1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TAKWIM Bin SARMIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI MAFTUKHATUL KARIMAH binti MUHARI) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416000,- ( empat ratus enam belas

Memberi izin kepada Pemohon (Khoirut Takwim Bin Darsono) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Bela Pitra Amalia Binti Hakim Madeali) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

);c Juran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badanpenyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;Pasal 18:PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaranatau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan;Pasal 21 ayat (1) s.d. (3):(1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim

pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank BadanUsaha Milik Daerah, atau bankbank lain yang ditunjuk oleh DirekturJenderal Anggaran, selambatlambatnya tanggal 10 bulan takwimberikutnya;(3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2)sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa keKantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambatlambatnya pada tanggal 20 bulan takwim

sebagaimana dimaksud dalam ayat(2);Pasal 22:(1) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajakberkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang olehpegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000;Pasal 23 ayat (1) dan (2):(1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikanSPT

Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2014(2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambatlambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku danberdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimanayang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37105/PP/M.XI/10/2012tanggal 12 Maret 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula

PenanggungPajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusanperpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;Bahwa dalam hal ini Penggugat ingin memberitahukan bahwa karena kekhilafandan ketidaktahuan Penggugat tentang tata cara penerbitan dan pemberianNomor Faktur Pajak sesuai peraturan yang baru seperti yang diatur dalamPeraturan Dirjen Pajak Nomor PER159/PJ/2006 pasal 8 ayat (2) bahwapenerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari nomor urut 1 (satu) pada setiapawal tahun takwim

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur PajakCacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PajakMasukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha KenaPajak;Pasal 8 ayat (2):Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 1 (satu) padasetiap awal tahun takwin mulai bulan Januari, kecuali bagiPengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomar Urut 1 (satu)dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebutdikukuhkan;Pasal 8 ayat (8):Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwim

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PER 159/PJ./2006dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER159/PJ./2006 mulai berlaku pada Januari 2007, sehingga secaraotomatis pula semenjak tahun 2007 penomoran faktur pajak tiaptahun takwim harus dimulai dari nomor urut 1 (satu) dan bukandilanjutkan dari tahun sebelumnya;i.

Bahwa dari ketentuanketentuan tersebut di atas telah jelasbahwa apabila setiap awal tahun takwim penomoran FakturPajak harus dilakukan mulai dari nomor urut 1 (satu), tidakberlanjut seperti peraturan sebelumnya, dan apabila tidak dimulaidari nomor urut 1 (satu) maka diklasifikasikan sebagai FakturPajak cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN;Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakanbahwa meskipun Tergugat mengkatagorikan

Putusan Nomor 549/B/PK/PJK/20163)Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat SetoranPajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negaraatau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bankbank lain yangditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambatlambatnyatanggal 10 bulan takwim berikutnya.Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat(2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan(SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor PenyuluhanPajak setempat, selambatlambatnya

pada tanggal 20 bulan takwimsebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).Pasal 22(1)Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir,Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPhPasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiunbulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2000.Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal21

dalam Ayat(1) lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannyadiperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulanpada waktu dilakukan penghitungan kembali.Pasal 23 ayat (1) dan (2)(1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, danmenyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor PelayananPajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor PenyuluhanPajak setempat.(2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikanselambatlambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim

Putusan Nomor 1153/B/PK/Pjk/2016meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang KenaPajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim;Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (2) dari UndangUndang yang samamengatur bahwa untuk meringankan beban administrasi, kepada PengusahaKena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputisemua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yangterjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau

mengatur antara lain:Pasal 13(1)Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiappenyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajakmeliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang samaselama sebulan takwim

Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak Standar,Faktur Pajak Sederhana, dan dokumendokumen tertentu yangditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak;Ayat (2)Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha KenaPajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputisemua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa KenaPajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yangsama atau penerima Jasa

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER159/PL/2006 tentangSaat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata CaraPenyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar,mengatur antara lain:Pasal 1 poin 4Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud denganFaktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semuapenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa KenaPajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak

Putusan Nomor 1153/B/PK/Pjk/2016Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), untuk meringankan beban administrasi, kepada PengusahaKena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yangmeliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahanJasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepadapembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama,yang disebut Faktur Pajak Gabungan;Bahwa saat pembuatan Faktur Pajak Gabungan lebih lanjut diaturdalam Pasal 2 ayat

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (AKSANI TAKWIM bin LATIP) terhadap Penggugat (UMROHTUL MU'
IDHAH binti SUSILO) ;
3.

Rp = 203.035.123,003110881Retirement Benefit/GratuityNon ExecCo Rp909.803.376,00 JumlahRp.50.142.160.630,00Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkanJakarta (SPT Tahunan Ps. 21 2008) Rp. 6.975.626.800,00Rokan Hilir (Juli 2008 Juni 2009) Rp.39.213.788.202.00Rp.46.198.415.002,00Penyesuaian (karena tahun buku tahun takwim)ditambah objek Ps. 21 (Jan Jun 2008) Rp. 2.044.153.494,00dikurangi objek Ps. 21 (Jan Jun 2009) Rp. 1 272.2Koreksi Objek PPh Pasal 21 Rp. 4.336.626.884,00Generalbahwa dalam persidangan Pemohon

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Takwim bin Sayuti) dengan Pemohon II (Talaah binti Ramli) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015, di Lingkungan Pande Mas Barat,Kelurahan Karang Pule , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Mtr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:Muhamad Takwim bin Sayuti, tempat lahir Sekarbela, pada tanggal 08Agustus 1969 ( umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Pande Mas Barat,RT.003 RW.174, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram,

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Muhamad Takwim binSayuti) dengan Pemohon II (Talaah binti Ramli) yang dilaksanakan padatanggal 07 Januari 2015, di Lingkungan Pande Mas Barat,Kelurahan KarangPule , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sekarbela, Kota Mataram;Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 548/Padt.P/2018/PA. Mtr.4.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Iden Yustitia Bin Kamil Takwim) terhadap Penggugat (Sugianti binti M . Amin Saleh);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

., C.P.L, Advokad danKonsultan Hukum, yang berlamatkanto/Penasehat Hukum pada LembagaKonsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasSamawa, Jalan By Pass Sering, KabupatenSumbawa, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanIden Yustitia bin Kamil Takwim, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di RT/RW001/007, Kelurahan Brang Bara, KecamatanSumbawa, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan meneliti suratsurat terkait dengan perkara;Telah mendengar