Bahwa almarhumah PY semasa hidupnyaadalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Daerah Sinjai, sesuai SK.No. 821.12161/BKDSj 2007 tanggal 31 Agustus 2007;8. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan wali untuk mewakili kKedua anakalmarhumaha dan , mengurusTaspen dan gaji pension almarhumah ibunya PoBerdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikutPRIMER1.

menyatakan untukMenghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpasyarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesarRp.113.396.289,00 (Seratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribudua ratus delapan puluh sembilan rupiah) apabila Tergugat dan Tergugat IItidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat berupa bukti kepemilikan:SK NO.813/K.05/SETDA.KAB/SK/390/2010 TGL 01 FEBRUARI 2010 dan SK.NO

demikanHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN Ktgpetitum kalimat pertama pada petitum angka tiga penggugat beralasan Hukumuntuk dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional;Menimbang, bahwa selanjutnya kalimat petitum kedua pada petitumangka 3 penggugat bahwa apabila Tergugat dan Tergugat II tidak melunasiseluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, makaterhadap agunan milik Tergugat berupa bukti kepemilikan SKNO.813/K.05/SETDA.KAB/SK/390/2010 TGL 01 FEBRUARI 2010 dan SK.NO

Bahwa setelah mengetahui Penggugat mencalonkan diri sebagai calonAnggota DPRD dari partai lain, pada tanggal 8 Juli 2013 DPC PNIMarhaenisme Kabupaten Karangasem mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yaitu SK.No.03 / SK. DPC PNEM / Kr.Asem / VIl / 2018 ; 6.

Kepala Lembaga Perwakilan Adat Lampung Buai Unyei Sukadana,SK.No.02/PanAdatSukadana/l/2008 tanggal 21 Oktober 2008 danKepala Lembaga Adat Rantaujaya SK.No.02/PanRantaujayaUdik/IV2008; Bahwa ternyata program kolaborasi tidak mendapat persetujuan dariDirjen PHKA, maka sejak menerima penolakan tersebut seluruh aktivitaspelaksanaan Kolaborasi Mandiri Terdakwa / Pembanding / PemohonKasasi menyuruh masyarakat yang mengerjakan kawasan hutan untukdihentikan;Hal. 12 dari 16 hal. Put.

dalam pokok perkara:Menyatakan bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) ststus dan kedudukannya selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya(YPTA) adalah illegal / tidak sah, bertentangan atau tidak sesuai denganAkta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945Surabaya, Akta No. 1 tanggal 1 Agustus 2006 dan Akta Nomor 19tanggal 15 Januari 2007, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal AdministrasiUmum pada Kemeterian Hukum dan HAMRI; Petitum nomor 4 dalam pokok perkara:Menyatakan bahwa SK.No

Penggugat (TermohonKasasi) tersebut diatas adalah mempermasalahkan keabsahan Tergugat(Pemohon Kasasi) berkaitan dengan status dan kedudukan Tergugat(Pemohon Kasasi) selaku Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945Surabaya adalah bertentangan dengan Akta Perubahan Anggaran DasarYayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya, Akta No.01 tanggal 1Agustus 2006 dan Akta Nomor 19 tanggal 15 Januari 2007, dikeluarkanoleh Direktur Jenderal Administrasi Umum pada Kemeterian Hukum danHAM RI, sehingga menyebabkan SK.No

Bahwa Sawah sengketa yang luasnya + 30.000,m2 ( + 3Ha)terhisap kedalam tanah/sawah milik ALI PONNONG( SuamiPenggugat 1/orang Tua Penggugat 2,3 dan 4 ) yang luaskeseluruhan + 38.800 m2 yang pada mulanya dikuasai /diperoleh sebagai Ganti Rugi kepada Negara berdasarkan Surate 3Keputusan Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Tanggal 14Nopember 1964, SK.No.80/XVII/172/7/1964;.

Bahwa gugatan Penggugat juga kabur hal ini sangat jelasterlihat dari dalildalil yang dikemukakan pada nomor 3 dimanadisebutkan bahwa sejak digantirugi pada tahun 1964 objeksengketa milai dikerjakan hingga kemudian dijadikan sawaholeh Ali Ponnong (Suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat2, 3, dan 4), hal ini kemudian menjadi pertanyaan dimana SK.No.80/XVII/172/1964 adalah merupakan dasar penguasaanSawah yang menjadi objek sengketa oleh Ali Ponnong (SuamiPenggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan

salah alamat sehingga berdasar hukum untukdikesampingkan setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, olehkarena lokasilokasi objek sengketa yang digugat Penggugat dalamgugatannya ternyata bertentangan dengan fakta di lapangan in casu lokasilokasi yang sedang dikuasai oleh para Tergugat a quo;Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah objeksengketa pada mulanya orang tua Penggugat in casu P.Dg.Mangati (alm)peroleh dari Gubernur Kepala daerah propinsi Sulawesi Selatanberdasarkan SK.No

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah objeksengketa pada mulanya orang tua Penggugat in casu P.Dg.Mangati (aim)peroleh dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatanberdasarkan SK.NO.168/H.M.KIA/1972 tanggal 12 Januari 1972 denganluasa + 5000 m?.

