti permulaan yangapabila surat bukti tersebut dihubungkan dengan fakta lain bahwa yangmenguasai dan mengelola sejak dahulu atau dalam kurun waktu yang lamaadalah almarhum Djoemain dan dilanjutkan oleh anakanaknya, menjadi buktibahwa almarhum Djoemain sebagai pemiliknya yang menjadi hak waris daripara ahli warisnya, dan patut diduga bahwa tanahtanah almarhumah IbuKartika telah

SEMARI Nomor 6 Tahun 1983, Jo.

SEMARI Nomor 3Tahun 2005, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum2, yang menetapkan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan olehPemohon I Sahriyanto bin Munakib dan Pemohon II Toniya binti Mahwe terhadapanak yang bernama ANAK ANGKAT bin Sulyadi, lahir tanggal 20 Mei 2014 dapatdipertimbangkan untuk dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan SEMA 2/1979 yang disempurnakan olehSEMA 6/1983 tentang pengangkatan anak, menentukan bahwa isi petitumpengangkatan anak hendaknya bersifat

perkara;Menimbang, bahwa namun demikian sampai saat ini Penggugat belummenambah Panjar Biaya Perkara sehingga Juru Sita tidak dapat melakukanpemanggilan kepada para pihak dan sidang tidak bisa dilanjutkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah diberi kesempatanwaktu yang cukup untuk menambah panjar perkara, sementara persidangan masihharus berjalan, maka untuk menghindari penunggakan perkara yang tidak jelas kapanselesainya sehingga berimbas pula pada ketidakpastian hukum, maka sesuai SEMARI

No.429/Pdt.G/2021/PA.PBun Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang jahit tetapijarang bekerja; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3bulan terakhir ini sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah kerumah keluarganya di Jalan Nur Hidayah / Semari baru KelurahanMadurejo; Bahwa selama pisah Tergugat' tidak pernahmemperdulikan Penggugat lagi; Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat danTergugat agar bisa hidup rukun tetapi tetap tidak berhasil; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang

kejadiannya di rumahnya sendiri;Bahwa penyebab utamanya karena masalah ekonomi, yaitu Tergugatmalas bekerja dan kalaupun bekerja tidak pernah mengasih tahuPenggugat berapa penghasilannya, sehingga keperluan rumah tanggatermasuk membayar cicilan rumah dari penghasilan / gaji Penggugat;Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang jahit tetapi jarang bekerja;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 bulan yang lalusudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke rumah keluarganyadi Jalan Nur Hidayah / Semari

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugatsehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat; Bahwa puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatterjadi pada bulan Mei tahun 2021 dengan sebab yang sama, dan setelahkejadian itu Tergugat pergi ke tempat keluarganya di Jalan Nur Hasanah /Semari Baru RT.25 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan ,Kabupaten Kotawaringin Barat; Bahwa selama pisah sejak bulan Mei 2021, Tergugat tidak pernahmemperdulikan lagi terhadap kehidupan Penggugat

SEMARI.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (JONI bin TARMUJI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (ULIPAH binti SEMARI) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk

No. 1679/Pdt.G/2014/PA.JS10.Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Mohon kiranya dapatmengabulkan kepada Penggugat untuk pengasuhan anak ( Hadhanah)diberikan hak asuhnya kepada Penggugat, agar anak tetap terlindungidari upayaupaya pemurtadan.Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975, dan Pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agamaserta SEMARI No.28/TUADAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Penggugat mohon

Bagimasyarakat miskin dan termarjinalkan dan tidak mampu membayarbiaya perkara dipengadilan Selatan sesuai dengan UU No. 16 Tahun2011 tentang bantuan hukum dan SEMARI No. 10 Tahun 2010tentang pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Tergugat tidak berdomisili lagi di JI.

. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Suparto bin Semari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Warmi binti Senawar Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan

No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMARI No.6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 syarat khusus yang dianggap memenuhiketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, yaitu :i.

Berdasarkan SEMARI No. 2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMARI No.6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 syarat khusus yang dianggap memenuhiketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) RBG, yaitu :i. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.li. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak.ili. Menyebutkan kompetensi relative.iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yangdiperkara.e.

Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14, yang69menyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMARI No.2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMARI NO. 6 Tahun 1994, tertanggal14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhimengakibatkan :i. Surat kuasa khusus cacat formilii.

Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14, yangmenyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMARI No.2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMARI NO. 6 Tahun 1994, tertanggal14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhimengakibatkan :i. Surat kuasa khusus cacat formilii.

Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 14, yangmenyatakan syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMARI No.2 Tahun 1959, tertanggal 19 Januari 1959 jo SEMARI NO. 6 Tahun 1994, tertanggal14 Oktober 1994 bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhimengakibatkan :i. Surat kuasa khusus cacat formiliit.

langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, lebihlabjut di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2Tahun 1991, yaitu penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhadap pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danmengetahui adanya Keputusan tersebut, yang kemudian dalamperkembangnnya ketentuan tenggang waktu dalam SEMARI

Nomor02 Tahun 1991 ini kemudian telah diubah dengan SEMARI Nomor 03Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2015, sehingga menjadi dihitung sejak yangbersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negarayang merugikan kepentingannya,Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa a quoadalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Cakung Timur,Gambar Situasi Nomor 2041/1991, tanggal 26 Juni 1991, Luas127.226 M2 atas nama Yayasan Dana Pensiun

telah membuat Laporan Polisi tentang adanyaHal 51 dari 56 hal Putusan Nomor: 79/G/2016/PTUNJKT.pemalsuan terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Gapuramukadengan Terlapor Dana Pensiun Bank Mandiri Ill (Tergugat Il Intervensi);Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukumtersebut di atas, dihubungkan dengan dalil Para Penggugat danbantahan Tergugat dan Tergugat Il Intervensi terkait dengan tenggangwaktu mengajukan gugatan, serta norma dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jucto SEMARI

Nomor 02 Tahun 1991 inikemudian telah diubah dengan SEMARI Nomor 03 Tahun 2015,Majelis Hakim berpendapat keberadaan surat keputusan objeksengketa in casu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/CakungTimur, walapun secara fisik Para Penggugat tidak melihat secaralangsung pada saat dilakukannya beberapa kali mediasi, yaitu padatanggal 12 Februari 2015, tanggal 11 Maret 2015 dan tanggal 2 April2015 dan faktanya sampai pada saat gugatan a quo diajukan ParaPenggugat tidak mendapatkan foto copy sertipikat

Nomor 02 Tahun 1991yang kemudian telah diubah dengan SEMARI Nomor 03 Tahun 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganhukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalil Para Penggugat yangmenyatakan baru mendapatkan informasi keberadaan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 8/Cakung Timur, Gambar Situasi Nomor2041/1991, tanggal 26 Juni 1991 yang menjadi objek sengketa (videbukti T2=T.lLInt7) tidak terbukti kebenarannya, karena ParaPenggugat patut dianggap telah mengetahui secara hukum pada

SEMARI No. 13 / 1964, tertanggal 10 Juli 1964;SEMARI ini mempertegas dan memperingatkan kembali instruksi MARINo.348 K/ 5216/ M, tanggal : 13 Februari 1950, yakni:Halaman 23 dari 119 hal Putusan Perdata Nomor 404/Pdt/2020/PT MDN Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapatdijalankan lebih dahulu (u/tvoerbaar bij vooraad) ; Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipunmemenuhi syarat; Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangandilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya

SEMARI No. 5/ 1969, tertanggal 2 Juni 1969;Isi pokok SEMA ini, sama dengan No. 13 / 1964, tertanggal 10 Juli 1964,dengan tambahan penggarisan: Pelaksanaan atas putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, perlumeminta persetujuan, Yang bertindak memberi persetujuan, MA menyerahkan ataumendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi;c.

SEMARI No. 03/1978, tertanggal 1 April 1978;SEMARI ini mengingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkansebelumnya, tetapi sekaliguS juga berisi penegasan dan penjelasan,yang terpenting diantaranya; Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidakmenjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij vooraad), meskipun syarat syarat yang ditentukan dalam pasal180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg terpenuhi; Hanya dalam hal hal yang tidak dapat dihindari putusan yangdemikian

SEMARI No. 13 / 1964, tertanggal 10 Juli 1964;SEMARI ini mempertegas dan memperingatkan kembali intruksi MARINo.348 K/ 5216/ M, tanggal : 13 Februari 1950, yakni: Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapatdijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraac);Halaman 42 dari 119 hal Putusan Perdata Nomor 404/Pdt/2020/PT MDN Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipunmemenuhi syarat; Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangandilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya

SEMARI No. 5/ 1969, tertanggal 2 Juni 1969;Isi pokok SEMA ini, sama dengan No. 13 / 1964, tertanggal 10 Juli 1964,dengan tambahan penggarisan: Pelaksanaan atas putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, perlumeminta persetujuan; Yang bertindak memberi persetujuan, MA menyerahkan ataumendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi;c.

Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa oleh karena itu pula diperintahkan Kantor DinasKependudukan clan Catalan Sipil Sidoarjo untuk mencatat kelahiran anak pemohontersebut kedalam register kelahiran bagi warga Negara Indonesia pada tahun yang sedangberjalan clan selanjutnya menerbitkan akta kelahiran atas nama anak pemohontersebut;Menimbang, bahwa permohonan pemohon dikabulkan maka kepadanya dibebaniuntuk membayar biaya perkara ini ; Memperhatikan pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 jo SEMARI

SEMARI Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.4MENETAPKANMenyatakan : 1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Charles Rumakiek Prada Nrp.3114082420593 tidak dapat diterima.2. Menetapkan pemeriksaan perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepadaKepala Oditur Militer Il09 Bandung.Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 September016 dalam musyawarah Majelis Hakimoleh Edi Purbanus, S.H.