Perubahan ini maka SK.No.245/KptsH/1991 menjadi tidakberlaku setidaktidaknya pada bagian tertentu terutama mengenai letak dan luasnya..Menimbang, bahwa dari pembelaan tersebut menunjukkan Penasihat Hukum tidak pastidan tidak yakin mengetahui apakah dengan adanya SK.No.822/MenHutII/2013 berakibatbahwa, SK.

Menteri Kehutanantersebut tidak menyebutkan adanya perubahan terhadap hutan konservasi Suaka Marga SatwaDangku sebagaimana pendapat Penasihat Hukum, dalam pembelaannya.Menimbang, bahwa dari pernyataan di atas, ternyata Penasihat Hukumpun tidak pasti dantidak yakin mengetahui apakah dengan adanya SK.No.822/MenHutII/2013, SK.

Palembang Nyoman Sukena,SIK dengan kesimpulan menyatakan berdasarkan barang bukti berupaKristalkristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n.NANJUL MUNTABA bin JON AHYAR mengadung metamfetamina yangterdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lapor Diri Nomor 0025.10 .03/IPWL$J/2015 dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) oleh Kementerian SosialRI (SK.No

DASAR DAN ALASAN GUGATAN : 1.Bahwa penggugat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Terhitung MasaTugas (TMT) 1 Februari 2005 dengan SK.No. 44 Tahun 2005 padaUnit kerja Bagian Keuangan Setda Kab.Bengkulu Selatan ;Bahwa penggugat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitungmulai tanggal 01 April 2006 dengan pangkat Penata Muda/golongan ruangI/a berdasarkan SK.No.823.3/113/B.7 tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III bertugas diBRSUD Manna Kab.

Bahwa10.Bahwa penggugat telah pindah tugas dan status kepegawaian ke LingkunganPemerintah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan GubernurBengkulu Nomor : SK.824.3159 tanggal 28 Januari 2013 ;Bahwa penggugat berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu yangditandatangani oleh a.n.Walikota Bengkulu Sekretaris DaerahDrs.Yadi.MM dengan SK.No.824.3167 tentang PenempatanPegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 11 Februari 2013, ditempatkandan ditugaskan sebagai STAF pada Bagian Perlengkapan Sekretariat

DaerahKota Bengkulu ; Bahwa penggugat terhitung mulai tanggal 01 April 2013 telah dinaikkanpangkatnya menjadi Penata golongan ruang (III/c), berdasarkan SK.No.823 02/04/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yangditetapkan tanggal 30 April 2013 dengan jabatan Staf FungsionalUmum pads Unit Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah KotaBengkulu; Bahwa penggugat telah diangkat dan dilantik dalam Jabatan StrukturalEselon III/b sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan di DinasPendapatan

SK terlebih dahulu terbit dari pada pendaftaran/Pemohonan; e SK.No.189/HGB/DA/72 Tertanggal 5 Agustus 1972; e Pendaftaran Tanggal 13 Februari 1973; a. Tanggal Pendaftaran dengan Tanggal Pengeluaran atau PenerbitSertifikat HGB.No.23 adalah SAMA; e Pendaftaran Tanggal 13 Februari 1973e Pengeluaran/Penerbitan Sertifikat Tanggal 13 Februari 1973b. Surat Ukur terlih dahulu terbitnya dari pada Pendaftaran.

adalah Tidak Sah dan Batal demi Hukum serta Tidakmempunyai kekuatan Hukum apapun diatas tanah sengketaMenyatakan Sertifikat HGB No.23 a/n TERGUGAT seluas 1505 M2berdasarkan surat ukur No.108/1972 tanggal 6 Maret 1972 yang di terbitkanpada 13 Februari 1973 berdasarkan dari SK No.189/HGB/DA/72 tertanggal5 Agustus 1972 dan Sertifikat HGB No.3357 a/n TERGUGAT III seluas 1505M2 berdasarkan dari surat ukur No. 108/1972 tanggal 6 Maret 1972 yangditerbitkan pada tanggal 16 Januari 1995 berdasarkan dari SK.No

Olehkarena itu Penggugat hanya memohon hak milik kami tanah yang luas +27Hektar berdasarkan SK.No.206/VHID/51/1965 tanggal 16 Maret 1965 joSK.No.134/D/VIII51/1964 tanggal 10 Desember 1964 jo. SK.No.47/VII/InspC/51/1964 tanggal 21 Desember 1964 tersebut dikeluarkan dari Sertipikat HakPengelolaan Lahan (HPL) No.

(dahulu PTPXXIII) mempunyai Persyaratan, dengan ketentuant/Diktum : KEEMPAT : Apabila diarea HGU ini ternyata masih terdapatPendudukan/Penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada danbelum ada penyelesaian, maka menjadi kewajiban/Tanggung Jawabsepenuhnya dari penerima HGU untuk menyelesaikan dengan sebaikbaiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku.e KEDELAPAN : Wajib Mendaftarkan (ternyata dalam SK.No.3/tahun 1996diktum Pertama, HBG No.35 tahun 1988 BELUM DIDAFTARKAN) KESEPULUH : Pemberian

No.4, tentang PEBATALAN SECARA PARSIAL HGU No.35/HGU/DA/1988 /tahun 1988, dimana dalam Point ke 4 (empat) dan Ke 6(keenam) SK.No.4 tsb, menunjukkan Pembatalan keseluruhan HGUNo. 35/HGU/DA/1988 tahun 1988;Hal 8 dari 39 Putusan Nomor 111/PDT/2020PT SBY9.10.11.12.Bahwa atas batalnya SK Mendagri NO.35/HGU/DA/1988, sehingga lahangarapan Para tergugat seluas masingmasing 0,5 hektar yang telah masukdalam HGU No.02 tahun 2010 tersebut sudah selayaknya dikembalikan padapara Penggugat, yaitu 0,5 Hektar X 4

Marsamin, sesuai SKGubernur KDH Tk.I, No.DA/218/SK/HM/1980, TGL 18101980dikeluarkan untuk Penggugat. 4;Memerintahkan kepada Tergugat.2. mengeluarkan tanah seluas 2 Hektaruntuk masingmasing Penggugat 0,5 hektar/5.000 M2 (4 orang), dari SHGUNo.02 Tahun 2010 sesuai SK.No 35/HGU/DA/1988, tahun 1988;Memerintahkan kepada Tergugat.2, untuk menerbitkan sertifikat Hak Milikatas nama Penggugat1 seluas 0,5 ha, Penggugat2 seluas 0,5 hektar,Penggugat3 seluas 0,5 hektar dan Penggugat4 seluas 0,5 hektar, atau total2

Kedua sertifikat No.11 dan No.12 masih atas nama Saenab.Selanjutnya untuk SK.No. 336./HM/1978. Diubah ke atas nama A.

yangdiajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa apabila suatukawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan Suaka Marga satwa, hal tersebut tetapberlaku dan dilarang orangorang untuk mendudukinya, apabila ada orangorang yang datang untukmendudukinya maka hal tersebut menurut ahli adalah Illegal.Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa statusSM.Dangku, telah dilakukan perubahan sesuai dengan SK.Menhut No.76/KptsII/2001 danterakhir SK.No

Dangku dimaksud, dan dengan adanya SK.Perubahan ini maka SK.No.245/Kpts11/1991 menjadi tidak berlaku setidaktidaknya pada bagian tertentu terutama mengenailetak dan luasnya.Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum tersebut, MajelisHakim melihat adanya ketidak konsistenan Penasihat Hukum, karena di satu sisi PenasihatHukum menyatakan bahwa dengan adanya SK.Menhut No.822/MenhutII/2013, makaSK.No.245/KptsII/1991 menjadi tidak berlaku lagi, namun di sisi lain, Penasihat Hukummenyatakan bahwa

dengan adanya SK perubahan tersebut, maka SK.No.245/KptsII/1991menjadi tidak berlaku setidaktidaknya pada bagian tertentu mengenai letak dan luasnya.19Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Penasihat Hukum tidak pasti dan tidak yakin mengetahui apakah dengan adanyaSK.No.822/MenHutII/2013 berakibat bahwa , SK.

berkeinginan untukmencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem pada PemilihanUmum periode tahun 2014 2019, Penggugat mencalonkan diri sebagai calon AnggotaDPRD Kabupaaten Karangasem yakni Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya( GERINDRA ) ;Bahwa setelah mengetahui Penggugat mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRDdari partai lain, pada tanggal 8 Juli 2013 DPC PNI Marhaenisme KabupatenKarangasem mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Antar Waktu ( PAW )terhadap Penggugat yaitu SK.No

Bahwa saat ini Pemohon adalah Pegawai Negeri Guru TK dengangolongan Il a SK.No : 813/KEP.187.aBKD/2007 tanggal 20September 2007 yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang;.

Oleh karena itu PENGGUGAT hanya memohon hak milikkami tanah yang luas +27 Hektar berdasarkan SK.No.206/VIHD/51/1965tanggal 16 Maret 1965 jo SK.No.134/D/VIII51/1964 tanggal 10 Desember1964 jo.

SK.No.47/VII/InspC/51/1964 tanggal 21 Desember 1964tersebut dikeluarkan dari Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.lDesaMarunda, sehingga kami PENGGUGAT tidak diganggu dan dihambatpada saat kami nanti mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik keKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara; 9 Bahwa PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada YANG MULIAPara Majelis Hakim yang mengadili gugatan PENGGUGAT dalam perkaraini untuk membatalkan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.l DesaMarunda

Rektor Unigha oleh Pengurus Yayasan dengan SK.NO.31/KPTS/YPKJG/V/2015, tanggal 20 Mai 2015 untuk kurun waktu 5 bulantelah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Statuta Unigha Pasal 40;Ayat (6)Dalam Kondisi darurat, untuk penyelamatan lembaga, yayasan dapatmemberhentikan dan mengangkat Pejabat Rektor yang menyimpang dariketentuan pada pasalpasal dalam Statuta ini, dalam masa jabatan kurang darienam bulan dan dapat diperpanjang enam bulan lagi bila diperlukan untukmempersiapkan pemilihan Rektor yang

Rektor Unigha tidak didapati atau ditemuikeadaan yang sangat mendesak atau sangat merugikan bagi Penggugat, bila SK.NO. 31/KPTS/YPKJG/ V/2015, tanggal 20 Mai 2015 tentang pengangkatan Pj.Rektor Unigha dilaksanakan, justru jika SK. NO.31/KPTS/YPKJG/V/2015,tanggal 20 Mai 2015 terus berjalan dapat menghindari perbuatan melawanhukum seperti yang telah saya sebutkan pada point (8) di atas, yang dilakukanPenggugat.

dimana Tugas dan Wewenangbeliau sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar dan Pasal 35 Undang Undang Yayasanserta Pasal 40 Statuta adalah mengangkat dan memberhentikan Rektor;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) UndangUndang NO. 5 tahun1986 jo Undangundang NO. 9 tahun 2004 jo UndangUndang NO 51 tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud Ayat (2), tidak didapati atau ditemuikeadaan yang sangat mendesak atau sangat merugikan bagi Penggugat, bila SK.NO

Bahwa dengan tidak adanya silang sengketa danpenguasaan/ kepemilikan pihak lain atas areal seluas +154,97 Ha. di atas, maka dengan ini pihak perusahaandapat menindaklanjuti pengurusan Hak Guna Usaha keInstansi yang berwenang.Dan Surat Keterangan ini dipergunakan untuk kelengkapanpermohonan Hak Guna Usaha No.71/Desa Sei Siarti,sesuai dengan SK.No.93/HGU/BPNRI/2014 tanggal 25Juni 2014.4.2.Surat Keterangan Nomor : 141/287/SS/XI/2013 tanggal 08Nopember 2013, yang menerangkan :Halaman 3 dari 38 halaman

Bahwa dengan tidak adanya silang sengketa danpenguasaan/ kepemilikan pihak lain atas areal seluas + 470Ha. di atas, maka dengan ini pihak perusahaan dapatmenindak lanjuti pengurusan Hak Guna Usaha ke Instansiyang berwenang.Dan Surat Keterangan ini dipergunakan untuk kelengkapanpermohonan Hak Guna Usaha No.60/Desa Sei Siarti,sesuai dengan SK.No.93/HGU/BPNRI/2014 tanggal 25Juni 2014.4.3.Surat Keterangan Nomor : 141/288/SS/X1I/2013 tanggal 08Nopember 2013, yang menerangkan :a.

Bahwa dengan tidak adanya silang sengketa danpenguasaan/ kepemilikan pihak lain atas areal seluas +756,03 Ha. di atas, maka dengan ini pihak perusahaandapat menindak lanjuti pengurusan Hak Guna Usaha keInstansi yang berwenang.Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Prap/2018/PNRAPDan Surat Keterangan ini dipergunakan untuk kelengkapanpermohonan Hak Guna Usaha No.59/Desa Sei Siarti,sesuai dengan SK.No.93/HGU/BPNRI/2014 tanggal 25Juni 2014.5.